<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1655967687300.jpg" alt="Ilustrasi kasus pemerkosaan. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus pemerkosaan. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Hati nurani masyarakat di India bisa dikatakan sudah tidak ada. Kasus pemerkosaan sudah mengenaskan di India. Ada ribuan kasus pemerkosaan di India setiap tahun.</p> <p>Menurut data dari National Crime Records Bureau (NCRB), sejak terjadinya serangan pada 2012, polisi di India mencatat telah terjadi hingga 25.000 kasus pemerkosaan per tahun di seluruh negara setempat.</p> <p>Sejak saat itu, jumlah tiap tahun mayoritas tetap berkisar di atas 30.000, kecuali 2020 saat pandemi Covid-19 yang mengalami penurunan tajam. Artinya, setiap 15 menit satu perempuan di India jadi korban rudapaksa.</p> <p>Puncak kasus kekerasan seksual di negara yang dikenal dengan film Bollywood itu dialami seorang dokter muda pada 9 Agustus lalu. Dokter itu bertugas di rumah sakit India. Dia bertugas dalam sif selama 36 jam. Lantas dokter berusia 31 tahun itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah menjalani tugas selama 36 jam di RS milik pemerintah di timur Kolkata.</p> <p>Dokter itu diketahui dibunuh. Jenazahnya ditemukan di aula seminar RS pendidikan di Kolkata. Disebutkan bahwa dokter malang itu pergi ke sana untuk beristirahat setelah menjalani sif 36 jam. Hasil otopsi mengonfirmasi adanya serangan seksual. Dalam petisi ke pengadilan, orang tua korban mengatakan bahwa mereka menduga putri mereka diperkosa beramai-ramai.</p> <p>Aksi biadab itu lantas memicu kemarahan dokter di seluruh penjuru negeri. Protes tersebut juga diikuti oleh puluhan ribu warga sipil India yang menuntut adanya tindakan tegas. Di Kolkata, ribuan orang mengadakan acara peringatan dengan menyalakan lilin hingga Sabtu pagi.</p> <p>"Tangan yang menyembuhkan tidak boleh berdarah," demikian bunyi salah satu spanduk yang dipegang oleh seorang pengunjuk rasa. "Sudah cukup," tulis spanduk lain oleh para dokter saat berdemo di New Delhi. "Gantung si pemerkosa," tulis spanduk lainnya.</p> <p><strong>Hentikan Layanan Medis Selama 24 Jam</strong></p> <p>Banyak serikat medis, baik lingkup pemerintah maupun swasta, yang mendukung aksi mogok kerja massal itu. Pada Sabtu (17/8) pagi waktu setempat, Asosiasi Medis India (IMA) memperluas aksi protes, terutama mogok kerja para dokter, dengan penarikan layanan secara nasional selama 24 jam dan penangguhan semua prosedur non-esensial.</p> <p>"Kami meminta pengertian dan dukungan bangsa dalam perjuangan keadilan bagi para dokter dan anak-anak perempuan," tegas Kepala IMA R.V. Asokan dalam pernyataannya.</p> <p>IMA menyebut pembunuhan itu sebagai aksi biadab. "Tugas sif selama 36 jam yang dijalani korban dan kurangnya tempat yang aman untuk beristirahat memerlukan perombakan menyeluruh terhadap kondisi tempat kerja dan kehidupan para dokter residen," tutur IMA. Para dokter juga menuntut penerapan UU Perlindungan Pusat, sebuah UU untuk melindungi para tenaga kesehatan dari kekerasan. <strong>(dee/c17/tia)</strong></p>

Hati nurani masyarakat di India bisa dikatakan sudah tidak ada. Kasus pemerkosaan sudah mengenaskan di India.

