<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/barbuk-korupsi-174239743.jpg" alt="KPK pamerkan uang dan logam mulia Rp 40,5 miliar hasil OTT pejabat Bea Cukai. Tersangka Rizal dan lima lainnya langsung ditahan. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>KPK pamerkan uang dan logam mulia Rp 40,5 miliar hasil OTT pejabat Bea Cukai. Tersangka Rizal dan lima lainnya langsung ditahan. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan tumpukan uang hingga logam mulia yang mencapai Rp 40,5 miliar. Barang bukti itu merupakan hasil dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Rizal. KPK telah menetapkan Rizal sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Selain Rizal, KPK juga menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka. Kelima tersangka tersebut yakni Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC) Sisprian Subiaksono, Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC) Orlando Hamonangan, pemilik PT Blueray John Field, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray Andri, serta Manajer Operasional PT Blueray Ray Dedy Kurniawan. Penetapan para tersangka dilakukan setelah KPK melakukan gelar perkara usai memeriksa secara intensif 17 orang, termasuk 12 pegawai Bea Cukai yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (4/2). &ldquo;Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi suap dan penerimaan lainnya (gratifikasi) di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka,&rdquo; kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2) malam. Asep menjelaskan, konstruksi perkara bermula dari adanya pemufakatan jahat antara Orlando Hamonangan dan Sisprian Subiaksono dengan pihak PT Blueray, yakni John Field, Andri, dan Ray Dedy Kurniawan. Mereka diduga mengatur perencanaan jalur importasi barang agar bisa lolos dari pemeriksaan. Dalam aturan Kementerian Keuangan, terdapat dua jalur pelayanan impor, yakni jalur hijau tanpa pemeriksaan fisik dan jalur merah dengan pemeriksaan fisik. Melalui pengondisian tersebut, barang-barang palsu, KW, dan ilegal yang diimpor PT Blueray diarahkan agar tidak menjalani pemeriksaan fisik. &ldquo;Dengan pengondisian itu, barang-barang yang diduga palsu, KW, dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas Bea Cukai,&rdquo; ucap Asep. Sebagai imbalannya, terjadi pertemuan dan penyerahan uang dari PT Blueray kepada sejumlah pegawai dan pejabat Bea Cukai. Bahkan, terdapat jatah bulanan yang diberikan kepada oknum-oknum tertentu. Dalam OTT tersebut, KPK menyita barang bukti dari kediaman Rizal, Orlando, kantor PT Blueray, serta sejumlah lokasi lain dengan total nilai Rp 40,5 miliar. Barang bukti itu meliputi uang tunai Rp 1,89 miliar, USD 182.900, SGD 1,48 juta, JPY 550.000, emas batangan seberat 2,5 kilogram senilai sekitar Rp 7,4 miliar, emas batangan 2,8 kilogram senilai sekitar Rp 8,3 miliar, serta satu unit jam tangan mewah senilai Rp 138 juta. Atas perbuatannya, Rizal, Sisprian, dan Orlando dijerat Pasal 12 huruf a dan b UU Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 605 Ayat (2) dan Pasal 606 Ayat (2) juncto Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP. Mereka juga disangkakan melanggar Pasal 12B UU Tipikor. Sementara itu, John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan dijerat Pasal 605 Ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 606 Ayat (1) KUHP. KPK langsung menahan Rizal, Sisprian, Orlando, Andri, dan Ray Dedy Kurniawan di Rutan Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama, terhitung hingga 24 Februari 2026. Sementara, tersangka John Field diketahui melarikan diri saat hendak ditangkap. KPK mengimbau John Field untuk kooperatif menyerahkan diri dalam menjalani proses hukum. "KPK akan menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap tersangka JF dan meminta yang bersangkutan kooperatif mengikuti proses hukum," pungkasnya.

KPK pamerkan uang dan logam mulia Rp 40,5 miliar hasil OTT pejabat Bea Cukai. Tersangka Rizal dan lima lainnya langsung ditahan bulan ini.

