<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/siswi-smk-digilir-9-pemuda-satu-pelaku-berhasil-dibekuk_m_.jpg" alt="Ilustrasi korban perkosaan. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korban perkosaan. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nasib tragis menimpa seorang perempuan muda, korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Priguna Anugerah Pratama, 31, seorang dokter residen Universitas Padjadjaran (Unpad) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung. Di tengah duka karena sang ayah yang dirawat di rumah sakit, perempuan itu justru mengalami pemerkosaan oleh tenaga medis yang seharusnya memberikan perlindungan. Kini, ayah korban telah meninggal dunia. Priguna telah ditangkap, diberhentikan dari pendidikan spesialisnya, dan dijatuhi sanksi berat berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR). Hal ini berarti ia tak bisa lagi berpraktik sebagai dokter seumur hidup. "Udah clear ya berarti urusan ini," ujar drg. Mirza, seorang dokter influencer yang turut mengikuti perkembangan kasus ini di Instagramnya, Kamis (10/4). Meski pelaku telah mendapatkan hukuman, sorotan kini harus tertuju pada korban. Kesehatan fisik dan mental korban menjadi perhatian penting usai peristiwa memilukan tersebut. Pemeriksaan menyeluruh perlu dilakukan, baik untuk mendeteksi kemungkinan penyakit menular seksual maupun untuk memastikan kondisi kejiwaannya. "Semoga pelaku tidak mengidap penyakit menular seksual yang berpotensi menularkan ke korban," kata drg. Mirza.&nbsp;Ia juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis oleh tenaga profesional agar korban bisa menjalani proses pemulihan secara utuh. Kini, duka korban tak berhenti pada tragedi rudapaksa. Ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa sang ayah yang tengah dirawat akhirnya meninggal dunia. Dua beban berat itu kini menyesakkan hari-hari korban dan keluarganya. Pendampingan secara menyeluruh, baik medis maupun psikologis, sangat dibutuhkan untuk membantunya bangkit dari trauma mendalam yang dialaminya. Sebelumnya, Priguna Anugerah Pratama, 31, peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad), melakukan rudapaksa terhadap anak pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dengan modus pembiusan. Lebih mencengangkan lagi, pelaku diketahui melakukan hingga 15 kali tusukan jarum infus ke tangan korban, sebelum menyuntikkan cairan bening yang menyebabkan korban tak sadarkan diri. "Kejadiannya pada 18 Maret 2025, sekitar pukul 01.00 WIB. Tersangka membawa korban dari ruang IGD ke Gedung MCHC lantai 7 dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya," ujar Kabidhumas Polda Jabar Kombespol Hendra Rochmawan dalam keterangannya, Rabu (9/4). Setibanya di ruangan nomor 711, pelaku meminta korban mengganti pakaian dengan baju operasi berwarna hijau dan melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan. Setelah itu, Priguna Anugerah mencoba memasukkan jarum infus ke tangan kiri korban hingga 15 kali percobaan. Usai berhasil, selang infus tersebut disambungkan dan pelaku menyuntikkan cairan bening ke dalamnya. "Beberapa menit setelah cairan disuntikkan, korban merasakan pusing dan akhirnya tidak sadarkan diri," lanjut Hendra Setelah sadar sekitar pukul 04.00 WIB, korban diminta berganti pakaian kembali dan diantar oleh pelaku hingga ke lantai 1 Gedung MCHC. Korban baru menyadari bahwa telah terjadi sesuatu yang janggal, terutama setelah merasakan perih di bagian sensitif saat buang air kecil. Korban pun langsung bercerita kepada ibunya mengenai kejadian, termasuk rasa sakit di area vital dan upaya pengambilan darah yang dilakukan sebanyak 15 kali percobaan, serta suntikan cairan yang menyebabkan pingsan. Kini, Polda Jawa Barat telah menahan pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka pelecehan. "Untuk pasalnya adalah Pasal 6C Undang-undang nomor 12 Tahun 2022 yaitu Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama adalah 12 tahun," pungkas Hendra. &nbsp;

Seorang perempuan muda menjadi korban rudapaksa oleh dokter residen di RSHS Bandung, ayahnya meninggal dunia setelah dirawat.

