<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; &nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/JKT_DKI-TARGETKAN-KENAIKAN-PENGGUNA-TRANSUM_HANUNG-HAMBARA_07052025-5-703817441.jpg" alt="Ilustrasi pelayanan bus Transjakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelayanan bus Transjakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com -PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) meminta maaf atas gangguan layanan yang terjadi Selasa (19/8) pagi. Sejumlah koridor dilaporkan padat sehingga berdampak pada perjalanan para pelanggan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016452817/ketika-5-pemain-brasil-persija-jakarta-cicipi-makanan-khas-indonesia-dan-betawi-mulai-nasi-uduk-hingga-bir-pletok">Ketika 5 Pemain Brasil Persija Jakarta Cicipi Makanan Khas Indonesia dan Betawi, Mulai Nasi Uduk hingga Bir Pletok</a>&nbsp; Bus Transjakarta mengalami keterlambatan akibat kemacetan parah yang terjadi di Jakarta pagi ini. Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan pelanggan. "Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami saat menggunakan layanan Transjakarta pagi ini, kami terus berupaya tetap memberikan pelayanan yang aman dan nyaman untuk seluruh pelanggan," ujar Ayu, Selasa (19/8). Ayu mengaku telah menempatkan petugas di &nbsp;titik-titik krusial guna membantu mengurai kepadatan. Diharapkan perjalanan penumpang dapat kembali lancar.&nbsp; "Kami telah menempatkan petugas di titik-titik krusial, agar bisa membantu mengurai kepadatan dan perjalanan pelanggan bisa lebih lancar," terangnya. <h2> Koridor dan Rute yang Terdampak</h2> Beberapa titik macet yang memengaruhi layanan Transjakarta antara lain: <h3>Koridor 13</h3> Macet dari Puri Beta menuju Petukangan (Tegal Mampang). Transjakarta menambah operasi di poros Tegal Mampang &ndash; JORR untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. <h3>UKI &ndash; Cawang</h3> Lalu lintas padat dari UKI menuju BNN dan Tanjung Priok. Mengakibatkan antrean di Halte Cawang Sentral. Pekerjaan galian di Penas Kalimalang berdampak pada rute 7, 9, 10, serta beberapa rute non-BRT (5C, 7C, 7D, 7P, 7W, 9A, 9C, D11, JAK75). <h3>Tol Halim</h3> Kemacetan di pintu keluar Tol Halim memengaruhi rute B11, B21, B41, dan 7P. <h3>Wilayah Lain</h3> <ul> <li>Pemuda Rawamangun: rute 4C, 4D, 4K.</li> <li>Pondok Indah: rute 8, S21, JAK102.</li> <li>Palmerah: rute 8C dan 9E.</li> <li>Cara Pantau Info Layanan</li> </ul> Ayu mengimbau pelanggan untuk memantau informasi terbaru melalui kanal resmi Transjakarta. "Untuk mendapatkan informasi terkini seputar layanan Transjakarta, pelanggan bisa mengakses melalui aplikasi TJ: Transjakarta atau melalu media sosial media Transjakarta," imbuh Ayu. (*)

Transjakarta minta maaf atas gangguan layanan akibat kemacetan parah di Jakarta, pelanggan diimbau untuk memantau info terbaru.

