<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/SIDANG-VONIS-Bos-FIRST-TRAVEL_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kiri) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kanan) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Hakim" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kiri) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kanan) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Hakim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengembalikan aset First Travel ke para korban penipuan, setelah sebelumnya dirampas untuk negara. Hal ini diputuskan MA dari upaya hukum peninjauan kembali (PK).  MA berpendapat, tidak ada kerugian yang dialami oleh negara dalam kasus penipuan yang dilakukan First Travel.  "Pertimbangan pada pokoknya mengenai penentuan status barang bukti, Majelis PK tidak sependapat dengan putusan Judex Juris tentang sebagian dan barang bukti berupa uang dalam rekening bank maupun aset-aset yang bernilai ekonomis tersebut dinampas untuk negara," sebagaimana putusan MA, dikutip Kamis (5/1).  MA menyatakan, perkara penipuan First Travel tidak tendapat hak-hak negara yang dirugikan. Karena itu, MA memutuskan mengembalikan aset-aset First Travel kepada para korban penipuan jamaah umroh.  "Dalam perkana in casu tidak terdapat hak-hak negara yang dirugikan, akan tetapi oleh karena barang-banang bukti yang akan disebutkan dalam aman putusan ini berasal dan calon Jamaah umrah, maka sesuai Pasal 194 ayat (1) KUHAP harus dikembalikan kepada orang yang paling berhak terhadap barang bukti tersebut, yaitu para calon jamaah umrah yang telah membayar kepada PT. First Travel maupun rekanan-rekanan yang belum dibayar hak-haknya oleh Para Pemohon PK melalui PT. First Travel," sebagaimana bunyi putusan PK.  Perkara itu diputus oleh majelis hakim yang diketuai Sunarto dengan anggota masing-masing Jupriyadi dan Yohanes Priyana. Sementara duduk sebagai panitera pengganti (PP), Carolina. Putusan perkara nomor: 365 PK/PID.SUS/2022 itu dibacakan pada Senin, 23 Mei 2022.  MA menganulir putusan kasasi yang telah diberikan sebelumnya dalam Surat Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 yang menyebut barang bukti kasus penipuan oleh PT First Travel harus dikembalikan ke kas negara.  Total barang sitaan pada kasus tersebut sebanyak 820 item, yang 529 di antaranya merupakan aset bernilai ekonomis, termasuk uang senilai Rp 1,537 miliar.  Kasus ini menjerat pasangan suami istri yakni, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan yang usaha First Travel. Keduanya mengiming-imingi calon korban dengan penawaran umrah murah seharga Rp 10 juta, hingga akhirnya terdapat ratusan ribu masyarakat yang mendaftar.  Andika dan Anniesa juga terbukti menggunakan sistem ponzi untuk menipu para calon jemaah. Selain itu, uang milik jamaah juga diselewengkan untuk bisnis, seperti membuka restoran di London, bisnis fashion, ikut New York Fashion Week, gaya hidup glamor, dan membeli aset kelas premium.  Dalam kasus ini, Andika divonis 20 tahun penjara, sementara istrinya Aniesa divonis 18 tahun penjara. Keduanya terbukti melakukan penipuan dan pencucian uang dari para calon jamaah umroh.

