<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/21/korupsi-alkes-1989374193.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo bersama Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo bersama Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan praktik korupsi di sektor kesehatan bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman serius terhadap keselamatan pasien dan mutu layanan publik.&nbsp;Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam Bimbingan Teknis Antikorupsi bagi pelaku usaha farmasi dan alat kesehatan (alkes) di Gedung Prof. Sujudi, Jakarta Selatan. "Produk berkualitas buruk, alat kesehatan cepat rusak, layanan menurun, bahkan membahayakan pasien hingga mengancam nyawa. Karena itu, pelaku usaha harus berani menolak suap, gratifikasi, maupun konflik kepentingan," kata Ibnu Basuki Widodo dalam keterangan tertulis, Minggu (21/9). Menurut Ibnu, industri farmasi dan alkes memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik korupsi, mulai dari penyuapan, manipulasi tender, hingga konflik kepentingan.&nbsp;Karena itu, KPK menekankan pentingnya penerapan Perma No. 13 Tahun 2016 yang memungkinkan korporasi dipidana bila memperoleh keuntungan dari tindak pidana atau lalai mencegah korupsi. KPK sebelumnya pernah menangani dugaan korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur pada Agustus 2025 yang melibatkan penyelenggara negara dan korporasi. "Kejahatan korupsi adalah pekerjaan rumah kita bersama. Mari kita nyatakan diri untuk tidak korupsi dan aktif dalam gerakan pemberantasan," tegas Ibnu. Kajian KPK pada 2018 menemukan kelemahan tata kelola alkes, seperti pemborosan pengadaan, pemeliharaan buruk, hingga keterbatasan SDM.&nbsp;Laporan gratifikasi di Kemenkes juga fluktuatif: 66 laporan (2022), 117 laporan (2023), 129 laporan (2024), dan 113 laporan sepanjang semester I 2025 dengan nilai Rp 77,1 juta, Rp 27 juta di antaranya menjadi milik negara. Meski begitu, Survei Penilaian Integritas (SPI) Kemenkes pada 2024 naik menjadi 77,27 poin dari 72,36 poin pada 2023. Potensi korupsi tetap mengancam terutama dalam pengelolaan anggaran, PBJ, dan manajemen SDM. Untuk memutus mata rantai korupsi, KPK mendorong pelaku usaha menerapkan prinsip No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality. "Harapannya, seluruh pihak konsisten berintegritas dan menjadikan pencegahan korupsi sebagai budaya," ujar Ibnu. Sementara, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyebut korupsi di sektor kesehatan sebagai pengkhianatan terhadap hak dasar manusia. Ia menegaskan Kemenkes telah membangun sistem rigid berbasis cross-check, balance, dan evaluasi agar praktik curang tak terulang. "Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab Kemenkes, tapi perlu menjadi agenda bersama dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Sudah saatnya kolaborasi menjadi bintang utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan baik dan bersih," tegasnya. Sejumlah langkah pencegahan juga telah ditempuh, mulai dari pakta integritas, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi, pendidikan budaya antikorupsi, hingga perizinan digital.&nbsp;"Lewat kemitraan ini, diharapkan tercipta layanan kesehatan yang bebas korupsi, transparan, dan berfokus pada keselamatan pasien," pungkasnya.

KPK menegaskan bahwa praktik korupsi di sektor kesehatan berbahaya bagi keselamatan pasien dan mutu layanan.