Ada Puluhan Ribu Kasus Rudapaksa di India, Satu Perempuan Jadi Korban Setiap 15 Menit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/aborsi.jpg" alt="Ilustrasi aborsi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aborsi</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komnas Perempuan mengapresiasi langkah pemerintah yang melegalisasi aborsi untuk perempuan yang menjadi korban pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual. Hal itu sebagai langkah pemulihan psikis perempuan korban kekerasan.</p> <div dir="auto">Legalisasi aborsi untuk perempuan korban kekerasan seksual itu diteken Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP Kesehatan).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyambut baik ketentuan aborsi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan," ujar Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyanti kepada wartawan, Senin (5/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014941549/jadi-rekomendasi-minuman-segar-dan-menyehatkan-di-siang-hari-simak-5-manfaat-jus-alpukat-untuk-kesehatan-optimal">Jadi Rekomendasi Minuman Segar dan Menyehatkan di Siang Hari! Simak 5 Manfaat Jus Alpukat untuk Kesehatan Optimal</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyatakan, layanan aborsi untuk perempuan korban kekerasan seksual sudah dinanti sejak lama oleh para korban dan yang mengadvokasinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan merupakan bagian dari sistem pemulihan yang harus tersedia untuk korban," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan dibolehkannya perempuan korban kekerasan seksual melakukan aborsi, Andy mengatakan bahwa ancaman gangguan mental pada mereka dapat terkurangi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Layanan ini dimaksudkan untuk mengurangi ancaman gangguan kesehatan mental pada korban akibat tekanan dari adanya kehamilan yang tidak diinginkan," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Demikian pula untuk mencegah dampak psikologis anak yang dikandung dalam situasi penolakan dan tekanan pada korban untuk memperbesar anak akibat kekerasan," imbuh Andy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Komnas Perempuan berharap aturan ini dapat mempercepat pengadaan dan memperkuat akses layanan dalam rangka memastikan tersedianya hak atas pemulihan bagi perempuan korban.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014941588/jangan-abaikan-teman-jika-dia-memiliki-4-sifat-ini-salah-satunya-dengan-memberi-ketulusan">Jangan Abaikan Teman Jika Dia Memiliki 4 Sifat Ini, Salah Satunya dengan Memberi Ketulusan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Andy juga mengapresiasi penegasan dalam PP Kesehatan bahwa keputusan untuk aborsi menjadi otoritas pada korban. Termasuk memastikan ketersediaan layanan konseling, baik saat korban memutuskan untuk melakukan aborsi maupun untuk membatalkannya dan mempertahankan kehamilannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Demikian pula atas penegasan tanggung jawab negara dalam hal pengasuhan anak ketika perempuan korban tindak pidana perkosaan dan/atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan itu sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pemerintah memperbolehkan praktik aborsi bagi korban pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual. Hal itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain bagi korban pemerkosaan atau korban tindak pidana kekerasan seksual, aborsi dapat dilakukan bagi perempuan yang mempunyai indikasi kedaruratan medis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana. SK No 226960 A," bunyi Pasal 116 Peraturan Pemerintah 28/2024 tersebut, dikutip Rabu (31/7).</div>

Komnas Perempuan mengapresiasi langkah pemerintah yang melegalisasi aborsi untuk perempuan yang menjadi korban pemerkosaan.

