<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/Juru-Bicara-KPK-Budi-PrasetyoJPG-1271312557.jpg" alt="Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan penetapan tersangka dilakukan pada Februari 2026. Tiga perusahaan yang menyandang statua tersangka yakni, PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti. &ldquo;Dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan TPK gratifikasi terkait per metrik ton produksi batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tersangka sebelumnya Sdri. RW, KPK kembali menetapkan tiga tersangka korporasi baru,&rdquo; kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/2). Budi menjelaskan, ketiga korporasi tersebut diduga bersama-sama dengan Rita Widyasari diduga menerima gratifikasi yang berkaitan dengan kegiatan produksi batu bara. Seiring penetapan tersangka, penyidik KPK telah memeriksa sejumlah saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (18/2). Para saksi tersebut antara lain, Johansyah Anton Budiman selaku Direktur Utama PT Sinar Kumala Naga, Rifando selaku Direktur PT Sinar Kumala Naga, dan Yospita Feronika BR Ginting selaku staf bagian keuangan PT Alamjaya Barapratama. &ldquo;Penyidik mendalami keterangan saksi JHN dan RIF terkait pengoperasian dan produksi di PT SKN, serta pembagian fee untuk pihak RW,&rdquo; ucap Budi. Sementara terhadap saksi Yospita Feronika BR Ginting, penyidik menggali keterangan terkait produksi batu bara di PT Alamjaya Barapratama. &ldquo;Untuk saksi YOS, dimintai keterangan terkait produksi PT ABP,&rdquo; ujarnya. KPK menegaskan penyidikan perkara gratifikasi di sektor pertambangan batu bara ini terus dikembangkan guna menelusuri peran masing-masing pihak serta aliran dana yang diduga terkait dengan produksi per metrik ton batu bara di Kutai Kartanegara. Dalam perkara ini, KPK juga mendalami dugaan gratifikasi yang diterima mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Penyidik turut menelusuri asal-usul sejumlah aset yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi tersebut. Rita diduga menerima gratifikasi dari perizinan pertambangan batu bara di wilayahnya. Nominal penerimaan disebut mencapai jutaan dolar AS, berkisar antara USD 3,3 hingga USD 5 per metrik ton batu bara. Sebelumnya, KPK juga mengungkap dugaan aliran uang kepada Ahmad Ali dan Japto Soerjosoemarno. Aliran dana tersebut disebut berkaitan dengan penerimaan gratifikasi per metrik ton batu bara yang menyeret nama Rita. Namun hingga saat ini, belum ada pembaruan informasi lebih lanjut terkait perkembangan tersebut. Sebagai informasi, Rita sebelumnya divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 6 Juli 2018. Ia terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 110,7 miliar dan suap sebesar Rp 6 miliar dari sejumlah pengusaha di daerahnya. &nbsp;

KPK tetapkan 3 korporasi tersangka dugaan gratifikasi batu bara di Kutai Kartanegara. Simak perkembangan terbaru kasus gratifikasi.

KPK Tetapkan 3 Korporasi Tersangka Dugaan Gratifikasi Batu Bara di Kutai Kartanegara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/bantuan-ke-aceh-1022552207.jpg" alt="DISTRIBUSI: Warga membawa bantuan di Bener Meria, Aceh, Kamis (4/12). Bener Meriah merupakan satu di antara belasan kabupaten/kota di Aceh yang terdampak banjir bandang. (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)" width="100%">
<figcaption>DISTRIBUSI: Warga membawa bantuan di Bener Meria, Aceh, Kamis (4/12). Bener Meriah merupakan satu di antara belasan kabupaten/kota di Aceh yang terdampak banjir bandang. (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jangan salahkan alam. Ada andil pemerintah di balik musibah banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar tragedi serupa tidak terulang.&nbsp; Ratusan nyawa melayang akibat bencana Sumatera. Ribuan keluarga harus mengungsi. Kini, sejumlah pejabat pemerintah ramai-ramai turun ke lapangan. Mereka mendalami kerusakan lingkungan yang bisa menjadi penyebab utama terjadinya bencana di Sumatera.&nbsp; Polri dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah membentuk satgas gabungan. Salah satu fokusnya adalah mendalami temuan ratusan kayu gelondngan yang terseret banjir. Kayu-kayu itu diduga hasil pembalakan hutan. Di saat bersamaan, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menurunkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).&nbsp; Pakar Hukum Pidana sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto menuturkan, masyarakat korban bencana akibat kerusakan ling&zwnj;kungan bisa mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Apalagi, ada peran pemerintah dalam kerusakan lingkungan akibat pemberian izin pengelolaan lahan yang serampangan.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016925256/kdm-akhirnya-bertemu-kakaknya-yang-hilang-kontak-sejak-bencana-banjir-longsor-di-aceh">KDM Akhirnya Bertemu Kakaknya yang Hilang Kontak Sejak Bencana Banjir-Longsor di Aceh</a> "Dalam kasus terorisme, pemerintah memberikan kompensasi bagi korban terorisme. Padahal, tidak ada peran pemerintah dalam terorisme. Maka dalam kon&zwnj;teks bencana ini, seharusnya pemerintah memberikan kompensasi, apalagi hampir pasti pemerintah punya peran hingga memicu bencana," tegasnya.