<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/ed7e9587-5f00-4428-9718-03d4cbabe939-1700187525.jpg" alt="Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. &nbsp;(Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. &nbsp;(Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami asal-usul sumber uang terkait sejumlah aset milik mantan Gubernur Jawa Barat periode 2018&ndash;2023, Ridwan Kamil, yang diduga tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik menduga masih ada sejumlah aset Ridwan Kamil yang belum dimasukkan dalam LHKPN. Karena itu, KPK tengah menelusuri alasan aset-aset tersebut tidak dilaporkan, serta sumber perolehannya. &ldquo;KPK menduga ada sejumlah aset milik Pak RK yang belum dilaporkan dalam LHKPN. Itu kami dalami, mengapa belum dimasukkan, kemudian dari mana asal-usul aset tersebut. Penelusuran dilakukan terhadap aset-aset Pak RK, baik yang berada di wilayah Jawa Barat maupun di wilayah lainnya,&rdquo; kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/2). Budi menyatakan, penyidik akan mencocokkan berbagai informasi yang diperoleh dengan perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) yang saat ini tengah disidik KPK. &ldquo;Nanti akan dicocokkan seperti menyusun puzzle. Aset ini diperoleh tahun berapa, sumber uangnya dari mana, dan apakah berkaitan dengan perkara di bank bjb. Semua itu akan kami cek kesesuaiannya,&rdquo; tegas Budi. Pada akhir Desember 2025 lalu, KPK telah mengungkap bahwa aset tidak bergerak milik Ridwan Kamil tersebar di sejumlah wilayah. Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat beberapa aset tidak bergerak yang tidak tercantum dalam LHKPN, di antaranya berupa kafe di Bandung dan Seoul, Korea Selatan, serta aset lainnya di Bali. Sejauh ini, KPK telah menyita satu unit sepeda motor Royal Enfield yang diduga milik Ridwan Kamil. Selain itu, penyidik juga mendalami aliran dana yang digunakan untuk pembayaran pembelian mobil Mercedes Benz yang dibeli RK dari Ilham Habibie, putra Presiden ke-3 RI, BJ Habibie. KPK sendiri telah memeriksa Ridwan Kamil pada 2 Desember 2025. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami aliran dana nonbujeter yang dikelola Divisi Corporate Secretary Bank BJB, termasuk keterkaitannya dengan kepemilikan aset yang tercantum maupun yang tidak tercantum dalam LHKPN. Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB, pada 13 Maret 2025. KPK menduga, kasus ini merugikan negara senilai Rp 222 miliar. Kelima tersangka dalam kasus ini, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR), Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Widi Hartoto (WH), serta tiga pengendali agensi iklan, yakni Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (SUH), dan Sophan Jaya Kusuma (SJK).

KPK usut sumber aset Ridwan Kamil yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Penyidikan terkait kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB terus digali.

KPK Usut Sumber Aset Ridwan Kamil yang Tak Dilaporkan dalam LHKPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/03/aXlSeD07cyBoLTEWI0yjU8fXOpOgFrhi1HXTTIWL-743844873.jpg" alt="Putra sulung Presiden ke-3 RI B.J. Habibie, Ilham Habibie mengenakan kemeja batik biru saat mendatangi markas KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (3/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Putra sulung Presiden ke-3 RI B.J. Habibie, Ilham Habibie mengenakan kemeja batik biru saat mendatangi markas KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (3/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Putra sulung Presiden ke-3 RI B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie, mengaku telah mengembalikan uang hasil korupsi Bank bjb yang digunakan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) untuk membeli mobil klasik peninggalan sang ayah, Mercedes Benz 280 SL. Diduga mobil itu dibeli Ridwan Kamil seharga Rp 2,6 miliar, dengan cara dicicil. Dengan adanya pengembalian uang, Ilham memastikan mobil warisan peninggalan sang ayah akan kembali kepadanya.&nbsp;"Jadi beberapa, dua minggu yang lampau, saya telah serahkan uang kepada KPK yang sesuai dengan permintaan mereka. Selanjutnya ini ada proses pengembalian mobil kepada pihak kami," kata Ilham saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/9). Ilham menegaskan, kehadirannya kali ini bukan untuk diperiksa sebagai saksi. Ia hanya diminta untuk menandatangani berita acara pengembalian mobil yang sebelumnya disita penyidik dari Ridwan Kamil.&nbsp; "Hari ini saya dipanggil untuk menandatangani berita acara terkait dengan proses pengembalian mobil," ujarnya. Namun, Ilham enggan menyebutkan jumlah uang yang sudah ia serahkan ke KPK. Namun, usai pemeriksaan pada Rabu (3/9) lalu, Ilham sempat mengaku bahwa Ridwan Kamil baru membayarkan Rp 1,3 miliar. "Saya tidak bisa sebut di sini, nanti dilihat di berita acara mereka," imbuhnya. Kasus dugaan korupsi Bank BJB ini mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan dana iklan sebesar Rp 28 miliar. Dalam laporan BPK pada Maret 2024, Bank BJB diduga mengalokasikan anggaran Rp 341 miliar melalui enam perusahaan agensi perantara. Namun, dana yang diterima media disebut jauh lebih kecil dari alokasi. KPK telah menetapkan lima orang tersangka pada 13 Maret 2025. Mereka di antaranya Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR), Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Widi Hartoto (WH), serta tiga pengendali agensi iklan, yakni Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (SUH), dan Sophan Jaya Kusuma (SJK). KPK memperkirakan kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara ini mencapai sekitar Rp 222 miliar. Sampai saat ini, KPK masih terus mengembangkan perkara dugaan rasuah tersebut.