Komnas Perempuan Sambut Baik Legalisasi Aborsi untuk Perempuan Korban Pemerkosaan, Sebut Bagian dari Pemulihan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/people-1099801_1920-4018854885.jpg" alt="Ilustrasi seorang ayah cabuli kedua anak tirinya, Solo, Jawa Tengah (Sumber Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seorang ayah cabuli kedua anak tirinya, Solo, Jawa Tengah (Sumber Pixabay)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Seorang ayah dengan tega memperkosa dua anak perempuan tirinya yang masih di bawah umur di Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri.</p> <p>Dilansir dari Radar Solo pada Jumat (1/12), diketahui jika salah satu anak korban pemerkosaan sang ayah tiri tersebut bahkan sampai hamil dan saat ini sudah melahirkan secara prematur.</p> <p>Ayah tiri berinisial K (35 tahun) tercatat sebagai warga Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri kini sudah diamankan di Kapolres Wonogiri.</p> <p>Kemudian saat dimintai keterangan oleh Kasi Humas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo, K mengatakan jika dirinya mengancam kedua kakak-beradik anak tirinya tersebut yang berinisial N (14 tahun) dan M (17 tahun).</p> <p>K menyebut jika ancaman itu berupa dirinya akan bertengkar dengan ibu dari kedua kakak-beradik tersebut jika tak melayaninya.</p> <p>Kasi AKP Anom Prabowo lalu menyampaikan, berdasarkan pemeriksaan jika motif K berbuat bejat lantaran nafsu birahi.</p> <p>"Motif pelaku karena hawa nafsu," kata Kasi AKP Anom Prabowo seperti yang dikutip JawaPos.com dari radarsolo.com (Jawa Pos Group), Jumat (1/12).</p> <p>Lanjut Anom, jika K melakukan perbuatan tak bermoral tersebut tanpa merasa berdosa, dia memperkosa dua anak tirinya N dan M. Hingga N hamil dan melahirkan bayi.</p> <p>"Korban yang satunya (M), kakaknya tidak (hamil)," tuturnya.</p> <p>Diketahui, bahwa K melakukannya tidak hanya satu kali, melainkan sudah berkali-kali kepada kedua anak tirinya tersebut. Ancamannya juga sama, yaitu K akan bertengkar hebat dengan ibu kedua kakak-beradik tersebut jika nafsunya tidak dipenuhi.</p> <p class="class-paragraph">Pemerkosaan terhadap N dan M dilakukan tidak secara bersamaan. Sehingga membuat N dan M tidak mengetahui jika mereka sama-sama menjadi korban kebejatan ayah tirinya.</p> <p>"Satu sama lain tidak saling cerita," ungkap Anom.</p> <p>Atas tindakan bejatnya, K dijerat pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.</p>

Seorang ayah di Solo tega memperkosa dua anak perempuan tirinya yang masih di bawah umur, hingga melahirkan.

Gemparkan Warga Wonogiri! Seorang Ayah Cabuli Kedua Anak Tirinya hingga Hamil dan Melahirkan, Begini Motif dan Ancamannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mitra-go-massage-jadi-korban-permerkosaan-di-bandung-ini-kata-go-life_m_.jpg" alt="Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat untuk turun tangan mendampingi korban anak yang mengalami pemerkosaan hingga hamil tiga bulan.&nbsp;</p> <div dir="auto">Hal itu sehubungan dengan kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tukang odong-odong berinisial RIS, 42.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengingat korban saat ini hamil tiga bulan, dan untuk mendapat layanan medis semasa mejalani kehamilan, Komnas Perlindingan Anak juga mendesak Wali Kota Jakarta Barat, khususnya Dinas Sosial dan Dinas PPPA Kota Jakarta untuk hadir dalam kasus ini," ujar Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, Selasa (16/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Arist, pemerintah setempat mesti hadir untuk memberikan perlindungan dan penanganan yang terbaik atas perlakuan tak mengenakkan terhadap anak di bawah umur tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk memberikan layanan sosial anak, kesehatan, dan layanan perlindungan anak," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan, segala bentuk kekerasan seksual apa pun bentuknya. Baik sodomi, perkosaan, maupun serangan seksual terhadap anak dengan bujuk rayu, janji-janji palsu, ancaman dan intimidasi untuk melakukan hubungan seksual adalah kejahatan dan merupakan tindak pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Aksi bejat kembali terjadi dilakukan oleh seorang sopir odong-odong berinisial RIS. Lelaki berusia 42 tahun itu memperkosa seorang anak di bawah umur berinisial NN, 17, di kontrakannya daerah Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, hingga hamil tiga bulan.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kapolsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat AKP Syafri Wasdar menerangkan bahwa pelaku telah melakukan hal bejat tersebut terhadap korban empat kali. Peristiwa itu terjadi dimulai sejak Januari lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hingga korban hamil 3 bulan," ujar Syafri kepada wartawan, Minggu, (14/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulanya, ia mengatakan bahwa pelaku berkenalan dengan korban saat pertama kali menaiki kendaraan odong-odong yang dikendarai RIS. Berjalannya waktu, lantaran mengaku tertarik dengan korban, pelaku meminta nomor HPnya hingga sampai mengajak korban ke kontrakannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setibanya di rumah kontrakan, pelaku kemudian secara terang-terangan mengajak korban untuk berhubungan badan. Syafri menegaskan bahwa korban kemudian sempat menolak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun korban tak kuasa dengan paksaan pelaku yang terus memaksa untuk menyetubuhi korban," ucapnya.</div>

Pemkot mesti hadir untuk memberikan perlindungan dan penanganan yang terbaik atas perlakuan tak mengenakkan terhadap anak di bawah umur.

