<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/03/ILUSTRASI-KEKERASAN-ANAK-1709352801.jpg" alt="ILUSTRASI Kekerasan seksual pada anak." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kekerasan seksual pada anak.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Perempuan korban kekerasan seksual tidak hanya diperbolehkan untuk mengaborsi janin yang disebabkan oleh kekerasan seksual. Namun, jika korban memutuskan tidak aborsi, tapi tidak mampu mengasuh anaknya, negara akan mengambil alih pengasuhannya. Hal itu tercantum dalam pasal 123 dan 124 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). PP itu berisi Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan telah diundangkan pada Jumat (26/7) lalu. Saat perempuan korban kekerasan seksual hendak memilih aborsi, pasal 123 PP 28/2024 mengatur bahwa mereka terlebih dahulu akan diberikan pendampingan dan konseling. Ada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan memberikan konseling pada korban. Begitu pula bila korban memutuskan untuk tidak jadi melakukan aborsi terhadap janinnya setelah mendapatkan pendampingan dan konseling. "Korban diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan," bunyi pasal 124 ayat 1 PP 28/2024. Pada ayat selanjutnya, disebutkan bahwa anak yang dilahirkan dari ibu korban tindak pidana kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan berhak diasuh oleh ibu dan/atau keluarganya. Namun, bila dengan berbagai alasan ibu maupun keluarga korban tak dapat mengurus sang anak, negara dapat mengambil alih untuk mengasuhnya.&nbsp; "Dalam hal ibu dan atau keluarga tidak dapat melakukan pengasuhan, anak dapat diasuh oleh lembaga asuhan anak atau menjadi anak yang dipelihara oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas aturan tersebut.

Korban kekerasan seksual yang melahirkan anak dari hasil kekerasan seksual, bila tak mampu mengasuhnya, maka negara akan mengambil alih.

Korban Kekerasan Seksual Lahirkan Anak tapi Tak Mampu Mengurus, Negara akan Ambil Alih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/IMG_20230604_202520-2_1-2823329153.jpg" alt="Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Bersatu berdoa bersama untuk kesembuhan korban asusila di halaman parkir RSUD Undata, Kota Palu, Minggu (4/6) malam." width="100%">
<figcaption>Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Bersatu berdoa bersama untuk kesembuhan korban asusila di halaman parkir RSUD Undata, Kota Palu, Minggu (4/6) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia meminta seluruh pihak tidak memberikan stigma negatif kepada korban kekerasan seksual. Seperti pada kasus yang dialami korban berinisial R di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). &rdquo;Kepada semuanya untuk tidak membuat laporan atau stigma negatif tentang korban karena ini menjadi sangat penting. Sehingga, kita semua dapat menjadi bagian dalam proses pemulihan dan penguatan korban,&rdquo; kata Komisioner LPSK Republik Indonesia Livia Iskandar seperti dilansir dari Antara. Dia meminta kepada seluruh pihak agar tetap menjaga kerahasiaan identitas korban dan keluarga. Dia menegaskan, pentingnya untuk memberikan ruang terhadap korban dan keluarga yang sedang menjalani proses pemulihan di rumah sakit, seperti tidak ditemui banyak orang. &rdquo;Penguatan psikologis merupakan satu hal yang juga sangat perlu diperhatikan bagi korban untuk saat ini, sehingga penting bagi korban agar tidak mengakses berita-berita yang kemudian dapat membuat kondisi korban menjadi tidak baik,&rdquo; tutur Livia Iskandar. Dia juga mengingatkan untuk tidak melakukan victim blaming atau menyalahkan korban karena tindakan tersebut dapat melemahkan semangat korban dalam menjalani proses pemulihan. &rdquo;Faktor menyalahkan korban, itu menjadi satu hal yang dapat melemahkan semangat korban dan harus dihindari termasuk victim blaming dari lingkungan tempat tinggal,&rdquo; papar Livia Iskandar. Livia turut menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh tim, yakni kepada tim medis, tim pendamping, dan advokasi yang telah bekerja dalam membantu seluruh proses pemenuhan hak korban. Seperti bantuan medis yang dapat terlaksana hingga saat ini. Selain itu, dia juga mengajak kepada seluruh pihak untuk saling bersinergi bersama dalam memastikan pemenuhan hak korban. Livia Iskandar menambahkan LPSK akan hadir memberikan perlindungan terhadap korban. Tim LPSK akan bertemu dengan pihak pendamping korban untuk membahas terkait pemenuhan hak korban, seperti penguatan psikologis korban. &rdquo;Ini menjadi hal yang sangat penting bagi adinda R agar dapat segera keluar dari rumah sakit dan agar dapat menjalani setiap peradilan pidana dengan baik,&rdquo; ujar Livia Iskandar. Sementara itu, Gerakan Perempuan Bersatu (GPB)&nbsp;di Sulawesi Tengah menggelar doa bersama serta aksi bakar lilin untuk kesembuhan korban asusila berinisial R di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata, Minggu (4/6) malam. &rdquo;Pesan yang ingin kami sampaikan pada malam ini melalui doa bersama adalah dukungan yang sepenuh-penuhnya untuk kesembuhan adik R,&rdquo; kata Nurlaela Lamasituju, perwakilan Gerakan Perempuan Bersatu di Palu. Peristiwa kekerasan seksual, kata dia, sudah sangat sering terjadi berulang, terutama kekerasan pada perempuan dan anak karena kerap kali terabaikan oleh banyak orang. Perlindungan pada anak adalah hal paling utama yang harus terus dikampanyekan serta diperjuangkan. Dia mengajak seluruh kalangan masyarakat bersama-sama saling bergandengan tangan memperjuangkan perlindungan pada perempuan dan anak. Sehingga kasus yang menimpa korban R, tidak lagi berulang pada masa mendatang. &rdquo;Dengan ditangani dan ada penghukuman bagi pelaku, kemudian memastikan bahwa ada efek jera bagi pelaku. Serta adanya kepastian kebenaran dan keadilan bagi korban,&rdquo; kata Nurlaela Lamasituju. &nbsp;