MA Putuskan Aset First Travel Dikembalikan ke Korban dan Rekanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/korban-first-travel-di-kejagung.jpg" alt="Perwakilan korban First Travel bersama pengacara korban Pitra Romadoni mendatangi Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/12/19. Mereka meminta perlindungan Hukum dan meminta penundaan aset First Travel. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Perwakilan korban First Travel bersama pengacara korban Pitra Romadoni mendatangi Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/12/19. Mereka meminta perlindungan Hukum dan meminta penundaan aset First Travel. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jamaah korban penipuan haji dan umrah First Travel (FT) mendatangi kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) kemarin (3/12). Mereka meminta bantuan hukum dalam pengusutan kasus tersebut sebelum pelelangan aset. ”Saya masih berharap bisa berangkat atau dikembalikan uangnya,” ujar Wiji, 46, salah seorang korban, sambil menangis.  Calon jamaah asal Wonogiri itu dijanjikan berangkat pada Maret 2017. Wiji menyetorkan uang ke FT sejak 2012 dengan total hampir Rp 40 juta untuk berangkat haji bersama ibunya. Beberapa kali dia diminta menambah setoran uang hingga belasan juta rupiah sebelum jadwal keberangkatan yang dijanjikan. ”Saya minta tolong dengan sangat supaya Kejaksaan Agung bisa membantu agar ada keadilan bagi korban,” imbuhnya.  Wiji dan ratusan korban lain juga meminta pendampingan dari Kantor Hukum Pitra Romadoni Nasution. Pitra berharap Kejagung bisa menunda pelelangan aset FT dan menuntaskan ganti rugi terhadap korban yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang itu. ”Kami meminta penundaan lelang secara resmi. Kalau itu sudah dieksekusi lelang, berarti asetnya sudah dirampas negara. Sementara sekarang belum sehingga masih ada kemungkinan lainnya,” terang dia.  Pengajuan ke Kejagung, lanjut Pitra, didasarkan pada kewajiban kejaksaan sebagai pengacara negara untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat.

Korban First Travel Minta Bantuan Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/JKT_MOBIL-ASET-FIRST-TRAVEL-DI-KEJARI-DEPOK_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Petugas Kejaksaan berada di dekat aset First Travel berupa mobil yang terparkir di Halaman Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, Kamis (21/11/2019). Mahkamah Agung menyita ratusan barang bukti aset kasus First Travel yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Dep" width="100%">
<figcaption>Petugas Kejaksaan berada di dekat aset First Travel berupa mobil yang terparkir di Halaman Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, Kamis (21/11/2019). Mahkamah Agung menyita ratusan barang bukti aset kasus First Travel yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Dep</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri Kelas I B Kota Depok, Jawa Barat menggelar sidang lanjutan gugatan perdata jamaah PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel yang gagal diberangkatkan. Dalam sidang dengan agenda putusan itu, Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan para korban.  “Menimbang berdasar musyawarah majelis hakim, mengadili dalam pokok perkara kesatu menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima kedua menghukum para penggugat dengan biaya perkara,” kata Hakim Ketua Ramon Wahyudi saat membacakan amar putusan, Senin (2/12).  Hakim berdalih tidak samanya jumlah tuntutan dengan kerugian yang membuat gugatan perdata kasus First Travel ditolak. Hakim berpandangan jumlah gugatan yang diajukan jauh lebih tinggi dari kerugian yang sudah dihitung pihak pengadilan.  “Menimbang bahwa para penggugat mendalilkan dalam gugatan mengalami kerugian total Rp 49.075.199.550 tapi ternyata setelah dijumlahkan seluruhnya ternyata bukti bukti yang diajukan penggugat hanya sebesar Rp 1.104.250.756,” jelas Ramon. Ia mengatakan, total kerugian itu dijumlahkan dari 56 jemaah yang diwakili dalam gugatan tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/JKT1_PUTUSAN-PERDATA-FIRST-TRAVEL-DITUNDA_MIFTAHULHAYAT-11.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ILUSTRASI: Korban First Travel Sri Nurwati (tengah) ditenangkan korban lainya usai mendengar penundaan pembacaan putusan di Pengadilan Negri Depok. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS  Sementara itu, salah satu penggugat Ario Tedjo Dewanggono mengatakan, jumlah gugatan yang dibacakan hakim hanyalah sampling pendaftaran ke PN Depok pada 4 Maret 2019. Sehingga ada perbedaan jumlah setelah dihitung.  “Memang ini hanya sampling dulu, kami sangat kecewa, padahal kalau dimintakan semua (bukti-bukti) kami sudah siap, satu koper loh pembuktian kami, jadi kami akan banding,” kata Ario usai sidang.  Sebelumnya, sidang gugatan perdata korban First Travel ini terdaftar dengan nomor perkara 52/Pdt.G/2019/PN.Depok. kasus ini sebagai tindak lanjut putusan pidana hakim PN Depok yang memutuskan aset First Travel disita untuk negara. Melalui gugataj perdata ini, sebanyak 3.200 korban meminta agar aset First Travel dikembalikan kepada korban. Sebab, negara tidak dirugikan sepeserpun dalam kasus ini.

