<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/kerry-3046055807.jpg" alt="Sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan terdakwa beneficial ownership PT Tangki Merak dan PT Oil Tanking Merak (OTM), Muhammad Kerry Adrianto Riza di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/11)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan terdakwa beneficial ownership PT Tangki Merak dan PT Oil Tanking Merak (OTM), Muhammad Kerry Adrianto Riza di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga, Edward Adolof Kawi, memastikan seluruh proses pencampuran bahan bakar minyak (BBM) atau blending yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) telah sesuai dengan prosedur. Pernyataan itu disampaikan Edward saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, dengan terdakwa beneficial ownership PT Tangki Merak dan PT Oil Tanking Merak (OTM), Muhammad Kerry Adrianto Riza. Edward menegaskan seluruh proses blending di terminal milik maupun sewa Pertamina Patra Niaga telah melalui quality control yang ketat. "Kalau yang dilakukan di terminal Patra Niaga, baik milik maupun sewa, kami sudah melakukan prosedur quality control. Kami menjamin tidak ada BBM yang merusak mobil atau motor," kata Edward di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (10/11) malam. Menurutnya, blending merupakan proses pencampuran dua unsur bahan bakar yang berbeda untuk mencapai kualitas tertentu. Edward mengungkapkan, Pertamina mulai melakukan blending BBM pada tahun 2007, yakni mencampur solar dengan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang berasal dari minyak kelapa sawit mentah (CPO). Dari proses tersebut lahirlah produk Biosolar. "Dulu campurannya 2,5 persen, sekarang sudah 40 persen, dan tahun depan rencananya menjadi 50 persen," tutur Edward. Sementara itu, untuk bahan bakar bensin, praktik blending mulai dikembangkan sejak 2015 dengan mencampur bensin beroktan rendah RON 88 dengan RON 92 hingga menghasilkan Pertalite dengan RON 90. "Yang paling tinggi RON 98, yaitu Pertamax Turbo, itu murni. Yang ada blending saat ini hanya yang RON 95 karena ada ethanol-nya. Blending-nya itu Pertamax 92 ditambah Pertamax Turbo 98 dan ethanol," jelasnya. Dalam kasusnya, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza (anak Riza Chalid), bersama Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati, serta Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak (OTM) Gading Ramadhan Joedo didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 285,1 triliun. Jaksa Penuntut Umum (JPU) merinci sejumlah perbuatan yang diduga merugikan negara, salah satunya kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak antara perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Kerry, yakni PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak (OTM). Jaksa menyebut, kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak dilakukan dengan PT Pertamina Patra Niaga, meskipun saat itu Pertamina disebut belum membutuhkan terminal BBM tambahan. Nilai kerugian dari kerja sama ini ditaksir mencapai Rp 2,9 triliun. Atas perbuatannya, Muhammad Kerry Adrianto Riza bersama terdakwa lain didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mantan Direktur Pertamina Edward Adolof Kawi memastikan proses blending BBM sesuai prosedur dalam sidang kasus korupsi.

Eks Petinggi Pertamina Pastikan Proses Blending BBM Sesuai Prosedur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/IMG_5069JPG-948983571.jpg" alt="Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai diperiksa oleh Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai diperiksa oleh Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dipanggil Ahok selesai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (13/3). Lebih kurang delapan jam dia ditanyai oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus). Kepada awak media, dia mengaku diperiksa untuk sembilan orang tersangka.&nbsp; Usai menjalani pemeriksaan tersebut, Ahok berulang mengaku kaget. Menurut dia, langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik JAM Pidsus Kejagung sudah sangat dalam. Dia menyatakan bahwa Kejagung sudah memiliki banyak data berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina.&nbsp; &rdquo;Jadi, ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sudah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga,&rdquo; kata dia.&nbsp; Ahok mengaku kaget lantaran kasus dugaan korupsi itu terjadi sampai level sub holding PT Pertamina. Sementara dirinya sebagai komut tidak mengawasi subholding secara detail. Monitoring hanya dilakukan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), termasuk untung dan rugi serta kinerja Pertamina selama dia masih bertugas.&nbsp; &rdquo;Kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana. Jadi, kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa, kita nggak tahu,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Kepada penyidik, Ahok menyampaikan bahwa seluruh agenda rapat di Pertamina terekam dan tercatat. Sehingga penyidik JAM Pidsus Kejagung bisa meminta data tersebut kepada Pertamina bila memang dibutuhkan. Dia menegaskan bahwa kedatangannya memenuhi panggilan penyidik merupakan komitmen untuk membantu proses penyidikan.&nbsp; &rdquo;Saya mau membantu mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina setelah mereka pelajari, semua rapat kan kami ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, saya datang lagi,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Pria yang pernah bertugas sebagai gubernur Jakarta itu pun menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap dirinya berlangsung lama karena dia diperiksa untuk sembilan orang tersangka. Sehingga ada proses pemeriksaan dengan pertanyaan yang berulang untuk setiap tersangka. Karena itu pemeriksaan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB baru tuntas petang hari.&nbsp; &nbsp;

"Kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana. Jadi, kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa, kita nggak tahu".

Jalani Pemeriksaan selama Delapan Jam, Ahok Ngaku Kaget jadi Saksi untuk Sembilan Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/Tumpukan-Uang5-342245230.jpeg" alt="Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Puspenkum Kejagung)." width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Puspenkum Kejagung).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Pemeriksaan tersebut berlangsung pada Senin (3/3). Riva Siahaan termasuk salah seorang tersangka yang diperiksa oleh penyidik. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan informasi tersebut kepada awak media di Jakarta. &rdquo;Tim Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang tersangka yaitu YF, RS (Riva), DW, GRJ, SDS, AP, MKAR sebagai saksi untuk Tersangka MK dan Tersangka EC,&rdquo; ungkap Harli. MK dan EC merupakan tersangka kedelapan dan kesembilan dalam kasus itu. Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah dijemput paksa oleh Kejagung pada Rabu pekan lalu (26/2). Keduanya diduga terlibat dalam praktik rasuah yang sejauh ini disebut telah merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun itu. Keduanya juga berstatus petinggi di Pertamina. Di hari yang sama dengan pemeriksaan tujuh orang tersangka dalam kasus itu, penyidik JAM Pidsus Kejagung juga memanggil tiga orang saksi. Mereka adalah para pegawai Pertamina. Yakni saksi berinisial ANW selaku Manager Treasury PT Pertamina Patra Niaga, saksi TAW selaku Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, dan saksi AA selaku Manager QMS PT Pertamina. &rdquo;Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,&rdquo; imbuh Harli. Secara keseluruhan, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus tersebut. Mereka terus melakukan pendalaman termasuk menghitung nilai total kerugian negara dalam kasus itu. Sebab, angka kerugian negara Rp 193,7 triliun adalah angka yang muncul setelah penyidik dan ahli menghitung nilai kerugian negara pada 2023. Sementara kasus tersebut terjadi mulai 2018. &nbsp;

Keduanya diduga terlibat dalam praktik rasuah yang sejauh ini disebut telah merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun.