Komnas PA Minta Pemkot Jakbar Turun Tangan Bantu Korban Pemerkosaan yang Kini Hamil 3 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/image-15-1.jpg" alt="Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Seorang perempuan berinsial FP, 25, ditemukan terlantar pinggir Jalan Tol Jakarta-Tangerang, pada Kamis (9/2). Perempuan tersebut diduga korban pemerkosaan dan penganiayaan.<br /> <br /> Kepala Induk Patroli Jalan Raya (PJR) Tol Jakarta-Tangerang Kompol Suwito mengatakan, korban ditemukan oleh petugas yang tengah melakukan patroli. Petugas melihat ada perempuan muncul dari arah semak-semak di KM 25.<br /> <br /> "Kejadian Kamis 9 Februari 2023 jam 04.50 WIB. TKP KM 25 Ambon Tol Jakarta-Tangerang. Petugas sedang patroli, begitu lagi patroli disamperin korban dari arah semak-semak meminta tolong," ujar Suwito kepada wartawan, Jumat (10/2).<br /> <br /> Kepada petugas, korban mengaku awalnya menaiki bus bersama pria kenalannya. Keduanya kemudian turun di KM 25. Korban lalu ditarik ke semak-semak lalu diperkosa dan dianiaya. Pelaku pun langsung pergi.<br /> <br /> "Pengakuan awal ke petugas abis diturunkan dari bus, habis itu mengaku diperkosa orang. Ditindaklanjuti petugas, koordinasi ke Polres Tangerang Selatan ditangani unit PPA," imbuh Suwito.<br /> <br /> Saat ini, dugaan kasus pemerkosaan tersebut ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangerang Selatan.<br /> <br /> "Untuk penanganan lebih detailnya ditangani Polres ya. Karena pengakuan awal, sama interogasi penyidikan kami enggak tau sama atau tidaknya," pungkas Suwito.

Diduga Diperkosa dan Dianiaya, Perempuan Muda Ditinggal di Pinggir Tol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230102_1901201.jpg" alt="MD dan S tersangka pemerkosaan terhadap AR di Mapolres, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (2/1). M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>MD dan S tersangka pemerkosaan terhadap AR di Mapolres, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (2/1). M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Kepolisian Resor (Polres) Bogor mengungkap bahwa remaja perempuan berinisial AR, 14, yang ditemukan dalam kondisi lemas merupakan korban pemerkosaan. Korban ditemukan dalam semak-semak di wilayah Klapanunggal, Kabupaten Bogor.<br /> <br /> Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin menjelaskan, korban diperkosa secara bergilir oleh tersangka MD, 19, dan S, 19. Kedua pelaku kini sudah ditangkap petugas.<br /> <br /> ”Korban dijemput setelah janjian untuk bertemu, setelah dijemput dibawa ke TKP. Kemudian di TKP dibawa dan dilakukan persetubuhan secara bergantian oleh kedua tersangka tersebut,” ungkap AKBP Iman seperti dilansir dari <em>Antara</em>, di Mapolres Bogor, Senin (2/1).<br /> <br /> Dia menjelaskan, peristiwa itu bermula saat kedua tersangka dan korban berkenalan melalui salah satu platform media sosial. Kemudian, belum lama berkenalan, kedua tersangka mengajak korban untuk bertemu.<br /> <br /> ”Selain menyetubuhi korban, kedua tersangka juga melakukan kekerasan dan membawa barang-barang berharga milik korban, kemudian meninggalkan korban di semak-semak,” terang Iman Imanuddin.<br /> <br /> Atas perbuatannya, MD dan S dijerat dengan pasal berlapis. Yakni pasal 6 huruf B UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pasal 76E jo pasal 82 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 340 jo 53 KUHP pasal 338 jo 53 KUHP serta pasal 365 KUHP.<br /> <br /> ”Dari undang-undang tersebut, kedua tersangka diancam pidana minimal lima tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara,” ujar Iman Imanuddin.<br /> <br /> Sebelumnya, warga Klapanunggal, Kabupaten Bogor, digegerkan dengan temuan remaja perempuan dalam semak-semak pada Rabu 28 Desember 2022. Remaja itu diketahui berinisial AR, 14, warga Gunung Putri.<br /> <br /> Ketika ditemukan, AR mengenakan kaus dan sarung dalam kondisi lemas. Saat itu AR dibawa ke RSUD Cibinong untuk mendapat penanganan medis.