Nestapa Korban Kejahatan Priguna Anugerah Pratama, Dokter Residen Unpad di RSHS Bandung: Ayah Tak Tertolong, Dia Dirudapaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/05/IMG-20250305-WA0030-2636428572.jpg" alt="Pembacaan Taujihad Palestina berjudul Membasuh Luka Palestina 2025 di kantor MUI diikuti dai dari Palestina (5/3). (HUMAS MUI)" width="100%">
<figcaption>Pembacaan Taujihad Palestina berjudul Membasuh Luka Palestina 2025 di kantor MUI diikuti dai dari Palestina (5/3). (HUMAS MUI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak enam orang dai dari Palestina diundang ke Indonesia. Selama bulan Ramadhan, mereka berceramah di masjid dan kampus-kampus. Materi ceramah tidak hanya soal keagamaan, tetapi juga menyampaikan perkembangan terkini kondisi umat Islam di Gaza. Kedatangan dai asal Palestina itu dalam rangka program Safari Ramadhan, Membasuh Luka Palestina 2025. Keenam dai itu disebar ke enam provinsi. Yaitu Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Riau. Dalam berceramah, mereka akan didampingi penerjemah. Program Safari Ramadhan itu hasil kerja sama Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (HLNKI) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, lokasi kegiatan ceramah para dai itu di masing-masing provinsi cukup beragam. Tidak hanya di masjid-masjid, tetapi juga di sekolah-sekolah dan kampus universitas, kantor, serta komunitas sosial lainnya yang telah disiapkan. Dia mengatakan MUI mengajak seluruh Umat Islam Indonesia untuk menghadiri ceramah-ceramah para da&rsquo;i Palestina di daerah masing-masing. "Tidak hanya untuk menunjukan semangat bangsa Indonesia yang terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Tetapi juga agar kita semakin memahami perkembangan situasi terkini di Palestina, khususnya Gaza," kata Sudarnoto di kantor MUI pada Rabu (4/3). Dia mengatakan kondisi di Gaza saat ini, masih diliputi suasana penderitaan akibat perang yang belum berkesudahan. Sementara itu, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan dalam pengarahannya menyampaikan kegiatan itu sangat penting untuk terus menjaga semangat solidaritas bangsa Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Menurut dia kondisi di Gaza saat ini bukan bertambah baik melainkan bertambah buruk dan semakin memprihatinkan. Lewat Safari Ramadhan itu, diharapkan akan semakin meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia tentang perkembangan situasi di Palestina. Termasuk tentang penderitaan bangsa Palestina. "Kegiatan ini juga diyakini akan semakin memperkuat rasa solidaritas masyarakat Indonesia terhadap semangat perjuangan bangsa Palestina," kata dia. Dalam kesempatan itu Amirsyah menyatakan mewakafkan jam tangan yang sedang dikenakannya untuk donasi kemanusiaan Safari Ramadhan 2025 itu. Dia lantas mengharapkan target pengumpulan donasi selama Safari Ramadhan 2025 sebesar Rp 20 miliar dapat terpenuhi. Pimpinan Baznas Rizaludin Kurniawan menyampaikan bahwa kegiatan Safari Ramadan 2025 ini merupakan kedua kalinya bagi mereka bekerja sama dengan MUI. Kegiatan ini selain untuk berdakwah, juga dalam menggalang donasi kemanusiaan bagi bangsa Palestina. Dia menjelaskan donasi yang telah dikelola Baznas untuk Palestina sejak Oktober 2023 hingga Maret 2025 ini, berhasil terkumpul Rp 345 miliar. Sebagian dana itu sudah disalurkan dalam beragam bentuk bantuan dan program kemanusiaan. "Khusus untuk program Ramadhan 2025 ini kita mengharapkan dapat terkumpul sekitar Rp 20 milyar yang akan disampaikan kepada masyarakat Palestina," katanya. Penyaluran bisa dalam bentuk selimut, paket makanan, paket kesehatan, dan pendampingan psychologi. Dia menegaskan program Safari Ramadhan ini penting karena para penceramah yang merupakan bangsa Palestina korban praktik penjajahan zionis Israel. Mereka akan memberikan ceramah tentang perkembangan situasi kemanusiaan terkini di Palestina, khususnya Gaza. Dalam kegiatan ceramah tersebut juga akan ditayangkan video dokumenter tentang perkembangan terkini di Gaza dan kinerja lembaga-lembaga filantropi Indonesia dalam mengumpulkan donasi kemanusiaan hingga pengiriman dan penyalurannya di Gaza. Berikut ini adalah nama keenam dai Palestina sekaligus penempatan tugas berdakwahnya. Mereka adalah Muhammad Shiyam bertugas di Jakarta. Hasan Abu Thoha (Jabodetabek), Umar Abdullah (Banten), Issa Ali Mousa (Jawa Barat), Ahmad Husain (Jawa Tengah), dan Yusuf Al-Mudallal (Sumatera Utara dan Riau).&nbsp;

