<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/06/JKT_Rencana-Ojol-Jadi-Pelaku-UMKM-_SALMAN-TOYIBI-1JPG-2473424614.jpg" alt="Pengemudi ojek online (ojol) menunggu penumpang di dekat Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Senin (5/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengemudi ojek online (ojol) menunggu penumpang di dekat Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Senin (5/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Grab Indonesia mengungkapkan bahwa sebanyak 50 persen pengemudi ojek online adalah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran hingga korban pemutusan hubungan kerja (PHK).&nbsp; Hal ini sebagaimana disampaikan Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi berdasarkan hasil riset Institut Teknologi Bandung (ITB) beberapa tahun lalu.&nbsp; Bahkan, menurut hasil penelitian internal Grab Indonesia bahwa sebagian besar pengemudi ojol memiliki penghasilan dua kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya.&nbsp; Lebih lanjut, Neneng memastikan fakta-fakta di atas menjadikan Grab sebagai perusahaan inklusif dan menjadi bantalan sosial bagi masyarakat.&nbsp; "Di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti, Grab hadir sebagai bantalan sosial. Lebih dari 50 persen Mitra Pengemudi Grab sebelumnya adalah korban PHK, tidak memiliki pekerjaan, atau kehilangan sumber pendapatan. Sekarang mereka punya penghasilan, akses pelatihan, bahkan sebagian besar penghasilannya meningkat lebih dari dua kali lipat," kata Neneng dalam acara Recruitment Mitra Digital di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa (17/6).&nbsp; Lebih lanjut, dia mengatakan khusus rekrutmen pada hari ini, Grab memberikan akses yang inklusif bagi siapa pun masyarakat yang ingin berusaha. Bahkan, rekrutmen tersebut dilakukan melebihi target dengan dihadiri hampir 2.000 orang yang berpotensi menjadi Mitra GrabBike, GrabCar, GrabMart, GrabFood dan Agen GrabKios.&nbsp; "Hari ini mereka punya kembali kendali atas hidupnya. Ini bukan sekadar rekrutmen, tapi momentum pembukaan harapan agar Indonesia terus melaju," lanjutnya.&nbsp; Berkolaborasi dengan &nbsp;Kementerian Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), Grab Indonesia menyelenggarakan proses pendaftaran (onboarding) Mitra Pengemudi dan Mitra Merchant secara cepat, mudah, dan langsung aktif hanya dalam hitungan jam.&nbsp; Bahkan, masyarakat dapat langsung mendaftar, melengkapi dokumen, mengaktifkan akun, bahkan langsung mendapatkan fasilitas legalitas usaha dan perlindungan sosial. Langkah ini merupakan respons nyata di tengah meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia. &nbsp; Selain Mitra reguler, Grab juga membuka ruang bagi lebih dari 700 penyandang disabilitas untuk tetap berkarya sebagai bagian dari ekosistem digital. Grab percaya bahwa tidak boleh ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam transformasi digital.&nbsp; "Program ini bukan hanya berfokus pada rekrutmen, tetapi juga menghadirkan dukungan menyeluruh bagi Mitra yang bergabung. Grab memfasilitasi pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan secara langsung di lokasi acara," ujar Neneng.&nbsp; "Membantu penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Mitra Merchant, serta menyediakan solusi kendaraan melalui kemitraan dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) bagi calon Mitra Pengemudi yang belum memiliki kendaraan pribadi," pungkasnya.

Grab Indonesia memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang terkena PHK, dengan lebih dari 50 persen pengemudi baru adalah pengangguran.

