<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/KORUPSI-PJU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Nama Jonathan Dunan, warga asal Surabaya, pernah viral pada 2018 lalu. Saat itu, dia terlibat kasus dugaan kekerasan terhadap anak di Mal Kepala Gading 5, Jakarta. Kini, nama Jonathan Dunan mengemuka lagi dalam kasus berbeda. Yakni, korupsi proyek pengadaan penerangan jalan umum (PJU) di Lamongan.  Rabu (22/2) lalu, Jonathan dijebloskan tahanan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan. Dalam perkara rasuah ini, dia berperan sebagai pihak penyedia barang. Jonathan merupakan direktur PT SETI yang beralamat di Surabaya. Total hitungan kerugian negara dalam proyek PJU di Lamongan dan Gresik itu mencapai Rp 47 miliar.  Jonathan ditahan bersama tiga tersangka (TSK) lain. Mereka adalah Supartin alias Martin, asal Kecamatan Kalitengah, Fitri Yadi dari Bluluk, dan M. David Rosyidi dari Pucuk, Lamongan. Keterlibatan nama David ini terbilang cukup mengejutkan. Sebab, yang bersangkutan pernah sebagai pengurus salah satu organisasi keagamaan.  Keempat orang tersebut berkomplot sesuai peran masing-masing dalam menggarap proyek pengadaan PJU hibah dari APBD Jatim 2020. Total anggarannya mencapai Rp 64 miliar lebih. Namun, barang yang terpasang di sejumlah desa di wilayah Lamongan dan Gresik, jauh dari angka tersebut.  Kepala Kejari Lamongan Dyah Ambarwati menjelaskan, dari perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nilai kerugian negara dalam proyek ini mencapai Rp 47 miliar. Namun, dari jumlah tersebut, sudah dikembalikan sebesar Rp 16 miliar. Pengembalian dilakukan pada saat proses penyelidikan.  ‘’Jadi kerugian negara yang masih harus dipertanggungjawabkan sekitar Rp 31 miliar,’’ ungkap Dyah, sapaan akrabnya, seperti dilansir Jawa Pos Radar Lamongan (22/2).  Dyah mengungkapkan, empat tersangka tersebut telah bersekongkol. Membentuk dan mengumpulkan kelompok masyarakat (pokmas) yang akan menerima bantuan PJU. Termasuk laporan pertanggungjawabannya.  Tersangka sudah mengarahkan agar para pokmas penerina dana itu memesan barang ke Jonathan. PJU memang direalisasikan. Namun, ada markup harga dan manipulasi pertanggungjawaban.  Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Lamongan, total ada sebanyak 1.635 titik PJU yang diajukan. Per titik dihargai Rp 40 juta. Lokasinya tersebar di 23 kecamatan, Kabupaten Lamongan. Hanya sebagian kecil yang terpasang di Gresik. Apakah tersangka bakal bertambah? ‘’Tidak menutup kemungkinan, dalam persidangan akan muncul nama-nama yang lainnya,’’ imbuh Dyah.  Yang menarik dalam kasus ini juga keterlibatam Supartin. Dia adalah mantan kepala Desa (Kades) Dibe, Kecamatan Kalitengah, Lamongan. Bulan lalu, Supartin baru saja divonis hukuman 10 bulan penjara atas kasus penganiayaan kepada Kades Dibe yang menjabat saat ini. Jadi, Supartin masih dikurung di jeruji besi.  Nah. sebelum kasus penganiayaan itu, Supartin juga sudah mendekam di tahanan karena kasus korupsi bantuan dana desa. Artinya, dia keluar-masuk tahanan. Supartin bakal lebih lama menghuni penjara di masa tuanya.  Dalam perkara korupsi PJU tersebut, seluruh tersangka dijerat Pasal 2 Undang-Undang RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.