Polres Bogor Sebut Remaja Klapanunggal di Semak Korban Pemerkosaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1656246217800.jpg" alt="Ilustrasi jasad bayi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jasad bayi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Kematian bayi secara tak wajar di Jalan Semolowaru Utara, Sukolilo, Selasa (13/12), dipastikan bukan karena susu formula. Bayi tersebut belakangan diketahui dilahirkan korban pemerkosaan yang diperkosa ayahnya sendiri.<br /> <br /> ”Bukan (keracunan susu formula yang diminum),” kata Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya Ipda Tri Wulandari, Selasa (20/12).<br /> <br /> Bayi tersebut diketahui tersedak ketika meminum susu formula yang diberikan ibunya. Ibu dari bayi tersebut masih berusia 19 tahun.<br /> <br /> Karena tersedak, jantung bayi tersebut mengalami gangguan. Apalagi bayi yang lahir prematur itu memiliki penyakit jantung.<br /> <br /> ”Hasil pemeriksaan karena bayi sejak lahir punya riwayat kelainan pada jantung,” jelas Tri.<br /> <br /> Sebelumnya, Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Mirzal Maulana memastikan, bayi perempuan tersebut lahir prematur. Bayi berusia 2 bukan itu lahir lebih cepat dari perkiraan awal kelahiran.<br /> <br /> ”Iya bayi lahir prematur. Masih pendalaman pemeriksaan (terkait percobaan menggugurkan kandungan),” tutur Mirzal.<br /> <br /> Pelaku pemerkosaan berinisial MR, 45. Dia mengaku melakukan tindakan tersebut lantaran sering dimarahi istrinya.<br /> <br /> ”Pelaku sakit hati sama istrinya karena sering dimarahi. (Pemerkosaan) kepada anaknya yang pertama, perempuan,” jelas Mirzal.<br /> <br /> Karena kejahatan itu, pelaku dipersangkakan menggunakan pasal 6 huruf (b) jo pasal 15 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.<br /> <br /> ”Tindak pidana pelecehan seksual secara fisik dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga,” terang Mirzal.