Grab Indonesia Ungkap 50 Persen Pengemudi Ojol adalah Pengangguran dan Korban PHK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/iAKB07pZK1FyK3tR0mEJJ645iVhsz06rKiDUqBh4-1483095759.jpg" alt="Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melepas para buruh yang mendapat pekerjaan baru di Cirebon dan Brebes. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melepas para buruh yang mendapat pekerjaan baru di Cirebon dan Brebes. (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 700 buruh yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) difasilitasi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo mendapat pekerjaan baru. Pada Kamis (12/6), mereka dilepas untuk bekerja di dua perusahaan yang berada di Cirebon dan Brebes. Yakni PT IDS dan PT Tah Shung Hung. &rdquo;Jadi, hari ini seperti perintah bapak presiden, kami bersama-sama dengan rekan-rekan dari serikat buruh, khususnya di bawah Desk Ketenagakerjaan yang sehari-hari didampingi oleh Pak Andi Gani dan kawan-kawan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan industrial,&rdquo; kata Sigit. &nbsp; Salah satu bentuk penyelesain masalah tersebut adalah kolaborasi yang mereka lakukan dengan mempersiapkan dan mencarikan korban-korban PHK pekerjaan baru. Hari ini, sebanyak 700 orang dilepas untuk bekerja di Cirebon dan Brebes. Secara bertahap, nantinya korban-korban PHK lain bakal difasilitasi untuk mendapat pekerjaan baru.&nbsp; &rdquo;Pertumbuhan ekonomi, khususnya industri padat kaya di wilayah Brebes dan di wilayah Cirebon saat ini terus membuka ruang tenaga kerja. Dari PT Tah Shung Hung ada 20 ribu (lapangan kerja), kemudian PT IDS ada kurang lebih 15 ribu,&rdquo; ucap orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.&nbsp; Ke depan, Jenderal Sigit menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkolaborasi dengan memerintahkan Desk Ketenagakerjaan membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan industrial. Harapannya, persoalan yang dialami oleh para buruh dapat diselesaikan.&nbsp; &rdquo;Sehingga mereka mendapatkan lapangan kerja yang baru,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Dalam kesempatan itu, Andi Gani menyampaikan bahwa pelepas 700 korban PHK untuk kembali bekerja di Cirebon dan Brebes merupakan bukti nyata kepedulian Jenderal Sigit terhadap para buruh. Menurut dia langka tersebut menjadi sejarah baru bagi Polri dan buruh-buruh yang sempat di PHK dan kini mendapat pekerjaan baru.&nbsp; &rdquo;Dan total nanti akan diterima 35 ribu lowongan pekerjaan baru di Cirebon dan di Brebes. Kami sebagai pimpinan buruh mengucapkan terima kasih,&rdquo; ujarnya.&nbsp;

Sebanyak 700 buruh korban PHK difasilitasi Kapolri untuk bekerja di Cirebon dan Brebes, sebagai upaya pemulihan ekonomi.

Kapolri Fasilitasi Ratusan Buruh Korban PHK Hingga Dapat Pekerjaan di Cirebon dan Brebes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/Screenshot_2025-04-09-21-12-02-662_comandroidchrome-edit-3583699500.jpg" alt="Mensos Saifullah Yusuf memberikan pernyataan kepada awak media. (Humas Kemensos)" width="100%">
<figcaption>Mensos Saifullah Yusuf memberikan pernyataan kepada awak media. (Humas Kemensos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi sejak tahun lalu. Bahkan, dikhawatirkan bakal meluas imbas kebijakan tarif resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS). Pemerintah mengklaim sudah melakukan antisipasi. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut, isu PHK telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Diskusi khusus antara Presiden dan pelaku usaha serta tokoh pekerja juga telah dilakukan merespon kondisi ketenagakerjaan saat ini. &ldquo;Satgas PHK itu kan Presiden sudah akan membentuk itu,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Rabu (9/4). Satgas PHK ini nantinya bertugas meminimalisir dampak PHK. Termasuk, memastikan hak-hak buruh yang ter-PHK dipenuhi. Selain itu, dari kerja satgas tersebut akan terlihat apa saja penetrasi yang diperlukan dalam penanganan PHK ini. Jika memang, nantinya dibutuhkan adanya bantuan-bantuan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial maka pihaknya siap. Artinya, korban PHK bisa mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari Kemensos? Gus Ipul, sapaan akrab mensos, mengamini. Asal, mereka memenuhi ketentuan. Misalnya, mereka ternyata mengalami turun kelas sosial dan masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya desil bawah. &ldquo;Nah apakah mereka dapat bansos? kan gitu. Nah itu kita tetap pedomanya nanti berdasarkan data (DTSEN, red),&rdquo; katanya. Saat ini, DTSEN sedang finalisasi tahap uji petik. Data ini pun akan diupdate tiga bulan sekali oleh BPS. Karenanya, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan adanya penambahan anggaran untuk bansos bila jumlah masyarakat yang masuk pada desil 1 dan 2 meningkat. Meski, sampai saat ini belum ada rencana penambahan anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk bansos. &ldquo;Semua bergantung pada situasi dan kondisi. Sampai sekarang belum ada rencana penambahan anggaran, tetapi tidak menutup kemungkinan itu ke depan,&rdquo; paparnya. Seperti diketahui, pada Selasa (8/4), Presiden memerintahkan jajarannya untuk membentuk satgas khusus yang mengurusi masalah PHK. Usulan pembentukan ini datang dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang khawatir atas nasib pekerja/buruh di tengah badai PHK yang terus terjadi. Iqbal menegaskan, keberadaan satgas ini penting untuk mengantisipasi adanya gelombang PHK lanjutan dan memastikan hak-hak pekerja/buruh yang diPHK dipenuhi perusahaan/pemberi kerja. &ldquo;Saya kira bentuk Satgas PHK, segera libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademi, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS (Ketenagakerjaan), dan sebagainya. Satu Satgas, kita antisipasi,&rdquo; ujar Prabowo dalam acara sarasehan ekonomi bertajuk Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Tarif Perdagangan, di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4). (*)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan tentang bantuan sosial yang diberikan bagi korban PHK dan pembentukan Satgas PHK.