Korupsi Proyek Rp 64 Miliar, Jonathan dan David Dijebloskan Tahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/luhut.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12). (Saifan Zaking/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12). (Saifan Zaking/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan kasus korupsi akan berkurang. Hal itu seiring dengan sistem keamanan yang makin canggih sehingga menurunkan risiko kebocoran keuangan antarlembaga.  ’’Sistem makin bagus, kita makin terpadu. Saya kira korupsi akan makin kurang," kata Luhut secara virtual, Kamis (24/2).  Luhut menyebut, potensi dalam memainkan anggaran daerah atau APBD pun makin sulit. Sehingga, penyalahgunaan anggaran negara dapat sangat minim. Selanjutnya, yang perlu diperbaiki tinggal persoalan jabatan saja. "APBD itu susah untuk disalahgunakan. Kenapa susah? karena sistem makin baik,” ucapnya.  Di sisi lain, Luhut berpesan kepada para kepala daerah agar fokus melayani masyarakat. Meskipun berasal dari partai politik yang berbeda, namun harus memenuhi kebutuhan warganya dalam janji-janji yang diucapkan. "Gubernur harus kompak, partai kalian beda-beda silakan, tapi kalau ngurus rakyat jangan beda-beda. Kan ada janji ke rakyat bikin sejahtera dipenuhi lah," ungkapnya. (*)  &nbsp;

Luhut: Celah Korupsi APBD Minim, Gubernur Fokus Sejahterakan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Febri-dery-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan dokumen penawaran yang diajukan PT Adhi Karya terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau Tahun Anggaran 2015-2016. Penyitaan dilakukan usai penyidik memeriksa Staf Administrasi Pemasaran Departemen Pemasaran PT Adhi Karya Mohamad Idris.  Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Idris dimintai keterangan untuk tersangka Adnan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Riau. KPK juga turut menyita sejumlah dokumen usai pemeriksaan.  "Melalui saksi yang dipanggil, penyidik melakukan penyitaan dokumen penawaran yang diajukan PT Adhi Karya sebagai perusahaan peserta lelang yang masuk tiga besar proyek pembangunan Jembatan Waterfront City Multy Years," kata Febri kepada wartawan, Senin (7/10).  Dalam kasus ini, KPK menetapkan Adnan bersama dengan Manajer Wilayah ll PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk I Ketut Suarbawa (IKS) sebagai tersangka.  Adnan dan Ketut Suarbawa diduga kongkalikong dalam proyek Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang di Kabupaten Kampar tahun 2015-2016 yang menelan anggaran Rp 117,68 miliar. Akibat dugaan kongkalikong, negara menderita kerugian yang ditaksir mencapai Rp 39,2 miliar.  Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Kasus ini bermula saat Pemerintah Kabupaten Kampar mencanangkan beberapa proyek strategis di antaranya adalah Pembangunan Jembatan Bangkinang atau yang kemudian disebut dengan Jembatan Waterfront City.  Pada pertengahan 2013, Adnan diduga mengadakan pertemuan dengan Ketut Suarbawa dan beberapa pihak lainnya. Di pertemuan itu, Adnan memerintahkan pemberian infomasi tentang desain jembatan dan Engineer's Estimate kepada IKS.  Pada Oktober 2013, kontrak pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2013 senilai Rp 15.198.470.500,00 (Rp15,198 miliar) dengan ruang lingkup pekerjaan pondasi jembatan dan masa pelaksanaan sampai 20 Desember 2014 ditandatangani.  Setelah itu, Adnan meminta pembuatan Engineer's Estimate Pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2014 kepada konsultan, dan Ketut Suarbawa meminta kenaikan harga satuan untuk beberapa pekerjaan.  KPK menduga kerjasama antara ADN dan IKS terkait penetapan Harga Perkiraan Sendiri ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya sampai pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City secara tahun jamak yang dibiayai APBD Tahun 2015, APBD Perubahan Tahun 2015 dan APBD Tahun 2016.  Adnan diduga menerima uang sebesar Rp 1 miliar atau 1 persen dari nilai kontrak pembangunan Jembatan Waterfront City tersebut. KPK menduga para tersangka melakukan kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum.

