<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1656674350393.jpg" alt="Ilustrasi kasus pencabulan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus pencabulan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seorang remaja diamankan oleh Polrestabes Surabaya karena diduga melakukan pencabulan. Terduga pelaku adalah Z, 16.  Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya AKP Wardi Waluyo menyebut, saat diduga melakukan pencabulan, Z disebut masih berusia 14 tahun.  ”Z pun juga masih duduk di bangku SMP (saat melakukan),” kata Wardi saat dihubungi pada Jumat (1/7).  Namun, Z belum diamankan karena masih di bawah umur. Sehingga Z masih diamankan di lapas anak. ”Z pelaku di bawah umur. Masuk lapas anak,” ujar Wardi.  Z tidak bisa diamankan di dalam penjara. Z hanya bisa diamankan ke lapas anak dan dititipkan ke orang tuanya. ”Jadi Z nggak bisa ditangkap karena masih SMP,” ungkap Wardi.  Masa tinggal Z di lapas anak pun hanya selama 2 bulan. Bila ingin diperpanjang, hanya bisa tinggal selama 1 bulan. ”Kemudian dititipkan ke orang tuanya. Diperpanjang tiap bulan. Sudah dipasang pelacak, jadi aman,” terang Wardi.  Korban, lanjut dia, masih duduk di bangku SD. Total ada 3 korban yang diduga dicabuli. ”Korban di bawah umur. Ada 3 korban,” tutur Wardi.  Meski belum masuk penjara, Z masih diduga menjadi tersangka karena surat penetapan tersangkanya telah dikeluarkan. Ditanya nomor laporannya, Wardi meminta menunggu. ”Mohon ditunggu,” ucap Wardi.

Remaja di Surabaya Diduga Cabuli 3 Anak di Bawah Umur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-13.jpg" alt="Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak melakukan video conference dengan AHY. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak melakukan video conference dengan AHY. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3APPKB) Pemkot Tarakan mendampingi W, 13, korban tindak asusila. Perbuatan itu diduga dilakukan oknum TNI berinisial A yang bertugas di Tarakan.  ”Kita hanya sebatas pendampingan saja, misalnya visum kita dampingi dan biayanya dari kita,” kata Kepala DP3APPKB Pemkot Tarakan, Maryam seperti dilansir dari Antara di Tarakan, Kalimantan Utara.  Dia mengungkapkan, dari laporan petugas pendamping sosial bahwa korban W mengalami trauma dan belum banyak bicara. Sedangkan untuk pendampingan psikologi dan setelah di pengadilan saat persidangan, ada pendampingan khusus anak.  ”Tapi untuk kasus pidana sesuai jalur hukum. Kita tidak intervensi. Kita hanya sekadar pendampingan, menyelamatkan anak itu dari kepentingan dasarnya dia, seperti sekolah dan kesehatan kita pulihkan sampai anak itu siap,” tutur Maryam.  Dia juga mengatakan, untuk proses mediasi, seandainya dinikahkan si korban jelas belum siap secara fisik dan psikis. Hal tersebut bisa menyebabkan korban makin terpuruk dan saat ini tinggal pihak keluarganya yang dapat menentukan.  ”Asesmen belum dapat dilakukan langsung, kalau sudah selesai penyelidikan dan penyidikan kasusnya,” ujar Maryam.  Sementara itu, pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam keras dugaan tindakan asusila tersebut. ”KPAI mengecam tindakan persetubuhan anak di bawah umur (13) yang diduga dilakukan seorang oknum TNI berinisial A sebanyak dua kali,” kata Komisioner KPAI Retno Listyarti dalam keterangan tertulis.  KPAI mengapresiasi kesatuan dari terduga pelaku, A, yang akan transparan dalam proses penanganan kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan anggotanya, bahkan terduga pelaku sudah ditahan. Bila melakukan persetubuhan dengan anak dalam UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak adalah suatu tindak pidana, dan tidak ada alasan suka sama suka dalam hal persetubuhan dengan anak.  Perbuatan itu, lanjut dia, apapun alasannya adalah sebuah tindak pidana yang ancaman hukumannya 5–15 tahun. Oleh karena itu, dalam proses pidana harus berpedoman pada UUPA tersebut.  Terkait dengan informasi ada upaya mediasi, seharusnya tidak boleh dilakukan karena itu jelas perbuatan pidana. Keluarga korban dengan keluarga pelaku bisa saja saling memaafkan, namun proses hukum harus tetap berjalan.  ”Selain itu, korban juga harus mendapatkan hak untuk rehabilitasi medis dan psikologis oleh Pemerintah Kota Tarakan melalui P2TP2A ataupun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3APPKB) Pemkot Tarakan,” tutur Retno.