Korban PHK Dapat Bansos? Ini Penjelasan Mensos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/Screenshot_2025-03-03-15-59-59-81_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329-4151409705.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut, hal ini sejalan dengan komitmen dan langkah kurator yang akan menyewakan aset dan mesin milik PT Sritex Group kepada investor. (Youtube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut, hal ini sejalan dengan komitmen dan langkah kurator yang akan menyewakan aset dan mesin milik PT Sritex Group kepada investor. (Youtube Setpres)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah menyiapkan opsi untuk karyawan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT Sri Rejeki Ismani Tbk atau Sritex untuk dipekerjakan kembali dalam 2 minggu ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut, hal ini sejalan dengan komitmen dan langkah kurator yang akan menyewakan aset dan mesin milik PT Sritex Group kepada investor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yassierli mengapresiasi rencana tersebut, lantaran bisa memberikan ketenangan bagi para karyawan yang terkena PHK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/015715269/awal-bulan-maret-2025-jadi-magnet-uang-6-shio-ini-diprediksi-akan-mengalami-peningkatan-finansial-yang-signifikan">Awal Bulan Maret 2025 Jadi Magnet Uang: 6 Shio Ini Diprediksi Akan Mengalami Peningkatan Finansial yang Signifikan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seperti yang tadi sudah disampaikan (kurator) bahwa dalam dua minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK," kata Yassierli dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, yang dipantau secara daring, Senin (3/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Salah Satu Tim Kurator PT Sritex Group, Nurma Sadikin menyampaikan bahwa pihaknya sudah membuka opsi untuk penyewaan alat berat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Opsi ini dilakukan sebagai upaya dari kurator untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga aset agar tidak turun nilainya. Ia mengatakan, sudah ada investor yang bersedia untuk menyewa alat-alat tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015715232/cara-beli-tiket-timnas-indonesia-vs-bahrain-garuda-fans-wajib-instal-aplikasi-ini-dan-siap-siap-war-mulai-4-maret-2025">Cara Beli Tiket Timnas Indonesia vs Bahrain: Garuda Fans Wajib Instal Aplikasi Ini dan Siap-Siap War Mulai 4 Maret 2025!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun keputusannya, baru akan disampaikan kurator pada dua minggu yang akan datang. "Kami juga sudah berkomunikasi dan sudah ada juga investor yang menghubungi kurator dan kita sudah dalam proses komunikasi, yang mana dalam dua minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex," ujar Nurma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihaknya pun berharap, kehadiran investor baru yang akan menghidupkan kembali mesin-mesin milik PT Sritex Group akan kembali menyerap tenaga kerja yang telah terkena PHK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang mana ini akan menyerap tenaga kerja, yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-hire kembali kemudian oleh penyewa yang baru," tutupnya.</div>

Pemerintah menyiapkan opsi untuk karyawan korban PHK PT Sri Rejeki Ismani Tbk atau Sritex untuk dipekerjakan kembali selama 2 minggu.