Gugatan Perdata Ditolak, Aset First Travel Tetap Disita untuk Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menag-Fachrul-Razi.jpg" alt="Menteri Agaman Fachrul Razi (kanan) berbincang dengan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/19). Rapat membahas program kerja Kementrian Agama dan isu-isu aktual" width="100%">
<figcaption>Menteri Agaman Fachrul Razi (kanan) berbincang dengan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/19). Rapat membahas program kerja Kementrian Agama dan isu-isu aktual</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi menyampaikan usul biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2020 ke DPR kemarin (28/11). Rata-rata besarannya sama dengan BPIH 2019. Bahkan, bisa lebih murah jika rencana pungutan biaya visa haji tidak jadi diberlakukan pemerintah Arab Saudi.  Usulan BPIH 2020 itu disampaikan langsung oleh Menag Fachrul Razi. Sesuai Undang-Undang 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, saat ini ada istilah BPIH dan bipih.  Bipih adalah singkatan dari biaya perjalanan ibadah haji. Itu adalah biaya riil yang dibayar calon jamaah haji (CJH).  Seperti diketahui, tahun ini rata-rata ongkos haji yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 35.235.602 per jamaah. Dalam usulan bipih 2020, Kemenag juga menyampaikan besaran yang sama. Usulan harga tersebut sudah termasuk biaya visa yang ditetapkan Rp 1,136 juta per orang.  Fachrul mengatakan, pada 2 Desember depan dia terbang ke Saudi untuk menandatangani MoU pelayanan haji 2020. Dalam pertemuan itu, dia sekaligus akan melobi pemerintah Saudi supaya biaya visa haji Rp 1,136 juta tidak diterapkan. ”Jika biaya visa haji tersebut tidak jadi diterapkan, biaya yang ditanggung jamaah tahun depan lebih murah,” katanya.  Meskipun begitu, Fachrul mengatakan, besaran bipih yang disampaikan Kemenag saat ini masih usulan. Perinciannya akan dibahas panitia kerja (panja) gabungan pemerintah dan DPR. Diharapkan awal 2020 bipih atau biaya haji yang ditanggung jamaah sudah bisa ditetapkan. Fachrul lantas mengungkapkan, biaya haji yang ditanggung jamaah terdiri atas beberapa komponen. Di antaranya, komponen penerbangan Rp 28,419 juta, living cost alias uang saku Rp 5,6 juta, dan biaya visa Rp 1,136 juta.  Terkait pelayanan haji tahun depan, tidak ada perbedaan signifikan dengan tahun ini. Di antaranya adalah jamaah gelombang pertama diberangkatkan menuju Madinah dahulu. Kemudian, jamaah gelombang kedua mendarat langsung di Jeddah.  Untuk penempatan hotel di Makkah, juga digunakan sistem zonasi. Misalnya, jamaah dari embarkasi Surabaya (SUB) menempati hotel di kawasan Mahbasjin. Sementara itu, makan atau layanan katering di Makkah tahun depan rencananya diberikan 50 kali.  Kemenag Kaji Umrahkan Korban First Travel  Korban First Travel (FT) masih berpeluang untuk tetap bisa berangkat umrah. Kementerian Agama (Kemenag) sedang mengkaji skema khusus untuk memberangkatkan jamaah korban penipuan FT tersebut. Menag Fachrul Razi menyatakan, Kemenag segera menginventarisasi para korban FT.  Dia menuturkan, Kemenag akan memisahkan korban FT kategori kaya atau mampu dengan yang kelas menengah atau tidak mampu. Nah, korban kategori kelas menengah atau tidak mampu itulah yang diupayakan tetap bisa berangkat umrah. ”Tapi, ini bergantung bagaimana kesediaan teman-teman (korban, Red) First Travel,” jelasnya di gedung DPR kemarin (28/11).  Nanti, kelompok korban FT yang kaya atau mampu diminta mengikhlaskan kerugiannya. Sebab, pada dasarnya, mereka itu mampu untuk membeli paket umrah dengan harga yang wajar. Tetapi kemudian memilih FT karena iming-iming harga murah.  Korban FT dengan keadaan ekonomi menengah, pas-pasan, atau bahkan kurang mampu akan diberangkatkan. Caranya, dititipkan ke travel umrah yang besar dan selama ini mengeruk banyak laba dari bisnis umrah.