LPSK minta seluruh pihak tidak memberikan stigma negatif kepada korban kekerasan seksual. Seperti pada kasus di Kabupaten Parigi Moutong

LPSK Minta Tidak Berikan Stigma Negatif Korban Kekerasan Seksual

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/ilustrasi-pencabulan.png" alt="PERLU KAMPANYE: Siswa perlu diedukasi agar tidak menjadi korban kekerasan seksual di sekolah. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERLU KAMPANYE: Siswa perlu diedukasi agar tidak menjadi korban kekerasan seksual di sekolah. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp; - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia meminta kepada seluruh pihak untuk tidak memberikan stigma negatif kepada korban kekerasan seksual, seperti pada kasus yang dialami oleh korban berinisial R di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). "Kepada semuanya untuk tidak membuat laporan atau stigma negatif tentang korban karena ini menjadi sangat penting, sehingga kita semua dapat menjadi bagian dalam proses pemulihan dan penguatan korban," kata Komisioner LPSK Republik Indonesia Livia Iskandar saat hadir secara virtual pada gelaran doa bersama Gerakan Perempuan Bersatu di Palu, Minggu malam, (4/6) Dalam kesempatan itu, dia meminta kepada seluruh pihak agar tetap menjaga kerahasiaan identitas korban dan keluarga. Ia juga menegaskan, pentingnya untuk memberikan ruang terhadap korban dan keluarga yang sedang menjalani proses pemulihan di rumah sakit, seperti tidak ditemui oleh banyak orang. Penguatan psikologis, menurut dia, merupakan satu hal yang juga sangat perlu diperhatikan bagi korban untuk saat ini, sehingga penting bagi korban agar tidak mengakses berita - berita yang kemudian dapat membuat kondisi korban menjadi tidak baik. Ia turut mengingatkan untuk tidak melakukan victim blaming atau menyalahkan korban dikarenakan tindakan tersebut dapat melemahkan semangat korban dalam menjalani proses pemulihan. "Faktor menyalahkan korban, itu menjadi satu hal yang dapat melemahkan semangat korban dan harus dihindari termasuk victim blaming dari lingkungan tempat tinggal," katanya. Livia turut menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh tim, yakni kepada tim medis, tim pendamping, dan advokasi yang telah bekerja dalam membantu seluruh proses pemenuhan hak korban, seperti bantuan medis yang dapat terlaksana hingga saat ini. Selain itu, dia juga mengajak kepada seluruh pihak untuk saling bersinergi bersama dalam memastikan pemenuhan hak korban.

