<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/antam-pasarkan-emas-batangan-kiloan-ke-jepang_m_192141.jpeg" alt="Direktur Utama Antam, Arie Prabowo Ariotedjo (kiri), Dubes Indonesia Untuk Jepang Arifin Tasrif dan Direktur MKK Co. Ltd Akitaka Morita" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Antam, Arie Prabowo Ariotedjo (kiri), Dubes Indonesia Untuk Jepang Arifin Tasrif dan Direktur MKK Co. Ltd Akitaka Morita</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Mantan Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam), Arie Prabowo Ariotedjo, disebut mengungkap adanya dugaan kecurangan (fraud) dalam kerja sama pengelolaan anoda logam antara PT Antam dan PT Loco Montrado. Dugaan tersebut terdeteksi melalui hasil audit internal yang dilakukan saat Arie masih menjabat sebagai Dirut PT Antam.</p> <p>Fakta ini terungkap setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Arie sebagai saksi, pada Selasa (7/10) lalu. Dalam pemeriksaan itu, Arie menjelaskan temuan indikasi fraud yang kemudian ditindaklanjuti melalui audit internal di internal PT Antam.</p> <p>"Sebagaimana kita ketahui, saksi APA ini juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Antam. Tentu ada langkah-langkah yang dilakukan pasca ditemukan dugaan fraud, termasuk melalui audit atau investigasi internal," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/10).</p> <p>Budi menjelaskan, keterangan Arie serta hasil audit internal tersebut menjadi bahan penting bagi penyidik KPK untuk membongkar dugaan korupsi kerja sama pengelolaan anoda logam itu. Penyidik saat ini tengah mendalami bagaimana proses awal kecurangan dilakukan oleh pihak PT Loco Montrado.</p> <p>"Penyidik mendalami proses-proses awal terjadinya fraud tersebut," jelas Budi.</p> <p>Terlebih, kekinian KPK telah menetapkan PT Loco Montrado sebagai tersangka korporasi dalam kasus ini. Perusahaan yang dimiliki Siman Bahar itu diduga memperoleh keuntungan dari praktik kecurangan dalam kerja sama dengan Antam.</p> <p>"Ketika pemeriksaan terkait korporasi, penyidik mendalami peran PT LCM sebagai entitas hukum bukan hanya tindakan individu. Termasuk juga keuntungan-keuntungan yang diperoleh secara korporasi," imbuhnya.</p> <p>Sebelum menjerat PT Loco Montrado, KPK lebih dulu menetapkan Siman Bahar dan Dodi Martimbang, General Manager Unit Pengolahan PT Antam, sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam korupsi pengelolaan anoda logam antara Antam dan Loco Montrado.</p> <p>Siman Bahar sendiri sampai saat ini belum ditahan KPK karena alasan kesehatan. Status tersangkanya sempat gugur setelah gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dikabulkan. Namun, KPK kembali menetapkan Siman sebagai tersangka untuk kedua kalinya.</p> <p>Sementara itu, Dodi Martimbang telah dijatuhi hukuman penjara 6,5 tahun dalam perkara yang sama. Perkara ini disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp 100,79 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</p>

Mantan Dirut PT Antam, Arie Prabowo, ungkap dugaan kecurangan kerja sama dengan PT Loco Montrado, KPK terus mendalami kasus ini.

