<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamat-jc-bukan-diskon-hukuman-tapi-untuk-menarik-ikan-besar_m_.jpg" alt="Nadi Mulya (paling kanan) saat datang ke kantor KPK Jakarta" width="100%">
<figcaption>Nadi Mulya (paling kanan) saat datang ke kantor KPK Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keluarga Mantan Deputi Bank Indonesia (BI) Budi Mulya, terpidana kasus suap Bank Century, mengaku mengajukan justice collaboration (JC). Pengajuan tersebut dilakukan langsung oleh sang anak, Nadia Mulya pada Rabu, (5/12) ke Kantor KPK. Menanggapi akan adanya hal tersebut, Pakar Hukum Pidana Abdul Fikchar Hadjar menilai pengajuan JC Budi Mulya adalah hal yang wajar dilakukan. "Sebenarnya tidak apa-apa karena Budi Mulya sendiri merupakan bagian dari pelaku dalam kasus Century juga," ungkapnya saat dikonfirmasi, Jumat (14/12). Meskipun status hukumnya sudah inkracht, menurut Fikchar, pengajuan JC Budi Mulya sebagai tujuan untuk menarik pelaku lain dalam kasus Bank Century. "JC bukan semata mata diskon hukuman, tetapi untuk menarik pelaku lain karena Century itu baru Budi Mulya yang dihukum. Sementara yang lainnya belum terjamah," sambungnya. Kendati demikian, dia menyebut keputusan diterima atau tidaknya sepenuhnya berada pada lembaga antikorupsi tersebut. Pasalnya, jika Budi Mulya adalah pelaku utama tentu saja permohonan JC nya akan ditolak. "Tapi tergantung pada KPK apakah BM dikualifikasi sebagai the big fish (ikan besar) atau bukan. Jika BM termasuk big fish mungkin permohonannya ditolak karena JC itu maksudnya untuk mencari ikan besar, pelaku yang lebih besar," tutup dia. Diketahui, Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dihukum 10 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian FPJP dan penentuan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Majelis hakim menilai perbuatan Budi Mulya dan sejumlah orang lainnya telah merugikan keuangan negara total Rp 8,012 triliun. Namun, Budi Mulya diperberat hukumannya menjadi 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA).

Pengamat: JC Bukan Diskon Hukuman, Tapi untuk Menarik Ikan Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aktivis-antikorupsi-pertanyakan-pengurangan-hukuman-eks-bos-century_m_.jpg" alt="Eks Bos Bank Century Robert Tantular" width="100%">
<figcaption>Eks Bos Bank Century Robert Tantular</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bebasnya mantan pemilik saham mayoritas Bank Century Robert Tantular dipertanyakan kalangan aktivis antikorupsi. Sebab, Robert hanya menjalani 10 tahun dari total 21 tahun hukuman yang diterimanya. Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menjelaskan, terpidana seperti Robert seharusnya tidak bisa memperoleh pengurangan masa hukuman. Baik berupa remisi maupun pembebasan bersyarat. Sebab, yang bersangkutan tidak hanya menjalani hukuman atas satu tindak pidana. ''Ada kasus kedua, ketiga, dan keempat,'' katanya ketika diwawancara Jawa Pos kemarin (12/12). Robert memang tidak dihukum atas satu perkara. Ada empat perkara yang membuatnya mendekam di balik jeruji besi. Yakni, kasus penggelapan dana nasabah Century, kasus kejahatan perbankan, tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta penipuan yang juga dibarengi TPPU. Semua putusan atas kasus tersebut membuat Robert divonis total 21 tahun penjara dengan denda Rp 112,5 miliar subsider 17 bulan kurungan. Dengan hukuman atas empat kasus itu, kata Boyamin, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/12/2018/perketat-pemberian-remisi-hukuman" target="_blank">Robert</a> seharusnya tidak mendapat pengurangan masa hukuman. Apalagi, kasusnya berkaitan dengan kasus Century. ''Dia bobol bank,'' ujarnya. Karena itu, Boyamin memprotes kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Dia menegaskan, instansi itu harus segera membeberkan pengurangan masa hukuman Robert. Sebab, pertanyaan asal pengurangan masa hukuman hanya bisa dijawab Ditjenpas Kemenkum HAM. ''Mereka harus membuka apa saja (pengurangan masa hukuman Robert, Red),'' tegasnya. ''Itu aneh sekali,'' tambahnya. Berkaitan dengan penyelidikan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/12/2018/eks-bos-century-bebas-divonis-21-tahun-dijalani-hanya-10-tahun" target="_blank">kasus Century</a> yang masih berjalan di KPK, Boyamin menye&Acirc;&shy;butkan bahwa besok (14/12) dirinya kembali datang ke KPK. "Menyerahkan materi pengajuan JC (justice collaborator) Budi Mulya," imbuhnya. Saat dikonfirmasi terkait hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mempersilakan apabila Boyamin hendak datang lagi ke kantor KPK. Namun, sampai saat ini pengajuan JC dari Budi Mulya masih dipelajari KPK. "Kami masih melihat dulu seberapa jauh KPK bisa mengabulkan permohonan itu," ucapnya. Sebab, JC biasa diajukan saat proses sidang berjalan. Sedangkan perkara Budi Mulya sudah inkracht. Febri menjelaskan, dalam surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) ada ketentuan sederhana terkait pengajuan JC, yakni diajukan sebelum penuntutan. Namun, ada pula aturan dalam PP Nomor 99 yang menyatakan bahwa narapidana kasus korupsi, narkotika, dan lainnya bisa mendapat pemotongan masa tahanan apabila mampu berkontribusi sebagai JC. "Aturan hukum itu tentu perlu dipelajari lebih lanjut," imbuhnya. Tujuannya tidak lain adalah KPK tidak keliru mengambil langkah.&nbsp;