Periksa Tujuh Tersangka Kasus Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina, Kejagung juga Panggil Tiga Pegawai Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/PERTAMINA-03-1096106352.jpg" alt="Tangkapan layae YouTube Pertamina" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layae YouTube Pertamina</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan membuka kesempatan kepada pihak ketiga untuk ikut terlibat dalam uji sample guna memastikan kualitas BBM sesuai dengan spesifikasi yang ada. Adapun selama ini proses uji sample tersebut biasa dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Sudah pasti gagasan ini sangat baik dan kami sambut baik. Tentunya dengan adanya pihak ketiga yang lebih independen bisa melakukan uji dengan standar yang lebih bisa diterima," kata Simon dalam konferensi pers yang dipantau secara daring, Senin (3/3). Lebih lanjut, Simon menilai bahwa keterlibatan pihak independen di luar Pertamina dan Pemerintah dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap produk-produk BBM milik perseroan. "Dalam arti ketika uji dilakukan oleh tim Pertamina ataupun lembaga yang ada selama ini, supaya lebih menambah tingkat kepercayaan masyarakat, kami juga akan melibatkan dari pihak ketiga atau pihak lain," lanjut Simon. Tak hanya itu, bahkan Simon juga mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengawasan BBM Pertamina. Terlebih memang produk-produk BBM yang tersebar dari Sabang hingga Merauke sudah tentu menyangkut hajat hidup orang banyak. "Karena ini adalah satu hal yang harus sangat transparan. Karena ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut hak rakyat Indonesia," ujar Simon. "Jadi kami akan sangat terbuka dan sangat menyambut baik apabila kita melakukan uji dengan semakin banyak lembaga-lembaga independen lainnya," sambungnya. Sebelumnya, Simon juga secara terbuka mengajak masyarakat untuk mengawasi produk BBM Pertamina yang beredar di pasaran. Jika kemudian ditemukan kejanggalan, ia meminta masyarakat untuk segera melapor melalui call center ataupun nomor pribadinya. "Kami dalam hal ini juga menyiapkan nomor khusus yang dapat dihubungi oleh masyarakat. Selain kami punya call center di 135, saya juga memberikan nomor khusus saya yaitu 081417081945," ujar Simon. Dia mengatakan, saat ini nomor pribadinya hanya bisa menerima SMS. Namun dalam waktu dekat akan segera didaftarkan pada aplikasi pesan digital, yakni WhatsApp. Simon memastikan, langkah ini dilakukannya agar jika masyarakat menemukan kejanggalan dalam kualitas BBM bisa langsung menghubungi dua nomor di atas. "Ini agar supaya apabila masyarakat menemukan kejanggalan atau situasi yang tidak sesuai, baik dalam kualitas BBM atau menemukan praktik yang kurang sesuai di lapangan, bisa langsung menghubungi nomor tersebut untuk dapat kami tindak lanjuti pada kesempatan yang pertama," tutupnya. &nbsp; &nbsp; Sumber foto: Tangkapan layae YouTube Pertamina

Pertamina secara terbuka mengajak masyarakat untuk mengawasi produk BBM Pertamina yang beredar di pasaran.

Pertamina Bakal Libatkan Pihak Ketiga untuk Ikut Uji Sample dan Kualitas BBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kadiv-Humas-Polri-Irjen-Pol-Dedi-Prasetyo-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Kadivhumas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kadivhumas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri meningkatkan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam perjanjian jual beli bahan bakar minyak (BBM) non tunai, antara PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN) dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) tahun 2009-2012 dari penyelidikan ke penyidikan.  