Kabar Baik! Pemerintah Siapkan Opsi Karyawan Korban PHK Sritex Bakal Dipekerjakan Lagi 2 Minggu ke Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/ganjar-tegas-2800925989.jpg" alt="KENA PHK: Layla dan Onit mengadu kepada Ganjar Pranowo di depan Balai Kota Cirebon pada Minggu (8/10)." width="100%">
<figcaption>KENA PHK: Layla dan Onit mengadu kepada Ganjar Pranowo di depan Balai Kota Cirebon pada Minggu (8/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bakal calon presiden (bacapres) 2024 Ganjar Pranowo dihadang dua remaja putri setelah turun dari panggung Cherbon Guyub di depan Balai Kota Cirebon pada Minggu (8/10). Mereka curhat sambil menangis soal penutupan TikTok Shop. Dua remaja putri yang diketahui bernama Layla dan Onit itu nekat menerobos kerumunan dan pengamanan sembari berteriak berkali-kali memanggil nama mantan gubernur Jawa Tengah dua periode itu. &rdquo;Pak Ganjar, tolong dengarkan kami, Pak,&rdquo; seru Onit. Ganjar yang melihat itu urung memasuki mobil dan bersedia mendengarkan curhat keduanya. Onit dan Layla mengatupkan kedua telapak tangannya, menandakan bahwa mereka benar-benar memohon untuk didengarkan aspirasinya. &rdquo;Penutupan TikTok Shop itu berdampak kepada orang-orang seperti kami. Kami minta tolong pada Bapak,&rdquo; pintanya. Sementara itu, Layla menceritakan bahwa dirinya merupakan korban PHK yang terdampak penutupan platform TikTok Shop. &rdquo;Setelah ditutup, saya di-PHK dari kerjaan yang biasanya jadi host produk kecantikan, Pak,&rdquo; katanya sembari menyeka air mata. Keduanya meminta kepada Ganjar untuk memperhatikan nasib orang-orang yang serupa akibat penutupan TikTok Shop. &rdquo;Kami percaya Pak Ganjar bisa menyelesaikan ini,&rdquo; tuturnya. Meski tidak lama berbincang, Onit dan Layla tampak cukup puas dengan jawaban Ganjar. Sebelum Ganjar pergi, Onit mengucapkan terima kasih berkali-kali. &rdquo;Terima kasih Pak Ganjar, sudah berkenan mendengarkan kami. Hati-hati Pak, jaga kesehatan ya, Pak,&rdquo; ucapnya. Ganjar Pranowo mengaku sudah mendengarkan satu per satu cerita dari Onit dan Layla. Menurut dia, regulasi yang dibuat pemerintah sudah semestinya berpihak kepada kepentingan negara dan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. &rdquo;Kalau ada bisnis yang rusak dan membuat pasar tradisional sepi, kita akan melindungi rakyat kita. Regulasi itu berpihak pada rakyat kita,&rdquo; tegasnya. Setelah mendengarkan curhat Onit dan Layla, Ganjar berjanji akan menyampaikan kepada pembuat regulasi agar mendengarkan keluhan orang-orang yang terdampak penutupan TikTok Shop. Ganjar menilai ada yang perlu diubah dalam sistem kerja di era digital seperti sekarang ini. Pasalnya, teknologi digital sudah menjadi kebutuhan sehari-hari seperti halnya makan dan menghirup udara. Karena itu, pendidikan tentang perkembangan teknologi digital juga mesti diberikan di sekolah maupun kampus-kampus. &rdquo;Pertama adalah memodernisasi seluruh sistem kerja yang ada agar sesuai zaman. Kedua, kita mesti paham betul dunia sedang berubah, apakah itu penciptaan lapangan kerjanya? Apakah itu kondisi bisnisnya? Apakah itu yang jualan di TikTok Shop? Sekarang lagi pada bingung,&rdquo; katanya. (als/c6/wir)

Bacapres 2024 Ganjar Pranowo dihadang dua remaja putri setelah turun dari panggung Cherbon Guyub di depan Balai Kota Cirebon.

Ganjar Tegas Lindungi UMKM dan Pasar Tradisional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Pelatihan-Kerja-Korban-PHK-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Sejumlah masyarakat terdampak korban PHK dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Mulya Jaya, Jakarta, Minggu (10/5/2020). Balai Mulya Jaya Jakarta yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ke" width="100%">
<figcaption>Sejumlah masyarakat terdampak korban PHK dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Mulya Jaya, Jakarta, Minggu (10/5/2020). Balai Mulya Jaya Jakarta yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ke</figcaption>
</figure>Korban PHK dan Pekerja Nonformal Tidak Harus Menunggu 56 Tahun  JawaPos.com – Pro dan kontra terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) terus berlangsung. Sebagai jalan tengah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan agar ada kekhususan bagi kondisi tertentu.  Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Adi Mahfudz meminta Kemenaker tidak memukul rata kebijakan tersebut. Artinya, ada diskresi pada implementasi aturan pencairan. Misalnya, ketentuan itu hanya berlaku bagi pekerja formal atau pekerja yang sektor pekerjaannya mampu mencapai usia pensiun 56 tahun saja. Sedangkan terhadap pekerja yang usia pensiunnya tak mencapai 56 tahun atau korban PHK, diberikan diskresi khusus. Sebab, tidak semua perusahaan mematok usia pensiun 56 tahun.  Adi menjelaskan, fleksibilitas sistem pencairan JHT sangat mungkin diterapkan. Sebab, dalam sistem yang berlaku secara internasional juga dikenal metode fleksibilitas. ”Wong sistem internasional saja bisa dikecualikan, masak permenaker nggak bisa dikecualikan?” ucapnya.  Sementara itu, sikap berbeda disampaikan kaum buruh. Mereka menolak Permenaker 2/2022 secara penuh. Presiden DPP Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, permenaker tersebut harus dibatalkan. Dia menegaskan, JHT merupakan hak penuh para pekerja. Karena itu, mekanisme pencairannya tidak boleh menyusahkan pekerja. ”JHT bantalan terakhir kami, harapan terakhir kami,” cetusnya.  Disinggung soal klaim menteri ketenagakerjaan yang menyebut pembahasan permenaker sudah melibatkan buruh, Mirah tak menampik. Pertemuan memang pernah diadakan dalam rapat tripartit pada akhir 2021. Namun, tegas dia, sejak awal kelompok buruh menolak rencana tersebut. Karena tidak tercapai kesepakatan dalam tripartit, lanjut dia, semestinya Menaker tidak mengeluarkan peraturan terkait pekerja.  Kritik terhadap aturan JHT juga disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat berkunjung ke pabrik Maspion, Sidoarjo, kemarin. Dalam kesempatan itu, perwakilan buruh yang juga anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sunarto meminta permenaker JHT dicabut.  Menanggapi keluhan tersebut, AHY menilai permenaker melukai jutaan pekerja di Indonesia. Sebab, para pekerja diperlakukan tidak adil dan dihambat ketika ingin mengambil haknya. ”Saya sepakat apa yang terjadi dengan JHT tidak adil dan tidak logis,” tegas AHY.  Putra mantan Presiden SBY itu akan menginstruksikan kepada kadernya yang duduk di eksekutif dan legislatif untuk berjuang menolak Permenaker 2/2022. Khususnya pasal 3 yang mengatur waktu pencairan di usia 56 tahun. ”Tugas kami sebagai penyambung aspirasi rakyat. Baik melalui jalur legislatif pusat maupun di daerah,” katanya.  AHY menambahkan, keluhan serupa tidak hanya tercetus di Jawa Timur. Tapi juga datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Mereka berharap aspirasinya didengar dan diperjuangkan. ”Kemarin saya baru kembali dari Makassar, juga mendapatkan curhat yang sama. Mereka marah, kecewa, dan memohon pertolongan. Ini yang harus diperjuangkan,” pungkasnya.