KPK Sebut Eks Dirut Antam Bongkar Kecurangan Pengelolaan Anoda Logam Lewat Audit Internal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/Juru-Bicara-KPK-Budi-PrasetyoJPG-1271312557.jpg" alt="Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><br /><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara diam-diam telah memeriksa Ayah dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Arie Prabowo Ariotedjo (APA), pada Selasa (7/10) pekan lalu. Pemeriksaan dilakukan tanpa tercantum dalam jadwal pemeriksaan publik yang biasanya diumumkan lembaga antirasuah.</p> <p>Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemeriksaan tersebut. Menurutnya, Arie Prabowo Ariotedjo diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Utama PT Aneka Tambang (Antam) Tbk periode Mei 2017 hingga Desember 2019, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Antam dan PT Loco Montrado.</p> <p>&ldquo;Pemeriksaan terhadap saksi Sdr. APA telah dilakukan pada Selasa (7/10) lalu. Yang bersangkutan kami periksa sebagai mantan Direktur Utama PT Antam (Persero) Tbk,&rdquo; kata Budi dikonfirmasi, Selasa (14/10).</p> <p>Budi menjelaskan, pemeriksaan terhadap Arie Prabowo Ariotedjo dimajukan atas permintaan yang bersangkutan, karena memiliki agenda lain pada hari ini, yang sedianya merupakan jadwal pemeriksaannya.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Pengajuan jadwal pemeriksaan tersebut dilakukan karena yang bersangkutan pada hari ini memiliki kegiatan lain yang sudah terjadwal sebelumnya,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Dalam pemeriksaan itu, penyidik KPK mendalami proses dan mekanisme kerja sama antara Antam dan Loco Montrado yang diduga menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp100 miliar.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Penyidik mendalami proses kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Antam dan PT Loco Montrado,&rdquo; ucap Budi.</p> <p>Berdasarkan jadwal pemeriksaan KPK hari ini, nama Arie Prabowo Ariotedjo tercatat sebagai salah satu saksi dalam kasus dugaan korupsi pengolahan anoda logam antara PT Antam dengan PT Loco Montrado. Selain Arie, KPK juga memanggil tiga saksi lain, yakni Ariyanto Budi Santoso (pegawai BUMN/PT Antam), Agus Zamzam Jamaluddin (wiraswasta, eks Direktur Operasi Antam 2015&ndash;2017), dan Arum Rachmanti (Product Inventory Control Work Unit Head UBPP LM PT Antam).</p> <p>Dalam pengusutan kasus ini, KPK sebelumnya telah menyita uang tunai senilai Rp 100,7 miliar, pada Senin (4/8), sebagai bagian dari pengusutan kerja sama antara PT Antam dan PT Loco Montrado yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor jo Pasal 55 KUHP.</p> <p>Dalam kasus ini, Direktur Utama PT Loco Montrado, Siman Bahar, telah dua kali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia sebelumnya sempat memenangkan gugatan praperadilan yang membatalkan status tersangkanya, namun lembaga antirasuah kembali menetapkannya sebagai tersangka.&nbsp;</p> <p>Selain itu, mantan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia PT Antam, Dody Martimbang, juga sudah menjalani proses hukum atas kasus serupa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 100,79 miliar menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</p>

KPK memeriksa Arie Prabowo Ariotedjo, ayah Dito Ariotedjo, dalam kasus dugaan korupsi PT Antam senilai Rp 100 miliar.

KPK Diam-diam Periksa Ayah Eks Menpora Dito Ariotedjo soal Dugaan Korupsi Antam Rp 100 Miliar

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Palu-Hakim.jpg" alt="Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan General Manager (GM) Unit Bisnis Pemurnian dan Pengolahan Logam Mulia (UBPP LM) PT Aneka Tambang (Antam) (Persero) Tbk Dody Martimbang, divonis 6,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dodi Martimbang terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait kerja sama pengolahan anoda logam dengan PT Loco Montrado.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Menjatuhkan pidana terhadap Dody Martimbang berupa pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,&rdquo; kata Ketua Majelis Hakim Bambang Joko Winarno membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (11/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain pidana badan, Dody Martimbang juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider tiga bulan penjara. Hakim meyakini, Dody Martimbang telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 100,7 miliar dalam proses pengolahan logam berkadar emas dan perak untuk menjadi emas batangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Perbuatan jahat itu dilakukan bersama-sama dengan Marketing Manager UBPP LM PT Antam (Persero) Tbk Tahun 2017 Agung Kusumawardhana dan Direktur Utama PT Loco Montrado Siman Bahar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01436169/kpk-periksa-direktur-kemenperin-terkait-kasus-dugaan-korupsi-pt-antam">KPK Periksa Direktur Kemenperin Terkait Kasus Dugaan Korupsi PT Antam</a></strong></div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dodi Martimbang terbukti melanggar pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespons putusan itu, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyatakan pikir-pikir. Sebab, putusan itu lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut agar Dodi Martimbang dijatuhkan hukuman 7,5 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kasatgas Penuntutan Gina Saraswati menyatakan pikir-pikir untuk upaya hukum berikutnya," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menjatuhkan pidana terhadap Dody Martimbang berupa pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