Aktivis Antikorupsi Pertanyakan Pengurangan Hukuman Eks Bos Century

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usai-periksa-boediono-kpk-bidik-tersangka-baru-korupsi-bank-century_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari pihak lain yang terlibat dalam kasus korupsi Bank Century. KPK meyakini kerugian Bank Cenury sebesar Rp 7,4 triliun bukan hanya dilakukan oleh Budi Mulya, tetapi ada pihak lainnya. "Tidak mungkin perbuatan-perbuatan dalam Bank Century dilakukan oleh satu orang saja, tapi KPK tetap harus berhati-hati untuk melakukan proses itu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/11). Bahkan KPK telah memeriksa orang-orang besar dalam penyelidikan kasus korupsi Bank Century. Seperti mantan Wakil Presiden Boediono yang juga telah diperiksa oleh penyidik KPK. Namun, Febri enggan menjelaskan secara rinci terkait materi pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut. "Materinya tidak bisa disampaikan, tapi ada sekitar 23 orang yang sudah kami mintakan keterangan," ucap Febri. Lebih jauh, mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menyebut KPK mengacu pada putusan Budi Mulya dalam penyelidikan lanjutan kasus korupsi Bank Century. "Publik saya kira sudah mengetahui juga bahwa ada putusan di pengadilan tipikor yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk salah satu terdakwa Budi Mulya pada saat itu, maka tentu KPK perlu mencari siapa pihak lain yang harus bertanggung jawab," pungkasnya. Sebelumnya mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso telah dilakukan pemeriksaan pada Selasa (13/11). KPK dalam beberapa minggu ke depan akan memanggil pihak lainnya untuk dimintai keterangan terkait Bank Century.

Usai Periksa Boediono, KPK Bidik Tersangka Baru Korupsi Bank Century

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demokrat-kami-anggap-kasus-bank-century-selesai_m_.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, saat memberikan pembekalan kepada caleg Partai Demokrat, di Jakarta, Minggu (11/11)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, saat memberikan pembekalan kepada caleg Partai Demokrat, di Jakarta, Minggu (11/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat akhirnya membeberkan hasil penyelidikan tim investigasi internal soal berita fitnah 'Konspirasi Bank Century' yang dilakukan oleh media asing Asia Sentinel. Hasilnya, mereka membantah seluruh tuduhan yang dilakukan oleh media tersebut. Adapun penyelidikan dikomandoi langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan di 3 benua berbeda. Mulai dari Hongkong, Amerika Serikat (AS) sampai dengan Mouritius. Mereka melakukan penyelidikan itu selama 60 hari. Awalnya, Hinca menjelaskan panjang lebar awal mula kemunculan berita Asia Sentinel tersebut. Intinya, berita yang mencatut nama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut fitnah dan tidak benar. Dia pun menyayangkan beberapa media nasional ikut terpancing memublikasikannya. "Hari ini kami anggap kasus Bank Century selesai. Karena sering sekali sudah usai, tapi masih ada yang goreng. Apabila ada yang masih gorengnya, Demokrat akan ambil langkah hukum," kata Hinca dalam pidato sambutannya di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11). Kegeraman Partai Demokrat atas kasus Isu Bank Century bukan tanpa alasan. Hinca bilang, isu ini kerap masih berkembang biak di sosial media. Imbasnya, citra partai berlambang mercy itu menjadi buruk di mata masyarakat luas. "Doktrin sesat tertanam di rakyat kalau Partai Demokrat itu partai korupsi. Kami sampaikan hari ini bahwa tidak benar," tegasnya. Atas dasar itu, Hinca menilai fitnah-fitnah seperti Asia Sentinel telah menghancurkan demokrasi. Karenanya, pihaknya mengaku akan melawan fitnah-fitnah tersebut. "Fitnah itu virus demokrasi, Demokrat menghormati demokrasi sehingga virus-virus yang mengganggu demokrasi, fitnah harus dilawan," pungkasnya. Sebelumnya, portal berita Asia Sentinel mencopot artikelnya berjudul Indonesia&rsquo;s SBY Government: &lsquo;Vast Criminal Conspiracy' yang membuat heboh di Indonesia karena berisi tuduhan miring terhadap Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat (PD). Laman berita yang berbasis di Hong Kong itu juga menyampaikan permintaan maafnya karena telah mengumbar tuduhan terhadap SBY, PD dan nama-nama lain melalui artikel yang ditulis langsung oleh pendirinya, John Berthelsen. Dalam pemberitaan itu, selama dua periode menjabat Presiden RI dari periode 2004-2014, SBY dituding melakukan pencucian uang sebesar 12 miliar dolar AS alias 177 triliun melalui proses bailout Bank Century.