DP3APPKB Tarakan Terima Laporan Kasus Asusila Diduga oleh Oknum TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/jika_korban.jpg" alt="DAMPINGI: Betty Lestari (tengah) dalam sesi konseling dengan anak-anak korban kekerasan seksual. (M. HILMI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DAMPINGI: Betty Lestari (tengah) dalam sesi konseling dengan anak-anak korban kekerasan seksual. (M. HILMI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>KASATRESKRIM Polres Bengkayang AKP Antonius Trias prihatin atas maraknya kasus kekerasan seksual dengan korban anak-anak. Di wilayahnya, sepanjang 2021, ada 24 anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual. Kini tumpuannya adalah RUU TPKS yang oleh Presiden Jokowi pembahasannya disarankan tuntas tahun ini.  Selain kasus di sanggar tari dengan pelaku JP, ada kejahatan seksual lain yang menghancurkan hati Antonius. Yakni, yang menimpa bocah berusia 2 tahun. Pelakunya adalah paman korban. Dia mengatakan bahwa setiap hari pelaku mengajak korban ke rumahnya. Keluarga pun tidak curiga karena pelaku belum punya anak. Di benak keluarga dan para tetangga, pelaku sengaja momong korban agar segera punya keturunan.  "Si anak ini bicara saja masih belum lancar," ungkap Antonius. Kendati kecurigaan membesar, pelaku membantah perbuatannya. Repotnya lagi, tidak ada saksi dalam kasus tersebut. Namun, berkat kegigihan polisi dan pihak-pihak terkait, kasus itu akhirnya terungkap. Pelaku pun kemudian tidak bisa membantah lagi.  Peliknya mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat Antonius menggarisbawahi perlindungan terhadap korban. Juga perlindungan terhadap saksi. Itu adalah upaya untuk mengurangi tekanan psikis pada korban. Kadang, korban malu mengakui kejahatan yang dialami karena olok-olok dan stigma masyarakat. Korban takut dicap tidak perawan, misalnya.  Bentuk perlindungan berikutnya adalah kelonggaran bagi korban di bawah umur untuk tidak hadir dalam sidang. Antonius khawatir korban tertekan jika berjumpa dengan pelaku. ’’Bayangkan saja, seorang anak kecil, korban, dihadirkan ke pengadilan. Kemudian bertatapan mata langsung dengan pelaku,’’ ujar pria asal Surabaya tersebut. Apalagi, sidang seperti itu tidak cukup digelar sekali. Bisa sampai dua atau tiga kali.  Area Program Manager WVI Bengkayang Daniel Andreas Setiawan Tamba juga mengusulkan supaya kekerasan seksual yang korbannya anak-anak tidak dijadikan delik aduan. Idealnya, tetap menjadi delik pidana biasa. Sebab, jika harus menunggu ada laporan dari korban atau keluarganya, pengusutan menjadi sulit.  ’’Selama ini banyak korban anak-anak yang takut melapor. Apalagi jika pelakunya orang dekat seperti orang tuanya,’’ ujarnya. Karena itu, berharap ada laporan yang kemudian menjadi landasan delik aduan sangatlah sulit. Apalagi di wilayah 3T seperti Bengkayang. Bisa-bisa kasus itu menguap tanpa sempat disidik.