Kasus Korupsi PT Adhi Karya, KPK Sita Proyek Waterfront City

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bukan-karena-otoda_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada reaksi berbeda ketika korupsi dipergoki di pusat dan di daerah. Kalau korupsi terungkap di daerah, seakan ada refleks: ini gara-gara desentralisasi atau otonomi daerah. Sedangkan kalau korupsi terungkap di kalangan orang pusat, tidak ada yang mempersoalkan betapa besarnya kekuasaan pemerintah pusat (sentral). Begitu pun saat 41 di antara 45 anggota DPRD Kota Malang menjadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemendagri langsung ingin menerapkan kebijakan diskresi. Bukannya meminta gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mengatasi dampak kosongnya gedung DPRD itu. Padahal, bukan kali ini saja kasus serupa terjadi di daerah. Juga, tanpa DPRD, pemda tetap bisa berjalan dalam banyak aspek pelayanan. Kita perlu kembali mengingat, desentralisasi (1999) ini anak kandung reformasi, sama dengan KPK (2002). Semangat desentralisasi era reformasi adalah yang terkuat sepanjang sejarah Indonesia, kecuali zaman Republik In&Acirc;&shy;donesia Serikat. Yakni, sejak diun&Acirc;&shy;dangkannya UU 22/1999 tentang Pemda yang mulai berlaku 2001. Saat itu memang banyak kekagetan karena tiba-tiba pemkab/pemkot punya kewenangan besar. Termasuk, DPRD. Seiring berjalannya otonomi daerah (otoda), penegakan hukum juga lebih serius karena semangat reformasi. Terlebih ketika ada KPK. Terungkaplah banyak kasus korupsi, termasuk di daerah. Mulai muncullah sinisme bahwa ada perpindahan korupsi di daerah. Padahal, tidak pindah. Sebab, tetap saja banyak korupsi di pusat, dengan rupiah yang rata-rata lebih besar daripada di daerah. Bisa saja dibandingkan gampang-gampangan. Dari korupsi 41 legislator Kota Malang, buktinya Rp 12,5 juta sampai Rp 50 juta. Tak sebanding dengan kasus OTT yang melibatkan Idrus Marham dalam perkara PLTU Riau 1, yang barang buktinya Rp 4,8 miliar, menyangkut proyek triliunan rupiah. Banyak contoh lain. Memang ada korupsi jumbo di daerah. Namun, kasus korupsi di pusat (kalangan DPR, kementerian, badan, lembaga, parpol, kejaksaan, bahkan TNI-Polri) jauh lebih gajah. Korupsi tidak bisa dikaitkan dengan desentralisasi. Kalau asumsinya korupsi karena desentralisasi, berarti menghilangkan otonomi daerah akan membersihkan pemerintahan dari korupsi? Jelas ada kemelesetan logika. Kalau di era sentralisasi "penak zamanku" terasa sepi korupsi di daerah, itu bukan karena tidak ada korupsi. Namun karena hampir tak ada pengusutan korupsi. Begitu pun di pusat. Sampai-sampai karena akutnya persepsi korupsi di era otoriter itu, gerakan reformasi memasang tagline anti-KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Sebagai bukti, indeks persepsi korupsi (IPK) Transparency International (TI) untuk Indonesia tahun 1998 adalah 20. Sedangkan IPK 2017 di angka 37. Untuk menggapai angka suci hama 100 memang masih jauh. Namun, jelas ada perkembangan kepercayaan publik bahwa korupsi diberantas dengan lebih baik dibanding sebelum reformasi. Perlu dipercepat agar setidaknya lulus di angka 60 (setara Polandia atau Botswana). Bagaimanapun, korupsi di daerah atau di pusat sama najisnya. Harus diberantas lebih serius dan tulus. Sampai bisa hilang persepsi bahwa yang ditangkap hanya yang "apes". Itu terkait dengan frasa di UU KPK tentang alasan KPK mengambil alih kasus korupsi, yakni "penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi". Korupsi di atas korupsi itu menjadi problem pelik. Masih ada anggapan bahwa korupsi bisa tidak tuntas jika yang menangani bukan KPK. Kalau aparat hukum (institusi sentral) bisa bersih lebih dahulu, akan lebih mudah memadamkan korupsi. Siapa kawan siapa lawan dalam pemberantasan korupsi jadi jelas. Tak sekadar menggarap yang apes dan menego yang lain. Untuk korupsi di kalangan aparat dan pejabat itu, perlu ada terobosan dalam penegakan hukumnya. Yakni, prioritaskan pasal pemerasan. Sebab, merekalah pemegang monopoli kekuasaan. Keabsahan pelayanan harus lewat meja mereka. Bila mereka meminta sesuatu untuk menjalankan tugas pelayanannya, perlu dijerat dengan pasal pemerasan. Sebab, rakyat tak bisa menghindar dari mereka. Karena kalau pakai pasal penyuapan, jarang yang berani melapor, karena akan terjerat juga. Padahal, mereka menyogok karena terpaksa. Khusus untuk relasi pusat dan daerah yang terkait dengan penyakit korupsi, memang perlu penanganan yang lebih sistematis. Desentralisasi tetap memerlukan keeratan komunikasi pusat-daerah, bukan jarang menyapa seperti federalisme. Selain memperkuat integritas diri pejabat, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperbaiki agar daerah tak mudah tergelincir kepada korupsi. Pertama, perlu supervisi lebih intensif dalam penanganan pemerintahan agar ada pemerataan kemampuan memerintah yang makin baik dari Sabang sampai Merauke (sedih, dua ujung Indonesia itu sudah terpapar kasus korupsi). Kedua, membantu daerah memperkuat kapasitas. Terutama untuk wilayah yang punya sumber daya besar seperti daerah pusat tambang. Ketiga, menyelaraskan peraturan, terutama yang menyangkut daerah, agar pemda lebih mudah bergerak dan tak tersesat di rimba raya aturan.&nbsp; *)Direktur eksekutif The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP)

