<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/06/jerome-nessie-4041490043-2131070479.jpg" alt="Nessie Judge bersama Jerome Polin. (YouTube @Nessie Judge)" width="100%">
<figcaption>Nessie Judge bersama Jerome Polin. (YouTube @Nessie Judge)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- YouTuber Nessie Judge sempat memberikan klarifikasi usai memajang foto Junko Furota untuk dekorasi dalam kontennya bersama grup Kpop NCT Dream dalam segmen #NERROR.&nbsp; Dalam klarifikasinya, Nessie Judge mengatakan bahwa foto itu bukan sekadar dekorasi estetik. Tapi juga memiliki makna yang dalam terkait penghormatan terhadap Junko Furota. Foto itu ditampilkannya bukan hanya karena keinginannya sendiri, tapi atas permintaan banyak penggemar dalam kontennya.&nbsp; Bagi Nessie Judge, menampilkan foto dekorasi Junko Furota dalam kontennya tidak ada kaitannya dengan cerita sedih atas peristiwa sadis dan memilukan yang dialaminya. Meski Nessie Judge sudah menyampaikan klarifikasi, banyak yang tidak dapat menerima. Konten itu tetap dinilai tidak etis karena menampilkan Junko Furota, korban kekerasan paling brutal di Jepang. Untuk menenangkan suasana, Nessie Judge akhirnya membuat keputusan besar menyampaikan permintaan maaf. Apalagi, kontennya itu sudah menjadi perbincangan panas dari netizen Indonesia, Korea, dan Jepang. "Saya telah mendengarkan dan memahami kekhawatiran Anda terkait video yang diunggah sebelumnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kurangnya pertimbangan kami," tulis Nessie Judge di akun media sosial X. Nessie Judge mengaku bahwa dirinya mendengarkan masukan dan kritikan dari banyak netizen. Sehingga, dia pun menyadari kesalahannya karena kurang peka dan kurang berhati-hati. "Apa yang kami anggap sebagai bentuk penghormatan, telah dikoreksi oleh semua orang sebagai tindakan yang kasar dan tidak peka," paparnya. &nbsp;

Nessie Judge memberikan klarifikasi dan minta maaf setelah konten foto Junko Furota memicu kontroversi.

Nessie Judge Minta Maaf dan Beri Klarifikasi usai Pajang Dekorasi Foto Korban Rudapaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/16/PECEHAN-SEKSUAL-JAWA-POS-3798624195.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang oknum anggota polisi di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga melakukan pelecehan seksual kepada perempuan yang menjadi korban rudapaksa. Peristiwa ini terjadi saat korban sedang menjalani pemeriksaan di&nbsp;Polsek Wewewa Selatan. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah&nbsp;Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Haryanto Rante Salu yang langsung menahan pelaku untuk proses pemeriksaan. Sahroni meminta agar pelaku dilakukan penegakan hukum. &nbsp; &ldquo;Saya apresiasi langkah cepat Kapolres Sumba Barat Daya yang langsung menahan pelaku. Namun, penahanan saja tidak cukup. Saya mendesak agar pelaku bejat ini segera dipecat dan dijerat dengan hukuman maksimal," kata Sahroni, Kamis (12/6). Bendahara Umum Partai NasDem ini menilai, tindakan pelaku sangat tidak dibenarkan. Sebab, korban yang tengah mencari keadilan atas kasus rudapaksa, malah menjadi korban lagi dengan kasus serupa. "Selain sangat jahat kepada korban, tindakan pelaku juga menghancurkan kepercayaan publik pada institusi. Di mana lembaga yang harusnya melindungi dan melayani justru jadi pelaku kejahatan. Ini harus ditindak tegas,&rdquo; imbuhnya. Sahroni juga meminta polisi memberikan pendampingan maksimal bagi korban.&nbsp;Sehingga korban tidak mengalami trauma berkepanjangan. &ldquo;Kepolisian juga wajib memberikan pendampingan menyeluruh kepada korban, baik secara psikologis, hukum, maupun sosial. Jangan sampai korban justru ditinggalkan setelah mengalami trauma ganda. Negara harus ada dan melindungi korban. Dan terpenting, proses hukum terhadap kasus pemerkosaan yang awalnya dilaporkan oleh korban harus tetap dilanjutkan hingga tuntas,&rdquo; pungkas Sahroni.

