<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/06/2_sudah-1584805822.jpg" alt="Sekretaris Korpri Kota Jogja Dedi Budiono (kiri) didampingi penguru Korpri Kota Jogja Andriana Widiantari saat menyampaikan keterangan kegiatan Pados Jodho. (IWAN NURWANTO/JAWA POS RADAR JOGJA)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Korpri Kota Jogja Dedi Budiono (kiri) didampingi penguru Korpri Kota Jogja Andriana Widiantari saat menyampaikan keterangan kegiatan Pados Jodho. (IWAN NURWANTO/JAWA POS RADAR JOGJA)</figcaption>
</figure> Sistem Pados Jodho bakal berlangsung tertutup dari awal sampai akhir dan identitas pendaftar pun dirahasiakan. Ide awal berasal dari banyaknya ASN jomblo hasil temuan survei internal. IWAN NURWANTO, Kota Jogja MASIH ada sembilan hari lagi buat para aparatur sipil negara (ASN) yang masih jomblo untuk ikut program Pados Jodho alias mencari jodoh. Mereka akan dibantu Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Jogja. Tak cuma untuk ASN di lingkungan Pemkot Jogja. Tapi juga para abdi negara di seluruh wilayah Indonesia. &rdquo;Kegiatan ini bertujuan mulia dan mudah-mudahan memberikan dampak positif,&rdquo; kata Sekretaris Korpri Kota Jogja Dedi Budiono. Kegiatan ini dihelat Korpri Kota Jogja sebagai bagian peringatan HUT Korpri yang bekerja sama dengan Forum Ta&rsquo;aruf Indonesia (Fortais). Hingga Senin (4/11), sudah ada 160 ASN yang mendaftar. Pendaftar didominasi perempuan dengan jumlah 115 orang, sedangkan pria 45 orang. Mayoritas pendaftar berasal dari luar Kota Jogja. &rdquo;Peserta yang dari Jogja 40 persennya. Insya Allah masih akan bertambah lagi,&rdquo; ujar Ketua Fortais Rian Budi Nuryanto kepada Jawa Pos Radar Jogja (4/11). Rian menambahkan, Pados Jodho dilaksanakan secara tertutup. Proses pendaftarannya pun menggunakan Google formulir (di laman <a href="https://bit.ly/PENDAFTARANPADOSJODHO2024">https://bit.ly/PENDAFTARANPADOSJODHO2024</a>) yang hanya bisa diisi peserta dan didata oleh kalangan internal panitia. Identitas para ASN yang tengah berusaha mencari belahan jiwa itu pun dirahasiakan. Berdasar Survei Pilihan mengadakan kegiatan Pados Jodho, kata Dedi, didasarkan pada survei yang dilakukan pihaknya. Hasilnya menunjukkan ada sekitar 134 ASN di Pemkot Jogja yang belum menikah. Perinciannya adalah 107 pegawai belum kawin, 9 pegawai cerai hidup, dan 18 pegawai cerai yang sudah memiliki anak. Ada berbagai faktor, lanjut Dedi, yang mengakibatkan banyak ASN di Kota Jogja belum menikah. Namun, paling banyak disebabkan kesibukan mereka dalam bekerja. Dia mengakui, berprofesi sebagai ASN memang memiliki banyak target pekerjaan yang harus dikejar. Karena itu, banyak ASN yang lebih memprioritaskan kinerja daripada kehidupan pribadi. &rdquo;Oleh karenanya, berkaitan dengan rangkaian HUT Korpri, kami berinisiasi melaksanakan Pados Jodho,&rdquo; terang Dedi. Batas akhir pendaftaran Pados Jodho adalah 15 November mendatang. Untuk persyaratan, ASN dari luar Pemkot Jogja wajib melampirkan bukti berupa surat keputusan pengangkatan PNS dan kartu pegawai. &rdquo;Kami melihat orang yang berkinerja baik itu relatif dimulai dari ketenangan batin. Oleh karenanya, untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, harus kami wadahi,&rdquo; ujarnya. Rian menambahkan, alur kegiatan Pados Jodho nanti cukup singkat. Mulai registrasi, pembukaan, pembekalan, hingga motivasi. &rdquo;Setelah itu, presentasi diri masing-masing. Lalu akan kita pertemukan ini (peserta) berpeluang dengan siapa. Harapannya, kegiatan ini bisa memfasilitasi ASN untuk mendapatkan pasangan dan bisa berlanjut ke pernikahan,&rdquo; kata Ryan. Penyelenggara belum mengumumkan kapan tahapan berikutnya diselenggarakan setelah tenggat pendaftaran. Juga belum disampaikan bagaimana penyiasatan kalau jumlah peserta pria dan wanita tetap tidak seimbang. (*/c19/ttg)