Bukan karena Otoda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terdakwa-korupsi-apbd-sulbar-diimbau-bijak-berkomentar_m_.jpg" alt="Proses persidangan empat terdakwa kasus dugaan korupsi APBD Sulbar 2016 beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Proses persidangan empat terdakwa kasus dugaan korupsi APBD Sulbar 2016 beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) mengeluarkan peringatan kepada empat mantan pimpinan DPRD Sulbar. Mereka yang kini menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi APBD Sulbar 2016 senilai Rp 360 miliar, diimbau untuk bijak dalam menyampaikan komentar. Keempat terdakwa adalah mantan Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara serta ketiga mantan Wakil Ketua DPRD Sulbar. Masing-masing yakni Hamzah Hapati Hasan, Munandar Wijaya dan Harun. Keempatnya disebut-sebut memberikan keterangan di luar konteks persidangan sebagaimana proses hukum yang sedang dijalani. Keterangan itu diberikan terdakwa di luar proses persidangan dengan agenda pembacaam tuntutan pada Selasa (28/8) lalu. Mereka dalam keterangannya melalui media menyebutkan bahwa tuntutan 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mendasar dan hanya menjadikan terdakwa sebagai target. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Salahuddin mengungkapkan, di dalam keterangan itu terdakwa menuding JPU memberikan tuntutan tanpa dasar dalam kasus yang menjeratnya. "Kiranya agar penyataan-pernyataan tersebut disampaikan pada konteksnya di muka persidangan untuk kepentingan pembelaan para terdakwa. Dari pada mengumbar pernyataan-pernyataan di media yang cenderung mendahului putusan pengadilan yang harus dihormati bersama," jelas Salahuddin saat memberikan keterangan di Makassar, Jumat (24/8). Dalam amar tuntutan JPU serta berdasarkan bukti-bukti di persidangan, keempat terdakwa dinyatakan memenuhi unsur melanggar pasal 12 huruf i Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2010 dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Merujuk pada undang-undang, lanjut Salahuddin, unsur pasalnya tidak melulu berbicara tentang kerugian negara. Melainkan perbuatan para terdakwa selaku anggota DPRD yang seharusnya melakukan pengawasan pengelolaan anggaran pada pemerintah daerah. Namun pada faktanya, para terdakwa justru terlibat dalam urusan proyek. Mereka memanfaatkan orang-orang suruhan untuk menandatangani SKPD guna meminta paket-paket pengerjaan agar dimasukkan dalam Rancangan APBD Sulbar 2016. Kemudian proyek dilaksanakan tidak sesuai ketentuan dalam proses pengadaan barang dan jasa. "Kami mengimbau agar para pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Serta memberikan kesempatan kepada pengadilan untuk mempertimbangkan secara objektif seluruh fakta dan ketentuan hukum, tanpa adanya gangguan pernyataan dan sikap yang justru dapat menciderai proses pencarian keadilan," tegas Salahuddin. Sekilas tentang kasus dugaan korupsi Rp 360 miliar yang menyeret nama para petinggi DPRD Sulbar. Keempat terdakwa diduga bertanggungjawab terhadap sejumlah penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar tahun anggaran 2016. Keempatnya dalam kedudukan sebagai unsur pimpinan DPRD Sulbar, menyepakati besaran nilai pokok dengan total anggaran Rp 360 miliar untuk dibagi-bagi kepada pimpinan maupun anggota sebanyak 45 orang. Dana kemudian terealisasi pada 2016 sebesar Rp 80 miliar. Peruntukannya untuk kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Dewan (sekwan), serta sisanya tersebar di berbagai SKPD lain di Pemprov Sulbar dan pemerintah kabupaten. Dalam perjalanannya, keempatnya dianggap secara sengaja melawan hukum. Yakni, memasukan pokok-pokok pikiran seolah-olah sebagai wujud aspirasi masyarakat dalam APBD 2016 tanpa melalui prosedur. Sebagaimana dalam Permendagri Nomor 52 tahun 2016 tentang pedoman APBD/APBN. Modus adalah anggaran tersebut dibahas dan disahkan diwaktu yang sama, tanpa melalui pembahasan sebelumnya. Baik dalam komisi maupun rapat Badan Anggaran (Banggar) dan paripurna. Keempatnya juga disebutkan melakukan perbuatan dengan cara meminjam perusahaan, dan menggunakan milik orang lain sebagai penghubung. Seperti tim sukses, keluarga, kerabat dan orang kepercayaan. Selain itu, dana kegiatan digunakan tidak sesuai peruntukannya. Melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan fee proyek sebasar 10-15 persen. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka di awal Oktober 2017 lalu. Proses hukum berjalan hingga pertengahan Oktober, keempatnya mengajukan gugatan praperadilan. Persidangan berjalan hingga pada akhirya majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar menolak gugatan tersebut. Alasannya pengajuan gugatan praperadilan dianggap cacat prosedural. Kini, keempat terdakwa menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Sulbar.