Kadin Usul Fleksibilitas Aturan Pencairan JHT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/demo-buruh-surabaya.jpg" alt="DEMI PERBAIKAN KESEJAHTERAAN: Ribuan buruh dari berbagai organisasi serikat pekerja se-Jawa Timur berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (29/11). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DEMI PERBAIKAN KESEJAHTERAAN: Ribuan buruh dari berbagai organisasi serikat pekerja se-Jawa Timur berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (29/11). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polemik terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 terus menggelinding. Pemerintah diminta tidak kaku menerapkan aturan pencairan jaminan hari tua (JHT). Sebab, uang tersebut adalah milik pekerja, bukan pemerintah.  ”Uang JHT itu hak pekerja. Kalau mau diambil, ya itu hak dia tanpa perlu menunggu berusia 56 tahun,” kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah kemarin (13/2).  Trubus mengusulkan, perlu dibuat regulasi yang sifatnya sukarela untuk mencairkan atau tetap menyimpan dana JHT tersebut. ”Mau menyimpan atau menarik uangnya, itu hak pekerja. BPJAMSOSTEK sebatas memberikan penawaran,” tuturnya. Menurut Trubus, BPJAMSOSTEK harus memberikan informasi yang terbuka dan pasti.  Terutama soal keuntungan atau benefit ketika dana itu tetap dititipkan hingga usia 56 tahun.  BPJAMSOSTEK harus bisa meyakinkan pekerja bahwa dana JHT yang mereka kelola berkembang berapa persen.  Jadi, cara komunikasinya hampir sama dengan petugas bank yang menawarkan deposito. Bank bisa menjelaskan dana deposito yang disimpan setiap tahun berkembang sekian persen.  Dia memahami jika aturan JHT yang baru tersebut menuai polemik di masyarakat. Sebab, aturan itu merugikan buruh yang berhenti bekerja. Apakah itu karena dipecat, PHK, atau alasan lainnya. Sampai saat ini dia tidak pernah mendengar adanya jaminan dari BPJAM SOSTEK atau pemerintah, dana yang ditempatkan itu akan berkembang seberapa besar.  Selain itu, Trubus mengatakan, minimnya informasi dari pemerintah bisa memicu tudingan-tudingan miring. Misalnya, apakah kebijakan tersebut diambil karena BPJAM SOSTEK tidak memiliki uang tunai untuk membayar JHT para pekerja yang terkena PHK. Seperti diketahui di tengah pandemi Covid-19, banyak pekerja yang diberhentikan dari tempat kerjanya.  Kemudian, muncul tudingan lagi, jangan-jangan JHT tidak boleh diambil sampai usia 56 tahun karena terjadi salah kelola. Baginya, salah kelola dalam skema asuransi seperti itu bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi, publik baru saja dihadapkan pada megaskandal asuransi Jiwasraya dan ASABRI. Jangan sampai kasus di dua perusahaan asuransi itu juga terjadi di BPJAMSOSTEK yang mengelola uang Rp 536 triliun lebih.  Sementara itu, Asisten Deputi Humas BPJAMSOSTEK selaku Pps Depdir Humas dan Antarlembaga Dian Agung Senoaji mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk memastikan pengelolaan dana JHT dilaksanakan secara transparan sesuai dengan ketentuan. Tujuannya, memberikan imbal hasil yang optimal. Dia menuturkan, tingkat imbal hasil yang diupayakan BPJAMSOSTEK adalah minimal setara rata-rata bunga deposito bank pemerintah.  Dia mengatakan, bagi pekerja yang terkena PHK atau kehilangan pekerjaan, ada jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Dalam program itu tidak ada tambahan iuran yang dipungut dari pekerja maupun pemberi kerja. Besaran JKP tersebut adalah 45 persen dari upah yang dilaporkan ke BPJAMSOSTEK untuk tiga bulan pertama. Kemudian susut menjadi 25 persen upah untuk tiga bulan berikutnya.  Pada bagian lain, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menjelaskan, pada hakikatnya dana JHT adalah hak pekerja. Jika hak untuk menggunakan dibatasi harus sampai berusia 56 tahun, peraturan itu akan memberatkan pekerja yang membutuhkan jaring pengaman sosial di waktu yang serbasulit saat ini. ”Peraturan itu harus dicabut,” tegasnya.  Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, hingga Agustus 2021 ada 1,49 juta kasus klaim JHT. Mayoritas pemohon adalah korban PHK dan pengunduran diri dengan usia di bawah 30 tahun atau usia produktif. Artinya, lanjut dia, pekerja yang mencairkan JHT adalah mereka yang memang membutuhkan. Mereka di-PHK dan mundur dari perusahaan disebabkan dampak pandemi. Mereka membutuhkan dana JHT untuk bertahan sembari berusaha mencari pekerjaan baru. ”Kalau aturan JHT kini hanya bisa dicairkan saat usia pensiun, jaring pengaman untuk mereka yang di-PHK belum ada,” sebut Mufida kepada Jawa Pos kemarin.  Bagi Mufida, peraturan tersebut tidak sensitif atas kondisi masyarakat saat ini. Setelah pekerja mengalami PHK dengan kesempatan kerja yang semakin sulit serta kebijakan pengusaha yang lebih memilih menjadikan pekerjanya sebagai pegawai kontrak (PKWTT), dana JHT tersebut merupakan harapan terbesar pekerja sebagai dana untuk menyambung hidup dan modal usaha.  Menurut dia, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dana uang pesangon dari pengusaha sangat sulit dan perlu waktu yang lama bagi pekerja untuk mendapatkannya. ”Karena itu, JHT menjadi harapan terbesar karena langsung cair setelah satu bulan masa tunggu,” kata dia.  Mufida menambahkan, peraturan itu merupakan lanjutan kebijakan yang tercantum dalam UU Cipta Kerja. JHT dalam perspektif pemerintah adalah dana yang bisa diatur-atur pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah untuk digunakan sesuai dengan kebijakan pemerintah.  Peraturan tersebut semakin menegaskan filosofi dan politik kebijakan ketenagakerjaan pemerintah saat ini yang mementingkan ekonomi. Dengan perlambatan pencairan JHT tersebut, akan semakin besar dana terparkir di BPJAMSOSTEK. Hal itu tentu saja menyebabkan kecurigaan yang semakin besar kepada pemerintah.  Politisi PKS itu menambahkan, dana tersebut hakikatnya tetap milik pekerja. Maka, kebijakan tentang proses penggunaan dana peserta BPJS Ketenagakerjaan harus berpihak kepada pekerja sebagai pemilik dana utama. ”Jika teman-teman pekerja merasa dirugikan dengan permenaker tersebut, kami dukung untuk dicabut,” tandasnya.