LPSK juga meminta kepada seluruh pihak agar tetap menjaga kerahasiaan identitas korban dan keluarga. Hal ini demi masa depan korban.

LPSK Minta Setop Stigma Negatif Kepada Korban Kekerasan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Retno-Listyarti-KPAI.jpg" alt="Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sekolah yang harusnya jadi salah satu tempat teraman bagi anak justru berubah menjadi mimpi buruk. Belum genap dua bulan di awal tahun ini, namun sudah puluhan anak dilaporkan mengalami kekerasan seksual di satuan pendidikan. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat, sejak Januari hingga 18 Februari 2023, ada 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak di satuan pendidikan. Dari jumlah tersebut, 50 persen kasus kekerasan seksual ini terjadi di jenjang SD/MI, 10 persen di jenjang SMP, dan 40 persen di Pondok Pesantren. Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti mengatakan, pelaku kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan semuanya laki-laki, ada 10 orang. Adapun status pelaku sebagian besar merupakan pimpinan ponpes dan guru. Kemudian disusul kepala sekolah dan penjaga sekolah. ”Sedangkan korban total 86 anak, baik laki-laki maupun perempuan. Anak korban laki-laki sebanyak 37,2 persen dan korban anak perempuan mencapai 62,8 persen,” ujar Retno, Senin (20/2). Menurut Retno, ada sejumlah modus yang dilakukan oleh para predator seksual tersebut. Diantaranya, bujukan untuk mendapatkan barokah dari Tuhan oleh pelaku yang pemilik Ponpes, evaluasi pembelajaran di dalam ruang Podcast Ponpes pada pukul 23.00 wib kemudian dicabuli, diiming-imingi uang dan jajanan oleh pelaku, memeriksa pekerjaan rumah sambil dipangku. Bahkan yang lebih bejat lagi, siswa dilecehkan justru usai melaporkan pelecehan yang dialaminya. ”Korban malah dicabuli Kepsek di ruang UKS dengan dalih memeriksa dampak pelecehan yang dilaporkan,” ungkapnya. Dari modus-modus yang ada, relasi kuasa masih sangat kuat digunakan untuk melakukan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Hal ini pula yang menjadikan pelaku seolah memiliki kebenaran hakiki baik ucapan maupun tindakannya. Sehingga hanya sedikit masyarakat yang mempercayai kebenaran peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban yang notabene masih di bawah umur. Sayangnya, selama ini, hukuman bagi pendidik yang melakukan kekerasan seksual hanya sebatas mutasi. Menurut Ketua Tim Kajian Hukum FSGI Guntur Ismail, dinas pendidikan umumnya menggunakan peraturan yang berlaku umum. Yaitu peraturan kepegawaian dalam PP No.53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. ”Sementara dalam hukum kepegawaian tidak ada hukuman penjara, sehingga kerap kali sanksi ketika korban tidak melapor ke polisi adalah berupa mutase,” keluhnya. Padahal, lanjut dia, mutasi sejatinya bukanlah hukuman. Akan tetapi, digunakan untuk promosi jabatan atau atas keinginan si pegawai sendiri. Dampaknya, risiko si guru pelaku mengulangi perbuatan yang sama kelak di kemudian hari di tempat barunya pun sangat besar. Sebab, tak ada efek jera yang diberikan. Dia mencontohkan pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan guru agama berinisial AM (33 tahun) di SMPN di kabupaten Batang, Jawa Tengah (2022). Ternyata, pelaku sebelumnya diduga pernah melakukan kejahatan serupa di sekolah sebelumnya. Ada juga kasus guru agama berinisial M (51 tahun) di salah satu SD di kabupaten Cilacap yang cabuli 15 siswinya yang berakhir mediasi. ”Guru yang jadi pelaku kemudian dimutasi, lalu berbuat kekerasan seksual lagi terhadap siswinya di sekolah yang baru,” ungkapnya. Melihat kondisi ini, pihaknya pun mendesak pemerintah pusat maupun daerah memastikan para pendidik yang menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak didiknya harus dipidana. Bukan berakhir dengan mediasi. Hal ini untuk mendorong adanya efek jera sekaligus tidak ada anak yang menjadi korban lagi.