Jika Saudi Setuju Hapus Biaya Visa, Ongkos Haji Berkurang Rp 1,1 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/korban-first-travel-pingsan-dok-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang putusan gugatan perdata aset First Travel (FT) di Pengadilan Negeri Kota Depok,Jawa Barat, Senin (25/11). Putusan itu ditunda lantaran majelis hakim belum menyelesaikan musyawarah. Alhasil, salah seorang korban first travel jatuh pingsan.  "Sidang putusan kami tunda karena belum selesai melakukan musyawarah," kata Ketua Majelis Hakim Raymond Wahyudi di Pengadilan Negeri Kota Depok.  Ditundanya sidang perdata kasus FT tersebut, seorang ibu yang menjadi korban jamaah First Travel pingsan. Teriakan Inalillahi dan Allahu Akbar menggema di ruang sidang hingga suasana menjadi riuh.  Zuherial yang juga menjadi korban First Travel mengaku kecewa dengan ditundanya pembacaan putusan tersebut. Ia mengatakan, bersama rekan-rekannya mengajukan gugatan perdata First Travel kepada Andika Surahman dan juga Kejaksaan Agung dalam hal ini Kejaksaan Negeri Depok.  Sidang digelar pada Maret 2019. Selama persidangan juga banyak ditunda. Bahkan saat pembacaan putusan juga dilakukan penundaan. Ia berharap putusan sidang yang akan dilakukan pada 2 Desember 2019 dapat dikabulkan. "Kalau gugatan dikabulkan maka saya akan melaporkan hal tersebut kepada Presiden Jokowi," ujarnya.

Sidang Putusan First Travel Ditunda, Teriakan Allahu Akbar Menggema

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/SIDANG-VONIS-Bos-FIRST-TRAVEL_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kiri) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kanan) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Hakim" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kiri) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kanan) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Hakim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jamaah korban penipuan biro perjalanan umrah First Travel (FT) masih memiliki harapan untuk mendapatkan haknya. Hari ini (25/11) Pengadilan Negeri (PN) Depok diagendakan menggelar sidang vonis gugatan perdata korban FT. Jika hakim mengabulkan, 3.200 jamaah bisa mendapatkan uang pengembalian Rp 49 miliar.  Gugatan perdata tersebut memang tidak mewakili seluruh korban FT yang lebih dari 63 ribu jamaah. Dengan total kerugian diperkirakan lebih dari Rp 900 miliar.  Jamaah penggugat perdata itu tergabung dalam kelompok Persatuan Agen dan Jamaah Korban (Pajak) FT. Mereka melayangkan gugatan perdata dengan tuntutan nominal Rp 49 miliar pada 4 Maret 2019.  Juru Bicara Pajak FT Olivia Febriyana menyebutkan kelompok atau elemen masyarakat yang menjadi korban FT. Ada First Travel cabang Kebon Jeruk, agen, unsur jamaah, dan lainnya. ”Ada lima kelompok korban yang menggugat perdata. Jadi, semua lini (penggugat, Red) berkepentingan,” ucapnya kemarin (24/11).  Setiap personal dari penggugat perdata itu, kata Olivia, memiliki kerugian berbeda-beda. Ada yang sempat menyetorkan uang Rp 20 juta ke FT karena ikut paket yang tinggi. Ada juga yang baru menyetor Rp 5 juta sebagai uang muka. Sementara itu, kelompok cabang dan agen sejatinya bukan jamaah. Namun, mereka ikut menanggung kerugian atas kasus tersebut.  Saat masih beroperasi dulu, banyak jamaah yang mendaftar sekaligus menyetor uangnya lewat agen atau kantor cabang. Olivia menjelaskan, pada dokumen perusahaan, kantor cabang berhak mengajukan gugatan jika kantor pusat melakukan wanprestasi.  Mewakili jamaah penggugat, Olivia berharap hakim memberikan putusan yang terbaik. Yakni mengabulkan gugatan perdata senilai Rp 49 miliar. Dia pun heran dengan putusan dalam perkara pidana yang menjadi kontroversi. Yakni, aset FT disita dan dilelang, lalu uangnya masuk kas negara.  Olivia berharap hakim tidak terpengaruh kehebohan berita soal aset FT. Dia optimistis gugatan akan dikabulkan. Sebab, kejaksaan selaku pihak yang berstatus turut tergugat dalam persidangan juga menyampaikan bahwa aset FT dikembalikan ke jamaah korban penipuan. Namun, jika gugatan ditolak, jamaah akan menyiapkan langkah lebih lanjut.  Sebagaimana diberitakan, dalam kasus pidana penipuan FT, sudah muncul putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA). Isinya, antara lain, menetapkan aset FT dilelang dan hasilnya masuk kas negara.