Jika Korban di Bawah Umur, Idealnya Delik Pidana Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-04-at-15.00.06_1-1.jpg" alt="Polisi menangkap empat tersangka baru kasus asusila terhadap anak 14 tahun di Kota Bandung, Jabar. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Polisi menangkap empat tersangka baru kasus asusila terhadap anak 14 tahun di Kota Bandung, Jabar. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polrestabes Bandung membekuk empat tersangka baru kasus asusila terhadap anak 14 tahun yang terjadi beberapa waktu lalu di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar).  Kapolrestabes Bandung Kombespol Aswin Sipayung mengatakan, empat tersangka itu berinisial AS, 30; NOP, 23; AA, 24; dan OI, 30. Mereka diduga turut berperan menggunakan aplikasi perpesanan dan kemudian memerkosa korban.  ”Mereka menggunakan aplikasi perpesanan dengan memasang foto korban dan disapa tersangka yang menggunakan jasa itu, jadi itu modusnya,” kata Aswin seperti dilansir dari Antara di Mapolrestabes Bandung, Selasa (4/1).  Kini para tersangka itu telah ditahan di sel Rumah Tahanan Polrestabes Bandung. Keempatnya lanjut Aswin, bakal diperiksa lebih lanjut untuk melakukan pendalaman.  Menurut dia, kini telah ada tujuh tersangka yang ditangkap atas adanya kasus tersebut. Adapun tiga tersangka yang sebelumnya telah dibekuk yakni berinisial IM, 18; MS, 18; dan SV, 16. Saat ini, polisi telah menangkap para tersangka dan menjerat dengan pasal berlapis, yakni UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 2, 6, 11, 12 dengan ancaman hukuman paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun.  Polisi juga menjerat tersangka dengan pasal 76 I jo pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun dan denda Rp 200 juta.

Polrestabes Bandung Bekuk Empat Tersangka Baru Asusila Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/hendak-ditangkap-predator-anak-sembunyi-di-plafon_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Perkosaan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Perkosaan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Oknum polisi diduga mencabuli dan memperkosa anak di bawah umur, sebut saja Bunga. Mirisnya, anak gadis yang baru berusia 16 tahun ini diperkosa  Briptu II yang bertugas di Polsek Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).  Peristiwa pilu itu bermula saat korban bersama rekannya Mawar (bukan nama sebenarnya) tiba di Sidangoli pada Sabtu (13/6) akhir pekan lalu. Keduanya dari Bacan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menggunakan Feri Saketa. Kerena sudah larut, keduanya bermalam di Sidangoli, tepatnya di penginapan Mari Sayang.  Korban dan rekannya masuk ke penginapan sekitar pukul 01.00 WIT. Tidak berselang lama, keduanya didatangi oknum polisi. Di situ, keduanya diminta segera ke polsek tanpa alasan yang jelas.  Mereka diangkut menggunakan mobil patroli. Tiba di Polsek Jailolo Selatan, korban dan rekannya dimasukkan ke ruangan berbeda untuk dimintai keterangan.  Mawar diperiksa salah satu oknum polisi yang diketahui kerap disapa Jiks. Sedangkan korban Bunga diperiksa di ruangan Briptu II. Dalam pemeriksaan, keduanya tiba-tiba dicecar dengan pertanyaan seputar aksi pelarian. Namun keduanya menjawab jika kepergian mereka sudah diketahui orang tua masing-masing.  Tak berselang lama, korban memanggil rekannya Mawar agar keluar dari ruang pemeriksaan. Karena sudah larut malam, korban dan rekannya lalu beristirahat di Polsek.  