<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/20220218_095923.jpg" alt="Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo. Ayu Khania Pranisitha/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo. Ayu Khania Pranisitha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, seluruh warga negara asing (WNA) yang menjadi korban tindak pidana terorisme masa lalu telah tuntas dibayarkan kompensasinya.  ”Mereka (WNA) dapat kompensasi. Desember lalu saya juga ke negara Eropa dan Amerika. Pemerintah Indonesia saat itu juga sangat diapresiasi karena telah memberikan perhatian sedemikian rupa untuk WNI maupun WNA yang jadi korban tindak pidana terorisme masa lalu ini,” kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo seperti dilansir dari Antara di Denpasar.  Dia mengatakan, WNA yang menjadi korban tindak pidana terorisme pada masa lalu di antaranya berasal dari Amerika Serikat lima orang, Jerman satu orang, dan Belanda empat orang. Sedangkan warga Australia tidak memperoleh kompensasi, karena ada masalah teknis yang tidak bisa terpenuhinya persyaratan secara administrasi.  ”Untuk yang dari Australia banyak, tapi tidak lengkap teknis pengajuannya kemudian tidak bisa kami berikan (kompensasi),” terang Hasto.  Pihaknya berharap kompensasi itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Kompensasi itu merupakan bentuk perhatian negara dan patut disyukuri apabila dibandingkan dengan negara-negara lain.  Menurut dia, Indonesia memiliki perhatian cukup besar kepada seluruh warga, bila dibandingkan dengan negara maju kompensasi belum bisa diberikan bahkan harus dituntut oleh para korban.  Terhitung sebanyak 357 korban berasal dari 57 peristiwa terorisme masa lalu yang tersebar di 19 provinsi di Indonesia, dan WNA serta WNI yang tinggal di Amerika Serikat, Jerman, Australia, Kanada, dan Belanda. Total nilai kompensasi untuk 355 orang korban (KTML) sebesar Rp 59.220.000.000 yang telah dibayarkan. Sedangkan untuk dua orang lagi (pembayaran kompensasi) segera dirampungkan pada awal tahun ini.

LPSK Tuntas Bayarkan Kompensasi 9 WNA Korban Terorisme Masa Lalu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20210202-WA0098.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan santunan kepada penyintas korban terorisme. Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan santunan kepada penyintas korban terorisme. Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan santunan kepada penyintas korban terorisme. Ahli waris korban juga mendapatkan bantuan melalui acara yang digelar pada Selasa (2/2).  Besaran bantuan yang diberikan per satu keluarga maksimal mendapatkan Rp 250 juta. Nominal itu tergantung kondisi korban.  Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan, pihaknya menyerahkan kompensasi kepada 19 orang korban terorisme yang berdomisili di Kota Surabaya.  ”Pada hari ini (2/2) negara melalui LPSK menyerahkan kompensasi. Mereka merupakan korban tindak pidana terorisme pada masa lalu yang berhasil diidentifikasi melalui tahap pertama,” tutur Susi.  Susi menyebut, pemberian kompensasi telah diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018 dan PP No 35 Tahun 2020. Hanya saja, dia mengakui, apa yang diberikan tidak sebanding dengan musibah yang terjadi. Namun demikian, bantuan tersebut merupakan tanggung jawab yang diberikan pemerintah.  ”Melalui Undang-Undang No 5 Tahun 2018 dan PP No 35 Tahun 2020, LPSK memberikan kompensasi,” ujar Susi.  Selain memberikam bantuan, LPSK sudah melakukan langkah akseleratif sepanjang Agustus–Desember 2020. Hasilnya, LPSK telah berhasil mengidentifikasi dan menetapkan 215 orang sebagai korban peristiwa terorisme masa lalu, baik yang berstatus sebagai korban langsung maupun korban tidak langsung (ahli waris).  Atas hasil tersebut, Susi mengatakan. kompensasi akan terus disalurkan hingga Juni 2021. Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban aksi terorisme segera mengajukan permohonan kompensasi sebelum batas waktu tersebut berakhir.  ”Untuk informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan persyaratan pengajuan kompensasi bisa menghubungi LPSK melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0857-7001-0048,” terang Susi.  Ke-19 orang yang mendapatkan kompensasi tersebut merupakan korban dari beberapa aksi terorisme. Yakni 5 orang korban dari peristiwa bom Bali I, 1 orang korban dari peristiwa bom JW Marriot, 4 orang korban dari peristiwa bom Polresta Surabaya. Selain itu, 3 orang korban dari peristiwa bom Gereja Santa Maria Tak Bercela, 4 orang korban dari peristiwa bom GPPS, dan 2 orang korban dari peristiwa bom Gereja DKI Diponegoro.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/DehJqkdGKnQ

Korban dan Ahli Waris Kasus Terorisme Dapat Bantuan Rp 250 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG_20201015_100204.jpg" alt="Salah satu korban Bom Bali I sedang mengikuti proses asesmen oleh petugas LPSK di Denpasar, Kamis (15/10). Ayu Khania Pranisitha/Antara" width="100%">
<figcaption>Salah satu korban Bom Bali I sedang mengikuti proses asesmen oleh petugas LPSK di Denpasar, Kamis (15/10). Ayu Khania Pranisitha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 39 korban terorisme Bom Bali I dan II mengikuti asesmen yang dilaksanakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Denpasar, Bali. Pelaksanaan asesmen terhadap korban Bom Bali I dan II, sejak 13 Oktober sampai Jumat (16/10).  ”Saat ini telah dilakukan asesmen terhadap 39 korban terorisme dalam peristiwa Bom Bali I dan II,” kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Bali, Kamis (15/10).  Sejak terbit PP Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 7/2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban Tindak Pidana, LPSK berkejaran dengan waktu terkait dengan permohonan dan data para korban terorisme masa lalu harus terhimpun seluruhnya pada Juni 2020. Selanjutnya, langkah akseleratif dengan melakukan asesmen serentak terhadap 231 korban terorisme masa lalu seluruh wilayah, termasuk di dalamnya korban Bom Bali I dan II.  Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, pihaknya sedang berupaya melakukan pembayaran kompensasi bagi korban terorisme masa lalu pada tahun ini. Pembayaran itu, terutama bagi korban yang telah penuhi syarat sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang telah dilakukan verifikasi LPSK.  ”Diprediksi ke depan, jumlah angka permohonan kompensasi dari korban terorisme masa lalu akan terus bertambah,” ujar Hasto Atmojo Suroyo.  Sementara itu, korban Bom Bali I Tumini, 45, mengatakan, sebelumnya bekerja sebagai bartender yang berlokasi tidak jauh dari sumber ledakan bom. Namun, berhenti bekerja sejak mengalami luka-luka pasca bom Bali I tersebut.  ”Luka saya satu tubuh terbakar, luka 45 persen. Waktu itu saya kerja bagian bartender. Belum lama saya datang 30 menit kemudian ledakan,” kata Tumini. Dia melanjutkan, dari peristiwa itu, tersisa gotri dalam kepala. ”Dari pihak LPSK suruh angkat tetapi saya menolak karena saya capek masuk ruang operasi terus sebanyak 9 kali,” ujar Tumini  Dia menyampaikan terima kasih kepada LPSK dan pihak-pihak yang sudah menaungi korban dan masih aktif menanggung korban. LPSK, juga memberikan bantuan anak sekolah dan pengobatan konseling.  ”Uang tunai untuk transpor berobat ke rumah sakit. Dalam 1 bulan untuk uang bensin dan uang makan Rp 365 ribu diberikan. Dalam sebulan ada konseling dan berobat ke rumah sakit,” ucap Tumini.  Tidak hanya korban Bom Bali I, Ni Nyoman Ariningsih, 47, korban bom Bali II juga mengikuti asesmen di Denpasar. Ni Nyoman Ariningsih mengatakan, LPSK memberikan bantuan sosial berupa pendidikan dan modal usaha serta bantuan medis psikologis.  ”Pasca bom Bali II saya bermasalah dengan telinga kanan. Ketika mendengar suara, terlalu keras. Karena kondisinya gendang telinga pecah dan saya tidak bisa bekerja seperti dahulu,” ucap Ni Nyoman Ariningsih.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=kedEAYvpubc&ab_channel=jawapostvofficial