&nbsp; Kompensasi dari pemerintah terhadap korban ben&zwnj;cana ini akan menunjukkan kehadiran pemerintah. Apalagi, bencana ini bukan terjadi akibat alam. "Saya yakin bencana ini akibat ulah manusia, baik korporasi maupun pe&zwnj;merintah," terangnya.&nbsp; Menurut dia, bencana ban&zwnj;jir dan longsor bukan akibat alam. Melainkan akibat kerusakan lingkungan yang dilakukan manusia. "Beda dengan bencana lainnya, banjir longsor ya akibat hutan digunduli," tegasnya.&nbsp; Karena itu pula, korporasi yang terlibat wajib dimintai pertanggungjawaban, baik pidana maupun kompensasi. Dia mengatakan, korporasi demi keuntungannya sendiri mengorbankan keselamatan rakyat. "Lebih-lebih untuk korporasi, harus memberikan kompensasi," paparnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016925251/momen-prabowo-ikut-santap-menu-korban-banjir-di-aceh-lauknya-apa-enak-ya">Momen Prabowo Ikut Santap Menu Korban Banjir di Aceh: Lauknya Apa? Enak ya</a> Bila pemerintah abai, lanjutnya, maka masyarakat bisa melakukan class action ke pengadilan negeri. "Menggugat pemerintah yang telah mengorbankan banyak nyawa karena menerbitkan izin untuk merusak hutan," ujarnya.&nbsp; Tindak pidana yang dilakukan pejabat juga perlu didalami. Dia menganalisa bahwa pejabat bisa saja mengeluarkan izin di hutan lindung. "Kebijakan semacam ini jelas pidana. Pejabat juga harus didalami perannya," paparnya.&nbsp; <h3 class="pf0">Menteri LH Stop Operasional Tiga Perusahaan&nbsp;</h3> Pemerintah mulai mengecek hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq melakukan inspeksi udara dan darat di hulu DAS Batang Toru dan Garoga untuk memverifikasi penyebab bencana.&nbsp; PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) pengembang PLTA Batang Toru jadi jujukan inspeksi ini.&nbsp; Berdasarkan temuan lapangan, ia memutuskan untuk menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tersebut. Ketiganya juga akan diwajibkan menjalani audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS.&nbsp; &ldquo;Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan,&rdquo; tegasnya. Ketiga perusahaan tersebut akan dipanggil untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016924978/waspada-banjir-rob-di-jakarta-hingga-10-desember-2025">Waspada Banjir Rob di Jakarta Hingga 10 Desember 2025</a> Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menambahkan bahwa hasil pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan masif yang memperbesar tekanan pada DAS. Terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit.&nbsp; &rdquo;Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; <h3 class="pf0">Kemenhut Temukan Kerusakan Lingkungan</h3> Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkum) juga melakukan langkah yang sama. Menurut Dwi Januanto Nugroho, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, hasil analisis awal yang diperkuat verifikasi lapangan menunjukkan bah&zwnj;wa selain curah hujan ekstrem, terdapat indikasi kerusakan lingkungan di hulu DAS Batang Toru dan DAS Sibuluan di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. &nbsp; Kerusakan tutupan hutan di lereng dan hulu DAS diduga menurunkan kemampuan tanah menyerap air. Material kayu yang terbawa arus menunjukkan dugaan adanya aktivitas pembukaan lahan dan penebangan yang tidak sesuai ketentuan.&nbsp; &rdquo;Kami melihat pola yang jelas di mana ada kerusakan hutan di hulu akibat aktivitas ilegal, di situ potensi bencana di hilir meningkat drastis. Aktivitas yang seharusnya legal, terindikasi disalahgunakan menjadi kedok untuk pembalakan liar yang merambah ke kawasan hutan negara di sekitarnya,&rdquo; paparnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016924780/kabupaten-bandung-resmi-masuk-masa-tanggap-darurat-hingga-19-desember-imbas-banjir-longsor">Kabupaten Bandung Resmi Masuk Masa Tanggap Darurat hingga 19 Desember Imbas Banjir-Longsor</a> Dari hasil identifikasi awal, 12 subjek hukum korporasi maupun perorangan diduga memiliki keterkaitan dengan gangguan tutupan hutan di wilayah hulu. Sejak 4 Desember 2025, kata dia, tim telah melakukan pemasangan papan larangan (papan informasi) pada 5 lokasi yang terindikasi. Yakni, 2 titik pada area konsesi PT TPL dan 3 titik pada lokasi Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) atas nama JAM, AR, dan DP. &nbsp; Di saat bersamaan, Tim PPNS Balai Gakkum Sumatera juga melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana kehutanan pada salah satu subjek hukum atas nama JAM. Langkah itu dilakukan setelah ditemukan 4 truk bermuatan kayu tanpa dokumen sah. (idr/mia/oni)

Masyarakat korban bencana akibat kerusakan ling‌kungan bisa mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Apalagi, ada peran pemerintah.