86 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/kampus-unand.jpg" alt="Kampus Universitas Andalas (Unand) Padang. (Instagram Unand)" width="100%">
<figcaption>Kampus Universitas Andalas (Unand) Padang. (Instagram Unand)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Universitas Andalas (Unand) berusaha memberikan perlindungan dan dukungan moral terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum berinisial KC. Dari delapan mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya (FIB) yang menjadi korban pelecehan seksual, hanya satu orang yang terpaksa memilih cuti kuliah. Sisanya tetap ke kampus mengikuti perkuliahan.  Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganangan Kekerasan Seksual (PPKS) Unand Rika Susanti menuturkan, pihaknya berusaha memberikan pendampingan kepada korban kekerasan seksual. Mereka dipantau terus oleh tim Satgas PPKS untuk dipulihkan mentalnya.  "Tim satgas ini ada dari unsur psikolog. Unsur ini membantu untuk memberikan suporting sistem kepada korban," ujar Rika Susanti kepada JawaPos.com, Minggu (25/12).  Atas pendampingan itu, kata Rika, diketahui tujuh dari delapan korban kekerasan seksual di FIB Unand masih tetap mengikuti perkuliahan di kampus. "Mereka tetap kuliah seperti biasa. Identitasnya terjaga. Pihak fakultas terus memantau secara langsung," ujar Rika.  Dosen yang merupakan dokter forensik itu menambahkan, dari hasil investigasi dan pendampingan Satgas PPKS menyatakan beberapa korban tergolong mengalami kekerasan seksual kategori ringan dan sedang. Satu orang mengalmai kategori berat. "Korban itu pelecehan ini mereka masih kuliah. Hanya satu orang yang cuti karena sangat trauma," sambungnya.  Sementara itu, pemeriksaan Satgas PPKS telah menghasilkan sejumlah keputusan dan rekomendasi kepada universitas. Di antaranya, perbuatan KC masuk kategori administratif berat. Artinya KC harus diberhentikan sebagai dosen.  Hingga kini KC sudah mendapat sanksi dari universitas. Dia sudah dinonaktifkan sebagai dosen sejak dua bulan terakhir. Dia tidak lagi mengampu mata kuliah yang selama ini menjadi tanggung jawabnya. "Rekomendasi satgas secara keseluruhan akan kami serahkan Senin (26/12)," ujar Rika. Sedangkan status PNS yang disandang KC, nasibnya diputuskan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek.  Perbuatan KC mengundang reaksi dari ikatan keluarga almuni (IKA) FIB Unand. Ketua IKA FIB Unand Hidayat mendesak Unand untuk bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Perbuatan KC sangat amoral.  "Perbuatannya tidak dapat dimaafkan. Sebagai pendidik, dia harus memberikan contoh. Bukan merusak mahasiswinya," ujar Hidayat.  Anggota DPRD Sumbar itu mengkonsolidasikan seluruh alumni FIB untuk memberikan pendampingan kepada korban. "Perbuatan pelaku sudah mencoreng almamater. Kami desak Unand memberikan sanksi tegas," tandas Hidayat.