Mayoritas Pemohon Klaim JHT Berusia di Bawah 30 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/JAMSOSTEK-03-02-2022A-copy.jpg" alt="Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang didesain untuk menghindari kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya. Salah satu risiko kerja yang mungkin bisa terjadi adalah risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terlebih pada masa pandemi seperti saat ini, risiko PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia.  Namun tidak perlu risau, terhitung tanggal 1 Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada program jaminan sosial yang ada, yakni 4 program BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dan untuk pekerja PU yang bekerja pada PKBU skala Kecil dan Mikro diwajibkan telah terdaftar pada setidaknya 4 program, yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN.  Terdapat 3 manfaat program JKP, antara lain manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan ketentuan yaitu pada tiga bulan pertama diberikan sebesar 45% dari upah yang dilaporkan, kemudian untuk tiga bulan selanjutnya uang tunai yang diberikan sebesar 25% dari upah terlapor. Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. Sementara untuk manfaat akses informasi lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya program JKP dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan.  Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKP ini dan berharap program ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja kembali. “Seluruh insan BPJAMSOSTEK siap mengemban tugas mulia ini demi kesejahteraan para pekerja di seluruh Indonesia,” tegas Anggoro.  Program JKP ini layaknya oase di tengah padang gurun, yang hadir tepat di masa pandemi dimana banyak perusahaan atau badan usaha yang terdampak dan berakibat meningkatnya kasus PHK. Dengan adanya program JKP ini maka para pekerja peserta BPJAMSOSTEK dapat lebih tenang dan fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan bagi yang terdampak PHK tetap dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik mereka dalam merajut kembali masa depan yang lebih cerah.  “Semoga program JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja yang terdampak PHK dengan tetap mempertahankan derajat hidupnya dan kembali bekerja. Saya juga berharap pandemi ini dapat segera berakhir agar dunia usaha kembali bangkit dan perekonomian segera pulih. Hal ini tentunya akan berdampak positif pula pada pasar tenaga kerja secara nasional,” pungkas Anggoro.