Sebanyak enam orang dai dari Palestina diundang ke Indonesia. Selama bulan Ramadhan, mereka berceramah di masjid dan kampus-kampus.

6 Dai Palestina Korban Kejahatan Zionis Israel Diundang ke Indonesia untuk Berceramah Safari Ramadhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/10/Khofifah-90919876.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasi dan kebanggaan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasi dan kebanggaan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jawa Timur menjadi provinsi paling aman se-Pulau Jawa dan teraman kelima se-Indonesia berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada data BPS tersebut tercatat, Jatim memiliki persentase 0,38 yang penduduknya menjadi korban kejahatan. Selain Jatim, terdapat empat provinsi lain yang memiliki persentase paling sedikit penduduknya menjadi korban kejahatan. Yakni Bali 0,20 persen, Sulawesi Barat 0,30 persen, Aceh 0,34 persen, dan Kalimantan Selatan yang setingkat di atas Jatim dengan persentase 0,36. &rdquo;Alhamdulillah Jawa Timur menempati peringkat pertama teraman se-Pulau Jawa dan peringkat kelima teraman secara nasional berdasar persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan,&rdquo; ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (27/12). Gubernur Khofifah mengajak seluruh masyarakat Jatim menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban, lingkungan masing-masing. Hal itu penting agar setiap lingkungan tetap terjaga dan semakin baik tingkat kondusivitas, keamanan, dan ketertibannya. &rdquo;Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tetapi juga karena ada kesempatan,&rdquo; ucap Khofifah. Khofifah menambahkan, situasi kondusif, aman, dan damai, juga berkat kolaborasi dan sinergitas dari unsur tiga pilar plus di Jatim. Yakni TNI/Polri, pemerintah daerah, DPRD/parpol, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat. &rdquo;Para informal leader (tokoh masyarakat dan agama) memiliki&nbsp; kedekatan sosial kultural yang cukup kuat dengan masyarakat,&rdquo; terang Khofifah. Menurut Khofifah, semakin semua pihak berupaya menjaga kondisi aman dan tertib, akan semakin kondusif. Sehingga, akan berdampak pada menurunnya jumlah kejahatan dan jumlah korban yang mengalami kejahatan. Keadaan kondusif juga merupakan kebutuhan karena akan memengaruhi banyak sektor lain. Seperti pendidikan, iklim investasi, dan berpengaruh pada kesejahteraan. Dia meminta semua pihak terlibat langsung untuk menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Sebab, kondisi aman dan tertib juga menjadi harapan semua pihak. Potensi-potensi yang dapat menimbulkan tindak kejahatan harus diminimalisir. Misalnya dengan lebih waspada dengan diri sendiri dan keluarga. &rdquo;Harus lebih aware dengan sekitar, menjaga tutur kata juga menjadi penting karena saat ini mudah sekali orang tersulut emosi hanya karena perkataan, mari bersama saling menjaga,&rdquo; tutur Khofifah. Gubernur Khofifah menegaskan, memasuki tahun politik saat ini, faktor ketertiban dan keamanan menjadi poin penting yang harus terus dijaga. Apalagi, tensi jelang tahun politik semakin meningkat. Masyarakat tidak boleh terpancing isu-isu tidak benar atau berita hoaks. &rdquo;Gangguan keamanan bisa datang dari berbagai sumber. Tensi politik juga bisa menjadi salah satu pemicu, mari kita jaga semua tetap tertib. Yang terpenting jaga persatuan dan kesatuan. Sehingga semua akan merasa nyaman berada di Jawa Timur,&rdquo; kata Khofifah.

