<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/Screenshot_20250612_220441_Instagram-2333602200.jpg" alt="Video viral korban salah tangkap di Cianjur meminta bantuan kepada Gubernur jabar dedi Mulyadi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Video viral korban salah tangkap di Cianjur meminta bantuan kepada Gubernur jabar dedi Mulyadi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Usai viral video seorang warga yang diduga menjadi korban salah tangkap dan tindak kekerasan, Polres Cianjur menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Pihak Polres sudah bertemu dengan korban dan kuasa hukumnya untuk menyelesaikan persoalan itu secara kekeluargaan. Kepala Urusan Binops Satreskrim Polres Cianjur Iptu Dudi Suharyana menyampaikan bahwa peristiwa yang dialami oleh korban bernama Nyayang Suherli adalah bentuk kesalahpahaman yang terjadi dalam proses pengembangan kasus. Karena itu, pihaknya menyampaikan permohonan maaf.&nbsp; &rdquo;Kami sudah sepakat terkait dengan permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, kami menyampaikan juga kepada Pak Nyayang terkait dengan permohonan maaf yang memang terjadi kesalahpahaman,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Delapan personel kepolisian yang diduga terlibat dalam persoalan itu sudah diperiksa oleh pihak Propam. Nyanyang menyatakan telah memaafkan pada polisi tersebut. Sebelumnya pedagang biji kopi asal Desa Jamali, Kecamatan Mande itu diduga menjadi korban salah tangkap sejumlah polisi. Dalam video berdurasi 1 menit 7 detik yang viral di media sosial, Nyanyang memohon bantuan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dia memohon dengan menggunakan bahasa Sunda. Lewat video itu dia mengaku sebagai korban kekerasan aparat dan salah tangkap. Peristiwa itu terjadi di perempatan Baros, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Nyanyang bersama seorang temannya disergap oleh sejumlah pria yang belakangan diketahui adalah personel Polres Cianjur. Saat itu polisi memburu MRI sebagai tersangka kasus pencurian dengan pemberatan. Sementara Nyanyang yang tidak tahu-menahu persoalan turut diamankan oleh polisi. Dia diduga turut menjadi korban tindak kekerasan. Nyayang baru dipulangkan tiga hari setelah diamankan dan dinyatakan tidak bersalah. &nbsp;

Polres Cianjur meminta maaf kepada Nyayang Suherli, korban salah tangkap, setelah videonya minta bantuan Dedi Mulyadi viral di media sosial.

Usai Viral Video Korban Salah Tangkap Minta Bantuan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Polres Cianjur Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/10/mako-1653727483.jpg" alt="Markas Kepolisian Resor Cianjur. (Ahmad Fikri/Antara)" width="100%">
<figcaption>Markas Kepolisian Resor Cianjur. (Ahmad Fikri/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor Cianjur melakukan pemeriksaan terhadap tujuh anggota yang diduga melakukan penganiayaan. Yakni korban salah tangkap Nyanyang Suherli, 45 warga Kecamatan Mande. Plt Kasi Prompam Polres Cianjur Ipda Benny Sutanto mengatakan, dari tujuh orang anggota yang diduga melakukan penganiayaan, tiga orang di antaranya terlibat langsung melakukan penganiayaan terhadap korban. &rdquo;Kami langsung melakukan pemeriksaan khusus pada anggota Polres Cianjur yang diduga terlibat dalam perkara tersebut, ada tujuh orang yang diperiksa, tiga di antaranya melakukan kontak langsung dengan korban,&rdquo; kata Benny Sutanto seperti dilansir dari Antara. Bahkan untuk ketiga orang anggota telah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap korban salah tangkap sebelum dan sesudah sampai ke Polres Cianjur. &rdquo;Kami pastikan seluruh anggota yang terlibat akan menjalani proses hukum sesuai aturan yang berlaku, kami akan tuntaskan pemeriksaan sampai tuntas,&rdquo; tandas Benny Sutanto. Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yonky Dilatha, mengatakan menjamin proses hukum terhadap anggota yang melanggar prosedur terus berjalan hingga proses hukum dan sidang etik atas kesalahan yang dilakukan. Beberapa orang anggota yang terlibat dalam kasus tersebut sudah ditahan dan diproses di unit Propam Polres Cianjur. &rdquo;Kami akan proses hingga tuntas petugas yang melakukan kesalahan dan tindakan di luar prosedur akan ditindak tegas,&rdquo; ungkap Rohman Yonky Dilatha. Dia mengatakan pihaknya sudah langsung melakukan proses pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melakukan tindakan di luar prosedur terhadap seorang warga yang tidak terbukti melakukan kesalahan. &rdquo;Saya memohon maaf dan akan menindak personel yang melakukan tindakan di luar prosedur sebagai anggota Polri sesuai dengan aturan yang berlaku,&rdquo; tutur Rohman Yonky Dilatha. Bahkan dia menjamin tidak ada yang ditutup-tutupi dan akan menindak tegas anggota yang melakukan tindakan tidak sesuai prosedur, dimana anggota tersebut sudah menjalani pemeriksaan di unit Propam Polres Cianjur. &rdquo;Kami pastikan pemeriksaan terus berjalan dan tidak ada yang ditutup-tutupi, sanksi tegas sesuai aturan akan diterapkan,&rdquo; ucap Rohman Yonky Dilatha. Sementara Nyanyang Suherli, 45, warga Desa Jamali, Kecamatan Mande, menjadi korban salah tangkap dan tindak kekerasan yang dilakukan oknum polisi di Polres Cianjur. Korban mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya terutama bagian wajah. Kejadian salah tangkap yang dialami korban yang sehari-hari bekerja sebagai penjual biji kopi, saat melakukan perjalanan ke wilayah Lampegan, Kecamatan Campaka, untuk belanja biji kopi pada petani. Korban tiba-tiba dihadang sejumlah orang pada 2 Juni malam. Dia dan temannya berangkat menggunakan motor. Saat memasuki Jalan Raya Bandung-Cianjur, tiba-tiba dihentikan sejumlah pria salah seorang sempat mencekal bagian leher, sehingga korban memberontak karena menyangka kawanan begal. &rdquo;Saat memberontak sikut saya secara spontan sempat mengenai wajah orang tersebut yang akhirnya mengaku sebagai anggota polisi, saya langsung mendapat pukulan dan penganiayaan sebelum dimasukkan ke dalam mobil,&rdquo; kata Nyanyang Suherli. Sampai di Polres Cianjur, dia mengaku mendapat berbagai aksi kekerasan yang dilakukan sekitar enam orang anggota polisi terhadap dirinya. Dia sudah berkali-kali minta ampun dan saat menanyakan kenapa dirinya ditangkap. &rdquo;Saya kembali dihujani pukulan dan tendangan di salah satu ruangan di Polres Cianjur, bahkan saat saya menanyakan kenapa saya ditangkap, tidak ada yang menjawab malah kembali melayangkan pukulan,&rdquo; terang Nyanyang Suherli. Hingga akhirnya pada hari ketiga dia dipulangkan, salah seorang anggota menyebutkan kalau teman yang mengantarnya malam itu masuk daftar pencarian orang sebagai penadah barang curian. &rdquo;Saya minta oknum polisi yang melakukan penganiayaan mendapat sanksi tegas agar tidak ada lagi kasus serupa menimpa masyarakat yang tidak bersalah seperti saya,&rdquo; ucap Nyanyang Suherli.