Tidak lama kemudian, Mawar rekan korban menelepon. Tapi karena suaranya dianggap bising sehingga ditegur Briptu II dengan kata-kata kasar dan bernada makian. Briptu II menyuruh Mawar supaya keluar dari ruangan Polsek jika ingin menelepon. Dipengaruhi rasa takut, Mawar pun memberanikan diri keluar dari ruangan polsek dan menelepon.  Ketika Mawar keluar, lampu di polsek tiba-tiba padam. Korban masih berada di dalam ruang polsek. Sekitar 15 menit kemudian, lampu pun menyala.  Mawar yang selesai menelepon, lalu kembali ke ruangan. Tapi sampai di ruangan tempat rekannya Bunga beristirahat, pintu sudah dalam keadaan terkunci dan lampu dalam ruangan padam. Karena itu, Mawar hanya bisa menunggu di luar ruangan. Tiba-tiba lampu ruangan yang dihuni rekannya Bunga menyala lalu pintu dibuka.  Namun ketika pintu dibuka, Mawar sangat kaget melihat Briptu II keluar dari ruangan sambil membawa HP milik Mawar. Kebetulan HP yang digunakan Mawar untuk menelepon adalah milik rekannya, Bunga.  Saat masuk ke ruangan, Mawar melihat Bunga menangis. Di situ, Mawar lalu bertanya. Dalam keadaan menangis, Bunga lalu menceritakan semua yang dialaminya.  Kepada rekannya, Bunga mengaku kalau dirinya dipaksa untuk melayani nafsu bejat sang Briptu. Jika tidak melayani, korban diancam akan disel. Dalam aksinya, Briptu II membanting tubuh korban ke lantai. Mulutnya lalu disekap dan baju korban dilepas. Selanjutnya Briptu II memperkosa korban.  Saat korban sedang menceritakan kejadian naas yang baru dialaminya itu, mereka kembali ditegur Briptu II dengan kalimat-kalimat kasar dan lagi-lagi bernada makian. Keduanya bahkan dilempari dengan korek api gas. Karena tidak bisa berbuat banyak lantaran hari semakin gelap, keduanya memilih untuk tetap beristirahat dengan perasaan penuh ketakutan.  Sekitar pukul 06.00 WIT, Mawar dan Bunga langsung bergegas keluar dari polsek dan mencari makanan. Namun keduanya dilarang. Tidak sampai disitu, keduanya juga dijebloskan ke sel tahanan polsek oleh Briptu II.  Bunga dan Mawar juga sempat ditanya beberapa anggota karena keduanya mendekam di dalam sel tahanan. Di situ, korban dan rekannya Mawar yang juga sebagai saksi lalu mulai bercerita.  Kini keduanya sudah didampingi LSM Daurmala Maluku Utara yang fokus terhadap perlindungan anak dan perempuan. Direktur Daurmala Nurdewa Syafar kepada Malut Post (Grup JawaPos) mengatakan, Mawar dan Bunga sempat diminta untuk membuat pernyataan dengan bukti tumpahan sperma di kertas HVS yang sudah lebih dulu dipegang oknum provost bernama Radja.  ”Korban Bunga diminta agar menuntut Briptu II Rp 2 juta untuk menutup malu. Mirisnya, uang Rp 2 juta yang nantinya dituntut korban, dibagi rata dengan oknum provos tersebut. Jadi satu juta untuk korban, satu juta lagi diberikan ke Pak Radja,” tiru Nurdewa usai melakukan sesi wawancara terhadap korban.  Ditegaskan Nurdewa, pihaknya akan melakukan pendampingan hukum terhadap korban serta memulihkan trauma yang dialami korban. ”Kasus ini sudah dilaporkan langsung oleh pihak orang tua pada 20 Juni 2021,” ujar Nurdewa.  Terpisah, Kapolres Halbar AKBP Indra Andiarta ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Bahkan diakui Kapolres, kasus tersebut sudah ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).  ”Untuk kasus tersebut sementara ditangani krimum dan untuk kode etik langsung ditangani Propam Polda. Itu sesuai degan hasil pemeriksaan dari polda, baik pidana umum maupun kode etik,” terang Indra.