Eks Pejabat PT Antam Dody Martimbang Divonis 6,5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/10/JKT-Kejagung-Tetapkan-Tersangka-Ridwan-Djamaluddin-Salman-Toyibi-2JPG-225024001.jpg" alt="Tersangka yang juga mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung , Jakarta, Rabu (9/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Tersangka yang juga mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung , Jakarta, Rabu (9/8/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - PT Kabaena Komit Pratama (KKP) memastikan tidak pernah dilakukan penyitaan aset berupa uang tunai senilai Rp 75 miliar oleh Kejaksaan perihal kasus dugaan korupsi pertambangan ilegal di IUP PT Antam Tbk. Dalam perkara ini, Direktur Utama PT KKP berinisial AA telah ditetapkan sebagai tersangka selaku pihak yang menerbitkan dokumen terbang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"AA selaku Dirut PT KKP hanya menandatangani surat sita atas 11 rekening dan Penyitaan atas 11 lembar Rekening Koran dari 11 Rekening milik PT. KKP dan Pribadi dari Tersangka AA selain dari itu tidak ada," kata Pengacara AA, Aloys Ferdinand di Jakarta, Kamis (10/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aloys mengatakan, penyitaan dari kliennya dalam bentuk rekening koran bukan uang tunai. Dari 11 rekening koran tersebut, bila dijumlah saldonya kurang lebih sekitar Rp 53 miliar. Dan dipastikan tidak ada rekening atau uang tunai dalam pecahan mata uang asing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/012609701/finalis-miss-universe-akui-foto-telanjang-ditujukan-pada-tatonya-tapi-bagian-sensitif-ikut-difoto-pakai-hp">Finalis Miss Universe Akui Foto Telanjang Ditujukan pada Tatonya Tapi Bagian Sensitif Ikut Difoto Pakai HP</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perkara ini, PT KKP pun memastikan tidak pernah menerima uang dari hasil penjualan ore nikel yang diduga diambil di lokasi IUP PT Antam. PT KKP tidak mengetahui apakah nikel yang dijual pada periode tahun 2022 yang memakai dokumen PT KKP merupakan hasil penambangan Dari IUP Antam. Sebab PT KKP hanya meminjamkan dokumen saja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangankan menerima (uang korupsi), mengetahui nilai jual (ore nikel) pun enggak, jadi KKP dalam dokumen yang diberikan itu tidak mencantumkan ke rekening mana itu pembayaran ditransfer, karena masuk ke rekening peminjam Dokumen," jelas Aloys.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas Dokumen Tersebut, PT KKP juga tetap melakukan pembayaran PNBP sesuai dengan nilai yang telah dikeluarkan oleh Surveyor. PT KKP sendiri hanya menerima fee atas dokumen tersebut sebesar 3 sampai 5 Dollar per Metrik Tonnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Klien kami baru menjabat 3 bulan sebagai direkur PT KKP.&nbsp; Bahwa klient kami sama sekali tidak mengetahui kegiatan penambangan yang dilakukan PT Lawu sebagai KSO dari Antam," ungkap Aloys.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas dasar itu, Aloys menyoroti penetapan tersangka kepada kliennya. Sebab, berdasarkan Dokumen Terbang yang telah dimiliki Kejaksaan, Penyidik Kejaksaan bisa menelusuri aliran dana penjualan. Bila kliennya disalahkan karena menerbitkan dokumen terbang, maka seharusnya sanksi yang diberikan dalam bentuk administrasi sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang masuk dalam dugaan tindak Pidana Iligel Mainning.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Perkara Iligel Mainning Juga, harus bisa dibuktikan secara terperinci siapa yang melakukan penambangan, kapan dilakukan penambangan, proses pengangkutan Nikel tersebut, dan kapan serta siapa yang memasukan kedalam tongkang maupun stock field.