Terdakwa Korupsi APBD Sulbar Diimbau Bijak Berkomentar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/diduga-terkait-korupsi-bupati-intan-jaya-dewi-sanca-diperiksa-polisi_m_155085.jpeg" alt="Pedangdut Dewi Sanca bersama pengacaranya usai dipanggil Bareskrim Polri terkait dugaan korupsi Bupati Intan Jaya, Lukas Enembe." width="100%">
<figcaption>Pedangdut Dewi Sanca bersama pengacaranya usai dipanggil Bareskrim Polri terkait dugaan korupsi Bupati Intan Jaya, Lukas Enembe.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah memeriksa penyanyi dangdut Dewi Sanca terkait dugaan kasus korupsi APBD&nbsp;di Kabupaten Intan Jaya, Papua. "Dewi sanca dilakukan pemeriksaan terkait dugaan kasus korupsi di Kabupaten Intan Jaya," kata Kasubdit III Dittipikor Bareskrim Polri, Kombes Cahyono Wibowo kepada JawaPos.com, Senin (4/9). Dalam hal ini, Dewi Sanca mengaku dirinya telah diperiksa oleh penyidik Dittipikor Bareskrim Polri. Menurutnya, penyidik hanya mengklarifikasi terkait foto yang dia unggah di akun sosial media Instagram miliknya. Dewi mengungkapkan, bahwa foto uang yang bernilai ratusan juta itu bukan miliknya. Melainkan hanya foto yang dia peroleh dari sumber pencarian Google. "Hanya klarifikasi saja, itu foto di Instagram saya dapat dari Google dan bukan milik Bupati Intan Jaya," ungkapnya. Sementara itu, Kuasa Hukum Dewi Sanca yakni Herwanto menjelaskan&nbsp;bahwa Dewi dipanggil pihak kepolisian terkait dugaan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015-2016. "Ini hanya klarifikasi biasa aja, soal dugaan penggunaan uang APBD 2015 2016," ujar Herwanto. Menurut Herwanto, kliennya Dewi belum cukup lama mengenal dengan Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni. Dewi kenal dengan Natalis pada bulan Agustus lalu. Pertemuan itu dilakukan tidak sengaja di tempat rumah makan. "Ini hanya klarifikasi biasa aja, soal dugaan penggunaan uang APBD 2015-2016, karena Dewi baru saja kenal dengan Bupati Intan Jaya," ucap Herwanto. Pertemuan antara Dewi dengan Natalis itu, hanya sebatas rekan kerja. Saat itu dirinya diminta untuk bernyanyi di Intan Jaya, dalam rangka acara kemerdekaan. "Iya Dewi kenal secara profesional aja. Diminta nyanyi tapi ya enggak jadi, udah keburu ramai," tuturnya. Herwanto mengungkapkan bahwa Dewi dimungkinkan akan kembali dipanggil oleh Dittipikor Bareskrim Polri. Hal itu untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, terutama dalam foto yang dia unggah di sosial media Instagram. "Mungkin saja, kan penyidik bilang ingin tau yang sesungguhnya. Tapi kalau enggak sesuai prosedur, kami akan tempuh jalur hukum," pungkas Erwanto.