Korban Terorisme Bom Bali I dan II Ikuti Asesmen LPSK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Sertijab-Menko-Polhukam-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Wiranto: Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wiranto: Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjelaskan soal permohonan kompensasi bagi korban tindak terorisme. Pasalnya, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto akan mendapat uang kompensasi sebesar Rp 65 juta terkait insiden penyerangan terhadapnya yang terjadi di Pandeglang, Banten pada 10 Oktober 2019 lalu.  "Saat itu Wiranto yang tengah mendatangi Pandeglang, ditusuk oleh seorang pria bernama Syahrial Alamsyah alias Abu Rara," kata Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution dikonfirmasi, Jumat (10/4).  Maneger membeberkan, Wiranto merupakan korban tindak pidana terorisme. Sehingga, LPSK mempunyai kewajiban untuk memfasilitasinya memberikan kompensasi dari negara. Meskipun Wiranto tidak meminta, sesuai dengan perintah UU Nomor 5 Tahun 2018, kompensasi itu merupakan hak dari korban tindak pidana terorisme.  Dalam Undang-Undang diatur kalaupun korban tidak mengajukan, LPSK wajib mengajukan kepada negara agar yang bersangkutan mendapatkan kompensasi. "Jadi di dalam undang-undang itu kalaupun korban tidak mengajukan, itu LPSK wajib mengajukan kepada negara agar yang bersangkutan mendapatkan kompensasi," ujar Manager.  Untuk korban terorisme, pengajuan kompensasi ke LPSK harus disertai dengan bukti berupa surat keterangan dari kepolisian yakni densus maupun BNPT. Namun, untuk kasus penusukan Wiranto, pernyataan dari kepolisian sudah cukup kuat bahwa insiden tersebut merupakan tindak terorisme.  Manager menyebut, kompensasi itu sudah diajukan ke pengadilan. Menurutnya, uang kompensasi akan diberikan apabila diputus oleh pengadilan Wiranto berhak menerimanya. "Setelah diputus pengadilan baru bisa disampaikan (kompensasi). LPSK mengajukan permohonan kompensasi bagi korban atas nama Wiranto dan Fuad Syauqi sebesar Rp 65.232.157," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=liaiaDtHqHw  https://www.youtube.com/watch?v=YhtApF-B2Hs  https://www.youtube.com/watch?v=y6l-wS42kyQ

Korban Kekerasan Terorisme, Kompensasi untuk Wiranto Difasilitasi LPSK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/korban-terosis-dapat-ganti-rugi-hingga-rp-16-miliar-dari-negara_m_.jpg" alt="Korban aksi terorisme terima ganti rugi hingga Rp 1,6 miliar dari negara." width="100%">
<figcaption>Korban aksi terorisme terima ganti rugi hingga Rp 1,6 miliar dari negara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyerahkan ganti rugi (kompensasi) kepada korban terorisme di tiga peristiwa. Yakni, korban dari bom Thamrin, bom Kampung Melayu, dan serangan teroris di Mapolda Sumatera Utara. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, kompensasi tersebut diberikan setelah adanya putusan majelis hakim yang menyidangkan ketiga kasus tersebut. Mereka yang menerima terdiri dari 13 orang korban bom Thamrin, 3 orang korban bom Kampung Melayu, dan 1 orang korban serangan teroris di Mapolda Sumut. Sementara total kompensasi yang dibayarkan negara sebesar Rp 1,6 miliar dengan rincian Rp 814 juta untuk korban bom Thamrin, Rp 202 juta untuk korban bom Kampung Melayu, dan Rp 611 juta untuk korban serangan teroris di Mapolda Sumut. "Jumlah tersebut memang tidak bisa sembuhkan luka fisik, trauma psikologis atau mengembalikan nyawa yang hilang namun setidaknya bisa mengganti kerugian