Ibunya Diperkosa Bapak, Bayinya Meninggal Kelainan Jantung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220624_083242.jpg" alt="Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani (kiri) bersama korban pemerkosaan dan ibunya. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani (kiri) bersama korban pemerkosaan dan ibunya. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–P, 14, remaja tuli yang menjadi korban pemerkosaan tetangganya ditemui istri Wali Kota sekaligus Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya Rini Indriyani. Pertemuan itu berlangsung Kamis (23/6).<br /> <br /> Kepada P, Rini menjanjikan beberapa hal di antaranya pendampingan dan sejumlah bantuan lain. Saat ini, proses pendampingan sudah mulai dilakukan. Pihaknya sedang memproses pengalihan data administrasi kependudukan (adminduk) korban yang berbeda dengan sang ibu.<br /> <br /> ”Ibunya KTP Surabaya, tetapi korban Jember. Padahal sudah dari kecil tinggal di Surabaya. Saat ini kita sedang memproses pemindahan data administrasi,” kata Rini Indriyani, usai mengunjungi korban, Kamis (23/6) malam.<br /> <br /> Istri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi itu memastikan pendampingan psikologis pemulihan trauma akan terus dilakukan hingga korban bebas dari rasa trauma. Dia juga meminta kepada jajarannya, untuk mengirimkan akomodasi transportasi untuk memudahkan korban menuju lokasi pendampingan psikologis milik Pemkot Surabaya.<br /> <br /> ”Secara psikologis kita tidak mengetahui trauma yang dialami, pendampingan dilakukan di fasilitas milik Pemkot Surabaya untuk membuat korban nyaman, dengan tetap didampingi keluarga,” jelas Rini.<br /> <br /> Selain mendapatkan pendampingan pemulihan psikologis, korban juga akan mendapat intervensi dalam bidang pendidikan. Sebab, diketahui korban tidak mengenyam bangku pendidikan sejak usia dini.<br /> <br /> ”Setelah pemulihan psikologi, nanti diikutkan pendidikan kejar paket. Serta, akan diberikan alat bantu dengar, karena korban tidak bisa mendengar,” papar Rini.<br /> <br /> Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin menjelaskan, kasus yang menimpa remaja disabilitas tersebut, telah dilaporkan ke Polrestabes Kota Surabaya. Terduga pelaku diduga melarikan diri.<br /> <br /> ”Polrestabes Kota Surabaya akan berkirim surat ke Dinsos untuk membuatkan laporan psikososialnya. Ini juga membantu kami untuk mengajukan pendampingan langsung kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia (RI),” ucap Anna.<br /> <br /> Pendampingan langsung dari Kemensos RI tersebut, berupa program pendampingan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos). Kemensos menjadi penanggung jawab pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), yang turut memperkuat kondisi dan keadaan korban.<br /> <br /> ”Sakti Peksos akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kemensos RI, yang juga diakui keabsahannya oleh Polri. Yakni untuk membuatkan pendampingan, baik di tingkat pengadilan maupun kejaksaan,” tutur Anna.<br /> <br /> Meski demikian, Anna berjanji, Dinsos Kota Surabaya terbuka untuk memberikan bantuan lewat pelatihan keterampilan di UPTD Liponsos Kalijudan Kota Surabaya. Sambil menunggu proses pendidikan kejar paket, korban juga bisa ikut belajar keterampilan bersama komunitas disabilitas.<br /> <br /> ”Selain memberikan alat bantu dengar dan psikologis korban sudah pulih, kami sangat terbuka jika korban ingin bergabung untuk mengikuti pelatihan. Seperti melukis atau membatik,” terang Anna.

Remaja Tuli yang Diduga Diperkosa Tetangga Ditemui Istri Wali Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/image-15-1.jpg" alt="Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Perbuatan yang dilakukan S,52 ini tak pantas ditiru. Sebab telah merugikan karyawannya yang menjadi korban pemerkosaan dan kebiadabannya selama kurun waktu tiga tahun lamanya. Atas perbuatannya, S kini telah ditangkap aparat kepolisian dari Polsek Cengkareng, Jakarta Barat.<br /> <br /> "Tersangka kita tangkap lantaran melakukan tindak pemerkosaan dan mengintimidasi korban selama tiga tahun," kata Kapolsek Cengkareng, Kompol Ardhie Demastyo saat dikonfirmasi di Jakarta Barat, Jumat (3/6) dikutip dari Antara.<br /> <br /> Tidak hanya itu, tersangka juga sempat menjual bayi yang dilahirkan korban akibat pemerkosaan tersebut.<br /> <br /> Ihwal adanya kejadian ini, bermula ketika korban yang masih berusia 16 tahun diterima bekerja menjaga toko kelontong milik tersangka. Saat bekerja, korban sering diperkosa oleh tersangka.<br /> <br /> "Korban diintimidasi oleh tersangka agar tidak melapor," kata Ardhie.<br /> <br /> Aksinya berlangsung selama tiga tahun hingga akhirnya korban hamil dan melahirkan pada Maret 2022.<br /> <br /> Bukan dirawat, bayi tersebut malah dijual oleh korban dengan harga Rp10.000.000. "Korban diberi uang biaya bersalin Rp5.500.000 dan sisanya dipakai tersangka," kata dia.<br /> <br /> Korban yang tidak tahan dengan perlakuan tersebut memberanikan diri melapor ke pamannya yang berinisial D,36. D akhirnya melaporkan aksi bejat tersebut ke Polsek Cengkareng pada Selasa (17/5).<br /> <br /> Selang beberapa hari kemudian, polisi menangkap tersangka di kediamannya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.<br /> <br /> "Tersangka kita tangkap tanpa perlawanan dan kita kenakan Pasal 81 Ayat 5 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukumannya 15 tahun kurungan penjara," kata dia.