Korupsi di Sektor Kesehatan: Ancaman Nyawa dan Kualitas Layanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/save-kpk.jpg" alt="BERUJUNG GUGATAN: Tulisan laser SAVE KPK terproyeksi di Gedung Merah Putih KPK saat aksi penolakan pelemahan KPK, Jakarta, Senin (28/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERUJUNG GUGATAN: Tulisan laser SAVE KPK terproyeksi di Gedung Merah Putih KPK saat aksi penolakan pelemahan KPK, Jakarta, Senin (28/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Direktur Pemasaran PT Anugerah Nusantara, Minarsih ke Rutan Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur. Minarsih merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium Rumah Sakit Tropik Infeksi Universitas Airlangga.  "Jaksa Eksekusi Andry Prihandono, telah melaksanakan eksekusi pidana badan dengan terpidana atas nama Minarsih berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 10/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juni 2021," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (11/8).  "Dengan cara memasukkan yang bersangkutan ke Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu untuk menjalani pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," imbuhnya.  Minarsih juga dijatuhkan pidana denda sebesar Rp 50 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.  Sementara itu, terpidana lain dalam perkara ini adalah mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Bambang Giatno Rahardjo yang juga divonis dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan.  Keduanya terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 19 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  KPK pada Kamis (22/7) lalu, juga telah dieksekusi ke Lapas Kelas 1 Surabaya. Bambang bersama-sama dengan Minarsih dan Zulkarnain Kasim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan M Nazaruddin selaku pemilik dan pengendali Anugrah Permai Grup telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 14,139 miliar, dalam pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium Rumah Sakit Tropik Infeksi Universitas Airlangga Tahap 1 dan 2 Tahun Anggaran 2010.  Perbuatan mereka memberikan keuntungan kepada Bambang Giatno sebesar USD 7.500 Zulkarnain Kasim sebesar USD 9.500, Bantu Marpaung sebesar Rp 154 juta dan Ellisnawaty sebesar Rp 100 juta serta memperkaya korporasi Permai Grup sebesar Rp 13,681 miliar.

KPK Eksekusi Terpidana Korupsi Alkes Minarsih ke Rutan Pondok Bambu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/korupsi-RS-unair-antara.jpg" alt="antan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan Bambang Giatno Rahardjo terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi di Universitas Airlangga (Unair) tahap I dan" width="100%">
<figcaption>antan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan Bambang Giatno Rahardjo terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi di Universitas Airlangga (Unair) tahap I dan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Bambang Giatno Rahardjo ke Lapas Kelas I Surabaya. Dia divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan, lantaran terbukti melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) dan laboratorium Rumah Sakit Penyakit Tropik Infeksi (RSPTI) Universitas Airlangga (Unair).  "Jaksa Eksekusi Andry Prihandono, Kamis (22/7/2021) telah selesai melaksanakan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 11 Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt. Pst tanggal 10 Juni 2021 atas nama terpidana Bambang Giatno Rahardjo dengan cara memasukkannya ke Lapas Kelas I Surabaya untuk menjalani pidana penjara selama 2 tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani sebelumnya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (23/7).  "Terpidana juga dibebankan membayar denda sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan," sambungnya.  Pengadaan alat kesehatan dan laboratorium Rumah Sakit Tropik Infeksi Unair telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp 14,139 miliar. Bambang disebut mendapat keuntungan sebesar USD 7.500 atau Rp 100 juta dan Zulkarnain sebesar USD 9.500.  Bambang Giatno melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terlibat Korupsi Alkes, Bambang Giatno Dijebloskan ke Lapas Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/61399_80427_siti-fadila-jilbab.jpg" alt="Mantan Menkes Siti Fadilah Supari" width="100%">