Satgas PPKS Unand: Korban Pelecehan Oknum Dosen Masih Kuliah, 1 Cuti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/image-3-3.png" alt="Suasana pesisir Surabaya. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Suasana pesisir Surabaya. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Berdasar undang-undang, korban kekerasan seksual memiliki hak untuk dilindungi. Terdapat beberapa pasal yang bisa digunakan supaya korban kekerasan seksual tidak mendapatkan ancaman dan bisa dilindungi hingga pelaku diamankan.  Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Taufik Rachman mengatakan, perlindungan hukum terhadap korban dan saksi sebetulnya sudah ada. Yang terbaru ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  ”Namun untuk kasus yang terjadi pada 2017, otomatis peraturan perundang-undangan yang diberlakukan tentu yang berlaku pada saat kejadian. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” jelas Taufik, Kamis (28/7).  Dia menjelaskan, hak-hak korban dan saksi diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang memberikan perlindungan terhadap keamanan pribadi, keluarga, harta benda, bebas dari ancaman, dan lain sebagainya.  ”Selanjutnya guna menangani kekerasan seksual di Indonesia, juga telah dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memiliki tugas untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi pidana,” papar Taufik.  Akan tetapi, Taufik menilai, terdapat masalah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebab, sesuai pasal 6, hanya korban pelanggaran HAM berat yang dapat memperoleh bantuan medis dan rehabilitasi psikososial.  Terlebih pasal 52 ayat (1) huruf r Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan mengecualikan korban tindak pidana untuk mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan secara gratis.  ”Sehingga, satu-satunya jalan yang mungkin bisa ditempuh ialah korban mengajukan hak restitusi atau ganti kerugian kepada pengadilan melalui LPSK. Ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf b UU LPSK (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban),” jelas Taufik.  Menurut Taufik, korban bisa meminta bantuan hukum secara cuma-cuma kepada advokat. Termasuk, mengurus permohonan bantuan kepada LPSK dan advokat wajib membantu.  ”Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,” terang Taufik.  Bagaimana bila ada pihak yang melindungi pelaku? Taufik mengatakan, tindakan menghalang-halangi, menyembunyikan, menutupi, mempersulit proses penangkapan, penyidikan yang sah disebut obstruction of justice. Tindakan itu memiliki ancaman pidana hingga maksimal sembilan bulan yang diatur lebih lanjut dalam pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pertama dan kedua.  ”Dengan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan, ini diharapkan korban dan saksi lebih berani untuk menyuarakan kebenaran guna menegakkan keadilan,” ucap Taufik.