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, peningkatan status ini berdasarkan hasil gelar perkara dan pemeriksaan saksi-saksi. Penyidik menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana.  "Setelah dilakukan pemeriksaan saksi baik dari pihak terkait dan ahli-ahli, kasus ini dinaikkan menjadi penyidikan," kata Dedi dalam keterangan tertulis, Selasa (23/8).  Dedi menjelaskan, kasus dugaan korupsi ini berawal pada tahun 2009 sampai dengan 2012. Saat itu PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN) melakukan Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) secara non tunai dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) yang ditandatangani oleh Diretur Pemasaran PT PPN dengan Direktur PT AKT.  Adapun proses pelaksanaan kontrak, yakni tahun 2009 sampai dengan 2010 dengan volume 1.500 Kilo Liter (KL) perbulan. Kemudian tahun 2010 sampai dengan 2011 PT PPN menambah volume pengiriman menjadi 6.000 KL perbulan (Addendum I). Selanjutnya tahun 2011 sampai 2012 PT PPN menaikkan volume menjadi 7.500 KL perpemesanan (Addendum II).  "Bahwa pada proses pelaksanaan perjanjian PT Pertamina Patra Niaga dalam tahap pengeluaran BBM, Direktur Pemasaran PT PPN melanggar batas kewenangan / otorisasi untuk penandatangan kontrak jual beli BBM yang nilainya di atas 50 M berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Patra Niaga Nomor: 056/PN000.201/KPTS/2008 Tanggal 11 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Wewenang, Tanggung Jawab, Dan Otorisasi," jelas Dedi.  Dedi menambahkan, PT AKT tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 14 Januari 2011 - 31 Juli 2012 dengan jumlah sebesar Rp 19.751.760.915 dan USD 4.738.465 atau senilai Rp 451.663.843.083.  Lebih lanjut, Dedi mengatakan, Direksi PT PPN tidak melakukan pemutusan kontrak terhadap penjualan BBM non tunai kepada PT AKT yang tidak melakukan pembayaran terhadap BBM yang telah dikirimkan dan Direksi PT PPN tidak ada upaya untuk melakukan penagihan.  "Tidak adanya jaminan colateral berupa bank garansi atau SKBDN dalam proses penjualan BBM Non tunai sehingga PT PPN mengalami kerugian pada saat PT AKT tidak melakukan pembayaran terhadap BBM yang telah diterimanya sejak tahun 2009 sampai dengan 2012," ujarnya.  Dedi menuturkan, BBM yang belum dibayar oleh PT AKT kepada PT PPN berdasarkan data rekonsiliasi verifikasi tagihan kreditur pada proses PKPU N0. 07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 4 April 2016, sebesar Rp 451.663.843.083.  Berdasarkan data yang disiapkan akuntansi hutang piutang PT PPN diketahui volume BBM jenis solar yang sudah terkirim ke PT. AKT keseluruhannya adalah 154.274.946 liter atau senilai Rp 278.590.775.399 dan USD 102.600.314.  "Berdasarkan hasil penyelidikan terdapat dugaan penerimaan uang oleh pejabat PT PPN yang terlibat dalam proses perjanjian penjualan BBM non tunai antara PT PPN dengan PT AKT. pada periode saat terjadinya proses penjualan BBM tersebut," tegasnya.  Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, terdapat indikasi kerugian negara yang dihitung berdasarkan jumlah BBM yang dikeluarkan oleh PT Pertamina Patra Niaga kepada PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) sesuai dengan kontrak dan Addendum I, II yang belum dilakukan pembayaran, sehingga menjadi kerugian negara sebesar Rp 451.663.843.083.  "Penyidik pun melakukan gelar perkara dan memutuskan kasus ini dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Penyidik pun melakukan langkah-langkah selanjutnya dengan membuat rencana penyidikan, melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan melakukan profiling kepada pihak-pihak yang diduga terlibat guna aset recovery," tutup Dedi.