Polres Cianjur periksa tujuh anggota yang diduga melakukan penganiayaan dan tindak kekerasan terhadap korban salah tangkap

Polres Cianjur Periksa Tujuh Anggota Diduga Lakukan Penganiayaan Korban Salah Tangkap

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/03/korban-salah-tangkap-1100163308.jpg" alt="Ilustrasi seseorang yang ditahan secara paksa" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seseorang yang ditahan secara paksa</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Penangkapan pelaku yang salah oleh aparat merupakan hal yang mengerikan dan menimbulkan trauma. Selain itu, penangkapan yang salah dapat menimbulkan konsekuensi serius, termasuk luka fisik, psikologis, hingga emosional. Penangkapan yang salah, juga dikenal sebagai penangkapan yang melanggar hukum atau pemenjaraan palsu, adalah pengekangan yang tidak sah terhadap warga negara oleh polisi. Sebagian besar orang pasti akan merasa kebingungan saat dirinya menjadi korban salah tangkap aparat. Apakah mereka harus kabur atau manut dan mengikuti keinginan aparat itu karena merasa tidak berdaya. Padahal, sebagai warga Negara Indonesia, masing-masing dari kita memiliki hak perlindungan hukum yang sama, yang dimana dengan hak tersebut, membuat posisi seseorang harusnya bisa seimbang dengan orang lainnya di mata hukum. Lalu, apa yang harus dilakukan saat seseorang menjadi korban salah tangkap? <ol> <li style="font-weight: 400;">Anda berhak menolak mengikuti aparat saat mereka tidak mempunyai:</li> </ol> <ul> <li style="font-weight: 400;">Adanya alasan dan bukti yang menunjukkan anda bersalah.</li> <li style="font-weight: 400;">Surat perintah penangkapan yang sah.</li> </ul> <ol start="2"> <li style="font-weight: 400;">Sebaiknya anda ikut dengan aparat dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku jika:</li> </ol> <ul> <li style="font-weight: 400;">Aparat melampirkan bukti yang menunjukkan anda bersalah, meski sebenarnya belum tentu itu terbukti.</li> <li style="font-weight: 400;">Aparat menunjukkan surat perintah penangkapan yang sah.</li> </ul> Apa yang harus dilakukan setelah Anda dibawa ke kantor polisi? <ul> <li style="font-weight: 400;">Meskipun hal ini dapat menimbulkan stres yang luar biasa dan terjadi dengan cepat, tetaplah mencoba untuk setenang mungkin.</li> <li style="font-weight: 400;">Berikan identitas anda kepada petugas polisi jika diminta</li> <li style="font-weight: 400;">Tetap diam. Jika anda mengatakan sesuatu, hal itu mungkin dapat digunakan untuk menjatuhkan anda di pengadilan</li> <li style="font-weight: 400;">Jangan melawan atau berdebat dengan aparat penegak hukum</li> <li style="font-weight: 400;">Jangan mengakui kesalahan apa pun</li> <li style="font-weight: 400;">Catatlah saksi atau bukti yang dapat membantu kasus anda, seperti kamera pengintai di area tersebut</li> <li style="font-weight: 400;">Jika kesalahan penangkapan itu terus berlarut-larut, segera hubungi pengacara tepercaya untuk membantu membuktikan anda tidak bersalah dan mengajukan gugatan terhadap pihak yang bertanggung jawab</li> <li style="font-weight: 400;">Jika Ajukan gugatan kembali terhadap departemen kepolisian atau petugas dengan permintaan perintah pengadilan.</li> <li style="font-weight: 400;">Ajukan gugatan untuk meminta kompensasi</li> </ul> Apa saja yang harus dipersiapkan saat anda memutuskan untuk menuntut polisi atas penangkapan yang salah itu? <ul> <li style="font-weight: 400;">Buktikan bahwa Polisi bermaksud menahan paksa anda dengan alasan kejahatan yang tidak anda lakukan.