Ilham Habibie mengembalikan uang korupsi Bank BJB yang digunakan Ridwan Kamil untuk membeli mobil klasik.

Ilham Habibie Kembalikan Uang Korupsi Bank bjb yang Dipakai Ridwan Kamil untuk Beli Mercy Klasiknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/03/aXlSeD07cyBoLTEWI0yjU8fXOpOgFrhi1HXTTIWL-743844873.jpg" alt="Putra sulung Presiden ke-3 RI B.J. Habibie, Ilham Habibie mengenakan kemeja batik biru saat mendatangi markas KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (3/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Putra sulung Presiden ke-3 RI B.J. Habibie, Ilham Habibie mengenakan kemeja batik biru saat mendatangi markas KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (3/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Putra sulung Presiden ke-3 RI B.J. Habibie, Ilham Habibie mendatangi markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (3/9). Kedatangan Ilham untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). "Ini sebagai saksi ya, saksi untuk (perkara) BJB itu saja yang saya tahu," kata Ilham saat mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Ilham masih enggan berspekulasi lebih jauh soal materi pemeriksaan dirinya oleh penyidik KPK. Termasuk soal dugaan penjualan mobil Mercedes Benz 280 SL kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). "Spekulasi, saya tidak tahu. Kita lihat nanti," tegasnya. Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan mobil Mercedes Benz 280 SL, yang disita terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), pernah dimiliki Presiden ke-3 RI BJ Habibie. Mobil itu diketahui dibeli mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dari putra sulung Habibie, Ilham Habibie. "Kalau tidak salah, karena itu yang menjadi nilainya itu adalah, saya tidak (ingat) apakah itu mobilnya ada, berada di siapa ya. Tapi yang menjadikannya bernilai kalau tidak salah STNK-nya, masih STNK atas nama papa-nya (Ilham Habibie),&rdquo; ucap, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/8). Asep menjelaskan, transaksi jual beli mobil klasik tersebut menjadi salah satu materi yang hendak didalami penyidik KPK terhadap Ilham Akbar Habibie. Sebab, sedianya penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap Ilham Habibie, pada Jumat (22/8). Penyidik membutuhkan keterangan Ilham Habibie, yang seharusnya menjalani pemeriksaan, pada Jumat (22/8). Saat ini, Ilham Habibie tengah menjalani pemeriksaan di KPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT BPD Jawa Barat dan Banten alias Bank BJB, Yuddy Renaldi bersama empat orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dana iklan. Selain Yuddy Renaldi, KPK juga menetapkan Pimpinan Divisi Corsec BJB, Widi Hartoto. Serta tiga orang pihak agensi di antaranya ID, SUH dan SJK.&nbsp; Kasus dugaan korupsi dana iklan untuk penayangan di media TV, cetak, dan online itu diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 222 miliar.&nbsp;