Pemerintah dan Korporasi Wajib Beri Kompensasi Kepada Korban Banjir-Longsor di Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/MK-Putasan-Sengketa-Pilkada-Dery-Ridwansah-2JPG-1591092073.jpg" alt="Ketua Hakim MK Suhartoyo memimpin sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ketua Hakim MK Suhartoyo memimpin sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan tafsir baru terhadap Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Norma yang kerap dianggap sebagai pasal karet itu dinyatakan tidak berlaku bagi sejumlah pihak. Hal itu diputus dalam putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Daniel F. M. Tangkilisan. Dengan putusan itu, Pemerintah dan Korporasi tidak dapat memperkarakan seseorang dengan UU ITE. Perkara hanya bisa dilakukan untuk persoalan pribadi. "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (29/4). Dalam putusannya, MK menyatakan, frasa &ldquo;orang lain&rdquo; dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai &ldquo;kecuali lembaga pemerintahan, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan&rdquo;. Selain itu, Mahkamah juga menyatakan frasa "suatu hal" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang". Kemudian, MK juga menyatakan frasa "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu" dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "hanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat tindakan/penyebaran kebencian berdasar identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja dan di depan umum yang menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan". Dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah memandang penting adanya penegasan konstitusionalitas frasa dalam UU ITE. Sehingga dapat memberikan kejelasan pemenuhan kewajiban negara dalam melindungi, memajukan, menegakkan serta memenuhi hak asasi manusia. Hakim MK Arief Hidayat menjelaskan, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi. Walaupun terkadang, mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan atau tindakan orang lain. Oleh karenanya, kritik dalam kaitan dengan Pasal 27A UU ITE merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. "Terhadap kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat, merupakan hal yang sangat penting sebagai sarana penyeimbang atau salah satu sarana kontrol publik," kata Arief. Hak itu, dijamin dalam UUD 1945. Sebaliknya, terbelenggunya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, sejatinya justru mengandung bahaya. Sebab, akan mengikis fungsi kontrol atau pengawasan yang merupakan kebutuhan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan. &nbsp; &nbsp;

MK mengubah tafsir Pasal 27A UU ITE, menghilangkan penerapan bagi pemerintah dan korporasi, demi melindungi kebebasan berekspresi.

Tok! MK Putuskan Pemerintah dan Korporasi Tak Bisa Gunakan UU ITE Pasal Menyerang Kehormatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/dirjen2-2788259526.jpg" alt="Direktur Jenderal AHU Cahyo Rahadian Muzhar menyampaikan keterangan pers di Kemenkumham RI. (Sabik)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal AHU Cahyo Rahadian Muzhar menyampaikan keterangan pers di Kemenkumham RI. (Sabik)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham turut mengawasi aliran dana perusahaan. Sehingga tidak disusupi tindak pidana berupa tindak pidana pencucian uang (TPPU) baik dari kejahatan judi online, korupsi, tindak pidana terorisme, dan prorifelasi nuklir.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guna mewujudkan itu, Ditjen AHU Kemenkumham menggandeng United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC), Stolen Asset Recovery Initiative (Star) dan Open Ownership (OO). Materi ini dibahas dalam konferensi 'Regional Peer Exchange: Advancing Anti-Corruption in Southeast Asia Through Beneficial Ownership Transparency'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal AHU Cahyo Rahadian Muzhar mengatakan, Beneficial Ownership Transparency (BOT) penting dilakukan karena Indonesia sudah menjadi bagian dari Financial Action Task Force (FATF).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014977572/deretan-tanggal-lahir-ganjil-dan-genap-yang-dipercaya-membawa-rezeki-melimpah-harta-selalu-bertambah-dan-berkah">Deretan Tanggal Lahir Ganjil dan Genap yang Dipercaya Membawa Rezeki Melimpah, Harta Selalu Bertambah dan Berkah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Indonesia berhasil menjadi bagian organisasi dunia antar pemerintah yang memastikan bahwa anggota-anggotanya memilki rezim anti pencucian uang dan juga rezim anti pendanaan terorisme, serta prorifelasi nuklir. Tidak hanya rezim hukumnya saja termasuk institusi-institusinya," kata Cahyo di Kemenkumham RI, Jakarta Selatan, Kamis (15/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah menjadi anggota FATF, Indonesia mendapat kepercayaan dalam menarik investor asing. Kepercayaan ini menjadi modal meningkatkan perekonomian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dampaknya kita mendapatkan kepercayaan dunia, khususnya pada saat kita ingin mengembangkan perekonomian. Tentu investor saat mau masuk di Indonesia harus memastikan bahwa uangnya tidak tercampur dengan tindak pidana," jelas Cahyo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bila dalam perkembangan waktu, terdapat perusahaan yang menyalahi aturan dengan turut serta dalam tindak pidana pencucian uang, dana terorisme, dan prorifelasi nuklir maka izinnya akan dicabut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa kemudian perusahan-perusahaan tersebut terlibat dalam aktivitas atau bisnis ilegal, tentu kami juga akan berkonsultasi dengan penegak hukum, pertama langkah petama akan kami blokir. Kalau sudah diblokir perusahaan selesai, enggak bisa apa-apa lagi," tegas Cahyo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ditjen AHU mencatat, terhitung sampai dengan Februari 2023, terdapat 1.142.005 korporasi yang diblokir karena tidak sesuai dengan BOT. Baru sebagian kecil perusahaan yang dibuka blokirnya karena telah menyertakan BO melalui laporan online.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian mereka sampaikan BOnya jadi yang kami angkat blokirnya 73.454 korporasi, sisanya masih sangat banyak sekali yang diblokir," pungkas Cahyo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Ditjen AHU mencatat, terhitung sampai dengan Februari 2023, terdapat 1.142.005 korporasi yang diblokir karena tidak sesuai dengan BOT.