Kopri Kota Jogja memiliki program Pados Jodho alias mencari jodoh untuk para ASN yang sedang jomblo. Program itu kerja sama dengan Fortais.

Pados Jodho, Program Korpri Jogja Fasilitasi ASN Jomblo Mencari Jodoh, Pendaftarnya Ratusan dan Mayoritas Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/menteri_bintang-106414683.jpg" alt="Menteri PPPA Bintang Puspayoga terima penghargaan Lifetime Achievement dalam ajang KORPRI Award 2023. (kemenpppa.go.id)" width="100%">
<figcaption>Menteri PPPA Bintang Puspayoga terima penghargaan Lifetime Achievement dalam ajang KORPRI Award 2023. (kemenpppa.go.id)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dinobatkan sebagai peraih penghargaan Lifetime Achievement dalam ajang Anugerah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Award 2023. Dilansir dari&nbsp;<a href="http://kemenpppa.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://kemenpppa.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1701405275377000&amp;usg=AOvVaw0ZbWuh5Ah8cAEB7WTpGxBI">kemenpppa.go.id</a>&nbsp;pada Kamis (30/11), penghargaan tersebut diterima oleh Menteri Bintang pada acara Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) KORPRI ke-52 Tahun 2023 di Jakarta International Velodrome. Menteri PPPA menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur atas apresiasi yang diberikan berkaitan dengan pengabdian, bakti, dan keberhasilan yang dicapai dalam melakukan transformasi dan kontribusi luar biasa dalam pembangunan Indonesia. &ldquo;Penghargaan ini merupakan pencapaian luar biasa bagi saya dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA),&rdquo; kata Bintang dalam keterangannya, Rabu (29/11). Menurut Menteri kelahiran Denpasar itu, capaian tersebut tidak luput dari adanya dukungan berbagai pihak yang berkontribusi dan melakukan transformasi pembangunan Indonesia, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.&nbsp; Menteri PPPA mengungkapkan kiprah KORPRI selama 52 tahun yang sudah berhasil membangun solidaritas, mempererat persahabatan, dan mempersatukan jiwa korsa ASN Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. KORPRI juga dianggap turut andil dan berkontribusi dalam menyejahterakan anggota dan keluarganya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013345421/hadapi-era-digital-pemkab-lamongan-harapkan-para-insan-pendidikan-dan-korpri-untuk-segera-adaptif">Hadapi Era Digital, Pemkab Lamongan Harapkan Para Insan Pendidikan dan Korpri untuk Segera Adaptif</a> Pada usia Korpri ke-52, diharapkan dapat menjadi penyemangat dalam upaya membangun kesatuan, kebersamaan, dan dedikasi antara ASN dan pemerintah. &ldquo;Sepak terjang KORPRI selama 52 tahun ini membuktikan bahwa KORPRI merupakan satu-satunya organisasi pegawai Republik Indonesia yang mampu membina dan meningkatkan jiwa korsa dan juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. KORPRI merupakan bagian integral dari pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,&rdquo; ucap Bintang. Menteri Bintang menambahkan bahwa Kemen PPPA bersama dengan KORPRI berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan transformasi dalam pendayagunaan ASN agar berdaya saing dan mampu menghadapi berbagai tantangan global. &ldquo;Saya berharap ASN Republik Indonesia mampu menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan Indonesia." "Dengan menanamkan dan mewujudkan core value ASN yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Kolaboratif, Adaptif, dan Loyal (BerAKHLAK), sangat memungkinkan Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur,&rdquo; pungkas Menteri PPPA. ***

Bintang Puspayoga dinobatkan sebagai peraih penghargaan Lifetime Achievement dalam ajang Anugerah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