Transjakarta Terganggu Macet, Ini Daftar Koridor yang Terdampak

<div id="m#msg-f:1823262847570093337" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/06/Screenshot_2025-02-06-06-56-01-974_comgoogleandroidgm-edit-2875934245.jpg" alt="Menhut Raja Juli Antoni (dua dari kiri) menyaksikan penandatanganan kerja sama Kemenhut dengan Yayasan WWF Indonesia di Jakarta (5/2). (Humas Kemenhut)" width="100%">
<figcaption>Menhut Raja Juli Antoni (dua dari kiri) menyaksikan penandatanganan kerja sama Kemenhut dengan Yayasan WWF Indonesia di Jakarta (5/2). (Humas Kemenhut)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1823262847570093337-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Lima tahun terakhir Kemenhut dengan Yayasan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia putus hubungan. Di era Menhut Raja Juli Antoni, hubungan kedua lembaga disambung kembali. Kedua lembaga menandatangani MoU kerjasama di Jakarta pada Rabu (5/2), khususnya soal program koridor gajah di Aceh.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015612031/bikin-pemilik-ev-tenang-hyundai-tawarkan-paket-isi-daya-mobil-listrik-untuk-semua-merek">Bikin Pemilik EV Tenang, Hyundai Tawarkan Paket Isi Daya Mobil Listrik untuk Semua Merek</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MoU kedua lembaga dilakukan antara Direktur Jenderal KSDAE Kemenhut dan Yayasan WWF Indonesia. Penandatanganan MoU ini disaksikan langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni&nbsp; dan Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar. Raja menyambut baik kerjasama yang sebelumnya sempat terhenti selama 5 tahun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia MoU kali ini akan membuat kerjasama lebih produktif. "Sore hari ini saya merasa senang sekali. Rasa gembira setelah ada jeda 5 tahun akhirnya pada hari ini Kementerian Kehutanan dan WWF kembali menandatangani MoU," jelasnya. Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu meyakini kerjasama yang tertunda bisa dilanjutkan bahkan lebih produktif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Raja memastikan mereka terbuka untuk kerjasama dengan berbagai pihak selama memiliki tujuan yang produktif. Kemenhut dan WWF memiliki banyak rencana kerjasama, salah satu prioritasnya adalah pengelolaan tanah yang diberikan Presiden Prabowo untuk koridor gajah di Aceh. Lahan tersebut, nantinya akan jadi elephant sanctuary atau koridor gajah. "Demi gajah kita yang lebih baik, lingkungan kita yang lebih baik dan hutan kita yang lebih keren," ujar Raja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama, CEO Yayasan WWF Indonesia Aditya Bayunanda mengaku senang dengan terjalin kembalinya kerjasama dengan Kemenhut. Adiya mengatakan, akan membantu pemerintah menjaga konservasi dan pengelolaan satwa langka dan terancam punah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini juga sesuai dengan program pemerintah dan arahan Pak Menteri tadi. Adalah bagaimana kita secara bersama-sama dengan prinsip-prinsip saling menghormati, komunikasi yang baik," jelasnya. Hubungan yang baik itu, bisa memajukan pengelolaan dan konservasi di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia memastikan, koridor gajah di Aceh akan menjadi prioritas utama yang akan dilakukan WWF Indonesia setelah bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Luas lahan yang tersedia untuk koridor gajah itu mencapai 20 ribu hektar. Selain itu, mereka akan berkoordinasi mengembangkan action plan dengan UPT-UPT terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada sejumlah program yang akan dikerja samakan dalam waktu 5 tahun antara kedua institusi. Salah satunya perlindungan dan pengamanan kawasan melalui kegiatan patroli dan penjagaan kawasan. Kemudian pemulihan ekosistem melalui rehabilitasi dan restorasi. Lalu pengawetan Flora dan Fauna, melalui kegiatan penelitian, inventory dan monitoring. Berikutnya penanganan konflik satwa liar. Serta pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan, melalui kegiatan promosi. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Lima tahun terakhir Kemenhut dengan Yayasan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia telah putus hubungan. Namun kini terjalin kembali

Kembali Berkolaborasi setelah 5 Tahun Putus Hubungan, Kemenhut dan WWF Indonesia Garap Koridor Gajah di Aceh