1.142.005 Korporasi Diblokir, Ditjen AHU Kemenkumham Ingatkan Dana Perusahaan Tak Boleh Terlibat Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/09/jadwal-operasional-bca-2920194274.jpeg" alt="Ilustrasi BCA. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BCA. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Analisis uang beredar Bank Indonesia (BI) menunjukkan pertumbuhan kredit Juni 2024 tetap tumbuh tinggi. Penyaluran kredit ke debitur korporasi mendorong perkembangan penyaluran kredit. Seperti di PT Bank Central Asia Tbk (BCA), kredit korporasi menjadi segmen dengan pertumbuhan tertinggi. Laba bersih BCA dan entitas anak tumbuh 11,1 persen year-on-year (YoY) menjadi Rp 26,9 triliun pada semester I 2024. Ditopang peningkatan total kredit sebesar 15,5 persen secara tahunan menjadi Rp 850 triliun per Juni 2024. Kredit korporasi mengalami pertumbuhan 19,9 persen YoY mencapai Rp 388,6 triliun. &rdquo;Kenaikan laba BCA itu diperoleh dari pertambahan kredit. Dimana kredit korporasi yang terbesar,&rdquo; kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam paparan kinerja semester I 2024. Sektor jasa keuangan, transportasi dan logistik, serta pertambangan non migas merupakan kontributor terbesar terhadap pertumbuhan kredit korporasi perseroan. Dia berharap pertumbuhan kredit di 2024, termasuk kredit korporasi, masih akan mencatatkan pertumbuhan positif hingga akhir tahun. Khususnya menyalurkan kredit ke sektor-sektor potensial dengan tetap memperhatikan berbagai pertimbangan. Seperti kondisi perekonomian domestik maupun global. &rdquo;Kami berkomitmen menyalurkan kredit secara pruden, sekaligus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dengan penerapan manajemen risiko disiplin,&rdquo; ujar Jahja Setiaatmadja. Pertambahan volume kredit BCA juga didorong kenaikan kredit usaha kecil menengah (UKM) yang tumbuh double digit. Yakni naik 12,7 persen YoY hingga menyentuh Rp 114,4 triliun. Portofolio kredit konsumer juga meningkat 13,6 persen YoY menjadi Rp 210,2 triliun. &rdquo;Didorong penyaluran KPR (kredit pemilikan rumah) yang tumbuh 10,8 persen YoY mencapai Rp 126,9 triliun serta pertumbuhan KKB (kredit kendaraan bermotor) sebesar 18,4 persen YoY menjadi Rp 62,1 triliun,&rdquo; terang Jahja. Pertumbuhan kredit yang solid sejalan dengan kualitas yang terjaga. Rasio&nbsp;loan at risk&nbsp;(LAR) tercatat sebesar 6,4 persen. Turun dibandingkan pada semester I tahun lalu yakni 9 persen. Rasio kredit bermasalah alias non performing loan (NPL) juga berada di 2,2 persen. BI mencatat penyaluran kredit Juni 2024 sebesar Rp 7.403,5 triliun, tumbuh 11,5 persen YoY. Perkembangan kredit ditopang kredit korporasi yang naik 16,2 persen YoY senilai Rp 3.953,7 triliun. Serta, penyaluran kredit kepada debitur perorangan mencapai Rp 3.386,9 triliun, meningkat 6,5 persen YoY. &rdquo;Berdasar jenis penggunaan, pertumbuhan penyaluran kredit Juni 2024 dipengaruhi perkembangan kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit konsumsi,&rdquo; ucap Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono. Untuk kredit modal kerja tumbuh 10,9 persen YoY. Relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya 10,8 persen YoY. Bersumber dari sektor jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, serta sektor pertambangan dan penggalian. Sementara itu, kredit konsumsi tumbuh 10,4 persen YoY menjadi Rp 2.093 triliun. Lebih tinggi dari pertumbuhan Mei 2024 sebesar 10,1 persen YoY senilai Rp 2.072,3 triliun. Kinerja kredit konsumsi utamanya didorong KPR, KKB, dan kredit multiguna. Untuk segmen usaha mikro, kecil, dan menengah, kata Erwin, penyaluran kredit masih tumbuh 6,7 persen YoY. Memang menurun setelah naik 7,3 persen YoY di bulan sebelumnya. &rdquo;Paling banyak ke usaha mikro,&rdquo; jelas Erwin Haryono.