<figcaption>Mantan Menkes Siti Fadilah Supari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari telah bebas dari Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Sabtu (31/10) kemarin. Dia telah menjalani hukuman empat tahun pidana penjara atas perkara korupsi proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) pada 2005.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan, hukuman pidana penjara yang dijalani Siti Fadilah bisa menimbulkan efek jera bagi penyelenggara negara lain untuk tidak melakukan korupsi.  ’’KPK berharap bahwa para narapidana tindak pidana korupsi yang sudah menjalani masa pidananya untuk dapat menjadi efek jera bagi para penyelenggara negara lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama,’’ kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (1/11).  Ali menyampaikan, Siti Fadilah bebas dari Rutan Pondok Bambu setelah menjalani pidana 4 tahun penjara. Selain itu, Siti juga telah membayar pidana denda dan uang pengganti yang dijatuhkan Majelis Hakim. ’’Yang bersangkutan (Siti Fadilah) memang sudah menjalani seluruh hukumannya baik badan, denda dan uang pengganti,’’ ujar Ali.  Dalam perkaranya, Siti Fadilah divonis hukuman 4 tahun pidana penjara  dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta pada 16 Juni 2017.  Siti Fadilah terbukti bersalah menyalahgunakan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) pada 2005 di Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan.  Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Siti Fadilah menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 5,7 miliar. Vonis yang dijatuhi Majelis Hakim lebih ringnan dari tuntutan jaksa KPK, yang menuntut agar Siti Fadilah dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.  Kendati demikian, Siti Fadilah tak mengajukan banding atas putusan tersebut hingga berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi Jaksa Eksekutor KPK. Pada 2018, Siti Fadilah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), namun ditolak Makhakah Agung (MA). (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ka9VtuBrW2g&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Siti Fadilah Supari Bebas dari Penjara, KPK Harap Ada Efek Jera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Rano-karno-saksi-wawan-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi Jakarta mengingatkan mantan Wakil Gubernur Banten, Rano Karno soal acaman pidana jika memberikan keterangan palsu di persidangan. Sebab dalam persidangan, Rano mengaku tak mengatahui soal aliran uang terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang masuk ke kantong pribadinya.  Pasalnya sejumlah saksi yang juga mantan kepala dinas Pemerintah Provinsi Banten mengakui pernah memberikan uang kepada Rano. Bahkan ada beberpa saksi yang mengungkap adanya permintaan uang dari Rano. "Semua keterangan itu dibawah sumpah," kata Hakim Ni Made Sudani di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (24/2).  Majelis hakim pun mengingatkan agar anggota DPR RI Komisi X itu tak memberikan keterangan palsu di persidangan. Karena terdapat ancaman pidana terkait pemberian keterangan palsu di persidangan.  "Saudara jangan berbohong, saudara sudah disumpah, ada acaman pidana jika saudara memberikan kesaksian tidak benar disini," tegas Hakim Ni Made Sudani. "Siap yang mulia," timpal Rano.  Bahkan saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan floating anggaran Pemerintah Provinsi Banten dia pun tak memgetahui hal tersebut. "Saya bahkan baru tahu soal floating anggaran ini," jelas Rano.  Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan ini membantah adanya aliran Rp 1,5 miliar ke kantong pribadinya. Dugaan aliran uang ini dikonfirmasi Jaksa KPK terkait keterangan mantan pegawai PT Bali Pasific Pragama, Ferdy Prawiradiredja. "Keterangan Ferdy di periksa di persidangan dia mengaku pernah memberikan uang Rp 1,5 miliar?" telisik Jaksa KPK.  Mendengar pernyataan Jaksa, Rano menyebut keterangan yang diberikan Ferdy di persidangan terkesan aneh. Dia pun telah mengetahui keterangan Ferdy dari pemberitaan media massa.  "Saya membaca berita ini agak aneh, dikatakan uang ditaruh kantong kertas yang dibeli di toko buku," ujar Rano dengan pernyataan lantang. "Saya tidak terima (Rp 1,5 miliar)," tegas Rano.  