BPJAMSOSTEK Siap Layani Klaim Manfaat JKP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Pelatihan-Kerja-Korban-PHK-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Sejumlah masyarakat terdampak korban PHK dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Mulya Jaya, Jakarta, Minggu (10/5/2020). Balai Mulya Jaya Jakarta yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ke" width="100%">
<figcaption>Sejumlah masyarakat terdampak korban PHK dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Mulya Jaya, Jakarta, Minggu (10/5/2020). Balai Mulya Jaya Jakarta yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ke</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Negara sudah berupaya melindungi para tenaga kerja untuk mendapatkan haknya jika terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hanya saja, tidak sedikit pengusaha yang membayarkan pesangon itu.  Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia <a href="https://www.jawapos.com/tag/piter-abdullah-redjalam/">Piter Abdullah Redjalam</a> menyebut, berdasar data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pada 2019 hanya 27 persen pengusaha yang memenuhi pembayaran kompensasi sesuai dengan ketentuan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.  Dia berharap kasus seperti itu jangan sampai terjadi lagi. Pasalnya, kini instrumen hukum untuk melindung hak pekerja itu sudah dijamin di dalam UU nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. “Saya pastikan tidak ada yang merugikan pekerja," ujar Piter Abdullah Redjalam kepada JawaPos.com, Sabtu 26/12).  Piter Abdullah Redjalam mengakui bahwa dalam UU Cipta Kerja nilai pesangon yang terima pekerja berkurang dari 32 kali gaji menjadi 25 kali gaji. Tetapi, di balik itu ada kepastian pesangon dibayarkan pengusaha. Karena sudah dijamin pemerintah melalui UU Cipta Kerja.  "Mana yang lebih menguntungkan, dikasih iming-iming pesangon 32 kali tapi tidak dibayar atau <a href="https://www.jawapos.com/tag/pesangon/">pesangon</a> 25 kali gaji tapi pasti terbayar. Saya pasti milih yang 25 kali gaji,” kata Piter Abdullah Redjalam.  Berdasar laporan World Bank yang mengutip data Survei angkatan kerja nasional, pada 2018 BPS menyatakan bahwa 66 persen pekerja sama sekali tidak mendapat <a href="https://www.jawapos.com/tag/pesangon-phk/">pesangon</a> sesuai aturan. Kemudian 27 persen pekerja menerima pesangon kurang dari yang seharusnya diterima. Sisanya, 7 persen pekerja yang menerima pesangon sesuai dengan ketentuan.  Piter memastikan, UU Cipta Kerja mampu menjadi solusi dari persoalan pesangon bagi pekerja yang terdampak PHK. UU tersebut diyakini memberikan kepastian pembayaran pesangon bagi pekerja di sektor apa pun yang terdampak PHK.  “Kenapa soal pesangon pekerja yang terdampak PHK pasti akan dibayar? Itu pasti, karena klausulnya tidak lagi menjadi perdata, tapi pidana," ujarnya.  Jika perusahaan tidak bersedia membayar hak pekerja sebagaimana tercantum dalam UU, maka perusahaan itu bisa terkena pidana dan bisa dipidanakan.  Menurut Piter, kelemahan dari UU 13/2003 yakni perusahaan yang tidak membayarkan pesangon pekerja hanya bisa dituntut secara perdata. Jika perdata, prosesnya panjang dan beban yang timbul dari persoalan tersebut ada di pekerja. Ironisnya, jika perusahaan tetap tidak membayar, maka akan dilakukan penuntutan secara perdata. Parahnya lagi biaya dibebankan ke pihak penuntut atau pekerja.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/30/11/2020/sembilan-tahun-ojk-modal-pemulihan-ekonomi-nasional-2021/">Sembilan Tahun OJK: Modal Pemulihan Ekonomi Nasional 2021</a>  Tidak hanya menyoal pesangon, UU Cipta Kerja juga melindungi pekerja dalam konteks PHK. Pasal 151 UU Cipta Kerja menyebut bahwa perusahaan pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan tidak terjadi PHK. Jika pun terjadi PHK dan pekerja menolak, maka harus dilakukan perundingan bipartit. Bila belum mencapai kesepakatan, maka harus dilakukan dengan menyelesaikan perselisihan hubungan industri.  “Ini jelas sekali tidak ada ruang pengusaha untuk melakukan tindakan sewenang-wenang kepada pekerja,” terangnya.  Lalu pasal 153 menyebut bahwa perusahaan dilarang melakukan PHK karena pekerja sakit selama tidak lebih 12 bulan, menjalankan ibadah, menikah, hamil, melahirkan atau gugur kandungan, dan beberapa hal lainnya.  “Ini merupakan bukti jika pemerintah melindungi pekerja. UU Ciptaker adalah UU yang sangat baik. UU ini memang belum sempurna tapi pemerintah sudah memberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Masih ada proses yang masih berjalan, pembahasan turunan UU,” ujarnya.  Sejatinya, UU Cipta Kerja menciptakan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang akan mengakomodasi kebutuhan calon pekerja, bukan pekerja. Sebagai upaya mengatasi calon pekerja yang muncul setiap tahun. “Bicara UU Cipta Kerja tidak bisa terlepas dari perspektif pekerja dan calon pekerja. Artinya, UU Cipta Kerja jelas ada perspektif yang ditujukan untuk melindungi pekerja dan calon pekerja, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” tandas Piter.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FNZ_J5YhCJg