</li> <li style="font-weight: 400;">Buktikan penahanan yang dilakukan terhadap anda itu tidak dibenarkan secara hukum.</li> <li style="font-weight: 400;">Anda tidak boleh mengakui bahwa anda pergi secara sukarela ke kantor polisi untuk diinterogasi, hal itu tidak dianggap sebagai penahanan yang sah.</li> </ul> Siapa saja yang bisa anda gugat? <ul> <li style="font-weight: 400;">Departemen kepolisian terkait.</li> <li style="font-weight: 400;">Petugas polisi yang menahan, mengangkut, memproses, menuntut atau merawat anda selama penahanan anda.</li> <li style="font-weight: 400;">Pihak-pihak terkait yang berusaha menahan paksa anda</li> <li style="font-weight: 400;">Badan keamanan yang menahan anda</li> </ul>

Penangkapan yang salah, juga dikenal sebagai penangkapan yang melanggar hukum atau pemenjaraan palsu

Tetap Tenang dan Lakukan Ini Jika Anda Menjadi Korban Salah Tangkap oleh Aparat Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/6_sudah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sidney Holmes tak kuasa menahan tangis. Pria 57 tahun itu akhirnya dibebaskan dari penjara di Fort Lauderdale, Broward County, Florida, Amerika Serikat. Padahal, dia telah menjalani hukuman selama 34 tahun.  Holmes dinyatakan tidak bersalah atas kasus perampokan bersenjata yang terjadi pada 1988. Namun, meskipun telah bebas, kasus itu akan diselidiki lagi setelah ditemukan bukti-bukti baru.  ”Saya tidak bisa membenci. Saya harus terus menjalani hidup,” ujar Holmes. Dia tak menyimpan dendam meski puluhan tahun kebebasannya telah direnggut.  The Guardian pada Rabu (15/3) melaporkan, Holmes ditangkap pada 6 Oktober 1988. Kala itu, dia terlihat mengendarai Oldsmobile Cutlass berwarna cokelat di Florida Selatan. Tiga minggu sebelumnya terjadi perampokan bersenjata. Nah, mobil yang dipakai pelaku untuk melarikan diri disebut mirip dengan milik Holmes.  Enam orang bersedia menjadi saksi bahwa Holmes ada di rumah orang tuanya pada hari perampokan itu. Perempuan yang bersama dengan korban perampokan juga tak bisa mengidentifikasi Holmes sebagai pengemudi mobilnya. Meski begitu, Holmes tetap didakwa. Dia dijatuhi hukuman 400 tahun penjara pada April 1989.  Awalnya, jaksa meminta hukuman selama 825 tahun. Sebab, Holmes pernah melakukan perampokan bersenjata pada 1984. Jaksa tidak memvonis hukuman seumur hidup karena Holmes akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman 25 tahun.  ”Alasan rekomendasi saya dan jumlah tahun yang sangat tinggi itu untuk memastikan dia (Holmes) tidak akan dibebaskan dari penjara saat masih bernapas,” kata jaksa Peter Magrino kala itu.  November 2020, Holmes meminta kasusnya ditinjau ulang. Dia tetap bersikukuh tidak bersalah. Hasil penyelidikan akhirnya menunjukkan bahwa Holmes adalah korban salah identifikasi pelaku perampokan dan kendaraan. Mobil yang digunakan Holmes waktu itu sangat umum dipakai banyak orang. Tahun lalu, kedua korban perampokan juga menyatakan bahwa Holmes seharusnya dibebaskan.  Sejatinya, korban salah tangkap berhak mendapatkan USD 50 ribu (Rp 772,13 juta) per tahun selama yang bersangkutan menjalani masa penjara. Namun, lembaga Innocence Project of Florida menyebutkan, dari 84 orang yang jadi korban salah tangkap dan menjalani hukuman penjara di AS, hanya sepuluh orang yang mendapat kompensasi.  Belum diketahui apakah Holmes bakal mendapat kompensasi atau tidak. Jika diberikan, maka dia dapat mengantongi setidaknya Rp 26,3 miliar.