Jawa Timur jadi provinsi paling aman se-Pulau Jawa berdasar data BPS. Jatim memiliki persentase 0,38 yang penduduknya jadi korban kejahatan

Jawa Timur Menjadi Provinsi Paling Aman Se-Pulau Jawa dan Teraman Kelima Se-Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-11-at-12.48.52_1.jpg" alt="Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap santriwati Herry Wirawan digiring ke mobil tahanan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/1). Kejati Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap santriwati Herry Wirawan digiring ke mobil tahanan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/1). Kejati Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendorong jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Jawa Barat melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Hakim PN Bandung atas kasus Herry Wirawan terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati di Bandung.  Salah satu permasalannya adalah soal pembebanan biaya restitusi. Deputi Perlindungan Khusus Anak, KemenPPPA Nahar menilai, putusan hakim terkait restitusi terhadap anak korban persetubuhan tidak dapat dibebankan kepada KemenPPPA.  Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyatakan, memang restitusi tidak dibayar oleh negara. Istilah restitusi dipakai untuk ganti rugi dari pelaku langsung ke korban kejahatan. Dalam hal ini adalah kejahatan seksual terhadap anak.  ”Tapi bukan berarti negara bisa berlepas tangan begitu saja ketika terjadi peristiwa kejahatan,” ujar Reza.  Dia menjelaskan, banyak negara sudah mengadakan crime victim fund sebagai bentuk ganti rugi dari negara bagi korban. Besarannya fantastis, mencapai lebih dari 800 miliar dolar per tahun yang didepositkan ke rekening Federal Crime Victim Fund.  ”Itu kebijakan di Amerika Serikat. Indonesia patut meniru,” tutur Reza.  Untuk membedakannya dengan restitusi, lanjut dia, ganti rugi dari negara disebut sebagai kompensasi. ”Jadi, pada sisi pemakaian istilah, majelis hakim perkara Herry Wirawan memang rancu,” ucap Reza.  Terkait kompensasi sendiri, menurut Reza, pemerintah mungkin akan protes. ”Ibaratnya, yang melakukan kejahatan kan si Herry, tapi mengapa ganti rugi korban malah diembankan ke pemerintahan Jokowi? Apa urusannya? Apa relevansinya?” papar Reza.  Jawabannya, menurut Reza, pemerintah dibebani kewajiban membayar ganti rugi kepada korban karena pemerintah dianggap telah gagal melindungi warga negara dari aksi kejahatan. Jadi, kompensasi dapat dimaknai sebagai hukuman atas kelalaian pemerintah dalam menciptakan ruang hidup yang aman tenteram bagi masyarakat.  ”Pada sisi itu majelis hakim PN Bandung memperlihatkan keluhurannya. Walau kurang tepat dalam penggunaan istilah, tapi ada panggilan kepada negara (dalam hal ini pemerintah) dari majelis hakim agar juga hadir di ruang sidang dan ikut bertanggung jawab. Substansi itulah yang patut ditangkap dibalik angka Rp 331.527.186,” sebut Reza.  ”Lantas dari mana pemerintah bisa mendapat uang untuk membayar ganti rugi itu? Kalau kepepet, ya cari utang lagi. Demi para korban, apalagi anak-anak, menambah utang kali ini bolehlah didukung,” tambah dia.