Bos Toko Kelontong Perkosa Karyawan Hingga Hamil, Bayinya Lalu Dijual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/herry_dituntut.jpg" alt="PREDATOR SEKS: Herry Wirawan digiring petugas setelah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Bandung kemarin (11/1). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)" width="100%">
<figcaption>PREDATOR SEKS: Herry Wirawan digiring petugas setelah menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Bandung kemarin (11/1). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)</figcaption>
</figure><h3>Perawatan Bayi Para Korban Diserahkan ke Pemprov Jabar</h3><br /> <strong>JawaPos.com </strong> – <a href="https://www.jawapos.com/tag/herry-wirawan/">Herry Wirawan</a>, terdakwa <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemerkosa-santriwati/">pemerkosa 12 santriwati</a> di Bandung, hanya tertegun saat majelis hakim pengadilan tinggi membacakan vonis mati untuknya. Di balik maskernya, tatapan Herry tampak kosong. Predator seks itu kini harus menerima ganjaran dari aksi biadabnya.<br /> <br /> Dalam sidang yang dilaksanakan secara terbuka kemarin (4/4), majelis hakim menerima banding yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU).<br /> <br /> Hukuman penjara seumur hidup yang diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) <a href="https://www.jawapos.com/tag/bandung/">Bandung</a> diperberat menjadi hukuman mati.<br /> <br /> Vonis tersebut diketok hakim ketua Herri Swantoro dan dua hakim anggota, Yuli Heryati dan Nur Aslam Bustaman. Dalam keterangan resmi yang diterima Jawa Pos, majelis hakim menegaskan bahwa tidak ada hal yang bisa meringankan hukuman terdakwa.<br /> <br /> Karena itu, majelis hakim tidak ragu menerima banding JPU dan memperbaiki putusan PN Bandung nomor 989/ Pid.Sus/2022/PN.Bdg. Dalam putusan tersebut, majelis hakim PN Bandung menghukum Herry dengan penjara seumur hidup. Putusan itu pula yang diubah oleh Pengadilan Tinggi Bandung.<br /> <br /> ’’Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati,’’ bunyi amar tersebut. Bukan hanya itu, majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung meminta Herry tetap ditahan. Restitusi dengan total nilai Rp 331.527.186 juga dibebankan kepada terdakwa. Restitusi itu diperuntukkan 12 korban.<br /> <br /> Majelis hakim menyebutkan bahwa nilai restitusi sudah melalui pertimbangan dan penghitungan kerugian korban. Penghitungan dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/korban/">Korban</a> (LPSK). Selain membebankan restitusi kepada Herry, majelis hakim memerintahkan agar harta atau aset milik terdakwa dirampas. Harta dan aset tersebut akan dilelang. Kemudian, hasilnya diserahkan ke Pemda Jawa Barat.<br /> <br /> Selanjutnya, Pemda Jawa Barat harus menggunakan uang hasil lelang itu untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup para korban dan bayinya. ’’Hingga mereka dewasa atau menikah,’’ terang majelis hakim.<br /> <br /> Jumlah bayi dari 12 korban rudapaksa Herry mencapai sembilan orang. Lewat putusan kemarin, perawatan sembilan bayi tersebut diserahkan ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemda-jawa-barat/">Pemda Jawa Barat</a>. Namun, penyerahan itu harus seizin keluarga korban.<br /> <br /> Pemda Jawa Barat juga diminta melakukan evaluasi secara berkala. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa para korban sudah siap secara mental dan kejiwaan, perawatan sembilan bayi itu boleh dikembalikan kepada setiap korban.<br /> <br /> Putusan tersebut diapresiasi sejumlah kalangan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana menyatakan, pihaknya menghormati putusan itu. ’’Dan mengapresiasi (jaksa) penuntut umum karena tuntutan dan pertimbangan hukumnya telah diakomodasi dalam putusan,’’ paparnya saat diwawancarai Jawa Pos. Selanjutnya, Kejagung menunggu respons terdakwa atas putusan tersebut. ’’Menerima atau memutuskan banding,’’ imbuhnya.