Analisis uang beredar BI menunjukkan pertumbuhan kredit tetap tumbuh tinggi. Penyaluran kredit ke debitur korporasi dorong perkembangan

Kredit Korporasi Jadi Motor Pertumbuhan Kredit Juni 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/05/romli-atmasasmita2-2757333130.png" alt="Romli Atmasasmita" width="100%">
<figcaption>Romli Atmasasmita</figcaption>
</figure> DALAM&nbsp;periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi bertambah. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Penegakan Undang-Undang (UU) Antikorupsi dan UU Anti Pencucian Uang semakin tampak tidak berdaya menghadapi kejahatan oleh korporasi yang telah berakibat porak-porandanya proyek-proyek pembangunan fisik oleh pemerintah. Sejak perencanaan proyek pemerintah dalam berbagai bidang, korporasi swasta telah memasukkan kepentingan bisnisnya ke dalam penyusunan rencana APBN. Proyek besar dalam bidang infrastruktur yang tengah dilaksanakan, terutama pada masa pemerintahan ini, dengan nilai triliunan rupiah, sepantasnya mendapat pengawalan pihak kejaksaan dan KPK secara intensif. Bahkan telah diinstruksikan Presiden Joko Widodo. Telah terbukti dari laporan jaksa agung di hadapan sidang Komisi III DPR bahwa BUMN (negara) pada umumnya melakukan korupsi dengan nilai triliunan rupiah. Pelaku perorangan berbeda dengan korporasi dalam melakukan tindak pidana. Perbedaannya terletak pada masalah pertanggungjawaban hukum dan masalah menentukan unsur kesalahan yang merupakan unsur pokok hukum pidana. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) masih berlaku sekalipun telah ada perubahan KUHP Belanda ke KUHP baru UU Nomor 1 Tahun 2023. Suatu kesalahan baru dapat ditemukan jika masalah pertanggungjawaban berhasil diungkap dan siapa yang harus bertanggung jawab telah ditemukan penyidik. Secara teoretis, hukum pidana tampaknya begitu sederhana. Akan tetapi, dalam praktik, penyidik kepolisian dan kejaksaan serta KPK dalam hal tindak pidana korupsi pada korporasi sering mengalami hambatan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun budaya. Hambatan yuridis disebabkan kedudukan korporasi yang memegang peran strategis dalam perekonomian suatu bangsa, termasuk Indonesia, tidak dapat dinafikan. Namun, dalam usaha korporasi melibatkan dirinya dalam proyek-proyek pembangunan itu sering menempuh cara-cara yang melanggar hukum. Misalnya sejak perencanaan proyek pembangunan fisik oleh kementerian/lembaga (K/L). Agen-agen korporasi, termasuk makelar, telah memasuki ruang-ruang lembaga saat perencanaan proyek nasional dimulai sampai dengan perencanaan proyek berada pada K/L untuk dianggarkan dalam RAPBN K/L dan RAPBD daerah. Dalam perburuan proyek-proyek tersebut, sudah dapat dipastikan dan telah lazim dikeluarkan biaya-biaya tidak terduga yang cukup besar, mencapai sekitar 10 sampai 25 persen dari nilai proyek. Biaya-biaya tersebut belum ditambah dengan perizinan kepada pemda/pemkot di samping izin pengelolaan atau penggunaan tanah (pertanahan). Dalam situasi praktik sebagaimana diuraikan, tidak dapat dinafikan peran keluarga, kerabat, atau kawan seperjuangan atau sahabat pimpinan K/L sebagai pengguna anggaran atau pimpinan proyek atau lazim dikenal sebagai kolusi dan nepotisme. Sejatinya korupsi merupakan tindak lanjut dan akhir dari serangkaian proses kolusi dan nepotisme yang sering berada di luar jangkauan hukum atau UU Antikorupsi dan UU Anti Pencucian Uang. Kewajiban setiap penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan lima tahun setelah pensiun tidak sama sekali memberikan pengaruh atau efek jera kepada penyelenggara negara tidak terkecuali. Laporan KPK tahun 2002 menunjukkan bahwa sebanyak 365 mereka yang terlibat korupsi adalah penyelenggara negara mulai menteri, gubernur, wali kota, hingga bupati di seluruh Indonesia. Di antaranya berasal dari unsur penegak hukum. Korupsi yang sering terjadi menurut KPK 50 persen di antaranya berasal dari proyek pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga dapat dipastikan kemajuan proses pembangunan nasional terhenti atau tidak dapat dilanjutkan secara tuntas. Merujuk persoalan tersebut, terbukti arah reformasi hukum era reformasi tahun 1998/1999 sudah tepat dengan mengedepankan tujuan menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN melalui UU Nomor 28 Tahun 1999. Antara lain di dalamnya mengatur asas-asas, tujuan, dan kewajiban setiap penyelenggara negara, khususnya pelaporan harta kekayaan