Sahroni mendukung langkah Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Haryanto Rante Salu yang langsung menahan pelaku.

Korban Rudapaksa Dilecehkan Lagi Saat Diperiksa, Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni Minta Pelaku Dipidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/15/97_dc-3444809744.jpg" alt="MASIH SHOCK: Petugas Dinsos Banyuwangi mendampingi orang tua kroban di Kalibaru, Banyuwangi, kemarin. (Jawa Pos Radar Banyuwangi)" width="100%">
<figcaption>MASIH SHOCK: Petugas Dinsos Banyuwangi mendampingi orang tua kroban di Kalibaru, Banyuwangi, kemarin. (Jawa Pos Radar Banyuwangi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Proses otopsi jenazah DC, upik 7 tahun yang diduga menjadi korban rudapaksa, sudah selesai dilakukan. Polresta Banyuwangi, Jawa Timur, saat ini masih menunggu hasilnya. &rdquo;Hasil otopsi nanti dikirim melalui surat oleh dokternya. Kalau dari dokternya (hasil otopsi) disampaikan secepatnya,&rdquo; jelas Kapolresta Banyuwangi Kombespol Rama Samtama Putra yang diwakili Kasatreskrim Kompol Andrew Vega di Banyuwangi kemarin (14/11). Mengutip Jawa Pos Radar Banyuwangi, DC, pelajar kelas I salah satu madrasah ibtidaiyah, ditemukan di kebun sengon di kawasan Kalibaru, Banyuwangi, dalam kondisi sudah tak bernyawa Rabu (13/11) lalu. Orang yang menemukan adalah ibu kandungnya, SA, yang sedang hamil tua. Biasanya korban pulang sekolah dengan naik sepeda kayuh sampai rumah sekitar pukul 10.15. Karena hingga siang tidak kunjung pulang, ibu korban menghubungi pihak sekolah. Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), ditemukan kancing baju korban serta bercak darah di bagian hidung dan kepala belakang. Diduga, korban mengalami gegar otak akibat benturan benda tumpul. Sejumlah barang milik korban juga hilang seperti sepatu, tas, dan sepeda kayuh. Sepeda korban ditemukan sekitar 20 meter dari lokasi penemuan jenazah. Kalung dan gelang emas yang dikenakan korban juga hilang. Kapolresta Kombespol Rama Samtama Putra langsung membentuk tim khusus (timsus). Timsus yang beranggota lintas kesatuan itu sudah bergerak. Diawali olah TKP, lalu mengumpulkan bukti hingga mengorek keterangan sejumlah saksi. Sayangnya, hingga kemarin (14/11) hasilnya masih nihil. Pelaku belum terkuak. &rdquo;Kami masih terus melakukan identifikasi pelaku kekerasan seksual dengan korban anak di bawah umur. Dasar kami adalah keterangan saksi dan alat bukti yang ada,&rdquo; kata Vega. Bocah Mandiri Di tembok rumah, termuat tulisan tangan DC. Anak kedua pasangan ADNK-SA itu menulis namanya, lalu nama kakak, mama, dan papa yang diapit gambar hati menggunakan spidol warna hitam. Tulisan tersebut menggambarkan betapa sayangnya bocah perempuan itu terhadap keluarga. Menurut S, sang kakek, yang tinggal bersama DC sekeluarga, cucunya tersebut sangat dekat dengan dirinya. Apalagi, ADNK, ayah DC, bekerja di kecamatan yang berbeda di Banyuwangi dan pulang seminggu sekali. &rsquo;&rsquo;Kalau tidak main sama kakaknya (BT, 11), setiap hari ya nggelibet sama saya,&rdquo; ucapnya. DC, lanjut S, bocah mandiri. Dia biasa mencuci pakaiannya sendiri. Apalagi, ibunya mulai membatasi aktivitas fisik lantaran hamil tua. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015180959/coba-rudapaksa-siswa-smp-tukang-sampah-di-jakarta-utara-jadi-tersangka">Coba Rudapaksa Siswa SMP, Tukang Sampah di Jakarta Utara Jadi Tersangka</a> Hukuman Mati Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Nahar mengatakan, pelaku terancam hukuman berat jika terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Apalagi bila kekerasan yang dilakukan telah direncanakan dan mengakibatkan korban anak meninggal. Hal itu, lanjut dia, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Angka kasus kekerasan anak menurut data Simfoni PPA kian mengkhawatirkan. Pada 2021, tercatat 14.517 kasus. Angka itu melonjak pada 2022. Ada 16.106 kasus kekerasan yang terlaporkan. Tak jauh berbeda, di 2023, belasan ribu kasus kekerasan pada anak-anak telah dilaporkan. Tercatat, angkanya mencapai 18.175 kasus. Seolah tak ada habisnya. Kekerasan pada jiwa-jiwa polos itu pun terus terulang pada 2024. Sejak Januari hingga September, jumlah kasus kekerasan anak mencapai 11.624 perkara. (rio/sas/aif/c1/mia/c7/ttg)