Hari Ini Gugatan Perdata First Travel Diputus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/JKT_MOBIL-ASET-FIRST-TRAVEL-DI-KEJARI-DEPOK_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Petugas Kejaksaan berada di dekat aset First Travel berupa mobil yang terparkir di Halaman Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, Kamis (21/11/2019). Mahkamah Agung menyita ratusan barang bukti aset kasus First Travel yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Dep" width="100%">
<figcaption>Petugas Kejaksaan berada di dekat aset First Travel berupa mobil yang terparkir di Halaman Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, Kamis (21/11/2019). Mahkamah Agung menyita ratusan barang bukti aset kasus First Travel yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Dep</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sorotan terhadap Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan bahwa aset First Travel (FT) dirampas negara terus bermunculan. Kali ini disampaikan Komisi VIII DPR. Mereka juga mempertanyakan pengawasan Kementerian Agama (Kemenag).  Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyampaikan, putusan MA merupakan sesuatu yang aneh dan janggal.  ”Negara tak dirugikan sepeser pun. Kok malah aset FT dirampas negara,” ujar Ace dalam diskusi di Media Center DPR kemarin. Menurut dia, negara justru lalai dalam pengawasan penyelenggaraan umrah. Seharusnya negara memproteksi calon jamaah umrah. ”Negara seperti ingin cuci tangan,” ungkap politikus Partai Golkar itu.  Sebenarnya, lanjut dia, kasus FT terjadi karena ketidakmampuan negara dalam memantau, mengawasi, dan memberikan perlindungan terhadap warga yang ingin melaksanakan umrah. Komisi VIII sudah beberapa kali memanggil para pejabat Kemenag. Saat itu belum ada aturan secara khusus terkait dengan penyelenggaraan umrah, termasuk First Travel atau travel-travel lainnya.  Ace menyampaikan, kala itu sebagian besar penyelenggara umrah menarik dana masyarakat tanpa dikontrol pemerintah. ”Misalnya, bagaimana audit keuangan dari setiap penyelenggara travel tersebut,” ucap ketua DPP Partai Golkar tersebut. Jadi, sejak awal pemerintah lalai.  Pria kelahiran Pandeglang, Banten, itu menyebutkan, setelah ini pihaknya memanggil Kemenag untuk menyelesaikan masalah tersebut.  Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih menjelaskan, ada kekhilafan hakim atas putusan tersebut. Tidak ada satu aset pun yang menjadi milik negara, tetapi kenapa negara menyitanya. Padahal, para korban juga menuntutnya. Memang, kata dia, korban sempat menolak karena nilai asetnya hanya sekitar Rp 40 miliar. Padahal, nilai kerugiannya hampir Rp 1 triliun. Mereka akan sulit membaginya jika aset itu diserahkan kepada korban.  Namun, lanjut Yenti, hal itu tidak bisa dijadikan dasar hakim untuk memutuskan aset travel tersebut disita negara. Menurut dia, kasus itu berbeda dengan korupsi yang hartanya bisa disita negara. Korban FT sama dengan korban penggelapan. Jadi, uangnya harus dikembalikan kepada para korban. ”Yang berhak adalah korban yang tertipu,” tegasnya.  Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Mukri menjelaskan, banyak pertimbangan yang diambil sebelum instansinya membuat putusan terkait dengan aset FT. Selain menunggu kajian langkah terobosan yang perlu diambil, Kejagung menanti putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Depok pekan depan. ”Kami lihat seperti apa putusannya. Makanya, kami juga tunggu itu,” terangnya kemarin.  Instansinya, lanjut dia, membutuhkan pertimbangan-pertimbangan matang sebelum mengambil putusan.  Total aset yang disita penegak hukum atas kasus itu hanya sekitar Rp 40 miliar. Hal tersebut terungkap pada akhir Desember 2017.  