Daftar Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Sesuai Undang-Undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/JPM-berita-utama-minggu-ilustrasi-kekerasan-seksual-alfian-rizal_7.jpg" alt="Ilustarasi Berita utama minggu tentang kasus kekerasan seksual. FOTO: Alfian Rizal/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustarasi Berita utama minggu tentang kasus kekerasan seksual. FOTO: Alfian Rizal/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Badan Legislasi DPR RI Diah Pitaloka menyampaikan, lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menghadirkan instrumen hukum bagi korban kekerasan seksual sehingga berani mengungkapnya ke publik. UU TPKS akan memberikan perlindungan bagi setiap korban kekerasan seksual.  "Tadinya masalah seksualitas itu dianggap masalah yang memalukan, masalah yang aib, sehingga orang kalau membicarakan persoalan kekerasan seksual, itu sekarang di serahkanlah itu masalah pribadi-pribadi, masalah keluarganya, sementara kalau dibawa ke aparat penegak hukum juga kadang secara kesadaran mereka juga kadang nggak semua paham," kata Diah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4).  Menurut Diah, UU TPKS akan membangun kesadaran publik untuk berani melaporkan apabila menjadi korban kekerasan seksual. Karena, kini korban dijamin oleh UU. "Keterbukaan dalam melaporkan misalnya tindak kekerasan seksual, ini juga satu hal yang baru dari undang-undang ini, lalu pendekatan hukum yang juga berbeda," ucap Diah.  Dia pun mengharapkan, dengan lahirnya UU TPKS diharapkan meningkatkan pelayanan Pemerintah dalam menyikapi kasus kekerasan seksual. Terlebih, dalam UU TPKS nantinya diatur bidang khusus di Polri dan Kejaksaan yang menangani kasus pelecehan seksual.  "Kita juga berharap ada peningkatan pelayanan pemerintah dalam membangun rasa perlindungan ataupun rasa keadilan bagi korban-korban kekerasan, baik nanti lewat pendidikan atau pencegahan atau pemantauan," tegas Diah.  Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4). Berdasarkan draft UU TPKS, terdapat sembilan jenis tindak kekerasan seksual.  Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal (4) Ayat (1) UU TPKS. Adapun sembilan tindak pidana kekerasan seksual di antaranya pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik.  Selain sembilan jenis tindak kekerasan seksual, dalam Pasal (4) Ayat (2) UU TPKS terdapat 10 jenis kekerasan seksual lain di antaranya perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban.  Kemudian, pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran UU TPKS Membuat Korban Percaya Diri Untuk Melapor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Aksi-Hari-Perempuan-Sedunia-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Sejumlah perempuan melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Perempuan Internasional di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/3/2021). Dalam aksinya mereka menyuarakan kesetaraan gender, perlawanan atas kekerasan seksual terhadap perempuan, dan e" width="100%">
<figcaption>Sejumlah perempuan melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Perempuan Internasional di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/3/2021). Dalam aksinya mereka menyuarakan kesetaraan gender, perlawanan atas kekerasan seksual terhadap perempuan, dan e</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR baru saja mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Kehadiran UU tersebut menjadi angin sebar bagi perempuan. Kini mereka tidak takut lagi bersuara dan mencari keadilan.  "Kehadiran UU TPKS merupakan langkah awal untuk memberangus ancaman kekerasan seksual secara kolaboratif," ujar Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM <a href="https://www.jawapos.com/tag/tama-langkun/">Tama S. Langkun</a> kepada JawaPos.com, Rabu (13/4).  Tama menyebut bahwa Indonesia saat ini berada dalam situasi darurat kekerasan seksual. Berdasarkan data Kemen PPA, sepanjang 2021 terdapat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan. 15,2 persennya di antaranya adalah kekerasan seksual. Sementara data laporan tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), korban kekerasan seksual merupakan yang paling tinggi yang memohon perlidungan. Situasi itu hampir setiap tahunnya.  Tama menyebut bahwa ada beberapa catatan dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/perindo/">Perindo</a> terhadap pengesahan UU TPKS. Pertama, mengapresiasi pengesahan UU TPKS. Di dalam UU itu terdapat sejumlah terobosan, baik dalam kaitannya pengaturan norma kekerasan seksual, upaya penegakan hukum, sampai jaminan dan pemulihan terhadap hak-hak korban.  Kedua, mengimbau kepada penegak hukum untuk responsif menangani dan menindak laporan kekerasan seksual, dengan berorientasi kepada kepentingan dan hak-hak korban.  "Dalam kasus kekerasan seksual, posisi korban sangat rentan. Jangan sampai korban mengalami reviktimisasi karena proses hukum yang berbelit sehingga korban harus Kembali mengalami penderitaan," imbuh mantan peneliti ICW itu.  Dia meminta penegak hukum harus mempertimbangkan hak ganti kerugian (restitusi) <a href="https://www.jawapos.com/tag/korban-kekerasan-seksual/">korban kekerasan seksual</a>, mengingat UU TPSK sudah mengaturnya secara progresif.  Ketiga, korban maupun masyarakat diminta tidak takut untuk melapor kepada penegak hukum jika memiliki informasi adanya kekerasan seksual. "Sikap politik Partai Perindo akan selalu siap memberikan dukungan terhadap upaya-upaya melawan kekerasan seksual," tegasnya.  Tama mengingatkan, lahirnya UU TPKS bukan akhir dari perjuangan melawan kekerasan seksual. Masih banyak hal yang harus dilakukan untuk mengawal implementasinya. Khususnya dalam memperkuat posisi korban agar sanggup dan berdaya menghadapi kasusnya, termasuk memulihkan kondisi dari penderitaannya.  Jubir Perindo Bidang Perempuan, Anak, dan Sosial Ike Suharjo menambahkan, dengan disahkannya <a href="https://www.jawapos.com/tag/uu-tpks/">UU TPKS</a> ini, kini perempuan yang menjadi korban kekerasan lebih memiliki harapan untuk mendapat kepastian hukum. Selama ini banyak korban kekerasan seksual memilih diam atau dibungkam jika mencari keadilan. Tidak jarang pula mendapat perlakuan diskriminatif dari lingkungan sendiri.  "Dengan hadirnya UU TPKS, perempuan yang menjadi korban pun mendapat sokongan dari lingkungan untuk mendapatkan keadilan," tandasnya.