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/2049995c8a725d82674afc57526ff5a7-1-1806023514.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Ashari di DPRD Jatim. / Dok. kominfo.jatimprov.com" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Ashari di DPRD Jatim. / Dok. kominfo.jatimprov.com</figcaption>
</figure> &nbsp; <div dir="auto">JawaPos.com &ndash;&nbsp;&nbsp;Selang tiga bulan menuju peresmian sekaligus pembukaan bus Trans Jatim Koridor Gresik-Lamongan pada Agustus 2024 mendatang, Komisi D DPRD Jawa Timur meminta Dinas Perhubungan (Dishub) terus mematangkan segala persiapannya.</div> Dilansir JawaPos.com dari&nbsp;<a href="http://kominfo.jatimprov.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://kominfo.jatimprov.com&amp;source=gmail&amp;ust=1714524537512000&amp;usg=AOvVaw12ag7f6zBnBEZAF3LC2BZv">kominfo.jatimprov.com</a>, Selasa (30/4), Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, M. Ashari menuturkan hal ini dilakukan agar transportasi publik itu nantinya bisa beroperasi sesuai dengan harapan. Sehingga, menurutnya ke depan hal itu bisa mengurangi penggunaan masyarakat terhadap transportasi pribadi. Alhasil, masyarakat akan beralih ke transportasi massal dengan pelayanan yang baik agar kemacetan pun bisa diurai. &ldquo;Kami percaya nantinya bus ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat di wilayah Gresik-Lamongan,&rdquo; kata M Ashari saat dikonfirmasi, Jumat (26/4). Bus Trans Jatim koridor IV ini diproyeksikan untuk bisa melanjutkan tren positif seperti koridor sebelumnya. Diantaranya, koridor I Sidoarjo-Gresik, Koridor II Surabaya-Mojokerto dan Koridor III Mojokerto-Gresik. &ldquo;Armada bus yang disiapkan untuk koridor IV ini berjumlah 15 unit, dengan rincian 14 beroperasi sedangkan 1 bus lainnya sebagai cadangan,&rdquo; jelas politikus asal Madura itu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014595415/barang-tertinggal-di-bus-trans-jatim-jangan-panik-begini-tata-cara-mengambilnya">Barang Tertinggal di Bus Trans Jatim? Jangan Panik! Begini Tata Cara Mengambilnya</a> Selain itu, yang harus terus dijunjung tinggi adalah kelebihan Bus Trans Jatim yang sangat mengutamakan ketetapan waktu. Apalagi, interval waktu antar armada hanya berkisar 15 menit saja. "Dengan jarak tempuh sepanjang kilometer, Bus Trans Jatim di koridor ini hanya butuh 100 menit dari Terminal Bunder hingga Brondong, begitu juga arah sebaliknya,&rdquo; ujarnya. Terkait tarif dan metode pembayaran, Ashari mengungkapkan hal itu juga akan dirancang sama persis dengan tiga koridor sebelumnya yakni bisa melalui pembayaran cash maupun e-money.&nbsp; Tak lupa, Ashari juga meminta agar Pemprov bisa menggandeng pemerintah kabupaten/kota dalam realisasi pembukaan koridor baru Bus Trans Jatim ini nanti. Termasuk juga untuk daerah lain dalam kawasan Gerbangkertasusila. Hal ini dinilainya sangat penting agar tidak ada lagi penumpang yang terbengkalai karena wilayahnya belum terkoneksi dengan transportasi massal ini. ***

Komisi D DPRD Jawa Timur meminta Dinas Perhubungan (Dishub) terus mematangkan segala persiapan Bus Trans Jatim Koridor Gresik-Lamongan.