Demokrat: Kami Anggap Kasus Bank Century Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-tegaskan-kpk-harus-jalankan-putusan-pn-jaksel-soal-century_m_203758.jpeg" alt="Mantan Wakil Presiden Boediono ketika diperiksa di kantor KPK beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Presiden Boediono ketika diperiksa di kantor KPK beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait praperadilan kasus bailout Bank Century. Kini lembaga antirasuah itu tidak mau gegabah bersikap dan memilih untuk memelejari dari rekomendasi amar putusan praperadilan bernomor 24/Pid Prap/2018/PN.Jkt.Sel tersebut sesuai dengan peraturan perundanga-undangan. Di sisi lain, putusan yang menyeret mantan Wakil Presiden Boediono menuai beragam komentar dari sejumlah pihak. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memastikan bahwa instansinya tidak tinggal diam atas kelanjutan proses hukum kasus bailout Bank Century. Tidak ada yang berhenti dalam penanganan kasus itu. Bahkan, April tahun lalu KPK telah memetakan peran setiap orang yang disebut dalam putusan terhadap mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya. "Tinggal kami buat lebih lanjut. Kami masih pelajari putusan yang kemarin (Selasa, 10/4, Red)," ujarnya Rabu (11/4). Menurut Saut, putusan yang dijatuhkan PN Jaksel dua hari lalu tidak lain bertitik tolak dari putusan terhadap Budi Mulya. "(Kasus) Budi Mulya di putusannya kan menyebut sepuluh nama." Saut menjamin, tanpa putusan PN Jaksel pun, instansinya bakal berupaya mengungkap kasus itu sampai tuntas. "Nanti pimpinan akan melihat konstruksi kasusnya seperti apa. Kalau sudah jelas, tanpa putusan itu pun, KPK punya kewajiban," terang dia. Ketua DPR Bambang Soesatyo ikut angkat bicara. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menindaklanjuti putusan PN Jaksel sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. Bambang juga memerintah Komisi III DPR mendalami putusan praperadilan agar kasus tersebut bisa dituntaskan secara permanen. "Karena sudah berlangsung cukup lama dan belum tuntas hingga kini," ujar legislator Partai Golkar itu. Bamsoet -panggilan akrab Bambang Soesatyo- juga mengimbau semua pihak yang diduga terlibat untuk secara kooperatif dan jujur memberikan keterangan serta penjelasan kepada KPK. Tujuannya, kasus Bank Century dapat terungkap dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota DPR dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan, permasalahan Bank Century sudah masuk ranah hukum. "Biar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kami hanya minta semua proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan," kata dia kepada Jawa Pos kemarin. Soal nama Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disebut-sebut dalam perkara itu, Hendrawan menyatakan, dalam kasus Century, Sri Mulyani termasuk yang paling kritis. Penegak hukum bisa mendalami sikap kritis menteri keuangan itu dalam notula-notula rapat. Lantas, bagaimana respons <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/11/203652/respons-menkeu-saat-pengadilan-minta-kpk-tetapkan-boediono-tersangka" target="_blank">Sri Mulyani</a>? Mantan managing director Bank Dunia itu tampak santai ketika ditanya wartawan terkait potensi kelanjutan kasus Bank Century yang bisa menyeret namanya. "Saya serahkan ke KPK saja soal kasus itu," ujar dia, lantas memasuki mobil seusai rapat dengan Komisi XI DPR kemarin. Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Roy Suryo mengaku kaget dengan putusan praperadilan yang memerintah KPK menetapkan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/11/203562/boediono-diminta-jadi-tersangka-century-begini-komentar-anak-buah-sby" target="_blank">Boediono</a> sebagai tersangka. "Saya hanya menyampaikan kepada Pak Boediono agar tabah. Semua akan bisa dilewati," ujar dia kemarin. Menurut pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar, putusan praperadilan tersebut sudah melampaui batas kewenangan. Fickar menjelaskan, kompetensi praperadilan hanya menyangkut keabsahan upaya paksa penyidik di lembaga penegak hukum. "Upaya paksa itu menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita serta menyatakan seseorang sebagai tersangka." Fickar menambahkan, kompetensi praperadilan lainnya ialah menyatakan keabsahan penetapan tersangka, penghentian penyidikan, serta memutus ganti rugi dan rehabilitasi. Ketentuan tersebut ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan diatur dalam pasal 77 sampai pasal 83 KUHAP. Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi menyampaikan bahwa putusan pengadilan memang harus dilaksanakan. "Apa pun isinya putusan itu, kalau itu memang putusan pengadilan, konsekuensinya seperti itu (dilaksanakan, Red)," tegasnya.&nbsp;