materi korban dan keluarganya," ujar Haris saat peresmian Gedung LPSK di Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (6/9). Dia mengatakan, kompensasi tidak hanya diterima warga negara Indonesia, warga negara asing (WNA) yang menjadi korban serangan bom Thamrin pun turut menerimanya. Hal ini pertama kali terjadi di belahan dunia manapun. "Ini tidak terjadi di negara lain. Indonesia melebihi negara-negara yang sudah maju apakah AS (Amerika Serikat) atau Eropa. Bukan warga negara pun dapat kompensasi. Ini bentuknya tanggung jawab negara yang luar biasa," kata dia. Ya, kompensasi sendiri menurutnya memiliki pesan bahwa negara hadir untuk para korban terorisme. Kompensasi ini juga menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku melainkan sebagai sarana bagi korban mendapatkan haknya. "Jumlah kompensasi tidak seberapa tapi bisa dilihat nyata sebagai tanggung jawab negara, sebagai bentuk keadilan kepada korban," pungkas Haris. Sekadar informasi, pemberian kompensasi terhadap korban terorisme ini dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Korban Terosis Dapat Ganti Rugi Hingga Rp 1,6 Miliar dari Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/korban-teror-dapat-kompensasi-berlaku-juga-untuk-kasus-bom-bali_m_214092.jpeg" alt="Jenazah korban ledakan bom di gereja Santa Maria Tak Bercela, Surabaya, atas nama Mayawati, diserahkan kepada anggota keluarga di kamar jenazah RS Bhayangkara Polda Jatim, Senin (14/5)." width="100%">
<figcaption>Jenazah korban ledakan bom di gereja Santa Maria Tak Bercela, Surabaya, atas nama Mayawati, diserahkan kepada anggota keluarga di kamar jenazah RS Bhayangkara Polda Jatim, Senin (14/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terorisme begitu keji. Tak hanya merenggut korban jiwa, tapi juga membuat korban yang selamat menanggung luka fisik dan trauma sepanjang hidup. Karena itu, revisi Undang-Undang Antiterorisme tak hanya berkutat pada pencegahan dan pemberantasan terorisme, tapi juga mencakup aturan pemberian kompensasi untuk korban. Wakil Ketua Panitia Khusus Revisi UU Antiterorisme Supiadin Aries Saputra mengatakan, saat ini kompensasi atau ganti rugi untuk korban teror harus menunggu putusan pengadilan sehingga butuh waktu lama. "Dengan UU Antiterorisme yang baru, tidak perlu lagi menunggu putusan pengadilan," ujarnya seusai diskusi tentang terorisme di Jakarta kemarin (19/5). Menurut Supiadin, uang kompensasi memang tidak akan bisa mengobati kepedihan dan luka korban teror. Namun, setidaknya uang tersebut bisa membantu meringankan beban korban maupun keluarga yang ditinggalkan. Karena itu, lanjut dia, besaran kompensasi untuk korban teror juga akan ditetapkan. Mulai kategori luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia. "Untuk korban luka, sekitar Rp 75 juta," tutur dia. Supiadin mengatakan, karena yang dibahas saat ini adalah revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemberian kompensasi itu akan berlaku surut. "Mulai korban bom Bali 2002," tutur dia. Sebagaimana diketahui, UU Antiterorisme 2003 merupakan respons atas kasus bom Bali 2002 yang kemudian disebut dengan Bom Bali I. Itu adalah rangkaian tiga peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali. Ledakan terakhir terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat. Lalu, ada lagi pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada 2005. Teror itu disebut Bom Bali II. Kasus bom Bali tersebut menjadi perhatian internasional karena merenggut 202 korban jiwa dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Mayoritas korban adalah wisatawan asing yang sedang berlibur di Bali. Menurut Supiadin, bagi korban teror yang kasusnya sudah diputus di pengadilan, proses ganti rugi akan mengacu pada putusan tersebut. Namun, korban yang kasusnya belum diputus akan mendapat kompensasi berdasar