setiap tahun. Upaya pencegahan melalui kewajiban dan sanksi-sanksi terhadap perbuatan kolusi dan nepotisme disusul kemudian korupsi itu telah mengarah pada sasaran strategis untuk ditingkatkan kembali melalui fungsi dan peran aparatur hukum, termasuk KPK, secara konsisten dan intensif. Sehingga dapat memicu kepatuhan hukum dan kesadaran berhukum, baik di kalangan penyelenggara negara, termasuk pimpinan K/L, maupun di kalangan pelaku usaha dan korporasinya. Prinsip integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas pengurus korporasi yang telah dilindungi oleh UU 40/2007, khususnya ketentuan pasal 97 ayat (5), seharusnya dilaksanakan dengan iktikad baik. Tidak sebaliknya, dijadikan tameng imunitas oleh pengurus korporasi dari jangkauan penegakan hukum, tindakan tersebut yang justru sering terjadi dalam praktik. Baik bersifat struktural dan relasional maupun hambatan kultur dan soliditas kelompok yang terlibat korupsi. Hambatan struktural dan relasional misalnya korupsi yang melibatkan pimpinan/jajaran K/L tertentu tidak kooperatif terhadap penyidik. Hambatan kultural misalnya kesadaran hukum untuk bersikap jujur dengan integritas tinggi sangat jarang ditemui penyidik di lapangan. Kejujuran untuk undur diri dari jabatan seketika tersangkut perkara korupsi tidak pernah terjadi kecuali harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. &rdquo;Korupsi telah menjadi budaya di Indonesia,&rdquo; suatu ucapan sinis dan bombastis dan dipastikan mendapat reaksi keras dari masyarakat dan budayawan. Karena korupsi merupakan aib yang sangat memalukan sebagai bangsa yang besar dan ber-Pancasila.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;ROMLI ATMASASMITA,&nbsp;Guru Besar Emeritus Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

Dalam pemerintahan Presiden Jokowi, korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi bertambah. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Bagaimana Mencegah Korupsi oleh Korporasi?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG20211116113933-1.jpg" alt="Ilustrasi pelaku UMKM di THP Kenjeran. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaku UMKM di THP Kenjeran. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Melambatnya penyebaran Covid-19 dan mulai pulihnya aktivitas masyarakat belum sepenuhnya mendukung aktivitas perekonomian. Pasalnya, ancaman resesi menyebabkan pelaku usaha masih hati-hati untuk melakukan ekspansi bisnis.  Beberapa model bisnis diprediksi dapat bertahan bahkan bertumbuh di tahun ini dengan persiapan strategi matang yang dimiliki. Kondisi seperti ini dilihat Dusdusan.com, salah satu bisnis platform reseller di Indonesia, untuk berkembang dan maju dengan kolaborasi bersama masyarakat.  Ellies Kiswoto, selaku CEO dan Co-founder Dusdusan.com optimistis bisa berkontribusi dalam menggerakan perekonomian masyarakat karena platform bisnis yang dikembangkannya tidak bergantung pada satu industri, namun dapat selalu menyesuaikan kondisi pasar yang ada.  “Kami berusaha membantu mengembangkan perekonomian masyarakat dengan usaha yang telah kami upayakan sejak awal kami berdiri. Di tahun ini kami telah mempersiapkan strategi dengan dukungan berbagai pihak yang memiliki kesamaan visi untuk terus bertumbuh”, imbuh Ellies.  Langkah Dusdusan.com direspons Pemda Kabupaten Temanggung guna mendukung upaya pemberdayaan masyarakat. Bupati Temanggung, H. Muhammad Al Khadziq mengatakan Pemerintah Temanggung mendukung upaya Dusdusan.com karena melihat adanya satu kesamaan tujuan.  "Kami sama-sama ingin mendorong perekonomian UMKM di daerah ini dapat lebih berkembang maju. Sehingga harapannya, perekonomian masyarakat juga ikut meningkat,” ujar Bupati Temanggung.  Dalam melakukan roadshow ke Temanggung, Dusdusan.com bekerja sama dengan Yayasan Atap Perempuan dan Pemda Temanggung memberikan penyuluhan kepada 1500 perempuan agar semakin mandiri dan dapat berwirausaha.  “Kita terus berinovasi memberikan layanan dan produk yang menjadi kebutuhan utama reseller dan masyarakat umum sehingga bisa meningkatkan penghasilan dan standar hidup keluarga,” ujar Ellies.  Melihat antusias dari perempuan dan ibu rumah tangga di Temanggung, Ellies berharap Dusdusan.com setelah ini dapat mengunjungi perempuan dan masyarakat di kota lain di seluruh Indonesia, mengembangkan dan memperluas komunitas serta bisnisnya dengan kegiatan menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak pihak.