Kasus Korupsi Jual Beli BBM Senilai Rp 451,6 M Naik Penyidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/PLN.jpg" alt="Dirut PLN Darmawan Prasodjo dengan Ketua Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali meneken Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mempercepat proses transformasi perusahaan disaksikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Kantor Pusat PLN Jakarta, Ra" width="100%">
<figcaption>Dirut PLN Darmawan Prasodjo dengan Ketua Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali meneken Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mempercepat proses transformasi perusahaan disaksikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Kantor Pusat PLN Jakarta, Ra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri menggelar ekpos perkara dugaan korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) atau solar. Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nur Pamudji ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara ini. Bahkan, uang hasil korupsi senilai Rp 173 miliar berhasil disita aparat kepolisian.  Kasus bermula dari laporan polisi (LP) nomor LP/694/VI/2015/Bareskrim tertanggal 5 Juni 2015. Hingga kemudian dikeluarkan surat perintah penyidikan nomor Sprin.Sidik/155.a/VIII2017/Tipidkor tertanggal 9 Agustus 2017.  Kasus ini terjadi saat Pamudji menjabat sebagai Direktur Energi Primer PT PLN pada 2010. Kala itu PT PLN mengadakan lelang penyediaan solar untuk PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Belawan. Namun sebelum lelang terjadi, tersangka mengadakan pertemuan dengan HW selaku Presiden Direktur PT Trans Pacific Petrochemical lndotama (PT TPPI).  "Proses pengadaan yang dilakukan oleh panitia pengadaan di PT PLN atas perintah dari tersangka NP untuk memenangkan Tuban Konsorsium, PT TPPI selaku leader dari konsorsium itu," ujar Dirtipidkor Bareskrim Polri, Kombes Pol Djoko Poerwanto di lobi gedung Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6).  Pemenangan Tuban Konsorsium sendiri terbilang dipaksakan. Mengingat konsorsium itu sebetulnya tidak layak dan memenuhi syarat sebagai pemenang tender untuk kontrak selama 4 tahun, terhitung dari 10 Desember 2010 sampai 10 Desember 2014.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/PLN2.jpg" alt="Ilustrasi perawatan jaringan listrik PLN" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perawatan jaringan listrik PLN</figcaption>
</figure> Press releas kasus dugaan korupsi BBM. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)  Terbukti, Tuban Konsorsium akhirnya tidak mampu memasok BBM jenis solar untuk PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Belawan sesuai dengan perjanjian jual beli setelah sekitar 1 tahun kontrak berjalan.  "Atas kegagalan pasokan tersebut PT PLN harus membeli dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dari nilai kontrak dengan Tuban Konsorsium yang mana mengakibatkan PT PLN mengalami kerugian," imbuh Djoko.  Djoko menjelaskan, lamanya pengungkapan kasus ini disebabkan kasus korupsi berbeda dari kejahatan konvensional. Butuh keakuratan untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Selain itu, HW selaku Presiden Direktur PT TPPI juga melarikan diri ke luar negeri.  Sampai sejauh ini, penyidik masih berpotensi menambah jumlah tersangka. Namun, semuanya masih dalam proses pengumpulan alat bukti yang cukup. Sehingga belum dapat diungkap ke publik.  "Apakah ada tersangka lain, saya mohon doanya, saya tidak bisa ungkap di sini, ada LP-LP baru. Fokus kita aset recovery kenapa kita tidak tahan aja karena maksimal kita penahanan 120 hari," tambah Djoko.  Di tempat sama, Kasubdit I Dittipidkor Kombes Pol Arief Adiharsa mengatakan, dugaan telah terjadinya perbuatan melawan hukum karena Pamudji menerapkan aturan Right to Match (RTM) dalam perkara ini. Padahal aturan tersebut bukan diperuntukan untuk pengadaan BBM.  "Dalam aturan PLN ada prioritas perusahaan nasional tapi RTM itu untuk konstruksi bukan untuk BBM seperti ini. Ini menambahkan fakta tersangka memaksakan RTM di pengadaan BBM," kata Arief.  Selain itu, tersangka juga memutuskan kontrak dengan PT TPPI secara sepihak pada saat konsorsium Tuban sudah tidak bisa lagi memenuhi perjanjian pengadaan barang pada 2012 ketika sudah menjabat sebagai Direktur Utama. Padahal Pertamina memiliki kontrak payung hukum, untuk tetap memasok BBM dengan harga premium atau lebih tinggi ketika ada ketidakmampuan konsorsium memenuhi kebutuhan.  "Kalau kamu gagal pasok, kamu wajib ganti selisihnya. Tapi dengan diputus kontrak ini tanda kutip melepas secara perdata kewajiban konsorsium. Mestinya nggak perlu diputus kontrak orang bisa langsung tunjuk payung kontrak Pertamina," tegas Arief.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/pln1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Barbuk uang senilai Rp 173 miliar yang disita. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)  Sedangkan dalam draft perjanjian dengan PT TPPI juga pihak pemenang tender diwajibkan membayar selisih harga dari BBM yang dibeli oleh Pertamina dengan harga yang ditawarkan oleh PT TPPI. Dengan diputusnya kontrak oleh tersangka, sama dengan membebaskan PT TPPI dari kewajiban membayar selisih harga.  Penyidik dalam perkara telah memeriksa saksi sebanyak 60 orang, termasuk ada diantaranya juga dari pihak Pertamina. Sejumlah ahli juga dimintai keterangan. Termasuk tersangka juga telah diperiksa sebelum diputuskan untuk ditahan.  Kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI Nomor 9/LHP/XXI/02/2018 tanggal 2 Februari 2018, ditaksir sebesar Rp 188 miliar. Sejauh ini uang tunai yang disita penyidik sudah sebanyak Rp 173 miliar. Yang disita dalam tiga tahap dari rekening yang dikuasai PT TPPI QQ PT TLI.  Tersangka Pamudji dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  Adapun berkas perkara tersangka telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kejaksaan Agung RI Nomor: B-104 /F.3/Ft.1l12/2018 tanggal 14 Desember 2018. Perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak Pidana Korupsi atas nama tersangka Nur Pamudji.

Eks Dirut PLN Ditahan Kasus Korupsi BBM, Uang Tunai Rp 173 M Disita

korupsi bbm

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korupsi bbm