Menteri PPPA Terima Penghargaan Lifetime Achievement di KORPRI Award 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/WhatsApp-Image-2023-11-25-at-201905-2807602930.jpg" alt="Acara HUT ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) 2023 dihadiri Presiden Joko Widodo, Mendikbudristek, dan sejumlah pejabat negara." width="100%">
<figcaption>Acara HUT ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) 2023 dihadiri Presiden Joko Widodo, Mendikbudristek, dan sejumlah pejabat negara.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Memperingati Hari Korps Pegawai Republik Indonesai (KORPRI) ke-52 dan Hari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-78 Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar upacara di Alun-alun Lamongan. Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang menjadi pemimpin upacara mengungkapkan untuk kepada Korpri dan insan pendidikan untuk segera adaptif di semua bidang pada era digital ini. "Kepada anggota KORPRI dan seluruh insan pendidik di Lamongan, pengabdian kalian harus dibarengi dengan&nbsp; sikap adaptif akan transformasi digitalisasi yang ada saat ini,"&nbsp;ujar Yuhronur Efendi dilansir laman&nbsp;<a href="http://lamongankab.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://lamongankab.go.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1701401021102000&amp;usg=AOvVaw2Tvzw5KlIcb7XyNYNFenk2">lamongankab.go.id</a>. "Kalian harus memanfaatkan kemajuan ini dengan kreativitas, inovasi, dan profesionalitas sehingga mampu menghadirkan pelayanan prima dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," lanjutnya. Yuhronur juga mengatakan untuk meningkatkan kompetensi bagi Korpri dan juga insan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Peningkatan ini bermanfaat untuk menjaga konektivitas pembangunan di Kabupaten Lamongan ini. "Kompetensi anggota KORPRI dan pendidik Lamongan dalam melaksanakan manajemen pemerintahan dan pembangunan, tentu menghadirkan pelayanan pendidikan berkualitas. Sehingga hasil pembangunan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi di Kabupaten Lamongan terus mendapatkan apresiasi baik dalam skala nasional maupun regional," ujar Yuhronur. Yuhronur menyebutkan bahwa indeks pembangunan manusia di Lamongan meningkat setiap tahunnya dengan angka 74,02 dengan indeks pendidikan sebesar 0,667 pada tahun 2022. Pada indeks reformasi birokrasi yang berkaitan dengan kualitas kinerja tata Kelola pemerintahan. Kabupaten Lamongan termasuk dalam kategori sangat baik atau BB. Hasil yang disampaikan oleh Bupati Lamongan ini menunjukkan bahwa hasil kerja keras dari Korpri dan para insan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Bupati Lamongan juga mengapresiasi Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Chusnu Yuli Setyo sebagai Smart ASN terbaik pada 2023. Terpilihnya Chusnu menjadi Smart ASN terbaik karena inovasi yang dia buat memiliki dampak dan bermanfaat dalam kemajuan digital. Inovasi yang dibuat oleh Chusnu yakni sebuah aplikasi yang bernama Bully Early Warning Information System (Bu Ewis). Aplikasi ini bisa mendeteksi tindakan kecil pada perundungan di lingkungan sekolah berdasarkan presespi perundungan warga sekolah, tata Kelola pencegahan maupun penanganan, sarana - prasarana pencegahan, yang terakhir perlindungan bagi korban, saksi, dan pelapor. "Inovasi Bu Ewis ini dari Lamongan untuk Indonesia yang berperan untuk mencegah perundungan yang terjadi disekolah sekolah,"ujar Chusnu. Chusnu memberikan alasan terkait pembuatan aplikasi ini karena, banyaknya kasus perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang sulit di deteksi dan diantisipasi oleh Dinas Pendidikan. Aplikasi yang dibuat oleh Chusnu sudah digunakan 48 SMP negeri di Kabupaten Lamongan. Selanjutnya, aplikasi ini akan digunakan di seluruh Kabupaten Lamongan mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi negeri maupun swasta. ***

Bupati Lamongan mengingatkan kepada Korpri dan Insan Pendidikan untuk adaptif di era digital seperti saat ini.