Soal Restitusi Korban Perkosaan, Ini Kata Pakar Psikologi Forensik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2019-12-16-at-01.30.41.jpg" alt="Ketua KPPAD Kalbar Eka Nurhayati Ishak. Andilala/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua KPPAD Kalbar Eka Nurhayati Ishak. Andilala/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Kota Pontianak dan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat mengamankan lima anak-anak dari satu hotel di Kota Pontianak, Selasa (23/11). Mereka diduga menjadi korban tindak kejahatan.  ”Saat ini sedang melakukan pendalaman apakah anak-anak tersebut korban prostitusi online atau tindak pidana lainnya. Kami terus melakukan penyelidikan,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Pontianak AKP Indra Asrianto seperti dilansir dari Antara di Pontianak, Selasa (23/11).  Dia menjelaskan, terungkapnya beradaan anak-anak itu berawal dari informasi masyarakat terkait adanya indikasi prostitusi online di satu hotel. ”Begitu kami mendapat informasi itu, bersama KPPAD Kalbar, kami melakukan penggerebekan di salah satu hotel di Jalan Setiabudi,” ungkap Indra Asrianto.  Dari penggerebekan itu, diamankan enam orang yakni empat orang pria dan dua orang perempuan. Dari enam yang diamankan lima orang di antaranya adalah masih berstatus anak di bawah umur. ”Dari enam orang itu, kami juga mengamankan satu orang pria dewasa,” terang Indra Asrianto.  Dia menambahkan, dalam menangani kasus itu, pihaknya bersama KPPAD Kalbar akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) Dinas Sosial Kota Pontianak. Guna memastikan apakah anak tersebut dilakukan rehabilitasi sebelum dikembalikan ke orang tua mereka.  ”Terhadap pria dewasa akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” papar Indra Asrianto.  Sementara itu, Ketua KPPAD Kalbar Eka Nurhayati Ishak mengatakan, dari pengakuan yang diperoleh, beberapa dari yang diamankan itu telah menginap selama tiga malam di hotel tersebut. Ada tiga orang yang diketahui sudah pernah berurusan dengan kepolisian.  ”Kami berharap kepada orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak agar tidak salah dalam bergaul dan tidak terjebak dalam kegiatan-kegiatan yang dilarang undang-undang dan norma agama,” tutur Eka Nurhayati Ishak.  Dengan begitu, lanjut dia, anak-anak bisa diketahui ketika selesai sekolah, apakah mereka langsung pulang ke rumah atau di luar. Sehingga, tetap dikontrol pergaulan mereka.  ”Untuk kasus ini, tetap kami serahkan penanganannya kepada kepolisian, tetapi kami tetap memberikan pendampingan kepada mereka yang statusnya masih anak-anak,” ujar Eka Nurhayati Ishak.

Polisi-KKPAD Kalbar Amankan Lima Anak dari Kamar Hotel di Pontianak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anak-jadi-korban-kejahatan-menteri-yohana-semua-karena-handphone_m_230304.jpg" alt="Menteri PPPA Yohana Yembise" width="100%">
<figcaption>Menteri PPPA Yohana Yembise</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surabaya dan Surakarta mendapat penghargaan kategori utama kota layak anak (KLA) dari pemerintah pusat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menilai dua kota tersebut selama ini memiliki totalitas dalam memberikan perhatian terhadap anak. Di antaranya, adanya berbagai kebijakan yang memenuhi hak-hak anak dan informasi yang disediakan ramah terhadap anak. "Berarti (pemda) yang lainnya masih belum layak anak. Ini karena belum masuk kategori utama," kata Menteri PPPA Yohana Yembise dalam penganugerahan Penghargaan KLA 2018 di Surabaya tadi malam (23/7). Yohana menambahkan, penghargaan KLA tahun ini bertema <a href="https://www.jawapos.com/features/23/07/2018/tak-lulus-sd-yulinardi-berhasil-antarkan-anaknya-jadi-anggota-dewan" target="_blank">Anak Indonesia Genius</a>, Gesit, Empati, Berani, Unggul, dan Sehat. Untuk itu, dia memberikan perhatian khusus tentang banyaknya kriminalitas yang berkaitan dengan anak. Menjadi tersangka ataupun korban. "Itu semuanya karena handphone. Seharusnya orang tua lebih intens lagi memperhatikan anaknya," jelasnya. Menurut Yohana, anak bisa mengakses pornografi melalui ponsel. Saat itulah mereka kemudian menemukan alasan untuk berbuat yang tidak-tidak. Mulai merokok hingga berbuat asusila. "Masih banyak orang tua yang menyerahkan tugas melayani anaknya lewat handphone," tutur Yohana. Sementara itu, puncak <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/23/07/2018/sekeluarga-nyaleg-suami-istri-beda-dapil-ayah-dan-anak-lain-partai" target="_blank">Hari Anak Nasional</a> (HAN) tahun ini diadakan di Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan, kemarin (23/7). Sayang, Presiden Jokowi yang direncanakan datang ternyata berhalangan. Jokowi diwakili Yohana. Turut hadir adalah Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher, Gubernur Jatim Soekarwo, serta sejumlah perwakilan dari provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Di hadapan awak media, Yohana menyatakan komitmen pemerintah dalam perlindungan anak. Termasuk pemenuhan hak anak. Dia meminta komitmen itu juga ditunjukkan semua lapisan masyarakat.&nbsp;