Saat itu bos FT Andika Surachman melalui kuasa hukumnya, Rusdianto Matulatuwa, meminta aset yang disita senilai Rp 40 miliar tersebut dikembalikan. Tujuannya, aset-aset tersebut bisa diuangkan untuk memberangkatkan jamaah. Nilai aset itu jelas lebih kecil ketimbang total kerugian jamaah.  Para tersangka berhasil mendapatkan 93.295 orang. Total uang yang sudah dibayarkan jamaah mencapai Rp 1.319.535.402.852. Namun, yang diberangkatkan hanya 29.985 jamaah. Sedangkan 63.310 jamaah periode November 2016 hingga Mei 2017 batal berangkat. Total uang jamaah yang tidak diberangkatkan tetapi sudah setor adalah Rp 905.330.000.000.  Namun, para korban merasa nilai aset yang disita seharusnya lebih dari Rp 40 miliar.

Aset First Travel Hanya Rp 40 M, Kerugian Korban Rp 905 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Korban-first-travel-datangi-kejari-depok-200319-kk-1.jpg" alt="Korban first Travel mendatangi Kejar Depok. (Dok Antara)" width="100%">
<figcaption>Korban first Travel mendatangi Kejar Depok. (Dok Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Sadziliy tak sepakat dengan putusan majelis hakim yang memutus aset korban First Travel disita untuk negara. Menurut dia, tidak ada kerugian yang dirasakan oleh negara dalam kasus ini. Sehingga seharusnya aset tersebut dikembalikan kepada korban yang dirugikan.  "Menurut saya pertama yang harus saya tegaskan bahwa sita kekayaan First Travel oleh negara itu menurut saya aneh dan janggal," kata Ace di komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (21/11).  Atas dasar itu, Ace meminta agar pemerintah ikut bertanggungjawab terhadap nasib sekitar 60 ribu korban penipuan ini, apabila putusan hukum tetap menyebutkan aset disita untuk negara. Dia menilai harus ada solusi bagi korban agar merasa mendapat keadilan.  "Kalau memang harta first travel ini diambil negara maka sudah seharusnya negara bertanggungjawab atas peristiwa kasus First Travel ini," kata Ace.  "Kami ingin coba memanggil Kemenag, terutama Dirjen Haji, untuk memastikan apa solusi yang tepat untuk para korban First Travel itu," jelasnya.  Meski begitu, Ace menilai DPR belum membutuhkan pembentukan pansus untuk kasus ini. DPR masih mengupayakan berdialog dengan pemerintah. Bila perlu bahkan berdialog dengan para pakar hukum pidana dan perdata.  Dengan begitu, diharapkan ada langkah tepat menyelesaikan permasalahan ini. Baginya kasus First Travel ini termasuk salah satu kelalaian negara. Sehingga pemerintah harus ikut bertanggungjawab mencari solusi.  "Saya katakan kelalaian negara kenapa?seharusnya penipuan yang dilakukan oleh First Travel ini sejak awal sudah terdeteksi oleh Kemenag. Karena Kemenag adalah lembaga yng memang punya tanggung jawab memantau berjalannya proses ibadah umrah," pungkas legislator partai Golkar itu.  Seperti diberitakan Radar Depok (Jawa Pos Group), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok, Yudi Triadi mengatakan, keputusan harta FT menjadi hak Negara, bukan semata-mata tanpa pertimbangan yang matang. Kasus tersebut tidak merugikan uang negara, tapi hasil keputusan majelis hakim sitaan barang bukti untuk negara.  Menurutnya, kasus tersebut merupakan pencucian uang yang berasal dari para korban jamaah First Travel. Uangnya, malah dibelanjakan barang mewah, seperti mobil, motor dan lainya oleh bos First Travel. “Contohnya, uang dari nasabah Rp1 miliar dibelanjakan bos First Travel. Nah, kalau nanti (barang) dijual duitnya punya siapa?” kata dia bertanya.  Maka dari itu, kata kajari, majelis hakim mengeluarkan terobosan berupa keputusan tersebut. “Dari pada ini uang jadi ribut dan konflik di masyarakat, akhirnya diputuskan agar uang tersebut diambil negara,” tegas Yudi.

DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Untuk Korban First Travel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/SANTRI_Hariyanto-TengJawa-Pos_Jawa-Pos2.jpg" alt="Wapres Ma" width="100%">
<figcaption>Wapres Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dukungan supaya hasil lelang aset First Travel (FT) dikembalikan kepada jamaah terus menguat. Kali ini disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Teknis pengembaliannya diserahkan ke pengadilan atau institusi penegak hukum seperti kejaksaan.  Dia menyampaikan bahwa aset yang dimiliki FT itu berasal dari dana yang disetorkan calon jamaah umrah. ”Dan karena itu ketika asetnya disita, ya harus dikembalikan ke jamaah,” katanya saat ditemui di kantor Wakil Presiden Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, kemarin (20/11).  Ketua umum Majelis Ulama Indonesia itu mengatakan, teknis <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/20/11/2019/korban-first-travel-kini-berharap-pada-putusan-perdata/">penyerahan aset</a> kepada jamaah merupakan otoritas pengadilan. Pengadilan, lanjut dia, memiliki kewenangan untuk mengatur pengembalian hasil lelang aset kepada jamaah korban FT yang gagal berangkat umrah.  Dia menyatakan, dana hasil lelang dibagikan kepada jamaah korban FT. Pembagiannya bisa secara proporsional. ”Tentu tidak bisa (dikembalikan, Red) 100 persen, tapi beberapa persennya dari masing-masing (uang yang telah disetor, Red) itu,” jelasnya.  Menurut Ma’ruf, aparat penegak hukum tentu memiliki <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/11/2019/jaksa-agung-perintahkan-tunda-lelang-aset-first-travel/">data korban</a> FT. Termasuk data jumlah uang yang sudah disetorkan saat itu. Dia mengatakan, pembagian uang hasil lelang aset FT tersebut tetap harus mengedepankan prinsip keadilan. ”Yang penting, prinsipnya yang adil. Kalau rugi, ruginya berapa persen,” jelasnya. Dia menegaskan, skema atau teknis pengembalian uang diserahkan kepada otoritas yang berwenang. Ma’ruf meyakini otoritas berwenang punya mekanisme untuk menjalankan pengembalian uang secara adil.  Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyampaikan, pihaknya tetap bakal mencoba beberapa langkah supaya korban kasus FT tidak dirugikan. Dia mengakui kondisi saat ini susah, apalagi sudah keluar putusan Mahkamah Agung (MA) yang bersifat inkracht. ”Meskipun begitu, kami ingin duduk bersama, apa yang bisa dilakukan,” tuturnya.  Fachrul mengatakan, ke depan dirinya berharap tidak terjadi kasus penipuan bermodus perjalanan umrah serupa FT. Dia menegaskan, Kemenag sudah mengeluarkan patokan minimal <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/16/11/2019/diprotes-korban-kejaksaan-tetap-lelang-826-aset-first-travel/">biaya umrah</a> Rp 20 juta per orang. ”Kalau di bawah Rp 20 juta, jangan ikut. Pasti nipu itu,” katanya.  Dia menyatakan akan terus mengevaluasi layanan umrah dari satu aspek ke aspek lainnya. Fachrul menegaskan, travel atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) tidak boleh berorientasi mengambil keuntungan saja. Sebab, umrah merupakan perjalanan ibadah. Masyarakat, lanjut Menag, harus hati-hati dalam memilih travel umrah. Jika menemukan paket umrah di bawah Rp 20 juta, sebaiknya tidak diambil.  Kapuspenkum Kejagung Mukri menyampaikan bahwa hingga kemarin pihaknya terus mencari opsi yang pas untuk menyelesaikan persoalan terkait aset FT. Mereka ingin aset FT yang sudah diperintahkan untuk disita negara bisa kembali kepada calon jamaah umrah.  ”Kembali kepada para nasabah (calon jamaah umrah FT) yang menjadi korban,” imbuhnya.  Walau putusan sudah dibacakan oleh Mahkamah Agung (MA), kejaksaan tidak cepat-cepat mengeksekusi putusan tersebut. Lelang aset FT juga sudah dipastikan ditunda. ”Kajari Depok sudah diminta pimpinan untuk tidak melaksanakan eksekusi dulu,” imbuhnya. Sebab, mereka tengah mencari jalan keluar.  Mukri memastikan opsi yang dipilih Kejagung akan disampaikan kepada publik. ”Nanti kami umumkan apa yang kami tempuh,” tegasnya. Sebelumnya, Jaksa Agung S.T. Burhanuddin menyebutkan, pihaknya akan melakukan terobosan demi keadilan bagi korban dalam perkara FT. Meski belum pasti apa yang akan dilakukan, PK atau peninjauan kembali sempat mengemuka.  Meski demikian, itu bertentangan dengan putusan MK. Karena itu, banyak pihak yang memberikan masukan supaya Kejagung mengambil langkah hukum di luar PK. Saat ditanya soal polemik putusan MA terhadap perkara FT, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD enggan bicara banyak. Dia menyebut putusan itu sepenuhnya merupakan kewenangan MA.

Wapres Ma'ruf Amin Minta Aset First Travel Dikembalikan ke Jamaah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/sheza-idris-abdul-rahman-jawaposcom.jpg" alt="Artis Sheza Idris. (Abdul Rahman/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Artis Sheza Idris. (Abdul Rahman/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus First Travel kembali menuai polemik di masyarakat. Usai perusahaan travel haji dan umrah ini mencuri perhatian banyak pihak karena terungkap bagian dari kasus penipuan, putusan Mahkamah Agung terkait aset First Travel yang dinyatakan diambil negara juga menjadi sorotan.  Sejumlah pihak tidak setuju jika aset First Travel diambil negara. Tak hanya itu, di sisi lain banyak korban yang dinilai lebih membutuhkannya. Salah satu yang tidak setuju tersebut adalah publik figur Sheza Idris. Sheza dengan tegas menyatakan kurang sependapat jika aset First Travel diambil negara dan para korban tidak mendapatkan apa-apa.  Apalagi banyak dari korban First Travel, katanya, berasal dari kelas menengah bawah. Mereka mengumpulkan dana itu selama bertahun-tahun demi menunaikan ibadah ke tanah suci. Namun nyatanya mereka malah menjadi korban penipuan perusahaan travel.  Sezha Idris berharap Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus atas kasus First Travel demi menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat kecil. Sheza Idris menilai tidak adil jika aset First Travel diambil alih negara tanpa ada pembagian untuk para korban.  "Menurut saya kurang adil kalau uang mereka tiba-tiba hilang bgitu saja. Mudah-mudahan Pak Jokowi lebih aware lah sama masyarakat yang jadi korbannya. Meski tidak full setidaknya berapa persen gitu dkembalikan kepada korban," tutur Sheza Idris kepada JawaPos.com saat ditemui di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (20/11).  Sheza Idris berharap kasus First Travel ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat supaya kasus serupa tidak kembali terulang di masa yang akan datang. "Berharapnya untuk lebih berhati-hati dalam memilih travel. Milih travel yang bagus, lebih mahal dikit enggak apa-apa tapi terjamin gitu," tutur Sheza Idris.

First Travel Menuai Polemik, Sheza Idris Meminta Jokowi Turun Tangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korban first travel

Berita Terkini