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai sekarang jaksa belum bisa membuktikan si penjual dari barang milik Antam, siapa yang menjualnya, yang menggunakan dokumen KKP, karena klien kami hanya meminjamkam dokumen saja, dia tidak tahu apakah itu barang diambil dari IUP PT. Antam atau dari wilayah IUP lain tidak tahu," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aloys juga berpendapat sepertinya jaksa belum bisa membuktikan bahwa ore nikel yang dijual dalam perkara ini adalah benar diambil dari dalam IUP PT. Antam. Pasalnya di blok Mandiodo ini terdapat banyak IUP lain, tidak hanya Antam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai saat ini Jaksa belum memberikan kepada Klien Kami berapa nilai kerugian negara atas penggunaan Dokumen PT KKP. Dan Klien Kami sangat keberatan atas pemberitaan saat ini yang menyebutkan bahwa Antam mengalami kerugian sebagaimana pemberitaan yang beredar. Sebab berdasarkan perhitungan Klien Kami atas penggunaan Dokumen Terbang PTnKKP, nilainya hanya kurang lebih 600.000 metrik ton saja, dari 1.500.000 metrik Ton kuota yang dimiliki PT. KKP," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu, 2022 KKP juga menambang di IUP sendiri, tidak seluruhnya itu penghasilan KKP dari dokumen terbang, kita punya bukti itu dan kontraktor yang mengerjakan, dan kuota PT. KKP sampai dengan akhir Tahun 2022 tersisa sebesar 300.000 metrikton. Selain itu KKP di sini dia sendiri nggak pernah tahu, nggak pernah berhubungan dengan pihak Antam," pungkas Aloys.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyitaan barang bukti ini sendiri disampaikan oleh Asintel Kejati Sultra Ade Hermawan mengatakan, pihaknya menyita barang bukti uang senilai Rp 75 miliar dari mata uang rupiah, USD dan SGD dari tersangka berinisial AA selaku Dirut PT. KKP dan tersangka lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang bukti lainnya yakni ore nikel sebanyak 161.740 MT dari stock field PT LAM, ore nikel dari stock field PT KKP sebanyak 50.000 MT, rumah milik WAS di Kota Bekasi, Jawa Barat, 1 unit Mobil Honda Accord milik PT LAM yang dikuasai oleh GL, hingga dokumen dari Kantor PT LAM dan PT Antam Tbk di Blok Mandiodo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketujuh penyitaan beberapa aset yang masih dalam proses persetujuan penyitaan di Pengadilan Negeri," ucap Ade melalui keterangan resmi yang diterima JawaPos.com.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Kejagung menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penambangan ilegal di IUP PT Antam di Blok Mandiodo. Kedua tersangka ini yakni Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin dan HJ selaku Sub Koordinasi RKAB Kementerian ESDM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai saat ini sudah menetapkan tersangka 10, yang hari ini kita tetapkan 2 tersangka. Atas nama RJ selaku mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian ESDM dan yang kedua atas nama HJ selaku Sub Koordinasi RKAB Kementerian ESDM," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedan</div>

PT Kabaena Komit Pratama (KKP) memastikan tidak pernah dilakukan penyitaan aset berupa uang tunai senilai Rp 75 miliar.

Kasus Korupsi Antam, PT KKP Sebut Hanya 11 Rekening Koran yang Disita, Bukan Uang Rp 75 M

korupsi antam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korupsi antam

Berita Terkini

KPK Sebut Eks Dirut Antam Bongkar Kecurangan Pengelolaan Anoda Logam Lewat Audit Internal

KPK Diam-diam Periksa Ayah Eks Menpora Dito Ariotedjo soal Dugaan Korupsi Antam Rp 100 Miliar

Eks Pejabat PT Antam Dody Martimbang Divonis 6,5 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Antam, PT KKP Sebut Hanya 11 Rekening Koran yang Disita, Bukan Uang Rp 75 M

Download Aplikasi JawaPos.com