Dalam perkara ini, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan didakwa melakukan korupsi proyek alat kesehatan, pengadaan tanah, dan proyek pembangunan RSUD Tangerang Selatan yang merugikan negara hingga Rp 94,3 miliar. Bahkan Wawan pun turut melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil korupsinya.  Wawan juga didakwa melakukan pencucian uang sejak 2005 hingga 2013 dengan nilai sekitar Rp 579,776 miliar. Adik mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah itu diduga menyamarkan uang dalam periode 2010-2019 mencapai Rp 479.045.244.180 dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.  Atas perbuatannya, Wawan didakwa Pasal 3 atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Selain itu Wawan juga didakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan g Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Hakim Ingatkan Rano Karno Soal Ancaman Pidana Keterangan Palsu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/saksi-wawan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan alat kesehatan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Mamak Jamak Sari menyampaikan, PT Bali Pacific Pragama milik Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan tidak mengikuti lelang proyek pengadaan alat kesehatan di Kota Tangsel pada 2012. Menurutnya, saat itu tidak ada nama perusahaan PT Bali Pacific Pragama.  "Pas lelang tidak ada nama Bali Pacific (PT Bali Pacific Pragama), nggak ada nama itu," kata Jamak Sari saat bersaksi untuk terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (16/1).  Jamak Sari menuturkan, saat itu ada beberapa paket proyek Alkes di Kota Tangsel dengan nilai total lebih dari Rp 20 miliar. Menurutnya, terdapat enam perusahaan yang ikut lelang proyek, namun dia tidak melihat PT Bali Pacific Pragama. Kendati demikian, dia mengingat saat itu terdapat salah satu perusahaan yakni, PT Mikkindo Adiguna Pratama. "Adanya perusahaan yang dibawa pak Dadang," terang Jamak Sari.  Jamak Sari mengklaim, dirinya baru mengetahui PT Bali Pacific Pragama yang ternyata milik Wawan saat kasus yang menjeratnya bergulir pada proses penyidikan di KPK. "Saya tahu belakangan (saat diperiksa penyidik)," jelasnya.  Dalam perkara ini, Wawan didakwa melakukan korupsi proyek alat kesehatan, pengadaan tanah, dan proyek pembangunan RSUD Tangerang Selatan yang merugikan negara hingga Rp 94,3 miliar. Bahkan Wawan pun turut melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil korupsinya.  Wawan juga didakwa melakukan pencucian uang sejak 2005 hingga 2013 dengan nilai sekitar Rp 579,776 miliar. Adik mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah itu diduga menyamarkan uang dalam periode 2010-2019 mencapai Rp 479.045.244.180 dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.  Atas perbuatannya, Wawan didakwa Pasal 3 atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Selain itu Wawan juga didakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan g Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Saksi Sebut Tak Mengetahui Perusahaan Wawan Ikut Proyek Lelang Alkes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dugaan-korupsi-alkes-3-dokter-dan-2-pengusaha-diadili_m_.jpg" alt="Sidang perdana kasus dugaan Korupsi Alkes di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, Riau, dengan agenda pembacaan dakwaan di gelar di ruang sidang Prof Oemar Setnoadji PN Pekanbaru, Selasa (18/12) siang." width="100%">
<figcaption>Sidang perdana kasus dugaan Korupsi Alkes di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, Riau, dengan agenda pembacaan dakwaan di gelar di ruang sidang Prof Oemar Setnoadji PN Pekanbaru, Selasa (18/12) siang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) RSUD Arifin Achmad Riau menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Riau, Selasa (18/12). Mereka adalah tiga dokter RSUD Arifin Achmad Riau dan 2 pengusaha. Yakni, dr Welly Zulfikar, dr Kuswan Ambar Pamungkas, dan drg Masrial. Sedangkan dua pengusaha bernama Yuni Efrianti SKp selaku Direktur CV Prima Mustika Raya (PMR) dan staf CV PMR Mukhlis. Dakwaan dibacakan terpisah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pekanbaru Prawira Negara Putra dan Neni Lubis. Dia menyebutkan bahwa tiga dokter yang berstatus sebagai PNS dan rekanan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 