<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/IMG_5069JPG-948983571.jpg" alt="Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai diperiksa oleh Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai diperiksa oleh Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dipanggil Ahok selesai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (13/3). Lebih kurang delapan jam dia ditanyai oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus). Kepada awak media, dia mengaku diperiksa untuk sembilan orang tersangka.&nbsp;</p> <p>Usai menjalani pemeriksaan tersebut, Ahok berulang mengaku kaget. Menurut dia, langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik JAM Pidsus Kejagung sudah sangat dalam.</p> <p>Dia menyatakan bahwa Kejagung sudah memiliki banyak data berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Jadi, ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sudah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga,&rdquo; kata dia.&nbsp;</p> <p>Ahok mengaku kaget lantaran kasus dugaan korupsi itu terjadi sampai level sub holding PT Pertamina. Sementara dirinya sebagai komut tidak mengawasi subholding secara detail.</p> <p>Monitoring hanya dilakukan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), termasuk untung dan rugi serta kinerja Pertamina selama dia masih bertugas.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana. Jadi, kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa, kita nggak tahu,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;</p> <p>Kepada penyidik, Ahok menyampaikan bahwa seluruh agenda rapat di Pertamina terekam dan tercatat. Sehingga penyidik JAM Pidsus Kejagung bisa meminta data tersebut kepada Pertamina bila memang dibutuhkan.</p> <p>Dia menegaskan bahwa kedatangannya memenuhi panggilan penyidik merupakan komitmen untuk membantu proses penyidikan.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Saya mau membantu mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina setelah mereka pelajari, semua rapat kan kami ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, saya datang lagi,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;</p> <p>Pria yang pernah bertugas sebagai gubernur Jakarta itu pun menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap dirinya berlangsung lama karena dia diperiksa untuk sembilan orang tersangka. Sehingga ada proses pemeriksaan dengan pertanyaan yang berulang untuk setiap tersangka. Karena itu pemeriksaan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB baru tuntas petang hari.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

"Kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana. Jadi, kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa, kita nggak tahu".

Jalani Pemeriksaan selama Delapan Jam, Ahok Ngaku Kaget jadi Saksi untuk Sembilan Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/Screenshot_2025-03-03-12-23-25-37_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329-2026721356.jpg" alt="Dirut PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri (tengah) saat konferensi pers yang dipantau secara daring, Senin (3/3). (Tangkapan layar YouTube Pertamina)" width="100%">
<figcaption>Dirut PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri (tengah) saat konferensi pers yang dipantau secara daring, Senin (3/3). (Tangkapan layar YouTube Pertamina)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa pihaknya masih bergantung pada pasokan minyak impor. Terlebih memang produksi minyak mentah dalam negeri masih belum mencukupi permintaan di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara angka, Simon menyebut perseroan masih membutuhkan 40 persen minyak mentah impor dan sekitar 42 persen produk dari luar Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi memang kita mengetahui bahwa produksi minyak mentah dalam negeri kita memang belum mencukupi untuk memenuhi demand yang ada," kata Simon dalam konferensi pers yang dipantau secara daring, Senin (3/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/015715357/dijuluki-si-paling-raja-duit-8-weton-ini-full-cuan-tak-akan-pernah-habis-di-tahun-2025">Dijuluki Si Paling Raja Duit: 8 Weton Ini Full Cuan Tak Akan Pernah Habis di Tahun 2025</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian kurang lebih ada sekitar 40 persen kebutuhan kita untuk menambah sumber dari luar Indonesia untuk minyak mentah. Dan sekitar 42 persen untuk sumber produk dari luar Indonesia," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Simon juga mengungkapkan impor masih terus dipertahankan guna memastikan ketahanan energi dan ketersediaan energi di masyarakat. Meskipun beberapa hari belakangan, persoalan impor minyak di Pertamina sedang menjadi sorotan usai sejumlah pejabat yang diciduk Kejaksaan Agung (Kejagung).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Itu sebabnya, kata Simon, dengan kejadian tersebut pihaknya berjanji akan lebih transparan dan menerapkan tata kelola yang baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam hal ini koordinasi dengan Kementerian ESDM tentunya kita akan membuat sekaligus mengevaluasi kembali proses yang ada selama ini. Proses yang tentunya sudah berjalan baik, kita pertahankan. Dan celah-celah yang kemarin sempat kita dengar dari temuan atau fakta hukum, kita perbaiki," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/015715354/kurator-pastikan-pesangon-karyawan-sritex-group-yang-terkena-phk-massal-bakal-dibayarkan">Kurator Pastikan Pesangon Karyawan Sritex Group yang Terkena PHK Massal Bakal Dibayarkan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro menyampaikan bahwa di bawah pemerintahan baru saat ini Pertamina terus didorong untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam rangka meningkatkan swasembada energi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua sektor digerakkan, baik dari sektor hulu di mana kami terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk upaya meningkatkan produksi migas nasional. Tujuannya adalah untuk mengurangi impor crude dari luar negeri," jelas Wiko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Wiko menjelaskan guna mewujudkan swasembada energi pihaknya memperoleh dukungan di sektor hulu di mana pemerintah baru saja mengeluarkan ketentuan bahwa minyak bagian pemerintah harus diolah di kilang Pertamina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Imbasnya, Pertamina telah melakukan upgrading kilang dengan valuable produk yang meningkat dari sebelumnya 75 persen, sekarang sudah mencapai 82 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya, range minyak yang bisa menghasilkan produk yang bernilai ketika diolah di kilang kita juga meningkat. Tentu saja ini akan menambah kemampuan kilang menghasilkan produk," jelas Wiko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015715353/alvaro-morata-akhirnya-buka-suara-datang-dan-pergi-dari-ac-milan-karena-paulo-fonseca">Alvaro Morata Akhirnya Buka Suara: Datang dan Pergi dari AC Milan karena Paulo Fonseca</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kata Wiko, pemerintah juga mendorong pengembangan energi yang tidak berbasis fosil. Hal ini dibuktikan dengan baru saja dikenalkan kepada masyarakat, yakni B40.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia meyakini, B40 secara signifikan akan mengurangi impor minyak mentah. Namun demikian dengan seiring bertumbuhnya industri, kebutuhan masyarakat atas energi juga meningkat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Itu sebabnya, Pertamina memastikan bila memang masih diperlukan impor minyak mentah. Pihaknya akan komit tak mengulangi kejadian yang sudah terjadi dengan memperbaiki tata kelola.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apabila kemudian kita masih memerlukan impor dari luar negeri, pengadaan dari luar negeri, seperti dikatakan Pak Dirut tadi, kita akan memperbaiki tata kelolanya, tata kelola impor dengan masukkan proses yang berjalan saat ini. Tentu saja juga dengan berkoordinasi dengan pemerintah," tutupnya.</div>

PT Pertamina akan komit tak mengulangi kejadian dugaan korupsi sudah terjadi dengan memperbaiki tata kelola dan celah korupsi BBM.

Pertamina Blak-blakan Masih Tergantung Minyak Impor, Janji Bakal Perbaiki Tata Kelola dan Celah Korupsi

korupsi BBM Pertamina

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korupsi BBM Pertamina

Berita Terkini

Jalani Pemeriksaan selama Delapan Jam, Ahok Ngaku Kaget jadi Saksi untuk Sembilan Tersangka

Pertamina Blak-blakan Masih Tergantung Minyak Impor, Janji Bakal Perbaiki Tata Kelola dan Celah Korupsi

Download Aplikasi JawaPos.com