<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/Ahok-Di-Periksa-Kejagung-Dery-Ridwansah-5JPG-1651363440.jpg" alt="Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina di Jakarta, Kamis (13/3/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina di Jakarta, Kamis (13/3/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diperiksa oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri pada Rabu (11/6). Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar).&nbsp; Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Pol Arief Adiharsa mengkonfirmasi pemeriksaaan Ahok. Dia menyampaikan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai tambahan untuk melengkapi petunjuk yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).&nbsp; &rdquo;Ada P-19 dari jaksa peneliti untuk menyempurnakan keterangannya Pak Ahok dalam kasus tanah di Cengkareng, pengadaan tanah Cengkareng itu,&rdquo; ungkap dia saat dikonfirmasi oleh awak media. Atas petunjuk dari JPU tersebut, Kortas Tipikor Polri memeriksa Ahok hari ini. Pria yang pernah menjadi komisaris utama (komut) PT Pertamina itu diundang hadir ke Kortas Tipikor Polri untuk menyempurnakan keterangan yang pernah dia sampaikan dalam pemeriksaan sebelumnya.&nbsp; &rdquo;Hari ini beliau diundang untuk menyempurnakan keterangannya yang dulu sudah pernah diberikan. Konteksnya itu aja,&rdquo; terang Brigjen Arief.&nbsp; Jenderal bintang satu Polri itu tidak bisa merinci keterangan yang diminta dari Ahok sebagaimana petunjuk JPU. Namun, Arief memastikan bahwa pihaknya mengundang Ahok sebagai saksi untuk melengkapi keterangannya. Dia pun berharap keterangan Ahok hari ini sudah cukup sehingga tidak perlu diundang kembali ke Kortas Tipikor Polri.&nbsp; &rdquo;Ini kan konteksnya beliau itu kan sebagai saksi kan ya. Jadi, menyempurnakan kesaksian beliau yang dulu sudah pernah diberikan,&rdquo; imbuhnya. &nbsp; &nbsp;

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diperiksa oleh Polri dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk rumah susun di Cengkareng.

Lengkapi Petunjuk Jaksa, Kortas Tipikor Polri Periksa Ahok Terkait Kasus Dugaan Korupsi Lahan Rusun di Cengkareng

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/Kapolri3-1-4002542526.jpg" alt="Ketua KPK Setyo Budiyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo usai pertemuan di Mabes Polri pada Rabu (8/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Setyo Budiyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo usai pertemuan di Mabes Polri pada Rabu (8/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menemui Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit pada Rabu (8/1). Di samping kerja sama teknis berkaitan dengan pemberantasan korupsi, Setyo turut mengapresiasi pembentukan Kortas Tipidkor. Menurut dia, kehadiran Kortas Tipidkor menjadi tambahan kekuatan bagi aparat penegak hukum yang selama ini menangani kasus korupsi.&nbsp; &rdquo;Seiring dengan adanya pembentukan Kortas Tipidkor di Polri, tentu menjadi sesuatu yang positif bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya bahwa selama ini Polri hanya memiliki Direktorat Tipikor (di Bareskrim) yang core-nya lebih kepada penindakan. Jadi, harapannya dengan adanya Kortas Tipidkor ini nanti akan lebih masuk kepada sektor pendidikan dan juga pencegahan,&rdquo; terang Setyo saat menyampaikan keterangan usai pertemuan dengan Kapolri.&nbsp; Setyo memastikan bahwa hadirnya Kortas Tipidkor akan disesuaikan dengan kerja sama dalam bentuk Memorandum of Understanding &nbsp;(MoU) antara Polri dengan KPK. Dia menyampaikan, dalam waktu dekat MoU tersebut bakal disepakati bersama untuk kemudian ditandatangani oleh Polri dan KPK. Poinnya, kedua pihak siap bekerja sama dalam urusan pemberantasan korupsi. Termasuk dengan melibatkan organ-organ baru seperti Kortas Tipidkor.&nbsp; &rdquo;Tentu kami membutuhkan dukungan dari semua pihak, dari masyarakat, untuk bisa sama-sama melakukan pemberantasan korupsi yang sesuai dengan apa yang sudah ditekankan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Dalam Asta Cita beliau menggarisbawahi tentang pemberantasan korupsi, dalam hal yang spesifik adalah penguatan pencegahan dan kekuatan penindakan,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kehadiran Kortas Tipidkor tidak akan tumpang tindih dengan aparat penegak hukum lain, baik KPK maupun Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebaliknya, Kortas Tipidkor justru hadir untuk berkolaborasi dan menguatkan pemberantasan tindak pidana korupsi.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015405950/kortas-tipikor-polri-masih-lengkapi-organ-internal-agar-bisa-berfungsi-optimal">Kortas Tipikor Polri Masih Lengkapi Organ Internal Agar Bisa Berfungsi Optimal</a> &rdquo;Banyak yang bertanya apakah Kortas Tipidkor akan tumpang tindih dengan KPK ataupun APH lain, tadi dengan secara gamblang dan jelas sudah dijelaskan oleh pimpinan KPK bahwa dengan adanya keberadaan Kortas Tipidkor ini tentunya justru akan semakin memperkuat kerja sama dan sinergitas kita dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Kapolri juga membenarkan, KPK dengan Polri akan memperbarui MoU yang saat ini sudah hampir berakhir. MoU baru tersebut bakal mencakup beberapa hal baru. Termasuk diantaranya yang terkait dengan pembentukan Kortas Tipidkor. &rdquo;Sehingga sinergitas yang terbangun ini betul-betul bisa kita maksimalkan termasuk juga berbagai macam tambahan di dalam perjanjian kerja sama,&rdquo; kata Jenderal Sigit.

Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kehadiran Kortas Tipidkor tidak akan tumpang tindih dengan aparat penegak hukum lain.

Pimpinan KPK Apresiasi Hadirnya Kortas Tipidkor, Kapolri Tegaskan Tidak Akan Tumpang Tindih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/12/budi-arie-s-2445266892.jpg" alt="Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi. (dok. Kemenkop)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi. (dok. Kemenkop)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Wakil Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Waka Kortas) Bareskrim Polri Brigjen Pol Arief Adiharsa membenarkan bahwa Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi tengah menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri pada Kamis (19/12).&nbsp; Belum diketahui pasti pemeriksaan tersebut terkait dengan kasus apa. Belakangan ini, Polri melalui Polda Metro Jaya tengah menangani kasus judi online yang rentang peristiwa pidananya terjadi saat Budi Arie masih bertugas sebagai menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo).&nbsp; &rdquo;Betul (Budi Arie diperiksa),&rdquo; ungkap Arief.&nbsp; Secara lebih terperinci, Arief meminta agar awak media mengonfirmasi ihwal pemeriksaan Budi Arie tersebut kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda metro Jaya (PMJ). &rdquo;Tanyakan ke Dirkrimsus PMJ ya,&rdquo; terang Arief singkat.&nbsp;

Waka Kortas Bareskrim Polri Brigjen Pol Arief Adiharsa membenarkan bahwa Menkop Budi Arie Setiadi dipanggil pemeriksaan.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi Jalani Pemeriksaan di Bareskrim Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/09/ka-4161885002.jpg" alt="Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo hadir di acara peringatan Hakordia di PTIK pada Senin (9/12). (Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo hadir di acara peringatan Hakordia di PTIK pada Senin (9/12). (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memastikan akan mengoptimalkan Korps Pemberantasan (Kortas) Tipikor Polri. Hal itu dia tegaskan saat hadir dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada Senin (9/12). Korps yang baru dibentuk oleh Polri itu merupakan wujud komitmen institusi Polri untuk membantu negara memberantas Korupsi.&nbsp; &rdquo;Sebentar lagi akan kami optimalkan untuk bisa melaksanakan tugasnya sebagai pencegahan dan pemberantasan korupsi,&rdquo; terang dia.&nbsp; Jenderal Sigit menyatakan, semangat antikorupsi merupakan salah satu hal yang dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kerja-kerja pemerintahannya. Polri memastikan mendukung penuh niatan tersebut. Apalagi korupsi adalah salah satu extraordinary crime. Sehingga penanganannya harus menjadi perhatian bersama. Bukan hanya satu atau dua instansi saja. &rdquo;Bapak presiden menyampaikan bahwa (korupsi) ini adalah masalah kejahatan extraordinary yang harus menjadi perhatian kita semua, seluruh stakeholder terkait, tidak hanya aparat penegak hukum saja. Namun juga seluruh stakeholder yang memang memiliki tanggung jawab bersama,&rdquo; beber Sigit. Kortas Tipikor, lanjut dia, sudah punya payung hukum yang jelas dan tegas dengan terbitnya peraturan presiden. Namun demikian, Sigit menyampaikan bahwa saat ini masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Khususnya pada bagian struktur di tubuh Kortas Tipikor Polri. &rdquo;Tentu harapan kita Kortas Tipikor semakin bisa mengoptimalkan peran Polri dalam hal pencegahan dan pemberantasan Tipikor di Indonesia,&rdquo; tegasnya.&nbsp;

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memastikan akan mengoptimalkan Korps Pemberantasan (Kortas) Tipikor Polri.