KPK Pamerkan Tumpukan Uang hingga Logam Mulia Senilai Rp 40,5 Miliar dari OTT Pejabat Bea Cukai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/08/Kepala-Bea-Cukai-Makassar-Andhi-Pramono-Miftahul-Hayat-3-1751252602.jpg" alt="Mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono memakai rompi tahanan dikawal petugas usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/7/2023). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Andhi Pramono, Kepala Kantor" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono memakai rompi tahanan dikawal petugas usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/7/2023). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Andhi Pramono, Kepala Kantor</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP)&nbsp;diduga melakukan sejumlah cara untuk menyamarkan, sekaligus menghilangkan jejak penerimaan uang atau gratifikasi dari para pengusaha ekspor impor. Salah satunya, diduga melibatkan petugas kebersihan di kantor Bea Cukai Jakarta bernama Taufik Hidayat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Modus menyamarkan atau menghilangkan jejak itu, didalami penyidik saat memeriksa sejumlah saksi di antara Taufik Hidayat, Maman Supratman selaku Direktur PT Andalan Super Prioritas (perusahaan Money Changer), dan Wirianto selaku Direktur Utama PT Wirindo Pratama (diduga perusahaan trading). Mereka diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (3/8) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya penukaran valas atas perintah Tersangka AP untuk menyamarkan sekaligus menghilangkan jejak penerimaan uang dari para pengusaha ekspor impor," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Firki dalam keterangannya, Jumat (4/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Ali tak merinci lebih lanjut terkait hal tersebut. Pemeriksaan terhadap para saksi itu guna melengkapi proses penyidikan tersangka kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat, Andhi Pramono.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga Andhi menerima gratifikasi seluruhnya mencapai Rp 28 miliar. Penerimaan itu diduga terkait peran Andhi sebagai broker selama menjabat di Bea Cukai.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011771126/kpk-sesalkan-terdapat-pihak-yang-coba-halangi-proses-penyidikan-andhi-pramono">KPK Sesalkan Terdapat Pihak yang Coba Halangi Proses Penyidikan Andhi Pramono</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andhi diduga memanfaatkan jabatannya dengan bertindak sebagai broker dan juga memberikan rekomendasi bagi para pengusaha yang bergerak di bidang ekspor impor. Padahal, rekomendasi yang dibuat dan disampaikan Andhi ini diduga juga menyalahi aturan kepabeanan termasuk para pengusaha yang mendapatkan izin ekspor impor diduga tidak berkompeten.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011767084/geledah-kantor-eks-kepala-bea-cukai-makassar-andhi-pramono-di-batam-kpk-sita-barbuk-elektronik">Geledah Kantor Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono di Batam, KPK Sita Barbuk Elektronik</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diduga uang Rp 28 miliar itu merupakan fee yang Andhi dapatkan dari perusahaan-perusahaan yang dibantunya sejak 2012-2022. Uang Rp 28 miliar itu kemudian diduga untuk membeli sejumlah aset mewah. Mulai dari berlian, rumah mewah, hingga polis asuransi fantastis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK pun menduga, Andhi turut&nbsp; menyembunyikan dan menyamarkan hasil korupsi. Dengan bukti permulaan yang telah dikantongi, KPK kemudian menjerat Andhi sebagai tersangka TPPU.</div>

Mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP) diduga melakukan sejumlah cara untuk menyamarkan, sekaligus menghilangkan jejak.

Andhi Pramono Diduga Libatkan Petugas Kebersihan Bea Cukai Jakarta untuk Samarkan Penerimaan Gratifikasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230306_194025.jpg" alt="Koordinator MAKI Boyamin Saiman. I. C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Koordinator MAKI Boyamin Saiman. I. C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendukung langkah Kejagung mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas pada 2010-2022. Penggeledahan kantor Bea Cukai adalah upaya untuk mencari alat bukti&nbsp; keterlibatan oknum pegawai maupun pejabat di sana. Boyamin Saiman mengatakan, Kejagung berani mencoba mengintervensi dan membongkar dugaan pelanggaran kepabeanan. "Yang diduga justru melibatkan oknum pegawai atau pejabat Bea Cukai," kata Boyamin kepada, Selasa (30/5). Apalagi, lanjut Boyamin, sudah sejak dulu penyelundupan-penyelundupan sulit dijangkau aparat penegak hukum yang lain. Sebagai ikhtiar menangani kasus ini, Kejagung masuk dengan pengusutan dugaan tindak pidana korupsi. Penggeledahan Bea Cukai, kata dia, merupakan upaya-upaya paksa untuk bisa mencari alat bukti. Hal itu dilakukan dalam rangka menetapkan tersangka para oknum yang diduga melakukan kongkalikong dengan swasta. Dalam kasus ini, kata Boyamin, diduga ada perubahan spesifikasi emas, yang seharusnya terkena bea masuk lima persen, tapi menjadi tidak kena bea masuk sama sekali. Dengan alasan itu cuma bahan mentah dan akan dipakai perhiasan. "Padahal, apapun itu sudah emas, logam mulia, sehingga mestinya kena bea masuk lima persen. Di dalam negeri, diduga emas-emas ini tidak dijadikan perhiasan dan langsung dijual ke orang orang kaya," ujar Boyamin. Bahkan, lanjut Boyamin, ketika orang-orang kaya ini membutuhkan uang atau harga emas naik dijual lagi ke luar negeri dengan alasan sisa produksi. Langkah itu dilakukan agar menghindari bea ke luar yang seharusnya diterapkan. "Jadi, semestinya ini kena bea masuk, bea ke luar, dan di dalam negeri kalau jadi perhiasan kena PPN 10 persen, tapi negara sama sekali tidak mendapat apa-apa," kata Boyamin. Untuk itu, Boyamin mendukung penuh penggeledahan Kejagung ke Bea Cukai sebagai ikhtiar membongkar tindakan yang merugikan negara sangat besar. Ia berharap, cara ini benar-benar membongkar dan memberikan efek jera. "Sehingga, nanti ketika ada akan dikenakan bea Masuk, bea ke luar dan PPN ketika dijadikan perhiasan," ujar Boyamin.

Sudah sejak dulu penyelundupan-penyelundupan sulit dijangkau aparat penegak hukum yang lain. Karena itu, langkah Kejagung harus didukung.

MAKI Dukung Kejagung Bongkar Korupsi di Bea Cukai   