420.205.222. Selain itu, diketahui pula bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama yang terjadi pada tahun 2012 hingga 2013 silam. Saat itu, dimula pembuatan Formulir Instruksi Pemberian Obat (FIPO). Rekanan mencantumkan harga yang tidak sesuai dengan harga pembelian sebenarnya dalam pengadaan alat kesehatan spesialistik Pelayanan Bedah Sentral di staf fungsional RSUD Arifin Achmad. Dalam pembelian itu, pesanan dan faktur dari CV PMR disetujui instansi farmasi. Selanjutnya dimasukkan ke bagian verifikasi untuk dievaluasi dan bukti diambil Direktur CV PMR Yuni Efrianti. Selanjutnya dimasukkan ke Bagian Keuangan. Setelah disetujui pencairan, bagian keuangan memberi cek pembayaran pada Yuni Efrianti. Pencairan dilakukan di Bank BRI, Jalan Arifin Achmad. Setelah itu, Yuni Efrianri melakukan perincian untuk pembayaran tiga dokter setelah dipotong fee 5 persen. "Pembayaran dilakukan kepada dokter dengan dititipkan melalui staf SMF Bedah, saksi Firdaus. Tindakan terdakwa melanggar peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah," kata JPU di hadapan majelis hakim yang dipimpin hakim Saut Martua Pasaribu. CV PMR diketahui bukan menjual atau distributor alat kesehatan spesialistik yang digunakan ketiga dokter. Kenyataannya, alat tersebut dibeli langsung oleh dokter bersangkutan ke distributor masing-masing. "Alat kesehatan juga tidak pernah diserahkan CV PMR kepada panitia penerima barang dan bagian penyimpanan barang di RSUD Arifin Achmad, sebagaimana ketentuan dalam prosedur tetap pengadaan dan pembayaran obat, gas medis dan alat kesehatan pakai habis BLUD Arifin Achmad," bebernya. Selain itu, terhitung selama medio 2012 dan 2013, Direktur CV PMR dibantu stafnya Muklis telah menerbitkan 189 faktur alat kesehatan spesialistik. Harga alat kesehatan yang tercantum dalam faktur berbeda-beda dengan harga pembelian yang dilakukan terdakwa dr Welly Zulfikar, dr Kuswan Ambar Pamungkas dan drg Masrial. Dari audit penghitungan kerugian keuangan negara ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp420.205.222. Jumlah itu diterima oleh CV PMR dan tiga dokter dengan jumlah berbeda. Perinciannya adalah CV PMR sebesar Rp66.709.841. Sementara selisih harga alat kesehatan (mark up) harga yang diterima oleh ketiga dokter adalah dr Welli Zulfikar sebesar Rp213.181.975, dr Kuswan Ambar Pamungkas Rp8.596.076 dan dr Masrizal Rp131.717.303. Akibat perbuatan itu, para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3, juncto Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke~1 KUHP jo Pasal 64 KUHP. Atas dakwaan itu, kelima terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan. Majelis hakim mengagendakan persidangan pada 8 Januari 2019 mendatang. Sidang perdana ini dihadiri puluhan dokter dari berbagai asilosiasi dokter. Mereka memadati ruang sidang Prof Oemar Setnoadji untuk memberi semangat kepada rekan-rekan mereka yang diadili.

Dugaan Korupsi Alkes, 3 Dokter dan 2 Pengusaha Diadili

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/buronan-kasus-korupsi-alkes-rsud-binjai-dibekuk_m_178083.jpeg" alt="Suriyana (jaket hitam), buronan kasus dugaan korupsi alkes RSUD Binjai saat ditangkap tim intelijen Kejati Sumut, Kamis (28/12) malam." width="100%">
<figcaption>Suriyana (jaket hitam), buronan kasus dugaan korupsi alkes RSUD Binjai saat ditangkap tim intelijen Kejati Sumut, Kamis (28/12) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelarian Suriyana berakhir. Buronan kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) di RSUD Djoelham&lrm; Binjai&lrm; itu berhasil ditangkap tim intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut). Penangkapan dilakukan di Hotel Darussalam, Jalan Darussalam, Kota Medan, Kamis (28/12) malam. "Benar, ada penangkapan. Tersangka bernama Suriyana. Dia merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Djoelham Binjai," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut Sumanggar Siagian, Jumat (29/12). Usai ditangkap, Suriyana langsung diboyong ke Kejati Sumut untuk kemudian diserahkan ke Kejari Binjai. "Dibawa ke Binjai dan di tahan di Rutan Binjai," terang Sumanggar. Penangkapan terhadap Suriyana yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dipimpin langsung Asisten <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/09/28/159708/mantan-panglima-tni-bicara-soal-intelijen-komunis-dan-film-g30s-pki" target="_blank">Intelijen</a> Kejati