Di Hakordia, Kapolri Tegaskan Bakal Optimalkan Kortas Tipikor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/18/a09506a1-41cb-4e73-a46b-eaf6ae342bc8-2014685546.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pengamanan pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pengamanan pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Polri masih menyusun pembentukan Kortas Tipikor. Setelah Perpres dikeluarkan, maka kini Polri sedang menyusun pembentukan peraturan kepolisian (Perpol) sebagai turunan Perpres tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau dari sisi peraturan, setelah Perpres turun untuk bisa dieksekusi, maka akan dibuatkan Perpolnya dulu dengan mengharmonisasi dengan kementerian lembaga terkait, baik untuk Menpan, Menkeu, Kumham, dan lain sebagainya," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugraha, Rabu (23/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyusunan Perpol juga akan diiringi oleh persiapan secara struktural. Sehingga kinerja satuan baru ini bisa segera berjalan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara struktural ini sudah bisa dieksekusi dan sudah bisa ditindaklanjuti. Mudah-mudahan dengan adanya Kortas Tipikor ini bisa membawa kemanfaatan yang besar bagi bangsa ini untuk pencegahan korupsi," jelas Sandi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang pembentukan Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Perpres Nomor 122 Tahun 2024 ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Oktober 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembentukan Kortastipidkor Polri ini tertuang dalam Pasal 20A. Pada Ayat (1) dijelaskan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kortastipidkor merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada Ayat (2) disebutkan Kortastipidkor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan dan penyidikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi serta melaksanakan penelusuran dan pengamanan aset dari tindak pidana korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian Ayat (3) Kortastipidkor dipimpin oleh Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kakortastipidkor yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Ayat (4) Kakortastipidkor dibantu oleh seorang Wakil Kakortastipidkor disingkat Wakakortastipidkor dan Ayat (5) Kortastipidkor terdiri atas paling banyak 3 direktorat.</div>

Setelah Perpres dikeluarkan, maka kini Polri sedang menyusun pembentukan peraturan kepolisian (Perpol) sebagai turunan Perpres tersebut.

Kelanjutan Pembentukan Kortas Tipikor, Polri Mulai Susun Perpol dan Struktur

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/18/PAM-Pelantikan9-3940928977.jpeg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat memberikan keterangan kepada awak media di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (18/10). (TNI)" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat memberikan keterangan kepada awak media di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (18/10). (TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo buka suara atas pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri. Menurut Jenderal Sigit, pembentukan Kortas Polri merupakan wujud komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Indonesia.&nbsp; Hal itu disampaikan oleh Jenderal Sigit usai hadir dalam Apel Gelar Kesiapan pasukan di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (18/10). &rdquo;Sedikit tentang Kortas Tipikor, alhamdulillah beberapa hari ini telah ditandatangani (pembentukan) Kortas Tipikor oleh bapak presiden,&rdquo; kata orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.&nbsp; Menurut Sigit Kortas Tipikor ini adalah bagian dari upaya Polri bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk memastikan Kortas Tipikor Polri mampu bekerja dengan baik dan optimal, Polri memperkuat Kortas Tipikor dengan tiga direktorat.&nbsp; &rdquo;Direktorat Pencegahan, kemudian Direktorat Penyidikan, serta Direktorat Penelusuran dan Pengamanan Aset,&rdquo; kata Sigit.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/015212125/akselerasi-industri-fashion-hallmar-ventures-siapkan-pendanaan-hingga-rp-2-miliar">Akselerasi Industri Fashion, Hallmar Ventures Siapkan Pendanaan hingga Rp 2 Miliar</a> Sigit menyampaikan bahwa Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto sama-sama punya komitmen kuat untuk memberantas korupsi. &rdquo;Ini sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan presiden, baik Presiden Jokowi maupun Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang terus menyampaikan arahan untuk menekan dan memberantas tindak pidana korupsi,&rdquo; bebernya.&nbsp;

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo buka suara atas pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.

Tiga Direktorat Bakal Perkuat Kortas Tipikor Polri, Kapolri: Mulai Pencegahan Sampai Pengamanan Aset