Kolaborasi Korporasi dan Pemda Dukung Penguatan Ekonomi Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-05-13-at-6.04.44-PM.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menjerat PT Midi Utama Indonesia (Alfamidi) sebagai tersangka korporasi. Hal ini dilakukan, karena terdapat dugaan aliran uang suap pembangunan retail Alfamidi di Kota Ambon dari pihak korporasi PT. Midi Utama Indonesia.  "Kami tentu juga akan analisis soal hal tersebut (keterlibatan Alfamidi)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (9/8).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menegaskan, pihaknya tidak akan pandang bulu dalam pengusutan kasus dugaan suap yang menjerat mantan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy. Menurut Ali, semua pihak yang terlibat akan diusut dalam sengkarut kasus ini.  "Namun demikian saat ini kami masih fokus pada pemenuhan kelengkapan alat bukti suapnya lebih dahulu dengan tersangka RL (Richard Louhenapessy) dan kawan-kawan dimaksud," ujar Ali.  Dugaan pemberian suap dari korporasi PT. Midi Utama Indonesia (Alfamidi) setelah tim penyidik KPK memeriksa General Manager License PT Midi Utama Indonesia, Agus Toto Ganeffian. Munculnya dugaan ini dipastikan akan didalami tim penyidik KPK kepada pihak-pihak terkait.  "Dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya aliran sejumlah uang dari PT MIU (Midi Utama Indonesia) melalui dari tersangka AR (Amri), yang kemudian diduga digunakan dalam proses pengurusan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon," ungkap Ali, Senin (8/8) kemarin.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon dan penerimaan gratifikasi. KPK juga menetapkan Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanussa dan karyawan Alfamidi Kota Ambon, Amri sebagai tersangka.  KPK menduga Richard menerima suap terkait izin pembangunan cabang Alfamidi di Kota Ambon. Amri aktif berkomunikasi hingga bertemu dengan Richard agar proses perizinan Alfamidi bisa segera disetujui dan diterbitkan. Atas permintaan itu, Richard memerintahkan Kepala Dinas PUPR Pemkot Ambon untuk memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya surat izin tempat usaha (SITU), dan surat izin usaha perdagangan (SIUP)  Richard juga diduga menerima suap sekitar Rp 500 juta dari Amri. Suap itu terkait persetujuan pembangunan untuk 20 gerai Alfamidi di Kota Ambon. Selain suap, KPK menduga Richard juga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak. Namun, KPK belum dapat menyampaikan lebih jauh mengenai dugaan penerimaan gratifikasi ini karena masih dalam proses pendalaman.  Richard dan Andrew yang menjadi tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara Amri yang menjadi tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Buka Peluang Jerat Alfamidi Tersangka Korporasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Stok-Makanan-Di-Gudang-E-Commerce-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pekerja saat mengecek ketersediaan stok barang makanan dan minuman di salah satu gudang E-Commerce, Marunda, Jakarta[, Kamis (13/11/2020). Meski sejumlah sektor industri yang lesu selama pandemi Covid-19, Kementerian Perindustrian optimistis industri maka" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat mengecek ketersediaan stok barang makanan dan minuman di salah satu gudang E-Commerce, Marunda, Jakarta[, Kamis (13/11/2020). Meski sejumlah sektor industri yang lesu selama pandemi Covid-19, Kementerian Perindustrian optimistis industri maka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Kebutuhan itu tidak cukup dipenuhi oleh pemerintah. Pihak swasta pun bisa berkontribusi.  Kehadiran swasta atau korporasi di tengah masyarakat pun tidak sekadar membantu penyediaan kebutuhan dasar melalui tanggung jawab sosial. Menyediakan lapangan kerja lebih mengena bagi warga sekitarnya.  "Kami diberdayakan tidak sekadar untuk urusan sosial saja. Jika ada masyarakat ini memiliki kapasistas lebih baik direkrut juga," ungkap Ketua Ikatan Solidaritas Anak Marunda (ISAM) Bachtiar kepada JawaPos.com, Rabu (9/3).  Dia berpendapat masyarakat sangat terhormat direkrut jika ada lowongan kerja. Jadi ada kontribusi imbal balik dari warga terhadap korporasi. Jadi tidak sekadar CSR saja, lowongan kerja juga penting.  Menurut Bachtiar, selama ini beberapa korporasi di lingkungan Marunda sudah memberikan tanggung jawab sosial untuk masyarakat. Di antaranya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, masalah kesehatan, dan lingkungan. Semua itu merupakan kompensasi atas dampak yang timbul dari kegiatan korporasi di pelabuhan, seperti yang dilakukan PT Karya Cipta Nusantara (KCN). "Itu sudah ada kami rasakan," ujarnya.  