Sudah Dipenjara 34 Tahun, Ternyata Salah Tangkap, Pria AS Dibebaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-22-at-14.49.57.jpg" alt="Tiga orang ibu rumah tangga warga Kota Palembang mengadu ke Bidang Propam Polda Sumsel mengadu anak-anak mereka sudah menjadi korban diduga salah tangkap, Senin (22/11). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Tiga orang ibu rumah tangga warga Kota Palembang mengadu ke Bidang Propam Polda Sumsel mengadu anak-anak mereka sudah menjadi korban diduga salah tangkap, Senin (22/11). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tiga orang ibu rumah tangga warga Kota Palembang, Senin (22/11), mengadu ke Bidang Propam Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel). Sebab, anak-anak mereka sudah menjadi korban diduga salah tangkap.  Lima anak mereka yang diduga korban salah tangkap itu berinisial SS, 20; RA, 19, Pm, 20; Rv, 19; dan Fn, 18. Mereka ditangkap dan dilakukan penahanan oleh Satreskrim Polrestabes Palembang atas kasus pengeroyokan di Jalan Gotong Royong 3, Kelurahan Sukamaju, Kecamatakan Sako Palembang belum lama ini.  Ningsih, 44, selaku pelapor di Mapolda Sumsel Palembang mengatakan, dia menyakini dengan benar kalau anak mereka itu sama sekali tidak terlibat dalam pengeroyokan korban berinisial TS, 33, pada Minggu (3/10) sekitar pukul 04.30 WIB, sebagaimana yang disangkakan kepada anak-anak mereka. Sebab saat kejadian tersebut, dia melihat sendiri anaknya sedang berada di rumah mulai dari pukul 02.00 WIB hingga pagi hari.  ”Saya melihat sendiri secara langsung mereka ada di dalam kamar rumah. Jadi keterlibatan dalam dalam pengeroyokan ini kami pertanyakan,” kata Ningsih seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, selisih antara jam kejadian pengeroyokan dengan jam anak mereka berada di rumah itu yang mereka anggap sebagai penanda anaknya tidak terlibat dalam pengeroyokan itu. ”Anak saya memang sempat keluar sebentar, tapi jam 02.00 WIB saya lihat sudah ada di rumah. Dia pulang dan begadang sama teman-temannya di rumah saya sampai pagi. Sedangkan kejadian itu subuh jam setengah lima, kok bisa dikatakan anak saya ikut pengeroyokan,” ujar Ningsih.  Penangkapan itu terjadi, berselang tiga hari setelah kejadian pengeroyokan. Personel Polrestabes Palembang mendatangi rumah mereka masing-masing. Polisi menjelaskan anak-anak tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan di Maporestabes Palembang. Namun, karena merasa tidak bersalah, pihak keluarga pun mengizinkan anaknya dibawa polisi.  ”Kami mengizinkan anak-anak itu ikut dibawa polisi, karena kami merasa mereka tidak bersalah,” papar Ningsih.  Namun, lanjut dia, mereka terkejut setelah mengetahui personel yang membawa anak-anaknya tersebut melakukan kekerasan selepas penjemputan dari rumah. Hal tersebut diyakininya dengan bermodalkan video rekaman yang memperlihatkan anak itu diproses petugas. Mereka menyakini adanya kekerasan itu supaya anak-anak itu mengaku bersalah sebelum sampai ke Mapolrestabes Palembang.  ”Awalnya positif saja kalau memang benar bersalah ya kami terima risikonya berarti anak kami menjalani hukuman dan wajar. Tapi ternyata setelah tahu anak kami dibawa ke kuburan cina dan di-BAP di sana dan dipaksa mengaku sudah melakukan pengeroyokan. Kami tidak terima Pak,” ujar Ningsih.  Video yang memperlihatkan tindakan kekerasan tersebut diunggah ke media sosial platfom TikTok oleh salah satu aparat yang melakukan penangkapan. Video tersebut sempat diunduh pihak keluarga sebelum dihapus oleh yang bersangkutan.  ”Di rekaman video itu, anak saya mengaku ikut pengeroyokan, tetapi pengakuan itu dia sampaikan setelah anak saya dipukuli bahkan bisa lebih kejam lagi kalau tidak mau mengaku,” ucap Ningsih.  Santi selaku pelapor untuk anaknya, RA, 19; mengatakan, melalui pelaporan tersebut diharapkan Bidang Propam Polda Sumsel untuk segera diproses. Sehingga, mereka bisa mendapatkan keadilan atas kejadian terhadap anak-anak mereka. ”Kami hanya ingin keadilan Pak,” kata Santi.  Wakapolda Sumsel Brigadir Jendral Polisi Rudi Setiawan mengatakan, pihaknya segera melakukan pengecekan laporan tersebut. ”Kami belum menerima laporannya. Tapi akan kami cek segera kalau sudah ada, harap tunggu,” kata Brigjen Rudi.