Hadapi Era Digital, Pemkab Lamongan Harapkan Para Insan Pendidikan dan Korpri untuk Segera Adaptif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/WhatsApp-Image-2023-11-29-at-171309-344872462.jpg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya Armuji usai upacara peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-78, sekaligus peringatan HUT Korpri ke-52 Tahun 2023 di Taman Surya, Rabu (29/11)." width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya Armuji usai upacara peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-78, sekaligus peringatan HUT Korpri ke-52 Tahun 2023 di Taman Surya, Rabu (29/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya menggelar upacara peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-78, sekaligus peringatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-52 Tahun 2023 di Taman Surya, Rabu (29/11). Wakil Wali Kota Surabaya Armuji terlebih dahulu membacakan sambutan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud). Dia menyampaikan bahwa Kemendikbud menerapkan asesmen nasional yang berfokus menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan. &rdquo;Lalu di tahun berikutnya, meluncurkan Kurikulum Merdeka, yakni kurikulum yang ditunggu-tunggu para guru, karena tidak hanya meringankan beban murid berkat pengurangan pada jumlah materi, dan penekanan pada pemahaman yang mendalam, tetapi juga memerdekakan guru untuk mengolah kreativitas dan berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai kebutuhan murid,&rdquo; kata Armuji. Ruang untuk belajar dan berbagi di antara sesama guru juga kini semakin luas dengan adanya platform Merdeka Mengajar. Jutaan guru di seluruh Indonesia sekarang saling terhubung, saling belajar, dan menginspirasi satu sama lain dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. &rdquo;Selanjutnya, terobosan besar dengan meluncurkan pendidikan guru penggerak. Program ini berbeda dari pelatihan guru yang sudah ada sebelumnya, karena tujuannya untuk mendorong lahirnya generasi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang mampu memimpin perubahan nyata,&rdquo; lanjut Armuji. Di sisi lain, pada peringatan HUT Korpri ke-52 tahun 2023, Armuji menyampaikan, peringatan itu momentum mengingatkan peran dan dedikasi para pegawai negeri dalam membangun bangsa. Sebab, momen sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah ditunjukkan para pegawai negeri dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berdaya saing. &rdquo;Kita ingin mengingatkan kembali pentingnya semangat gotong royong, kebersamaan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari Korpri. Lebih bersemangat dalam bekerja dan berkontribusi melayani kepentingan publik dan mewujudkan fungsinya sebagai perekat persatuan bangsa sehingga mewarnai proses pembangunan nasional,&rdquo; ujar Armuji. Menurut dia, tantangan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat semakin kompleks, sehingga diperlukan kolaborasi yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Dia mengajak seluruh anggota Korpri di Kota Surabaya untuk meneguhkan netralitas dan profesionalisme, serta meningkatkan kinerja, terutama di bidang pelayanan publik dan kepedulian terhadap masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh menyampaikan, pada puncak peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-78, para guru di Kota Pahlawan mempersembahkan pertunjukan teatrikal mengenai sejarah guru. Diharapkan para guru bisa meningkatkan kompetensinya sesuai dengan Kurikulum Merdeka, termasuk menyiapkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

Pemkot Surabaya gelar upacara peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-78, sekaligus peringatan HUT Korpri ke-52 Tahun 2023

Peringatan Hari Guru dan Korpri, Wawali Surabaya Armuji Ajak Tingkatkan Dedikasi Membangun Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/21/ASN-WFH-Dery-Ridwansah-3JPG-684983547.jpg" alt="ILUSTRASI. Karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menanggapi rencana pemerintah menerapkan single salary atau sistem gaji tunggal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketua Korpri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya sepakat dengan rencana itu. Sebelumnya, pemerintah sudah berkomunikasi dengan Korpri terkait rencana tersebut. "Iya (setuju), itu sudah lama dibahas dan disampaikan oleh Korpri dalam berbagai kesempatan," ujarnya Rabu (13/9). Yang terpenting, lanjut dia, jika sistem baru diterapkan, tidak ada aspek kesejahteraan pegawai yang dipangkas. Sebaliknya harus lebih baik. "Harus single salary system, yang mensejahterakan," imbuhnya. Zudan menambahkan, jika sistem baru tidak lebih mensejahterakan, maka berpotensi terjadi gejolak di akar rumput. Namun jika lebih sejahtera, ASN pasti menerima kebijakan itu. "Sepanjang menambah kesejahteraan ASN, sistem ini pasti diterima," tambahnya. Sebelumnya, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan rencana sistem single salary bagi ASN. Dengan sistem itu, ASN hanya mendapat satu penghasilan. Tidak ada lagi item tunjangan.