Ilham Habibie diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

Ilham Habibie Datangi KPK jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Iklan BJB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/22/JKT_Lisa-Diperiksa-KPK-Terkait-Kasus-Bank-BJB_SALMAN-TOYIBI_-10JPG-1609444664.jpg" alt="Selebgram Lisa Mariana (LM) mendatangi gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Selebgram Lisa Mariana (LM) mendatangi gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Model sekaligus selebgram Lisa Mariana menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Jumat (22/8), terkait kasus dugaan korupsi Bank bjb yang diduga melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.&nbsp;Muslim Jaya Butat-butar selaku kuasa hukum Ridwan Kamil tidak mempermasalahkan seandainya Lisa Mariana 'bernyanyi' di hadapan penyidik KPK. Menurut Muslim, Lisa punya kemerdekaan untuk bicara apa pun yang dia inginkan selagi dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.&nbsp;"Itu hak dia. Kembali lagi itu hak dia. Dia mau buka apa, itu hak dia. Kita nggak bisa melarang orang, kan begitu ya. Saya juga nggak mau komentari apa yang mau dia sampaikan," ungkap Muslim saat ditemui di Jakarta, Jumat (22/8). Dia pun mengaku tidak tahu apa yang diungkapkan Lisa Mariana ke hadapan penyidik. Muslim meminta awak media untuk menanyakannya secara langsung ke Lisa atau pengacaranya. Seusai menjalani pemeriksaan di KPK, Lisa Mariana mengakui memang mendapatkan aliran dana dari Ridwan Kamil. Dana itu digunakan Lisa untuk memenuhi berbagai kebutuhan anaknya dimana kala itu dia tidak ada pekerjaan. "Iya (ada aliran dana), kan buat anak saya. Untuk nominalnya saya nggak bisa sebut," kata Lisa Mariana. Sementara itu, kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan, membenarkan bahwa kepada penyidik, kliennya mengungkapkan aliran dana yang diterimanya dari Ridwan Kamil. Pemeriksaan Lisa pada hari ini belum selesai karena dia masih akan dimintai keterangan lanjutan. John Boy Nababan juga mengatakan, aliran dana yang diterima Lisa Mariana dari Ridwan Kamil masih perlu didalami apakah bersumber dari bank BJB atau tidak. "Untuk pemeriksaan lanjutan, kita menunggu jadwal dari penyidik KPK," katanya.

Model Lisa Mariana menjalani pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan korupsi bank BJB. Pihak Ridwan Kamil mendukung haknya untuk berbicara.

Tak Peduli Lisa Mariana Mau 'Bernyanyi' Apa di KPK, Pihak Ridwan Kamil: Itu Hak Dia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/01/jubir-kpk-budi-prasetyo-4273102842.jpg" alt="Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/7). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/7). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), Yuddy Renaldi, pada Rabu (23/7). Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi berupa mark up atau penggelembungan anggaran pengadaan iklan di lingkungan BJB. Yuddy Renaldi merupakan salah satu tersangka dalam kasus tersebut. KPK belum memberikan sinyal penahanan terhadap Yuddy Renaldi meski telah berstatus tersangka. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Budi menyampaikan, Yuddy telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik.&nbsp; Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pendalaman terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi saat Yuddy masih menjabat sebagai pimpinan tertinggi di BJB. Meski demikian, KPK belum mengungkapkan secara rinci materi pemeriksaan yang akan diajukan kepada Yuddy dalam pemeriksaan hari ini.&nbsp; Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT BPD Jawa Barat dan Banten alias Bank BJB, Yuddy Renaldi bersama empat orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana iklan. Selain Yuddy Renaldi, KPK juga menetapkan Pimpinan Divisi Corsec BJB, Widi Hartoto. Serta tiga orang pihak agensi di antaranya ID, SUH dan SJK. Kasus dugaan korupsi dana iklan untuk penayangan di media TV, cetak, dan online itu diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 222 miliar.

KPK periksa Yuddy Renaldi, mantan Dirut BJB, terkait dugaan korupsi dana iklan sebesar Rp 222 miliar.

KPK Periksa Eks Dirut BJB Yuddy Renaldi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Iklan

Korupsi Bank BJB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Korupsi Bank BJB

Berita Terkini

KPK Usut Sumber Aset Ridwan Kamil yang Tak Dilaporkan dalam LHKPN

Ilham Habibie Kembalikan Uang Korupsi Bank bjb yang Dipakai Ridwan Kamil untuk Beli Mercy Klasiknya

Ilham Habibie Datangi KPK jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Iklan BJB

Tak Peduli Lisa Mariana Mau 'Bernyanyi' Apa di KPK, Pihak Ridwan Kamil: Itu Hak Dia

KPK Periksa Eks Dirut BJB Yuddy Renaldi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Iklan

Download Aplikasi JawaPos.com