Warga Palembang Korban Salah Tangkap Mengadu ke Propam Polda Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG_20210923_144632-1.jpg" alt="Pazri selaku kuasa hukum korban salah tangkap bernama M Rafi" width="100%">
<figcaption>Pazri selaku kuasa hukum korban salah tangkap bernama M Rafi</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Korban salah tangkap yang dilakukan oknum anggota Polres Hulu Sungai Utara (HSU) menuntut unsur pidana dari laporannya ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan diproses.  ”Harapan kami kasus ini bisa terang benderang dan tuntas dalam dalam hal penyelesaiannya. Bagi oknum yang terbukti melakukan pelanggaran diproses hukum secara tegas,” kata M. Pazri, kuasa hukum korban salah tangkap bernama M. Rafi'i alias Gaston seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Kamis (23/9).  Hari ini (23/9), korban M. Rafi'i didampingi kuasa hukumnya memenuhi panggilan penyidik ​​Subdit 1 Ditreskrimum untuk diperiksa. Ada 23 pertanyaan terkait kronologis penangkapan yang dilontarkan penyidik. Korban juga menghadirkan dua orang saksi yang melihat langsung proses penangkapan hingga adanya tembakan peringatan dari polisi.  Ditegaskan Pazri, penangkapan yang dilakukan Satuan Reskrim Polres HSU itu tidak sesuai SOP. Bahkan memenuhi unsur pidana di KUHP dan melanggar Peraturan Kapolri.  ”Makanya kami uji apakah ada unsur pidananya sesuai pasal 351 dan 170 KUHP. Dimana pelapor telah menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan oleh oknum petugas,” tegas Pazri.  Selain unsur pidana, Pazri juga memastikan terus mengawal laporan korban di Bidang Propam Polda Kalsel agar ada sanksi secara internal di kepolisian.  Sementara itu, M. Rafi'i mengaku terjadinya pemukulan oleh oknum anggota tersebut ketika proses interogasi awal. Ada pemukulan oleh petugas sesaat setelah dia ditangkap di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jalan Lingkar Walangsi-Kapar, Desa Banua Budi, Kabupaten HST, pada Rabu (8/9).  ”Saya tidak sanggup lagi menahan sakitnya hingga mengaku saja melakukan pencurian yang dituduhkan. Setelah dibawa ke Polres HSU, baru saya tegaskan bukan pelakunya dan akhirnya dibebaskan dan mendapat uang Rp 100 ribu untuk ongkos pulang,” beber M. Rafi’i.  Rafi'i tercatat sebagai mahasiswa semester delapan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Washliyah Barabai dan juga kader HMI.

Korban Salah Tangkap Polisi Tuntut Unsur Pidana Diproses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diinterogasi-2-jam-trauma-karena-dicap-sebagai-teroris_m_213498.jpeg" alt="Korban salah tangkap, Muhammad Arifin" width="100%">
<figcaption>Korban salah tangkap, Muhammad Arifin</figcaption>
</figure>Muhammad Arifin, 50, tidak pernah menyangka bakal berurusan dengan pihak kepolisian terutama terkait kasus teroris. Meski menjadi korban salah tangkap dan sudah dibebaskan, pegawai Kantor Pos tersebut masih trauma. Seperti apa ceritanya? Antika Hapsari, Malang  Rumah Muhammad Arifin, 50, yang berlokasi di Jalan Kapi Sraba XI, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Malang nampak berantakan, Rabu (16/5) itu. Sejumlah barang, pakaian dan buku-buku terlihat berserakan di sejumlah tempat. Sisa-sisa penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada Senin (14/5) lalu masih jelas tergambar. Tidak hanya di dalam ruang tamu saja, namun kondisi rumah yang berantakan juga sudah terlihat sejak di teras depan. Areal dalam rumah, kondisinya tidak jauh berbeda dengan bagian lainnya. "Ini yang waktu itu digeledah. Saya belum sempat merapikan," kata Arifin, ramah ketika ditemui di rumahnya, Rabu (16/5).