Yang terpenting, lanjut dia, jika sistem baru diterapkan, tidak ada aspek kesejahteraan pegawai yang dipangkas.

Korpri Setuju Gaji PNS Tunggal, Asal Lebih Sejahtera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/WhatsApp-Image-2023-07-13-at-120105-3791602109.jpg" alt="Gubernur Khofifah Indar Parawansa melepas kontingen Pornas Korpri ke-16 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (13/7)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah Indar Parawansa melepas kontingen Pornas Korpri ke-16 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (13/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menargetkan Jawa Timur bisa meraih juara umum dalam Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia ke-16 (Pornas XVI Korpri) 2023 mulai 13-23 Juli 2023 di Jawa Tengah. Optimisme dengan semangat itu disampaikan Gubernur Khofifah saat melepas kontingen Pornas Korpri ke-16 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (13/7). Diharapkan, para ASN Jawa Timur bisa meraih medali sebanyak-banyaknya dalam ajang Pornas Korpri tahun ini. &rdquo;Meraih juara umum itu harus diperjuangkan dengan maksimal, tapi yang lebih penting&nbsp; dari itu adalah tetap junjung tinggi sportivitas&nbsp; guyub rukun seduluran,&rdquo; ungkap Gubernur Khofifah. Menurut Gubernur Khofifah, atlet-atlet yang dikirim ke Pornas merupakan ASN terbaik dari yang terbaik, yang ditugaskan untuk bertanding dengan membawa nama Jawa Timur. Kontingen Jatim berjumlah 133 orang terdiri atas 108 orang atlet, 22 orang official, serta tim kesehatan (fisioterapis) sebanyak 3 orang yang merupakan kolaborasi DP Korpri Provinsi dan DP Korpri se-Jatim. Khofifah menyampaikan, kesempatan itu adalah momentum untuk saling mempererat kekeluargaan dan juga silaturahmi antar ASN dari berbagai daerah di Indonesia. Dia berpesan untuk junjung tinggi sportivitas. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur selaku Dewan Pengurus Korpri Jatim Adhy Karyono menyampaikan, seluruh kontingen Jatim akan berlaga pada 10 cabor yang dipertandingkan. Yaitu bulu tangkis, catur, senam korpri, tenis lapangan putra, tenis meja, basket, futsal, gate ball, balap sepeda, dan voli. Akan memperebutkan 54 medali emas, 54 medali perak, dan 71 medali perunggu. &rdquo;Yang istimewa adalah, di antara atlet yang mewakili Jatim ini adalah pejabat struktural yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Direktur RSUD Soetomo Surabaya, Sekda Kota Blitar, dan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Banyuwangi,&rdquo; papar Adhy. Peserta Pornas terkonfirmasi sejumlah 100 kontingen dari 6 provinsi, 27 kementerian, dan 37 lembaga. Tercatat sebanyak 4.527 atlet, 564 pelatih, dan 671 official yang telah terdaftar. &rdquo;Kami junjung tinggi sportivitas dan kami akan bertanding semaksimal mungkin.&nbsp; Kami bertekad untuk membawa pulang piala Juara Umum ke Jatim,&rdquo; kata Adhy.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa targetkan Jawa Timur meraih juara umum dalam Pornas XVI Korpri 2023 mulai 13-23 Juli 2023 di Jateng