Proses otopsi jenazah DC, upik 7 tahun yang diduga menjadi korban rudapaksa, sudah selesai dilakukan. Polresta Banyuwangi, Jawa Timur.

Peninggalan DC di Dinding Rumah, Anak Yang Jadi Korban Rudapaksa dan Pembunuhan di Banyuwangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mitra-go-massage-jadi-korban-permerkosaan-di-bandung-ini-kata-go-life_m_.jpg" alt="Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melegalkan aborsi bagi korban kasus rudapaksa atau kekerasan seksual. Legalitas itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti jaminan aborsi aman tersebut. Peneliti ICJR Johanna Poerba menyatakan, terbitnya PP 28/2024 tersebut yang menjamin tersedianya aborsi aman bagi korban perkosaan, kekerasan seksual dan indikasi kedaruratan medis bukanlah hal yang baru dalam legislasi di Indonesia. Pengaturan ini sudah dijamin sebelumnya dalam Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. "Apabila merujuk pada UU Kesehatan Tahun 2009, PP No. 61 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 3 Tahun 2016, pada praktiknya penyediaan layanan aborsi aman tidak terlaksana di lapangan dikarenakan tidak ada realisasi konkret dari pemangku kepentingan untuk menyediakan layanan," kata Johanna dalam keterangannya, Senin (5/8). Johanna menjelaskan, sejak adanya PP 61/2014 dan Permenkes 3/2016, Kepolisian diamanatkan untuk mendukung penyediaan kontrasepsi darurat dan menyediakan surat keterangan dugaan perkosaan bagi korban perkosaan yang ingin mengakses aborsi aman. Seharusnya dengan kondisi saat ini, kata Johanna, korban perkosaan bisa mandapatkan kontrasepsi darurat dan melakukan aborsi aman sampai dengan batas usia kehamilan 8 minggu. Namun, berdasarkan penelitian ICJR pada 2021 dan pemantauan sampai saat 2024 ini, belum ada komitmen nasional di Kepolisian untuk menerbitkan aturan internal ataupun panduan polisi untuk dapat merujuk pemberian kontrasepsi darurat ataupun menerbitkan surat keterangan dugaan perkosaan. "Malah pada 2021 lalu, pihak kepolisian menolak permohonan aborsi anak 12 tahun, korban perkosaan di Jombang, padahal saat itu usia kehamilan korban belum sampai 8 minggu," ucap Johanna. Selain itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak kunjung menunjuk layanan yang dapat memberikan aborsi aman. Padahal, Permenkes 3/2016 mengamanatkan Kemenkes untuk menetapkan fasilitas kesehatan (faskes) yang dapat memberikan layanan aborsi. "Delapan tahun Permenkes tersebut hadir, dan lima belas tahun UU Kesehatan 2009 berlaku, Kemenkes masih belum menetapkan faskes yang dapat memberikan layanan aborsi aman tersebut," tegas Johanna. Karena itu, ICJR menekankan jaminan aborsi aman tidak hanya perlu dilakukan dalam tataran penerbitan aturan seperti dengan adanya PP 28/2024 yang baru ini. Namun, komitmen realisasi konkret pemangku kepentingan sangat diperlukan. "Aborsi aman akan semakin aman jika dilakukan pada usia kehamilan lebih awal, sehingga seharusnya surat keterangan dugaan perkosaan atau kekerasan seksual tersebut dapat diperoleh dengan cepat dan tidak hanya dapat diterbitkan oleh Kepolisian," pungkasnya.

tersedianya aborsi aman bagi korban perkosaan, kekerasan seksual dan indikasi kedaruratan medis bukanlah hal yang baru dalam legislasi.