Soal Rencana Peresmian Bus Trans Jatim Koridor Gresik-Lamongan Bulan Agustus, Komisi D DPRD Instruksikan Ini kepada Dishub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/18/2f0cfba1-717f-4572-aa1d-7671837454e7-2569849291.jpg" alt="Bus Trans Jatim Akan dilaunching lagi yaitu rute Koridor IV yakni Bunder (Gresik) - Paciran (Lamongan) dan Koridor V yakni Surabaya Bangkalan. (Dok. Hendrik)" width="100%">
<figcaption>Bus Trans Jatim Akan dilaunching lagi yaitu rute Koridor IV yakni Bunder (Gresik) - Paciran (Lamongan) dan Koridor V yakni Surabaya Bangkalan. (Dok. Hendrik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Guna memperluas konektivitas, Dinas Perhubungan Jawa Timur (Dishub Jatim) beri sinyal segera me-launching dua koridor Bus Trans Jatim pada tahun 2024 ini.&nbsp; Dilansir JawaPos.com dari&nbsp;<a href="http://kominfo.jatimprov.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://kominfo.jatimprov.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1713526912109000&amp;usg=AOvVaw1DexF834hA2z-0AZBwc_pR">kominfo.jatimprov.go.id</a>, Kamis (18/4), kedua koridor tersebut diantaranya Koridor IV yakni Bunder (Gresik) - Paciran (Lamongan) dan Koridor V yakni Surabaya Bangkalan. Rencana pembukaan dua koridor baru bus Trans Jatim tersebut juga telah dikonfirmasi secara langsung oleh Kepala Dishub Jatim, Nyono, pada Rabu (17/4) lalu&nbsp; "Koridor IV akan dilaunching bulan Agustus, sedangkan koridor V bulan Oktober mendatang," ujar Nyono, Rabu (17/4). Lebih lanjut, Nyono juga mengungkapkan bahwa pihaknya bakal menyediakan setidaknya 15 unit bus pada Koridor IV. Yakni 14 unit bus yang akan beroperasi dan 1 unit cadangan.&nbsp; "Untuk armada ini kita lihat perkembangan report demand (laporan permintaan) dulu. Jadi nantinya koridor ini start mulai Bunder Gresik hingga Pelabuhan Paciran Lamongan hanya dikenakan tarif Rp5000," katanya. Nyono menuturkan, cikal bakal dilaunchingnya Koridor IV ini lantaran banyaknya keluhan masyarakat yang mengaku kesulitan dalam mendapatkan kendaraan umum ketika sambang pondok ke Kawasan Paciran Lamongan.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014546591/penumpang-harapkan-angkutan-dari-osowilangun-ke-purabaya-dishub-surabaya-wacanakan-trans-jatim-masuk-tow">Penumpang Harapkan Angkutan dari Osowilangun ke Purabaya, Dishub Surabaya Wacanakan Trans Jatim Masuk TOW</a> "Nantinya bus ini akan melewati Sedayu hingga Pelabuhan Paciran. Jadi kalau mau ke WBL (Wisata Bahari Lamongan) bisa turun di depan langsung," jelasnya. Sementara itu, untuk Koridor V (Surabaya - Bangkalan), Nyono mengatakan, rutenya akan melewati Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya, kemudian Suramadu, dan kawasan Makam Syaikhona Kholil Bangkalan Madura.&nbsp; Sehingga, menurutnya selain jadi alat transportasi umum sehari-hari masyarakat, bus ini juga bisa digunakan sebagai alat transportasi untuk wisata religi. "Jadi Bus Trans Jatim koridor V ini memang bisa digunakan sebagai sarana wisata religi," katanya. Nyono juga menambahkan bahwa, jumlah armada yang disediakan untuk koridor ini sama seperti Koridor V yakni 15 unit, 14 beroperasi dan 1 untuk cadangan.&nbsp; Selain itu, untuk mendukung rute sepanjang 59 km tersebut, Bus Trans Jatim Surabaya - Bangkalan nantinya akan disediakan sebanyak 8 halte di rute yang dilalui. ***

Dinas Perhubungan Jawa Timur (Dishub Jatim) beri sinyal segera me-launching dua koridor Bus Trans Jatim bulan Agustus dan Oktober.