Target Juara Umum di Pornas XVI Korpri, Gubernur Khofifah Bawa Pulang Banyak Medali dan Junjung Sportivitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/penghargaan-oleh-khofifah.jpg" alt="MENYAPA: Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyapa para guru dan ASN di sela-sela peringatan Hari Guru Nasional, HUT Ke-77 PGRI, dan HUT Ke-51 Korpri di halaman Gedung Negara Grahadi. (Eko Hendri/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MENYAPA: Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyapa para guru dan ASN di sela-sela peringatan Hari Guru Nasional, HUT Ke-77 PGRI, dan HUT Ke-51 Korpri di halaman Gedung Negara Grahadi. (Eko Hendri/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebuah apresiasi diberikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa kepada sosok-sosok yang berkontribusi besar terhadap Jatim. Apresiasi itu berupa penghargaan Jer Basuki Mawa Beya Emas dan Perak. Kemarin penghargaan itu diserahkan Khofifah di sela-sela peringatan Hari Guru Nasional, HUT Ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan HUT Ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di halaman Gedung Negara Grahadi. Sosok-sosok peraih penghargaan itu dianggap memiliki kontribusi terhadap perkembangan Jatim. Salah satunya adalah Kosul Kehormatan Inggris di Surabaya, Ivy Kamadjaja, yang dianggap punya peran besar terhadap terkoneksinya hubungan antara Jatim dan Inggris. Sejumlah pejabat menerima penghargaan itu. Di antaranya, Kepala BPBD Jatim Budi Santosa. Dia memiliki kontribusi besar terhadap penanggulangan bencana yang datang silih berganti di Jatim. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah mengajak seluruh guru dan aparatur sipil negara (ASN) untuk memberikan dedikasi dan pengabdian ikhlas dan imparsial. Serta, tentu saja, kinerja profesional. ’’Jangan pernah memberikan layanan secara diskriminatif,’’ tambahnya. Gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga mengajak seluruh ASN dan guru untuk bekerja berbasis IKI (inisiatif, kolaborasi, inovasi). ’’Para guru dan ASN harus berani untuk membangun inisiatif, harus melakukan kolaborasi karena kolaborasi adalah sebuah keniscayaan, dan inovasi adalah keharusan,’’ kata Khofifah. Di sisi lain, upacara kemarin berlangsung cukup meriah. Sederet penampilan seni tradisional dari kelompok seniman asal Jatim ikut meramaikan perhelatan tersebut.

Apresiasi Gubernur Khofifah untuk Insan Berprestasi di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/image_6487327-1.jpg" alt="Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa minta seluruh ASN Pemprov untuk terus memaksimalkan pelayanan publik dengan berbagai inovasi yang makin memudahkan, murah, dan cepat. Hal itu sejalan dengan peringatan HUT Ke-51 Korpri 2022 yang mengusung tema Korpri Melayani, Berkontribusi dan Berinovasi untuk Negeri.  ”Setiap level di birokrasi pemerintahan wajib terus menerus melakukan  inovasi dan kreativitas yang dapat menjawab berbagai tantangan lokal, nasional, maupun  global,” kata Khofifah, Selasa (29/11).  Dia mengatakan, inovasi pelayanan publik itu utamanya terkait adaptasi ASN di tengah transformasi digital. Kehadiran ASN diharapkan dapat menjadi pemantik semangat untuk terus menciptakan inovasi dan menggali potensi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.  ”Saat ini Global Competitiveness Index ASEAN menunjukkan bahwa indeks kompetitif ASN Indonesia berada di urutan ke-50. Saya berharap posisi ini dapat menjadi pemacu dan pemicu ASN di Jatim melakukan lompatan kinerja dan produktivitas,” ujar Khofifah.  Dia menambahkan, adanya indeks inovasi harus dijadikan pintu masuk untuk membangun semangat kerja yang lebih besar. Salah satunya harus dilakukan dengan kemampuan adaptasi digital dengan sistem dan tim yang telah terbangun di lingkungan ASN.  ”Selain itu, kita juga harus terus menguatkan pentingnya Inisatif, Kolaboratif, dan Inovasi (IKI). Sebab, kolaborasi antara karakter ASN yang BerAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif) dan IKI dapat menjadikan impian Jawa Timur sebagai provinsi yang lebih cepat bangkit dan lebih kuat,” terang Khofifah.  Gubernur Khofifah mengatakan, apabila kolaborasi itu berjalan berseiringan akan menjadi jawaban atas implementasi inovasi di kalangan ASN yang diharapkan dapat memiliki kompetensi complex problem solving dalam menyelesaikan berbagai tantangan permasalahan kehidupan yang makin kompleks. ”Mari, kita semua bergerak mengambil peran positif, produktif, dan inovatif,” papar Khofifah.