Di tempat lain, Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda Isa Amsyari menuturkan, saat ini masyarakat Marunda bakal mendapat fasilitas kesehatan gratis berupa ambulans. Armada itu dukungan CSR dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di kawasan pelabuhan Marunda.  "Rata-rata perusahaan itu menyatakan berminat merealisasikan klinik kesehatan dan pengadaan armada ambulans gratis bagi warga," kata Isa Amsyari.  Isa Amsyari berharap korporasi di Pelabuhan Marunda dapat melakukan kegiatan tanggung jawab sosial secara terprogram dan sistematis. "Tidak sekarang minta dan sekarang direalisasikan. Harus dilakukan pembahasan dulu dan disusun program per tahun. Programnya mesti bersifat berkelanjutan," tandasnya.  Dia berharap masyarakat menyadari keberadaan korporasi di Marunda tidak sekadar berbisnis, tapi juga memberikan kontribusi investasi untuk negara. "Semua yang ada di pelabuhan ni sesungguhnya aset negara. Bukan aset swasta. Jadi harus kita jaga bersama," terang Isa.  Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk ikut mengawal kegiatan perusahaan di pelabuhan dan berkoordinasi dengan KSOP. "Jika ada masalah, sampaikan kepada kami. Biar kami tindak lanjuti," tandasnya.

Peran Korporasi Tidak Sekadar Menyalurkan CSR, Lowongan Kerja Juga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG_20201007_113718-1.jpg" alt="ASN di lingkungan Pemkab Kulon Progo mengikuti rapid test mengantisipasi Covid-19. Sutarmi./Antara" width="100%">
<figcaption>ASN di lingkungan Pemkab Kulon Progo mengikuti rapid test mengantisipasi Covid-19. Sutarmi./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mendorong perusahaan yang menjalankan bisnisnya di Indonesia lebih bertanggung jawab dan sensitif dalam penanganan penanggulangan bencana seperti wabah pandemi covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Optimalisasi penanganan saat ini menjadi penting agar menjaga keberlanjutan operasional bisnis.  Sekretariat Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Sigit Reliantoro mengatakan, pada umumnya para perusahaan hanya memperhatikan kepentingan bisnis. Padahal dalam analisis dampak lingkungan atau amdal sudah dikenal dengan batasan proyek, batasan ekologis, batasan sosial, batasan administrasi, dan lain semacamnya.  "Karena pada dasarnya kalau terjadi bencana maka akses karyawan terganggu. Proses produksi barang dan jasa terganggu. Bahkan supplier yang memberikan barang dan jasa juga terganggu," kata Sigit, dalam Iconomics CSR Award 2020, Jumat (4/12) malam.  Ia melanjutkan, dalam konteks Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan harus mengantisipasi bencana termasuk pandemi covid-19 yang saat ini terjadi. Setidaknya ada tiga aspek yang perlu diperhatikan perusahaan. Pertama, memenuhi kewajibannya terkait antisipasi bencana. Kedua, meminimalisir dampak bencana terhadap kegiatan.  "Ketiga, perusahaan bisa menciptakan kesempatan dari kebencanaan dengan membuat hal-hal yang positif baik untuk karyawannya maupun masyarakat yang ada di sekitar sehingga tercipta sebuah nilai yang tidak hanya memberikan dampak positif kepada perusahaan tetapi juga kepada masyarakat sekitarnya," tuturnya.  Dengan demikian, kata Sigit, pihaknya berharap perusahaan lebih sensitif terhadap isu kebencanaan ini. Paling tidak diharapkan yang pertama jangan sampai ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).  “Pandemi covid-19 memberikan pelajaran kepada kita semua untuk lebih peduli dan mau berbagi dengan sesama," ucapnya.  Meski memberikan dampak negatif terutama dari sisi kesehatan dan ekonomi, namun terdapat hal positif dari terjadinya pandemi covid-19. Sebab, pandemi yang membuat pergerakan mobilitas masyarakat berkurang ini membuat lingkungan menjadi lebih sehat terutama berkurangnya gas emisi.  Berkaca pada studi yang dilakukan di Tiongkok pada 2020 ini bahwa ternyata dalam kurun waktu tiga bulan saja sebanyak 25 persen karbondioksida yang diemisikan di Tiongkok bisa berkurang. Udara di Jakarta waktu Work From Home (WFH) juga sangat bersih sehingga langitnya menjadi biru.  “Ini juga terjadi di Pekanbaru, Palangkaraya, dan kota-kota lainnya," imbuhnya.

Perusahaan Diminta Peka Ikut Tangani Penanggulangan Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korporasi

Berita Terkini