Dishub segera Rilis Dua Koridor Baru Bus Trans Jatim di Bulan Agustus dan Oktober 2024, Ini Rutenya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/18/2_20230918_125909_0001-1593948239.jpg" alt="Antusiasme masyarakat untuk mengendarai transportasi pupluk, Bus Trans Jatim. (Firmansyah/Radar Gresik)" width="100%">
<figcaption>Antusiasme masyarakat untuk mengendarai transportasi pupluk, Bus Trans Jatim. (Firmansyah/Radar Gresik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Keberhasilan Pemprov Jatim membuka koridor I untuk Bus Trans Jatim pada (19/8/2022) lalu, akan kembali dikembangkan. Setelah disusul pembukaan koridor II pada (20/8/2023) lalu, kini Pemprov Jatim berrencanaan melakukan perluasan rute koridor III. Perluasan Bus Trans Jatim ini, bermula karena antusiasme yang besar dari masyarakat, membuat Dishub Provinsi Jawa Timur memperluas jaringannya. Apabila Bus Trans Jatim Koridor I dengan rute Terminal Bunder, Gresik menuju Terminal Porong, Sidoarjo, lalu koridor II dengan rute Terminal Purabaya, Sidoarjo menuju Terminal Kertajaya, Mojokerto. Maka untuk koridor III, rencananya akan &nbsp;menyentuh Gresik bagian selatan yaitu Kecamatan Balongpanggang menuju Terminal Kertajaya, Mojokerto. Perlu diketahui, intensitas transportasi publik di Gresik Selatan masih kurang. Akses yang terbatas membuat warga Balongpanggang menyambut baik dengan rencana perluasan rute Bus Trans Jatim ini. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012943195/pantau-rute-trans-jatim-pakai-aplikasi-gobis-dishub-integrasikan-layanan-transportasi-publik">Pantau Rute Trans Jatim Pakai Aplikasi GoBis, Dishub Integrasikan Layanan Transportasi Publik</a> Dilansir dari media partner JawaPos.com, Radar Mojokerto, ada 20 titik halte tengah dipersiapkan. Kasi Dalops UPT LLAJ Mojokerto Dishub Jatim, Akhmad Yazid menjelaskan bahwa dari hasil survei, dibutuhkan 40 halte atau 20 halte di sisi kanan serta 20 halte di sisi kiri mulai dari Terminal Kertajaya hingga Terminal Balongpanggang, Gresik. Untuk wilayah Kota Mojokerto, ada 3 titik yang akan dibangun lokasi untuk menaik&ndash;turunkan penumpang, yaitu; Jalan Jayanegara, Jalan Pahlawan, dan Jalan Gajah Mada. Berdasarkan penuturan Akhmad Yazid, selain halte juga dipersiapkan 20 armada bus sebagai moda transportasi dan mobilitas masyarakat. Dilansir dari media partner JawaPos.com, Radar Gresik, Camat Balongpanggang, Moch. Amri mengatakan bahwa kehadiran Bus Trans Jatim di Balongpanggang tidak hanya mendukung mobilitas dan perekonomian masyarakat, tapi moda transportasi ini juga akan menjadi destinasi wisata baru. &ldquo;Pengembangan rute Bus Trans Jatim ke wilayah Balongpanggang ini merupakan bagian dari rencana Pemprov Jatim untuk terus memperluas layanan hingga bisa dinikmati semua masyarakat khususnya yang berada jauh dari pusat kota,&rdquo; tutur Amri. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012883070/bayar-tiket-commuter-line-pakai-kmt-terintegrasi-dengan-bus-trans-jatim">Bayar Tiket Commuter Line Pakai KMT, Terintegrasi dengan Bus Trans Jatim</a> Jika sesuai rencana, halte Bus Trans Jatim di Kecamatan Balongpanggang akan berada di depan Pasar Sapi Balongpanggang. Menurut Amri, lokasi ini dipilih mobilitas masyarakat di kawasan pasar cukup tinggi dan mudah dijangkau. Kepala Cabang Bus Trans Jatim Koridor III, Murdiono, mengungkapkan layanan bus Trans Jatim di Kecamatan Balongpanggang akan menjadi penghubung mobilitas masyarakat Kabupaten Gresik dan Kota Mojokerto. Pemprov Jatim menargetkan Bus Trans Jatim bisa melayani area Gerbangkertasusila.***

Pemprov Jatim kembali berwacana untuk mengembangkan  dan melakukan perluasan rute koridor III transportasi Bus Trans Jatim.