MA Tegaskan KPK Harus Jalankan Putusan PN Jaksel soal Century

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-tanpa-perintah-hakim-kami-sudah-mendalami-kasus-century_m_203555.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Saut Situmorang" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Saut Situmorang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penanganan perkara terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik terus berjalan, usai terdakwa Budi Mulya divonis bersalah oleh Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta. Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, kasus korupsi Bank Century akan berlanjut meskipun tanpa perintah dari PN Jaksel. Pasalnya, KPK tidak pernah berhenti mendalami kasus yang sudah lama mangkrak tersebut.&nbsp; "Sejak kasus <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Budi Mulya</a> putus, KPK tidak pernah berhenti mendalami terus kasus itu. Jadi tanpa putusan atau tuntutan siapa pun, KPK tidak dalam posisi menutup kasus itu," kata Saut kepada JawaPos.com, Rabu (11/4). Terkait materi kasus, menurut <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Saut</a>, pihak internal dari KPK seperti penyidik dan penuntut umum memahami alur dan proses yang berjalan terkait kasus korupsi Century.&nbsp; "Penyidik dan penuntut yang paham konstruksi kasusnya seperti apa, siapa berperan apa, kick back-nya seperti apa (kalau ada), dan seterusnya," ujar Saut.&nbsp; Oleh karena itu kata Saut, KPK akan melakukan pendalaman secara teliti. Pasalnya, dalam menangani setiap kasus, KPK mengedepankan asas kehati-hatian.&nbsp; "Itu (pendalaman) perlu kesabaran, perdebatan dari sisi hukum, dan lain-lain. Dan yang pasti perlu Ketekunan dan keberanian. Kalau tidak ya, walau ada juga itu putusan sebelumnya dan tinggal dikembangkan, dipelajari bisa jadi tetap jalan di tempat," tukasnya. Sebelumnya diberitakan, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Achmad Guntur membeberkan perihal adanya permintaan dari Hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusan praperadilan yang dilayangkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), hakim meminta supaya lembaga antirasuah segera melakukan penyidikan lanjutan atas kasus korupsi Bank Century. Hakim memerintahkan agar KPK segera menetapkan tersangka baru, terhadap para pihak yang diduga terlibat dalam sengkarut rasuah&nbsp;bailout&nbsp;Bank Century. Di antaranya Gubernur Bank Indonesia kala itu,&nbsp;Boediono. "Dalam surat putusan tersebut adanya perintah termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede, dkk (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannnya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat," terang Hakim Effendi dalam amar putusannya, seperti yang diterangkan Humas PN Jaksel Achmad Guntur, Selasa (10/4). Dalam kasus ini, sebelumnya Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menghukum Budi Mulya 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan. Tak terima dengan putusan ini, Budi mengajukan upaya hukum hingga tingkat kasasi. Namun nahas, majelis hakim mengandaskan upaya hukumnya. Budi malah diperberat hukumannya menjadi 15 tahun penjara oleh hakim Mahkamah Agung (MA). Hakim menilai Budi dinilai terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp 689,894 miliar terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan sebesar Rp 6,762 triliun dalam proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.&nbsp;

KPK: Tanpa Perintah Hakim Kami Sudah Mendalami Kasus Century