Diduga Terkait Korupsi Bupati Intan Jaya, Dewi Sanca Diperiksa Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/belajar-dari-kesalahan-dewan-libatkan-kpk-bahas-rapbd_m_100040.jpeg" alt="Ruang rapat paripurna DPRD Sumut" width="100%">
<figcaption>Ruang rapat paripurna DPRD Sumut</figcaption>
</figure>JawaPos.com MEDAN - Belajar dari kasus dugaan korupsi yang pernah menimpa Pemprov Sumut pada beberapa tahun lalu, DPRD setempat bakal melibatkan aparat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pembahasan rencana anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) 2017. "Saya dapat banyak masukan dari teman-teman di badan anggaran (Banggar) untuk pembahasan RAPBD 2017, salah satunya meminta KPK dan BPK untuk ikut terlibat dalam setiap proses pembahsaan. Rencana ini dilakukan dalam rangka supervisi," kata Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman pada saat memimpin sidang paripurna, Rabu (4/1), seperti yang dilansir Sumut Pos (Jawa Pos Group). Secara khusus Wagirin menyampaikan usulan tersebut ke dalam forum resmi berupa sidang paripurna.&nbsp; "Jadi ada supervisi dari KPK dan BPK. Kalau mereka ikut mengawasi, tentu akan jauh lebih baik. Politik anggaran yang kita bahas juga tidak akan menyimpang," ungkapnya. Mantan Ketua DPRD Kabupaten Deliserdang ini mengakui akan pembahasan R-APBD 2017 tidak sesuai jadwal. "Kita akui ada keterlambatan, tapi keterlambatan berasal dari Diponegoro (Pemprovsu). Meksi begitu, kita akan maksimalkan pembahsan dan akhir Januari R-APBD 2017 sudah harus menjadi sebuah peraturan daerah," jelasnya. Politisi Golkar itu juga bertanya kepada seluruh anggota dewan yang hadir apakah bersedia atau setuju dengan usulan tersebut. "Seluruh anggota Banggar itu juga bagian dari anggota dewan yang terhormat, ada usulan seperti itu, apakah semua setuju," tanya Wagirin. Dia menambahkan, bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menyurati KPK dan BPK yang isinya meminta supervisi dalam pembahasan R-APBD 2017. "Nanti akan kita lampirkan jadwalnya, surat resmi juga akan dikirimkan. Terserah KPK dan BPK apakah bersedia melakukan supervisi atau tidak. Kalau mereka tidak bersedia, pembahasan akan tetap berjalan. Target saya akhir Januari RAPBD 2017 sudah harus disahkan menjadi peraturan daerah (Perda)," pungkasnya. Sekda Provinsi Sumut Hasban Ritonga menyerahkan seluruh proses dan mekanisme pembahasan RAPBD 2017 kepada DPRD Sumut. &nbsp;"Terserah mereka (dewan), kita ikut saja," katanya. Sebelumnya Pemprov Sumut pada 2015 dilanda kasus korupsi pascamantan gubernur Gatot Pujo Nugroho terlibat dalam kasus suap anggota DPRD Sumut. Suap itu diberikan Gatot melalui kuasa hukumnya, OC Kaligis. Sebelum Gatot ditangkap dan kini telah menjalani proses hukuman, OC Kaligis lebih dahulu tertangkap tangan oleh KPK. Dari pengungkapan kasus itu terbongkarlah sejumlah kasus korupsi di Sumut. Korupsi itu melibatkan pejabat elite Pemprov Sumut dan DPRD setempat. Sehingga para petinggi DPRD pun harus berurusan dengan KPK dan menjalani sidang di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor). (dik/iil/JPG)

Belajar dari Kesalahan, Dewan Libatkan KPK Bahas RAPBD

korupsi apbd

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korupsi apbd

Berita Terkini