Sumut Idianto. Dalam penangkapan yang dilakukan, petugas sempat mendobrak pintu kamar hotel tempat Suriyana menginap. Hal itu dilakukan karena Suriyana tak mau membuka pintu saat petugas mengetuk pintu kamarnya. Suriyana ditangkap setelah sepekan lamanya diikuti tim intel Kejati Sumut. Penangkapan berlangsung sekitar pukul 19.35 WIB. Penangkapan terhadap Suriyana sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kajati Sumut Nomor: SP. TUG44/N.2.3/Dsp.4/12/2017. Dalam kasus dugaan korupsi tersebut, Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Binjai juga menetapkan 6 tersangka lainnya. Mereka adalah Direktur Utama (Dirut) RSUD Djoelham&lrm; Binjai Mahim Siregar, ULP RSUD Djoelham&lrm; Binjai&lrm; Cipta, dan Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Suhadi Winata. Kemudian Kepala Cabang Kimia Farma Medan tahun 2012 Budi Asmono, Direktur PT Mesarinda Abadi Teddy, dan Direktur PT Petan Daya Medica Feronica. Modus para tersangka adalah dengan pengelembungan harga (mark-up) pengadaan barang dan jasa di RSUD Djoelham&lrm; Binjai&lrm;. Pengadaan alkes itu sumber dananya dari APBN 2012 senilai Rp 14 miliar. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 3,5 miliar. Hal itu sesuai hasil audit tim auditor BPKP Sumut.

Buronan Kasus Korupsi Alkes RSUD Binjai Dibekuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/hakim-pt-vonis-lebih-berat-pelaku-korupsi-pengadaan-alkes-rs-ryacudu_m_154927.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang menjatuhkan vonis lebih berat kepada Bainuddin Hendry. Direktur utama PT Adityakarta Perdana Utama Media yang menjadi terdakwa kasus korupsi alat kesehatan di Rumah Sakit Ryacudu Kotabumi ini harus menjalani hukuman lima tahun dan enam bulan penjara. Sebelumnya, dalam pengadilan tingkat pertama, Selasa (9/5), Bainuddin divonis empat tahun penjara. Ia juga diharuskan membayar denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Humas PT Tanjungkarang Jessaya Tarigan mengatakan, putusan tersebut ditetapkan oleh majelis hakim yang diketuai Feri Fardiaman pada Jumat (11/8). Ini terkait perkara dengan nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk. yang diajukan pada 9 Mei 2017 lalu. &rdquo;Putusannya lima tahun dan enam bulan penjara. Majelis hakim menerima banding yang diajukan jaksa penuntut umum,&rdquo; kata Jessaya Tarigan seperti dikutip Radar Lampung (Jawa Pos Group), Senin (4/9). Majelis hakim menyatakan Bainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sesuai pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 ayat 1 huruf b UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi juncto UU Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31/1999 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain pidana denda, Bainuddin juga harus membayar denda Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan. Kemudian membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1.079.657.316. &rdquo;Dengan ketentuan, apabila tidak dibayar dalam waktu yang ditetapkan, maka harta benda dilelang,&rdquo; ujarnya. Jika tidak juga mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun. Sementara pengacara Bainuddin, Dian Hartawan belum bisa dikonfirmasi terkait putusan banding tersebut. Saat dihubungi, nomor yang bersangkuan tidak aktif. Diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun kepada Bainuddin. Kemudian denda Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp1,79 miliar. Sementara dalam sidang sebelumnya, jaksa menuntut Bainuddin menjalani pidana penjara selama tujuh tahun enam bulan penjara dan denda Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan. Kemudian uang pengganti Rp1,07 miliar. Kasus ini bermula ketika perusahaan yang dipimpin Bainuddin menjadi penyedia alat kesehatan dan pengadaan barang RS Ryacudu yang dianggarkan tahun 2009. Meski tidak lulus pada tahap evaluasi, perusahaan itu dibuat seolah-olah memenuhi seluruh persyaratan lelang. Ini dilakukan bersama saksi Idali Hasan, Tulus Budi Riyatno, Machendra dan Oksa Rijaya. Bainuddin diduga memperkaya diri sendiri atas pekerjaan tersebut dengan hasil perkalian 2,5 persen dari nilai kontrak Rp4,4 miliar, yakni sebesar Rp110 juta. Sedang saksi lain menikmati Rp1,5 miliar. Kasus tersebut merugikan negara sebesar Rp1,6 miliar.