Anak Jadi Korban Kejahatan, Menteri Yohana: Semua Karena Handphone

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kejahatan-skimming-lima-nasabah-jogja-melapor-jadi-korban_m_197190.jpeg" alt="ILUSTRASI Para pelaku pembobolan ATM ketika digelandang ke Mabes Polri" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Para pelaku pembobolan ATM ketika digelandang ke Mabes Polri</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Setidaknya lima nasabah sejumlah bank di Jogjakarta melaporkan menjadi korban kejahatan skimming. Pasalnya saldo yang tercatat di rekeningnya menyusut secara tiba-tiba. Kepala Perwakilan BI DIJ Budi Hanoto mengatakan, atas laporan dari nasabah itu pihak Bank yang bersangkutan langsung melakukan pemblokiran rekening. "Ada laporan penyusutan saldo dalam sehari. Pihak Bank saat ini sudah memblokir rekening dan memberi ganti rugi," katanya, kepada wartawan pada Senin (19/3). Dikatakannya, kerugian yang dialami oleh sejumlah nasabah tersebut tidak terlalu besar. Karena ada saldo maksimal dalam melakukan penarikan selama sehari. Setelah dilakukan identifikasi, skimming yang dilakukan dengan cara penarikan memakai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) memakai kartu dari bank lain. Kejahatan itu juga diketahui dilakukan di daerah Jawa Barat dan Malaysia. Guna antisipasi, pihaknya juga telah mengeluarkan aturan pencegahan aksi kejahatan tersebut melalui perbankan. Yaitu menganti kartu ATM yang saat ini teknologi magnetic stripe sistem chip. Kemudian nasabah melaporkan jika ada transaksi mencurigakan dalam sehari. "Aksi skimming biasanya dilakukan pelaku pada malam hari, saat lokasi ATM sepi," ucapnya. Sementara itu, Kapolda DIJ Brigjen Pol Ahmad Dofiri menambahkan, pihaknya akan menelusuri perkembangan atas penyelidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya terkait penangkapan terhadap para pelaku kejahatan skimming. "Kami akan telusuri pengembangan dari sana (Polda Metro Jaya)," ucapnya

Kejahatan Skimming, Lima Nasabah Jogja Melapor Jadi Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73318_92625_turis-tiongkok-jpnn.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com MATARAM -&nbsp;&nbsp;Warga Negara Asing (WNA), khususnya para turis yang tengah berlibur menjadi salah satu sasaran kejahatan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepolisian Daerah (Polda) NTB merilis setidaknya ada 41 WNA yang menjadi korban kasus kejahatan &nbsp;sepanjang tahun 2016.&nbsp; &quot;Sepanjang tahun 2016 ini, ada sekitar 41 kasus terhadap WNA asing yang terjadi di NTB,&quot; &nbsp;ujar Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono seperti ditulis Radar Lombok (Jawa Pos Group), Selasa (27/12). Kasus kejahatan yang menimpa WNA ini meningkat bila dibanding &nbsp;tahun 2015 dimana &nbsp;WNA yang menjadi korban kasus kejahatan sebanyak 37 kasus. &nbsp; &quot;Untuk jumlah kasus dan korbannya tahun ini memang meningkat sebanyak 4 kasus,&quot; ungkapnya. WNA yang menjadi korban ini &nbsp;masih didominasi oleh kasus &nbsp;pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). &nbsp; Dari 41 kasus, sebanyak 40 kasus terjadi di &nbsp;Lombok Tengah dan sisanya &nbsp;1 kasus&nbsp;terjadi di &nbsp;Lombok Timur (Lotim).&nbsp; Kepolisian berhasil menangkap dan mengungkap pelaku sebanyak 40 kasus.&nbsp; &quot;Sudah 40 kasus yang diungkap dan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu penuntutan di persidangan,&quot; &nbsp; paparnya.(gal/nas/JPG) &nbsp;

Sepanjang  2016, Sebanyak 41 Turis Asing Jadi Korban Kejahatan