Bus Trans Jatim Segera Membuka Koridor III, Rute dari Balongpanggang Gresik Menuju Mojokerto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/panjang-tol-dan-laka-lantas-mudik_m_140772.jpeg" alt="Effnu Subiyanto" width="100%">
<figcaption>Effnu Subiyanto</figcaption>
</figure> MESKI belum diumumkan secara resmi oleh Polri, Operasi Ramadniya 2017 tampaknya akan mendapatkan apresiasi. Indikator yang utama adalah turunnya angka kecelakaan secara umum, turunnya jumlah korban meninggal, merosotnya jumlah korban luka berat dan luka ringan, juga turunnya total nilai kerugian materi yang menyertai kecelakaan secara keseluruhan.  Jika statistik parameter mudik dibandingkan antara 2015 dan 2016, penurunan angka kecelakaan lalu lintas (laka lantas) sebetulnya sudah terjadi. Namun, pada 2017, berdasar laporan langsung beberapa media elektronik secara live, kejadian mencolok yang menimbulkan kecelakaan masif tampaknya tidak terjadi. Pada mudik tahun lalu, masih ingat betul bagaimana insiden yang terjadi di tol Brebes exit yang dikenal dengan Brexit menimbulkan korban tewas sampai 17 orang.  Dari parameter jumlah pemudik yang menggunakan angkutan jalan di darat, angkutan udara, penyeberangan, moda laut, dan kereta api, terdapat peningkatan dari 2015 ke 2016 sebesar 4,75 persen. Pemudik yang menggunakan angkutan jalan darat turun 5,9 persen sehingga menjadi 4,4 juta orang. Namun, pemudik yang menggunakan angkutan udara naik 13,7 persen sehingga menjadi 4,9 juta orang. Pemudik yang melintasi penyeberangan naik 6,6 persen (menjadi 3,8 juta orang); menggunakan kapal laut naik 5,6 persen (menjadi 0,93 juta orang); dan pengguna kereta api meningkat 3,78 persen (menjadi 4,1 juta orang).  Kendati jumlah pemudik meningkat, total kecelakaan pada rentang H-6 sampai H+6 Lebaran berdasar data mudik 2015 dan 2016 justru menurun. Akumulasi laka lantas turun 8,6 persen (2.719 kecelakaan); korban meninggal turun 16,83 persen (504 orang); luka berat turun 13,73 persen (873 orang); luka ringan turun 1,06 persen (3.635 orang); dan kerugian materiil turun 5,09 persen (Rp 5,55 miliar).  Secara keseluruhan, terdapat data menarik dari data mudik 2015 dan 2016 tersebut. Jumlah pemudik secara kumulatif meningkat 4,75 persen dari 17,4 juta orang (2015) menjadi 18,1 juta jiwa (2016); tapi laka lantas justru mampu ditekan oleh pemerintah sampai 9,06 persen.  Tahun ini jika Operasi Ramadniya yang menggantikan Operasi Ketupat mempunyai rekor penurunan angka laka lantas lebih besar daripada 9,06 persen; artinya Polri berhasil signifikan. Namun, jika skornya berada pada kisaran yang sama, kinerja Polri sebetulnya hanya menjalankan operasi lalu lintas secara rutin biasa. Artinya, belum ada value yang membedakan dengan hasil tahun lalu.    Panjang Jalan Tol   Sebetulnya ada faktor enabler yang dirasakan pemudik tahun ini dan tahun lalu yang menimbulkan perbedaan mendasar. Faktor tersebut adalah panjang jalan tol yang sudah dioperasikan pemerintah sehingga menekan jumlah kemacetan lalu lintas, menekan kelelahan di jalan raya, dan akhirnya menekan angka laka lantas.  Pada 2017 total panjang jalan tol operasional mencapai 924,7 kilometer. Terdiri atas jalan tol pada era Presiden Soeharto sepanjang 490 kilometer (km); Habibie 7,2 km; Abdurrahman Wahid 5,5 km; Megawati 34 km; Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 212 km; dan kini Presiden Joko Widodo 176 km.  Betapa pun, kenaikan panjang jalan tol tersebut sangat tidak berarti jika melihat laju kenaikan jumlah kendaraan bermotor baru setiap tahun. Saat ini panjang jalan di Indonesia terdiri atas jalan nasional, termasuk tol 38.500 km, jalan provinsi 25.000 km, jalan kabupaten/kota 350.000 km, dan seluruh jembatan dengan panjang 9,5 km. Total panjang jalan di Indonesia mencapai 413.510 km.  