rekomendasi penyidik dan keterangan saksi di lapangan. Misalnya, ada kasus seseorang meninggal karena mendengar ledakan bom. Dengan begitu, diperlukan rekomendasi apakah dia termasuk korban atau bukan. "Misal, korban itu awalnya sehat, tapi meninggal karena serangan jantung saat mendengar bom. Maka, itu masuk kategori korban teror," jelasnya. Aturan kompensasi untuk korban teror tersebut kembali mengemuka dalam sidang pimpinan ideologis Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Oman Rochman alias Amman Abdurrahman. Selain menuntut hukuman mati, jaksa penuntut umum (JPU) meminta kompensasi untuk para korban. Total, ada 16 nama korban yang dimasukkan dalam berkas tuntutan dengan nilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Di antara 16 korban itu, 13 orang adalah korban atau keluarga korban bom Thamrin pada Januari 2016. Sedangkan tiga lainnya adalah korban bom di Terminal Kampung Melayu pada Mei 2017. Dua teror bom itu disebut terkait dengan Amman. Nilai ganti rugi terbesar diajukan oleh Frank Feulner, yakni Rp 379.333.313. Warga negara Jerman itu menjadi korban bom saat berada di Starbucks Cafe Menara Skyline Sarinah. Permintaan tersebut dibacakan jaksa Anita Dewayanti dalam sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (18/5). Dia meneruskan permohonan para korban bom di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, dan bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur. "Agar majelis hakim dalam putusannya membebankan kepada negara melalui menteri keuangan untuk memberikan hak kompensasi para korban yang perhitungan dan pengajuannya disampaikan melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Red)," kata Anita. Saat dihubungi Jawa Pos kemarin, Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar mengatakan bahwa pihaknya sudah memasukkan dokumen kerugian korban akibat terorisme kepada JPU. Sampai saat ini, total kerugian itu sebesar Rp 1,5 miliar. "Mayoritas sudah divonis bersama dengan perkara pokoknya," terang dia. Menurut Lili, mekanisme ganti rugi untuk korban terorisme secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Pasal 37 PP tersebut menjelaskan mekanisme pemberian bantuan kepada korban terorisme. Salah satunya, korban atau keluarga korban mengajukan surat tertulis kepada LPSK. Lili memerinci pengajuan kompensasi yang dikabulkan dalam vonis itu. Antara lain, kasus terorisme bom Thamrin, teror Kampung Melayu, dan bom Samarinda. Nah, baru-baru ini pengajuan serupa dilakukan untuk perkara Amman. "Untuk bom Thamrin dan Kampung Melayu, ada 16 korban yang mengajukan kompensasi lewat LPSK," terangnya. Lili menjelaskan, nominal kompensasi yang diajukan memang bervariasi. Hal itu merujuk pada bukti-bukti yang disertakan dalam pengajuan. Misalnya, bukti kuitansi pembayaran pengobatan dan lain-lain yang masih berkaitan dengan dampak kasus terorisme. "Tentu saja bukti yang bisa diyakini hakim," ucapnya. Sementara itu, terkait dengan penyelesaian revisi UU Antiterorisme, Supiadin optimistis revisi undang-undang tersebut bisa benar-benar selesai paling lambat pekan kedua Juni. Pansus akan menggelar rapat pada Rabu pekan depan (23/5) dengan wakil dari pemerintah. "Kalau sudah (revisi undang-undang, Red) ini sah atau sepakat, akan menggelar raker (rapat kerja) dengan pemerintah. Leading sector-nya Kemenkum HAM. Hadir juga nanti panglima TNI, Kapolri, dan menteri pertahanan untuk menanggapi ini," ujarnya. Setelah semua sepakat, draf revisi undang-undang itu akan dibawa kepada pimpinan DPR dan dibahas di badan musyawarah yang dihadiri pimpinan fraksi. Bila lancar, hasilnya akan diajukan ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. "Selambat-lambatnya dalam waktu 100 hari pemerintah sudah menerbitkan peraturan pemerintah penjabaran dari undang-undang," ungkapnya.&nbsp;