Hari Korpri, ASN di Pemprov Jatim Ditantang Inovatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PNS-Kementerian.jpeg" alt="Ilustrasi Aparatur Sipil Negara. Kemenkeu memutuskan melakukan penghematan angagran dengan memotong THR ASN." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Aparatur Sipil Negara. Kemenkeu memutuskan melakukan penghematan angagran dengan memotong THR ASN.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) memasuki usia 51 tahun. Perayaan hari jadi tahun ini, Korpri mengusung tema Korpri Melayani, Berkontribusi dan Berinovasi untuk Negeri.  Melalui tema itu diharapkan, para anggota Korpri tetap bersemangat dalam bekerja melayani kepentingan publik dan mewujudkan fungsinya sebagai perekat persatuan bangsa.  Berbagai cara dilakukan untuk merayakan hari Korpri. Korpri Kabupaten Blitar misalnya, menerbitkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2022 tentang HUT ke-51 Korpri Tahun 2022 sebagaimana menindaklanjuti Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional Korpri Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang HUT ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2022.  Dalam surat edaran tersebut, Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Blitar akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan pemasangan umbul-umbul dan spanduk dengan tema Korpri Melayani, Berkontribusi dan Berinovasi untuk Negeri di masing-masing unit Korpri mulai 1 s/d 30 November. Selain itu ziarah di Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya Kota Blitar pada 28 November.  Dilanjutkan upacara HUT Korpri pada 29 November sedangkan unit Korpri kecamatan diimbau untuk melaksanakan di kecamatan masing-masing. Untuk tasyakuran dilaksanakan di Pendopo Ronggo Hadi Negoro Kabupaten Blitar sedangkan untuk unit Korpri menyesuaikan di kantor masing-masing pada 29 November.  Korpri Kabupaten Blitar juga melaksanakan pekan donor darah di PMI dengan melibatkan seluruh unit dan kegiatan olahraga jalan sehat.  Sementara itu, di tingkat pusat, diadakan upacara bendera di kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Upacara diikuti peserta yang memakai seragam Korpri lengkap.  Bagi unit kerja di luar kantor pusat dan instansi di daerah diimbau untuk melaksanakan upacara bendera HUT Ke-51 Korpri secara terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan mengenakan seragam Korpri.