Perindo Sebut UU TPKS Memperkuat Posisi Korban Hadapi Kasus Kekerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Desak-Pengesahan-RUU-TPKS-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan aksi menuntut pengesahan RUU TPKS di depan kompleks parlemen, Rabu (23/12/2021). Dalam aksinya mereka mendesak DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RU" width="100%">
<figcaption>Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan aksi menuntut pengesahan RUU TPKS di depan kompleks parlemen, Rabu (23/12/2021). Dalam aksinya mereka mendesak DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan meningkatkan hak-hak korban, keluarga korban, saksi serta pendamping melalui pelayanan terpadu one stop services. Diharapkan, tidak ada lagi hak korban yang terabaikan.  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) juga akan memastikan implementasi terhadap hak korban berjalan baik. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan harus dilakukan.  “Dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu, kami dari tim pemerintah telah menerima banyak masukan dari DPR yang telah merumuskan satu bab tentang penyelenggaraan UPTD PPA (Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) dalam menangani korban kekerasan seksual," kata Deputi Perlindungan Perempuan KemenPPPA, Ratna Susianawati, Selasa (5/4).  Penyelenggaraan pelayanan terpadu itu nantinyan akan dilakukan, melibatkan; Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; Bidang sosial; Bidang hukum dan hak asasi manusia; Bidang luar negeri; Bidang pemerintahan dalam negeri; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI); Kepolisian; dan institusi lainnya.  Dalan memantau kondisi korban, KemenPPPA dibantu oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial akan melaksanakan asesmen rutin sebagai dasar pemberian rehabilitasi sosial bagi korban. Komnas Perempuan sebagai lembaga negara yang independen akan turut memastikan penyelenggaraan asesmen bagi korban berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  “Pada dasarnya, KemenPPPA sebagai kementrian yang mendapat tugas untuk mewujudakn mekanisme komprehensif one stop service penanganan korban kekerasan seksual akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga, serta mengkomunikasikan dengan UPTD PPA melalui Pemerintah Daerah untuk memastikan kebutuhan korban terpenuhi dengan baik,” tutup Ratna.

KemenPPPA: Jangan Lagi Ada Hak Korban Kekerasan Seskual yang Diabaikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Desak-Pengesahan-RUU-TPKS-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan aksi menuntut pengesahan RUU TPKS di depan kompleks parlemen, Rabu (23/12/2021). Dalam aksinya mereka mendesak DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RU" width="100%">
<figcaption>Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan aksi menuntut pengesahan RUU TPKS di depan kompleks parlemen, Rabu (23/12/2021). Dalam aksinya mereka mendesak DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dan DPR RI masih menbahasa Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Dalam RUU ini disepakati mekanisme pelaporan korban akan diperkuat dan diperluas melalui berbagai lembaga pelayanan, termasuk lembaga pelayanan berbasis masyarakat.  "Kita tahu bahwa di dalam pelaksanaan sehari-hari, lembaga pelayanan berbasis masyarakat bekerja dengan sangat luar biasa," kata Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA, Ratna Susianawati, Selasa (5/4).  Dalam daftar inventaris masalah (DIM) Pemerintah, mekanisme pelaporan bisa dilakukan melalui lembaga yang dikelola oleh Pemerintah, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), UPTD di bidang sosial, maupun kepolisian. Nantinya juga bisa dilakukan lewat lembaga berbasis masyarakat.  Sementara dalam Rapat Panitia Kerja RUU TPKS juga telah disepakati, UPTD PPA, UPT dan UPTD di bidang sosial, serta Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat yang menerima pelaporan terkait kekerasan seksual wajib memberikan pendampingan dan pelayanan terpadu yang dibutuhkan korban.  "Namun, kepolisian akan melakukan konseling dan asesmen terhadap kebutuhan korban. Setelah itu, korban berhak menentukan pilihannya untuk mengajukan laporan atau tidak," imbuhnya.  Diketahui, selain membahas mengenai mekanisme pelaporan, dalam Rapat Panitia Kerja RUU TPKS juga dilakukan diskusi produktif terkait restitusi, pemeriksaan saksi, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di ruang sidang.

RUU TPKS Masih Belum Rampung, Mekanisme Pelaporan Korban Jadi Sorotan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korban kekerasan seksual

Berita Terkini