Korban Teror Dapat Kompensasi, Berlaku Juga untuk Kasus Bom Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/5-anggota-polri-jadi-korban-teroris-mereka-dieksekusi-dengan-keji_m_211393.jpeg" alt="Pasukan Brimob setelah proses penumpasan narapidana teroris" width="100%">
<figcaption>Pasukan Brimob setelah proses penumpasan narapidana teroris</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam upaya penanganan kasus kerusuhan di rumah tahanan (rutan) Markas Komando (Mako) Brimob, Kelapa Dua, Depok, sejak Selasa (8/5) malam hingga Kamis (10/5) pagi, terdapat lima anggota pasukan khusus menjadi korban. Mereka dieksekusi dengan cara kejam oleh narapidana teroris. Setelah sebelumnya sempat disandera anggota kelompok radikal itu. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen M Iqbal mengernyitkan dahi saat menjelaskan kondisi lima jenazah polisi yang jadi korban kerusuhan Rutan Mako Brimob. Dia menyebutkan, lima polisi itu ditewaskan dengan cara yang keji. "Kebanyakan korban meninggal dengan luka <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/10/211387/sentilan-wapres-jk-terhadap-polri-atas-kerusuhan-di-mako-brimob" target="_blank">gorok</a> di bagian leher. Baik dari depan maupun dari belakang leher. Lukanya dalam," jelasnya kemarin (9/5). Di antara lima polisi yang meninggal dunia, didapati luka tembak pada dua orang. Yaitu Bripda Syukron Fadhli dan Bripda Wahyu Catur Pamungkas. Pada tubuh keduanya juga ditemukan luka karena senjata tajam. Luka karena senjata tajam ditemukan pada tubuh bagian atas hingga kaki. Kondisi itu memunculkan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/10/211362/apresiasi-umat-islam-terhadap-ultimatum-polri-saat-tumpas-napi-teroris" target="_blank">spekulasi</a> bahwa lima polisi tersebut sengaja dieksekusi. Saat ditanya tentang hal itu, Iqbal menyatakan masih menunggu penjelasan detail dari dokter <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/10/211370/operasi-kontra-teroris-di-mako-brimob-selesai-tidak-ada-negosiasi" target="_blank">Polri</a>. "Yang pasti, dengan luka-luka semacam itu memang keji sekali," kecamnya.&nbsp;

5 Anggota Polri Jadi Korban Teroris, Mereka 'Dieksekusi' dengan Keji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hanif-dhakiri-ada-pelatihan-kerja-bagi-disabilitas-korban-terorisme_m_192424.jpeg" alt="Menaker Hanif Dhakiri" width="100%">
<figcaption>Menaker Hanif Dhakiri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, guna mengoptimalkan penanganan korban tindak kejahatan terorisme, Kementerian Ketenagakerjaan turut bekerja sama dengan pihak terkait yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kerja sama yang dibangun berupa peningkatan akses lapangan pekerjaan bagi korban tindak kejahatan terorisme, termasuk bagi korban yang mengalami cacat akibat peristiwa tersebut. Tak hanya bagi korban, peningkatan akses lapangan pekerjaan juga diperuntukkan bagi para mantan narapidana kasus terorisme. "Untuk penanganan mantan pelaku, maupun korban, kami berkoordinasi satu tahun terakhir dengan BNPT," kata Hanif kemarin, Rabu (28/2). Hanif menuturkan, saat ini sudah ada 17 balai pelatihan vokasional, dan 301 balai latihan kerja (BLK) yang dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dia menjelaskan, di balai pelatihan vokasional dan BLK, para korban dan mantan terpidana kasus terorisme akan dibekali dengan sejumlah keterampilan. Berbekal keterampilan tersebut, mereka diharapkan siap menghadapi kehidupan baru, dan bisa mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha. Adapun keterampilan yang diajarkan diantaranya yaitu teknologi informasi (IT), teknis, fesyen, dan sebagainya. "Kami juga akan melakukan promosi sosial kepada perusahaan agar menerima penyandang disabilitas. Komunitas disabilitas Indonesia pun dapat bekerjasama dengan perusahaan untuk penyerapan disabilitas," kata Hanif.