Tema Hari Korpri 2022 dan Cara Memperingatinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/permintaan-ketua-korpri-ketika-pemerintah-ubah-skema-pensiun-pns_m_194295.jpeg" alt="PNS yang terhimpun di Korpri berharap pemerintah melibatkannya dalam pembahasan skema iuran pensiun." width="100%">
<figcaption>PNS yang terhimpun di Korpri berharap pemerintah melibatkannya dalam pembahasan skema iuran pensiun.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) hari ini, Selasa 29 November merayakan hari jadi yang ke-51. Korpri sendiri memiliki sejarah panjang dalam proses pembentukannya.  Berdasar laman resmi <a href="https://korpri.go.id/">Korpri.go.id</a>, Korpri berdiri berdasar Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, 29 November 1971. Organisasi itu berdiri dimulai pada masa penjajahan kolonial Belanda. Saat itu banyak pegawai pemerintah Hindia Belanda berasal dari kaum bumi putera. Kedudukan pegawai merupakan pegawai kasar atau kelas bawah, karena pengadaannya didasarkan atas kebutuhan penjajah semata.  Pada saat beralih kekuasaan Belanda kepada Jepang, secara otomatis seluruh pegawai pemerintah eks Hindia Belanda dipekerjakan Pemerintah Jepang sebagai pegawai pemerintah. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pada saat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia seluruh pegawai Pemerintah Jepang secara otomatis dijadikan Pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan RI, Pegawai NKRI terbagi menjadi tiga kelompok besar. Pertama Pegawai Republik Indonesia di wilayah kekuasaan RI, kedua Pegawai RI di daerah yang diduduki Belanda (Non Kolaborator), dan ketiga pegawai pemerintah yang bersedia bekerja sama dengan Belanda (Kolaborator).  Setelah pengakuan kedaulatan RI pada 27 Desember 1949, seluruh pegawai RI, pegawai RI non Kolaborator, dan pegawai pemerintah Belanda dijadikan Pegawai RI Serikat. Era RIS, atau yang lebih dikenal dengan era pemerintahan parlementer diwarnai jatuh bangun kabinet.  Sistem ketatanegaraan menganut sistem multipartai. Para politikus, tokoh partai mengganti dan memegang kendali pemerintahan, hingga memimpin berbagai departemen yang sekaligus menyeleksi pegawai negeri. Sehingga warna departemen sangat ditentukan partai yang berkuasa saat itu. Dominasi partai dalam pemerintahan terbukti mengganggu pelayanan publik. PNS yang seharusnya berfungsi melayani masyarakat (publik) dan negara menjadi alat politik partai. PNS pun menjadi terkotak-kotak.  Prinsip penilaian prestasi atau karir pegawai negeri yang fair dan sehat hampir diabaikan. Kenaikan pangkat PNS misalnya dimungkinkan karena adanya loyalitas kepada partai atau pimpinan departemen. Afiliasi pegawai pemerintah sangat kental diwarnai dari partai mana dia berasal. Kondisi itu terus berlangsung hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.  Muncul berbagai upaya agar pegawai negeri netral dari kekuasaan partai-partai yang berkuasa. Melalui Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 1961 ditetapkan bahwa … Bagi suatu golongan pegawai dan/atau sesuatu jabatan, yang karena sifat dan tugasnya memerlukan, dapat diadakan larangan masuk suatu organisasi politik (pasal 10 ayat 3). Ketentuan tersebut diharapkan akan diperkuat dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya, tetapi disayangkan bahwa PP yang diharapkan akan muncul ternyata tidak kunjung datang.  Sistem pemerintahan demokrasi parlementer berakhir dengan meletusnya upaya kudeta PKI dengan G-30S. Pegawai pemerintah banyak yang terjebak dan mendukung Partai Komunis. Pada awal era Orde Baru dilaksanakan penataan kembali pegawai negeri dengan munculnya Keppres RI Nomor: 82 Tahun 1971 tentang Korpri. Berdasarkan Kepres yang bertanggal 29 November 1971 itu, KORPRI merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai RI di luar kedinasan (Pasal 2 ayat 2).  Tujuan pembentukannya Korps Pegawai ini adalah agar Pegawai Negeri RI ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam negara RI. Akan tetapi Korpri kembali menjadi alat politik. UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Parpol, makin memperkokoh fungsi Korpri dalam memperkuat barisan partai. Sehingga setiap kali terjadi birokrasi selalu memihak kepada salah satu partai, bahkan dalam setiap Musyawarah Nasional Korpri, diputuskan bahwa organisasi itu harus menyalurkan aspirasi politiknya ke partai tertentu.  Memasuki Era reformasi muncul keberanian mempertanyakan konsep monoloyalitas Korpri, sehingga sempat terjadi perdebatan tentang kiprah pegawai negeri dalam pembahasan RUU Politik di DPR. Akhirnya menghasilkan konsep dan disepakati bahwa Korpri harus netral secara politik. Bahkan ada pendapat dari beberapa pengurus dengan kondisi tersebut, sebaiknya Korpri dibubarkan saja, atau bahkan jika ingin berkiprah di kancah politik maka sebaiknya membentuk partai sendiri.  Setelah reformasi dengan demikian Korpri bertekad untuk netral dan tidak lagi menjadi alat politik. Para kepala negara setelah era reformasi mendorong tekad Korpri untuk senantiasa netral. Berorientasi pada tugas, pelayanan dan selalu senantiasa berpegang teguh pada profesionalisme. Senantiasa berpegang teguh pada Panca Prasetya Korpri PP Nomor 12 tentang Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 1999 muncul untuk mengatur keberadaan PNS yang ingin jadi anggota parpol.  Dengan adanya ketentuan di dalam PP ini membuat anggota Korpri tidak dimungkinkan untuk ikut dalam kancah partai politik apapun. Korpri hanya bertekad berjuang untuk menyukseskan tugas negara, terutama dalam melaksanakan pengabdian bagi masyarakat dan negara.  Berikut Panca Prasetya Koprs Pegawai Republik Indonesia:  Kami Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: <ol> 	<li>Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945</li> 	<li>Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara</li> 	<li>Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan</li> 	<li>Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia</li> 	<li>Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme</li> </ol> &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  sabik

Rayakan HUT ke-51, Begini Sejarah Pendirian Korpri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korpri

Berita Terkini