<br /> <br /> Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyampaikan, sejak PN Bandung membacakan putusan untuk Herry, pihaknya menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Termasuk Pengadilan Tinggi Bandung dan terdakwa. ’’Dari komunikasi dengan Herry Wirawan, dia menyatakan bersedia membayar restitusi,’’ ungkap Edwin. Berdasar perhitungan LPSK, harta dan aset terdakwa cukup untuk membayar restitusi bagi para korban.<br /> <br /> Menurut Edwin, Herry juga sudah menyampaikan kepada LPSK bakal bertanggung jawab. ’’Kepada LPSK, dia membuat surat tertulis asetnya apa saja dan nilai-nilai yang dibayarkan kepada para korban,’’ ujarnya. Sebelumnya, banyak pihak mempertanyakan putusan PN Bandung yang menyerahkan tanggung jawab restitusi kepada pemerintah. Sebab, restitusi memang menjadi kewajiban terdakwa. Bukan pemerintah.<br /> <br /> Terkait <a href="https://www.jawapos.com/tag/vonis-hukuman-mati/">vonis hukuman mati</a> yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Bandung, LPSK menyatakan bahwa hal itu menjadi ranah majelis hakim. Pihaknya tak ingin terlalu jauh berkomentar. Bahwa dalam komunikasi yang dilakukan LPSK memberikan sejumlah contoh kasus kepada Pengadilan Tinggi Bandung, hal itu tidak berkaitan dengan putusan yang dibacakan kemarin. ’’Yang jelas, restitusi menjadi tanggung jawab pelaku. Itulah yang diluruskan Pengadilan Tinggi Bandung,’’ tegas Edwin.<br /> <br /> Putusan itu direspons positif oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga. Menurut dia, keputusan tersebut sesuai dengan UU 17/2016 tentang Perlindungan Anak. Putusan itu juga sesuai dengan harapan masyarakat.<br /> <br /> Demikian pula terkait putusan restitusi yang akhirnya dibebankan kepada pelaku, bukan pemerintah. ’’Menurut kami sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,’’ ucapnya.<br /> <br /> Dia berharap <a href="https://www.jawapos.com/tag/vonis-hukuman-mati/">hukuman mati</a> dan pembebanan restitusi kepada pelaku tidak hanya memberikan efek jera, tapi juga mencegah terulangnya kasus serupa. ’’Juga memastikan kepentingan terbaik bagi anak-anak korban beserta anak-anak yang dilahirkan,’’ tegasnya.<br /> <br /> Dari amar putusan hakim, pertimbangan yang memberatkan hukuman, antara lain, perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan bagi korban dan orang tua korban. Perbuatan terdakwa juga dianggap mencemarkan lembaga pondok pesantren dan merusak citra Islam.<br /> <br /> Hakim juga memutuskan untuk merampas harta/aset terdakwa yang berupa tanah dan bangunan, serta hak-hak terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda, serta aset lain –baik yang sudah disita maupun belum disita. Aset tersebut akan dilelang. Hasilnya diserahkan untuk biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban serta bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah.<br /> <br /> Terkait perawatan bayi para korban, lanjut dia, memang akan diserahkan ke UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat setelah mendapat izin dari keluarga masing masing. Tentu disertai evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para <a href="https://www.jawapos.com/tag/korban-pemerkosaan/">korban</a> dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan, bayi-bayi itu akan dikembalikan ke keluarga masing-masing.<br /> <br /> Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik kabar tersebut. Menurut dia, hukuman mati sangat pantas diberikan lantaran perbuatan Herry sangat kejam. "Saya kira apa yang diputuskan pengadilan tinggi memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Ini mudah-mudahan menjadi pelajaran besar dalam sejarah bangsa ini," tutur Ridwan Kamil, seperti dilansir <em>Radar Bandung</em>.

Herry Wirawan, Pemerkosa 12 Santriwati di Bandung Divonis Hukuman Mati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korban pemerkosaan

Berita Terkini