Hanif Dhakiri: Ada Pelatihan Kerja Bagi Disabilitas Korban Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pertemuan-korban-dan-mantan-pelaku-terorisme-jadi-embrio-perdamaian_m_192187.jpeg" alt="Beberapa Menteri hadir dalam forum Silahturahmi Kebangsaan NKRI, Jakarta, Rabu (28/2)." width="100%">
<figcaption>Beberapa Menteri hadir dalam forum Silahturahmi Kebangsaan NKRI, Jakarta, Rabu (28/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengadakan kegiatan 'Satukan NKRI' berupa pertemuan antara mantan narapidana kejahatan terorisme dan korban terorisme. Ketua BNPT Suhardi Alius berharap, adanya kegiatan ini dapat memunculkan suatu pesan damai. Tidak ada lagi kegiatan terorisme. Begitu pun, tak ada lagi yang menjadi korban terorisme. &ldquo;Suasana ini diharapkan menjadi embrio perdamaian. Sehingga tidak terjadi lagi kekerasan dan teror-teror. Serta, semua pihak dapat bertanggung-jawab,&rdquo; kata Suhardi di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (28/2). Dalam kesempatan tersebut, Suhardi menuturkan, mantan teroris di bawah binaan BNPT sudah sadar. Dia berharap, mereka yang sudah sepenuhnya sadar itu dapat menjadi duta-duta BNPT dalam menyampaikan pesan anti-radikalisme. &ldquo;Mudah-mudahan kegiatan ini dapat mengubah mind set. Dengan sentuhan kegigihan dan kemauan, Insya Allah kita dapat berbuat baik,&rdquo; kata Suhardi. Sementara itu, kepada korban kejahatan terorisme dia berharap segala macam trauma bisa dihilangkan. Sebab diakui Suhardi, sejumlah korban kejahatan terorisme masih mengalami trauma. &ldquo;Beberapa korban sudah bisa membuka dirinya. Namun tidak semua korban hilang traumanya. Kami kumpulkan di sini sebagai bentuk rasa berbesar diri sanggup untuk menjalani kehidupan,&rdquo; pungkas Suhardi. Sejumlah menteri turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Menristekdikti Muhammad Natsir, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menkopolhukam Wiranto.

Pertemuan Korban dan Mantan Pelaku Terorisme jadi Embrio Perdamaian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kumpulkan-teroris-yang-insaf-kepala-bnpt-life-must-go-on_m_187163.jpeg" alt="Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius" width="100%">
<figcaption>Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius membuat gebrakan dalam upayanya membendung paham radikal. Dia berencana membuat forum silaturahmi. "Antara korban teror dengan teroris yang sudah sadar, kami akan pertemukan," ujarnya saat ditemui di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Kamis (8/2). Dia menerangkan, banyak korban atau keluarganya yang belum menerima apa yang sudah dilakukan pelaku. Jika dibiarkan, dendam tersebut pun akan menimbulkan radikalisme tersendiri. Begitupun dengan para mantan teroris, yang bisa melihat langsung dampak atas perbuatannya. Karena itu, dengan bertemunya para korban dan mantan teroris, diharapkan ada permintaan maaf dan menghilangkan rasa dendam itu. "Inisiatifnya untuk kebaikan. Apa kita mau cuma memendam dendam? life must go on artinya kita harus kembali, realitas kita hadapi," tegas Suhardi. Selain itu, Suhardi juga menambahkan kalau pembentukan forum juga dimaksudkan agar aksi terorisme terhenti. "Dari pelaku tolong ingatkan kepada masyarakat jangan lagi berbuat, yang menjadi korban kita sendiri," kata dia. Nantinya, Suhardi akan mengundang sejumlah pimpinan dan lembaga untuk hadir dalam forum tersebut. "Mungkin akan dihadiri Pak Menkopolhukam, kami juga undang kementerian/lembaga dan badan sehingga kami melihat ada keluh kesah mereka," pungkasnya.

Kumpulkan Teroris yang Insaf, Kepala BNPT: Life Must Go On

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korban terorisme

Berita Terkini