Hakim PT Vonis Lebih Berat Pelaku Korupsi Pengadaan Alkes RS Ryacudu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/tantangan-independensi-kpk_m_136102.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> Kasus korupsi alat kesehatan (alkes) dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari tiba-tiba saja menjadi pusat perhatian negeri ini. Proses persidangannya yang nyaris tak lagi menjadi perhatian publik kini seolah ditunggu-tunggu ujungnya. Semua terjadi karena berkas tuntutan yang dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut adanya aliran dana untuk Amien Rais.   Pembuktian apakah Amien terlibat dalam kasus korupsi alkes memang masih teramat jauh. Namun, pro dan kontra yang sangat keras langsung mengiringi fenomena tersebut. Amien yang punya nama besar sebagai mantan ketua umum PP Muhammadiyah, mantan ketua MPR, motor reformasi, dan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) pun berusaha membela diri. Gagal menemui pimpinan KPK untuk melakukan klarifikasi, dia memilih mendatangi DPR untuk mendukung pansus hak angket KPK.  Kebetulan, kemarin (7/6) pansus hak angket KPK telah terbentuk. Mereka segera bekerja untuk menyelidiki kinerja KPK, apakah masih sesuai dengan koridor perundang-undangan atau tidak. Aroma saling menekan pun menyeruak.  Akhir-akhir ini KPK memang &rdquo;suka&rdquo; membuat kejutan. Kasus korupsi e-KTP misalnya. Dalam surat dakwaan korupsi yang merugikan negara Rp 2,6 triliun itu, jaksa tiba-tiba menyebut terperinci aliran dana untuk 14 anggota DPR periode 2009&ndash;2014. Ada juga aliran dana untuk 37 anggota DPR lainnya, tapi tanpa menyebut nama. Kasus itu pun langsung menyedot perhatian publik lantaran banyak di antara nama-nama yang disebut masih menduduki jabatan legislatif. Sebagian di antaranya bahkan menduduki jabatan eksekutif.  Kasus e-KTP pula yang ikut melatarbelakangi desakan penggunaan hak angket di lingkungan DPR untuk mengawasi kinerja KPK. Sudah barang tentu, hak angket akan menjadi tekanan tersendiri bagi lembaga antirasuah itu. Tapi, sepanjang kinerja mereka sesuai undang-undang, independen, dan tidak menjadi alat penguasa, tentu saja KPK tak perlu terganggu.  Tapi, tentu saja hal tersebut harus dibuktikan KPK. Bahwa penyebutan nama anggota DPR dalam kasus e-KTP bukan gertak sambal. Bukan sekadar ancaman agar para wakil rakyat itu tidak banyak ulah. Begitu juga penyebutan nama Amien Rais sebagai penerima aliran dana dalam kasus korupsi alkes. Harus secepatnya ada pemeriksaan. Bukan sengaja dimunculkan, kemudian digantung tanpa penyelesaian.  Lebih hebat lagi kalau KPK berani mengusut tuntas kasus korupsi besar yang sebelumnya sudah digembar-gemborkan akan dituntaskan. Di antaranya kasus Bank Century, gurita korupsi reklamasi Teluk Jakarta, hingga kasus korupsi Sumber Waras. (*)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korupsi alkes

Berita Terkini