&nbsp; Arifin meskipun dikenal pendiam, ia merupakan orang yang cukup supel diajak ngobrol. Kepada JawaPos.com Arifin bercerita, sewaktu proses penggeledahan, aparat kepolisian memeriksa secara detil bagian rumahnya. Mulai dari lemari, kamar tidur, belakang rumah, ruangan salat hingga rak dapur semua diteliti dengan seksama. Awalnya, Arifin dijemput di Kantor Pos tempatnya bekerja. Salah seorang rekannya menyampaikan bahwa pimpinan tengah mencarinya. "Sempat bingung juga, sebab tiba-tiba dipanggil pimpinan," kata dia. Begitu sampai di ruangan pimpinan, ia pun kaget karena sudah ada polisi yang mencarinya. Jantungnya dag dig dug tak karuan, bingung dengan apa yang telah terjadi. Kemudian, Arifin berserta sejumlah polisi tersebut meluncur menuju rumahnya. Sesampai di rumah, polisi langsung memeriksa dan menggeledah ruangan yang ada di kediamannya.&nbsp; Penggeledahan dilakukan sekitar 4 jam, mulai dari pukul 13.00-17.15 WIB, menjelang magrib baru selesai. Usai proses penggeledahan, Arifin pun dibawa ke Mako Brimob Detasemen B Pelopor Polda Jatim, Ampeldento, Pakis, Kabupaten Malang.&nbsp; Selama sekitar dua jam dia diperiksa dan dimintai keterangan oleh polisi. Kebanyakan polisi menanyakan mengenai aktivitas istrinya. Pasalnya, Arifin diamankan karena diduga keterlibatan istrinya terkait dengan aksi teror yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo. Istrinya lebih dulu diamankan di Sidoarjo, Senin (14/5) siang. "Tanya kegiatannya apa, tempat pengajiannya dimana. Bahkan salah satu polisi sempat bilang, gimana awasi istri, bapak PNS kok bisa istri sampai tergabung seperti itu. Sempat bilang begitu," kata Arifin menirukan omongan seorang personel polisi.&nbsp; Arifin menegaskan, tidak mungkin keluarganya tergabung dalam aksi radikal dan terorisme. Pasalnya, selain dibesarkan dalam keluarga aparatur negara. Kakak dan adiknya ada yang menjadi polisi, TNI, bahkan pengacara. "Nggak mungkin lah Mbak, saya dan istri saya bergabung di seperti itu. Bahkan ayah istri saya itu pejuang. Masa iya bapaknya memperjuangkan negara, anaknya malah merongrong," katanya lembut.&nbsp; Arifin menjelaskan, setelah diperiksa selama dua jam, dia dipastikan tidak terkait dengan aksi teror. Sekitar pukul 21.00, dia dipulangkan. Kemudian, setengah jam kemudian, garis polisi yang semula dipasang di rumahnya juga dilepas. Pascakejadian itu, dia berkomunikasi dengan istrinya, Siti Rohaidah atau yang akrab disapa Ida. Dari Ida, dia tahu kejadian yang sebenarnya. Kepadanya perempuan yang sehari-hari berjualan telur asin itu bercerita, saat kejadian teror bom di Sidoarjo, Minggu (13/5), istrinya memang berada di Sidoarjo.&nbsp; Saat itu Ida baru pulang dari Surabaya, daerah asalnya, bersama dengan adiknya, Rosalina Afrida. Waktu itu, Ida hendak mengantarkan saudarinya itu pulang ke Sidoarjo. Tak disangka, keponakan Ida yang paling kecil tiba-tiba sakit. Kemudian, mereka membawa keponakannya ke klinik. Klinik paling dekat ada di dekat Mapolres Sidoarjo.&nbsp; Masih berdasarkan cerita Arifin, saat itu Ida dan adiknya berada di dalam mobil. Kemudian, diberhentikan oleh polisi dan diminta keluar. Keduanya pun menurut saja. Keduanya keluar dari mobil dan menurut digelandang polisi. "Mungkin karena istri saya dan adiknya sama-sama bercadar. Jadi dikira teroris," katanya. Sama dengan Arifin, ketika diperiksa, Ida dan adiknya juga tidak ada keterkaitan dengan teroris. Dia hanya menyayangkan identitas istrinya tersebar luas di media sosial. Masyarakat juga sudah melabeli keduanya sebagai pasangan teroris. "Trauma, karena dicap teroris, dibawa polisi. Se-Indonesia sudah mengecap kami teroris, walau tidak terbukti. Tapi Polisi baik kok ketika tanya ke saya, saat interogasi," sesalnya.

Diinterogasi 2 Jam, Trauma Karena Dicap Sebagai Teroris