Namun, sekali lagi, rekor panjang jalan di Indonesia tersebut sungguh tidak berarti jika kita menyaksikan jumlah kendaraan bermotor (ranmor) di Indonesia. Total ranmor pada 2012 mencapai 94.229.299 unit, terdiri atas mobil pribadi (9.524.666 unit), bus (1.945.288 unit), truk (4.723.315 unit), sepeda motor (77.755.658 unit), dan kendaraan khusus (280.372 unit).  Untuk penjualan mobil pribadi saja pada 2016 ada penambahan 1,150 juta unit; 2015 sebanyak 1,2 juta unit; 2014 sebesar 1,195 juta unit; dan 2013 sebanyak 1,218 juta unit. Tanpa memperhitungkan kenaikan jumlah bus, truk, kendaraan khusus, dan sepeda motor yang pertumbuhannya luar biasa di Indonesia, jumlah ranmor di Indonesia sudah mencapai minimal 98.992.299 unit pada 2016. Jika dirata-rata panjangnya 6,8 meter per unit; kebutuhan jalan seharusnya 673.147 km. Jika saat ini hanya tersedia 413.510 km, kemacetan parah memang akan terus berlangsung di Indonesia.  Tanpa bermaksud merendahkan target operasional tol baru pada akhir tahun ini sebesar 568 km dan masih dalam tender sepanjang 1.179,56 km; panjang jalan di Indonesia tetap bagai pungguk merindukan bulan. Bahkan, meski ditambah dengan target penyelesaian tol 2018 sepanjang 1.182,7 km dan target 2019 (1.851,4 km), angka ekuilibrium panjang jalan dan jumlah ranmor tetap belum imbang. Penambahannya tidak akan mampu mengejar pertumbuhan ranmor yang melejit bagai deret ukur, sementara penambahan panjang jalan beringsut pelan konstan hanya bagai deret hitung.    Kombinasi Strategi  Meskipun upaya Polri dan kementerian lain untuk menekan angka laka lantas pada setiap momen mudik demikian luar biasa, penyelesaian masalah hanya dengan jalan tol tetap tidak bisa diandalkan. Masih dibutuhkan kombinasi strategi dari pemerintah agar frekuensi lalu-lalang pemudik dan ranmor di jalan-jalan berkurang. Sebagai gantinya, digunakan alat transportasi masal yang aman dan nyaman. Di samping itu, pengadaan jalan bukan jalan tol di kabupaten/kota dan provinsi harus tetap ada serta ditambah.  Alasan klasik soal alotnya pembebasan lahan juga harus segera menemukan solusi. Saat ini 23 ruas tol masih tertahan, belum dapat dieksekusi karena lahan belum bebas. Kendala dana tetap mengemuka padahal subsidi APBN sudah berangsur dikurangi untuk pembangunan infrastruktur. Perkembangan terbaru, dana jalan tol yang sudah disiapkan untuk pembebasan lahan Rp 4,7 triliun tidak efektif karena nilai tagihan baru terbayarkan Rp 300 miliar sampai 18 Mei 2017.   Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tidak bisa mengeksekusi proyek tol karena pengadaan lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) masih lamban. Sementara itu, LMAN tidak bisa bergerak karena berdasar Perpres 102/2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional dan PMK 21/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah, dokumen-dokumen tanah tersebut harus diverifikasi BPKP dengan disertai bukti berita acara (BA) pelepasan hak, bukti bayar, dan peta bidang.  Lihatlah, antarlembaga negara masih berkutat pada persoalan prosedural yang berdampak pada kecepatan penyelesaian masalah. Padahal, pemudik sudah bersabung nyawa dengan risiko kehilangan nyawa. (*)    *) Senior advisor Yayasan CikalAFA umbrella, peneliti utama Koalisi Rakyat Indonesia Reformis (Koridor)

Panjang Tol dan Laka Lantas Mudik

koridor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#koridor