ICJR Ingatkan Pemerintah soal Legalisasi Aborsi untuk Korban Rudapaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/barita-dok-pribadi.jpg" alt="Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kinerja kejaksaan mendapat sorotan dalam kasus dugaan rudapaksa yang terjadi terhadap seorang mahasiswi di Pandeglang, Banten. Kakak korban, Iman Zanatul Khaeri, mengungkapkan, banyak kejanggalan yang terjadi dalam proses hukum yang berjalan. Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak menyampaikan bahwa pihaknya memang belum menerima laporan dari keluarga korban. Namun, Komjak sudah memantau perkembangan penanganan kasusnya. &rdquo;Kami memantau dan melakukan pengecekan serta meminta konfirmasi dari satuan kerja kejaksaan di sana,&rdquo; imbuhnya. Menurut dia, sejauh ini sidang atas perkara dugaan pelanggaran UU ITE sudah berjalan. Pihaknya akan terus memantau sidang tersebut. Berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang baru akan dilaporkan pihak keluarga, Barita menyampaikan bahwa itu belum masuk ranah kejaksaan. Karena itu, pihak kejaksaan juga belum bisa melangkah lebih jauh. &rdquo;Jaksa pada waktu itu menyatakan bahwa itu menjadi kewenangan penyidik, bukan jaksa,&rdquo; ujarnya. Yang jelas, jika pihak keluarga merasa dan mendapati hal janggal dari kejaksaan atau oknum jaksa, mereka bisa melaporkannya ke Komjak. Dia memastikan akan menindaklanjuti laporan tersebut. &rdquo;Silakan secara resmi sampaikan ke kami supaya kami punya bahan. Karena ini berkaitan dengan pengalaman korban,&rdquo; katanya. Sebagaimana yang ramai beredar, pihak keluarga korban mengungkap banyak keganjilan dalam penanganan perkara. Misalnya, tidak adanya pemberitahuan pelaksanaan sidang perdana. Lalu, dari keterangan Iman, sang adik yang dihadirkan sebagai saksi justru diarahkan untuk memaafkan pelaku dan menempuh jalan damai oleh JPU. Keganjilan itu berlanjut di sidang ketiga saat Iman dan pihak pengacara diusir dari ruang sidang dengan alasan tertutup. Setelah kejadian tersebut, pihaknya berinisiatif melapor ke Kejaksaan Pandeglang. Namun, Iman mengaku justru mendapat amukan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Helena Octaviane karena menggunakan jasa pengacara. Kejanggalan-kejanggalan tersebut berlanjut hingga sidang keempat yang digelar kemarin (27/6). Iman mengaku kaget lantaran sidang pembacaan tuntutan tersebut tiba-tiba berubah menjadi online. Pelaku tak dihadirkan langsung dalam sidang. Sementara itu, dilansir dari Radar Banten, Kajati Banten Didik Farkhan Alisyahdi menyatakan telah melakukan klarifikasi langsung kepada sejumlah jaksa, baik di Kejati Banten maupun Kejari Pandeglang, yang terlibat dalam penanganan perkara tersebut. Dari hasil klarifikasi, perkara tersebut berasal dari Ditreskrimsus Polda Banten terkait laporan UU ITE. Sebelum laporan tersebut dibuat, korban berinisial ISK dan terdakwa AHM sudah saling kenal sejak 2015. Keduanya berpacaran pada 2021 dan telah melakukan hubungan suami istri. Didik mengatakan, saat melakukan hubungan intim dengan korban, terdakwa sempat merekamnya. Video hubungan badan tersebut disimpan terdakwa dan akan disebarkan apabila korban meminta putus. &rdquo;Berkali-kali video itu dipakai untuk mengancam korban,&rdquo; kata Didik. Video yang disimpan terdakwa akhirnya disebar kepada teman korban pada 2022. Setelah video itu disebar, korban membuat laporan di Polda Banten. Terlapor kemudian ditetapkan sebagai tersangka. &rdquo;Perkara itu dilimpahkan ke Kejari Pandeglang sesuai locus-nya (tempat kejadian perkara, Red),&rdquo; kata Didik. Perkaranya disidangkan di PN Pandeglang. &rdquo;Proses sidang sudah tiga kali,&rdquo; imbuhnya. Seusai persidangan itu, korban bersama kakaknya datang ke Kejari Pandeglang. Kakak korban menceritakan bahwa adiknya telah diperkosa oleh terdakwa. Mendengar itu, Kajari Pandeglang meminta agar perkara tersebut dilaporkan ke Polda Banten. Sebab, dalam berkas perkara, terdakwa tidak didakwakan pasal yang berkaitan dengan kasus pemerkosaan. Didik mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut jaksa sempat menanyakan hasil visum terhadap korban jika kasus tersebut kembali dilaporkan. Hasil visum menjadi pertanyaan karena kejadian pemerkosaan telah terjadi tiga tahun yang lalu. &rdquo;Nah, ini (karena pernyataan tersebut, Red) ditanggapi kejaksaan kurang mendukung atau mengakomodasi kasus pemerkosaan,&rdquo; ungkap dia. (syn/mia/fhm/c6/fal)