CORE Optimistis Tidak Ada Lagi Korban PHK Tak Terima Pesangon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-16-at-08.06.44.jpeg" alt="Budi daya ikan hias (Istimewa for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Budi daya ikan hias (Istimewa for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah dampak dari pandemi Covid-19 yang tidak terhindarkan di sejumlah perusahaan. Kini, para pekerja terkena PHK itu berusaha bangkit. Mereka mulai melakoni usaha budi daya ikan hias.  Para pekerja yang menjadi korban PHK itu dibina oleh lembaga kemanusiaan Indonesia Care untuk membudidayakan ikan hias. Indonesia Care menggandeng peternakan budi daya ikan hias neon tetra di Sawangan, Depok, Jawa Barat, untuk membina para <a href="https://www.jawapos.com/tag/korban-phk/">korban PHK</a> itu bagaimana merintis usaha budi daya ikan hias.  Direktur Eksekutif Indonesia CARE Lukman Azis Kurniawan mengatakan, pihaknya berusaha membantu para korban PHK dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satunya budi daya <a href="https://www.jawapos.com/tag/ikan-hias/">ikan hias</a>. Alasannya, usaha tersebut kini sangat menyerap tenaga kerja cukup tinggi. Sebab, semakin banyak jumlah ikan yang diperhatikan, maka semakin banyak pula pekerja yang dibutuhkan untuk merawatnya. "Budi daya neon Tetra ini terbukti tak terdampak Covid 19 sampai hari ini," ujar Lukman Azis kepada JawaPos.com, Senin (16/11).  Lukman menyebut pasar lokal dan global masih kekurangan ikan mungil asal sungai Amazon tersebut. "Karenanya melalui program <a href="https://www.jawapos.com/tag/budi-daya/">budi daya</a> ikan ini, kami mengajak setiap orang menjadi enterpreneur dengan cara ikut membudidayakan ikan tersebut," ajak harap Lukman.  Selama ini kendala dari budi daya tersebut adalah penyerapan pasar. "Nah Indonesia CARE siap menyerap berapa pun ikan neon Tetra yang ada di peternak plasma kami. Selain itu, kita juga siap mengedukasi masyakarat," tandas mantan jurnalis itu.  Lukman berpendapat, selain budi daya neon Tetra, Indonesia Care juga melakukan pemberdayaan lainnya yang biasa mengangkat ekonomi masyarakat.  Direktur Pengembangan Bisnis Indonesia CARE Agung Harimurti menambahkan, bisnis ikan neon Tetra masih kekurangan ratusan juta ekor setiap bulannya. "Kebutuhan pasar internasional minimal 1 miliar ikan per bulan. Suplai kita masih sangat jauh dari harapan sampai saat ini," imbuhnya.  Selain budi daya neon Tetra, lanjut agung pihaknya tengah menguji coba membuat dan memasarkan produk-produk kebutuhan rumah tangga yang rutin digunakan sebagai pilihan alternatif bagi masyarakat di tengah banjirnya produk-produk asing.  "Kita sering dengar kata noiot produk asing A atau B, tapi kita ngga diberikan alternatif penggantinya. Nah produk yang kami produksi ini selain terbuat dari bahan-bahan alami yang banyak ditemukan di alam Indonesia namun juga dimiliki dan dikembangkan oleh anak bangsa sendiri," imbuhnya.  Dalam budi daya peternakan dan pertanian, lanjut Agung pihaknya juga merintis budi daya kalkun, pertanian shorgum dan lain-lain.  "Insya Allah bila di usia tiga bulan saja Indonesia Care sudah sukses memulai bisnis budi daya ini, kita berharap dalam satu tahun diyakini lembaga ini akan melesat aksinya dalam upaya membantu sesama yang mengalami bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial seperti kemiskinan dan kebodohan," ungkapnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=weS9CsNCnyM

Berusaha Bangkit, Para Korban PHK Diajak Lakoni Budi Daya Ikan Hias

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korban phk

Berita Terkini