Kinerja kejaksaan mendapat sorotan dalam kasus dugaan rudapaksa yang terjadi terhadap seorang mahasiswi di Pandeglang, Banten.

Komisi Kejaksaan Tunggu Laporan Korban Rudapaksa di Pandeglang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mitra-go-massage-jadi-korban-permerkosaan-di-bandung-ini-kata-go-life_m_.jpg" alt="Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dalam rekaman berdurasi enam detik itu, terdengar suara laki-laki yang mengakui perbuatannya sebagai pemerkosa siswi SMP kelas IX di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Buntut dugaan rudapaksa tersebut, J, siswi itu, sempat masuk rumah sakit (RS) sebelum kemudian meninggal.  ”Na iya tersangka kerodo. Matena ia, gentayangang ammengngi (saya tersangka di situ. Mati aku, nanti korban gentayangan),” ucap laki-laki tersebut dalam bahasa Bugis sambil tertawa dalam rekaman yang juga diterima FAJAR kemarin (21/2).  Rekaman itu yang sekarang menjadi salah satu pegangan kepolisian setempat untuk memburu pelaku. Kasatreskrim Polres Bone AKP Boby Rachman menyatakan, pihaknya bakal mendalami siapa sosok dalam rekaman yang beredar di grup siswa tempat korban menuntut ilmu tersebut.  ”Memang betul ada rekaman beredar itu di medsos dan banyak diterima rekan-rekan media. Kami pasti akan telusuri itu,” ujarnya.  J diduga diperkosa pada akhir Januari lalu. Korban sempat dirawat di Puskesmas Cenrana, Bone, selama tiga hari sejak Senin (6/2) dua pekan lalu. Tapi, karena tak ada perubahan, keluarga membawanya ke RS M. Yasin Bone.  Lima hari di sana, korban mengembuskan napas terakhir pada Kamis (16/2) pekan lalu. Korban disebut mengalami luka di vagina dan anus. Boby mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak RS M. Yasin sebagai lokasi korban divisum.  Keluarga mengaku sempat kesulitan menemukan bukti pemerkosaan. ”Sebab, korban belum sempat ditanya secara detail oleh pihak keluarga (sebelum meninggal, Red),” ucap salah seorang kerabat korban yang minta namanya dirahasiakan.  Begitu mendapat rekaman di grup siswa tadi, pihaknya langsung menyimpan. Dan kemudian menjadi salah satu bukti yang dibawa saat melaporkan kasus tersebut ke polisi pada Senin (20/2).

Korban Rudapaksa Meninggal, Pesan Suara Jadi Acuan Kejar Pelaku

Korban Rudapaksa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Korban Rudapaksa