Oknum Polisi Diduga Setubuhi Anak di Bawah Umur di Kantor Polsek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-06-at-20.24.05.jpeg" alt="Wakapolres Jember Kompol Kadek Ary Mahardika saat konferensi pers tentang penahanan oknum dosen Unej yang menjadi tersangka kasus pelecehan seksual di Mapolres Jember, Kamis (6/5). Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakapolres Jember Kompol Kadek Ary Mahardika saat konferensi pers tentang penahanan oknum dosen Unej yang menjadi tersangka kasus pelecehan seksual di Mapolres Jember, Kamis (6/5). Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, akhirnya menahan oknum dosen Universitas Jember (Unej) berinisial RH yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual. Korban keponakannya sendiri yang masih di bawah umur.  ”Untuk tersangka sudah diamankan pada Rabu (5/5) malam. Pihak Satreskrim sudah melakukan penahanan,” kata Wakapolres Jember Kompol Kadek Ary Mahardika seperti dilansir dari Antara di Mapolres Jember, Kamis (6/5).  Aksi pelecehan seksual atau pencabulan pertama kali dilakukan RH terhadap korban pada akhir 2020. RH kembali melakukan aksi keduanya pada pertengahan Maret 2021 dan korban sempat merekam pembicaraannya dengan tersangka.  ”Ibu korban melaporkan kejadian itu pada akhir Maret 2021 dan telah dilakukan pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk saksi ahli yang kami hadirkan,” tutur Kadek Ary Mahardika.  Proses penahanan tersangka dilakukan setelah penyidikan dan melengkapi administrasi, serta beberapa alat bukti berupa telepon genggam yang digunakan korban merekam pembicaraan dan pakaian yang digunakan korban saat kejadian juga disita.  ”Korban adalah anak-anak berumur 16 tahun dan kejadian pencabulan itu dilakukan tersangka di rumahnya sendiri karena korban adalah keponakannya,” kata Kadek Ary Mahardika.  Kadek menjelaskan, modus kejahatan yang dilakukan yakni dengan berpura-pura melakukan terapi pengobatan kanker payudara terhadap korban. Alasan itu dipakai tersangka untuk melakukan pelecehan seksual terhadap keponakannya sendiri.  ”Sejumlah barang bukti di antaranya baju tidur bergambar doraemon milik korban dan ponsel berisi rekaman suara percakapan antara korban dengan tersangka menjadi penguat dan pelengkap terkait kejahatan pencabulan yang dilakukan tersangka,” terang Kadek Ary Mahardika.  Dia menjelaskan, RH dijerat pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 jo pasal 76 E UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  ”Ancaman hukumannya 15 tahun penjara ditambah sepertiga ancaman hukuman maksimal lima tahun karena korban merupakan anak asuhnya sendiri,” tutur Kadek Ary Mahardika.  Sementara itu, Universitas Jember akhirnya membebastugaskan sementara RH dari jabatannya sebagai Koordinator Program Magister (S-2) Program Studi Ilmu Administrasi FISIP Unej per 15 April. Sejak itulah tugasnya mengajar, membimbing, dan menguji, dibebaskan. Sedangkan tugas yang telah dialokasikan sebelumnya dan berproses akan diteruskan dosen lain.

Polres Jember Tahan Dosen Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/1612797804471_copy_800x449.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polisi mengamankan seorang pria di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. JG, 34, dibekuk polisi karena melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap bocah berusia lima tahun.  ”Pelaku pencabulan merupakan karyawan dari ibu korban di salah satu kafe di Kecamatan Parmaksian, Toba,” kata Kasatreskrim Polres Toba AKP Nelson Batubara seperti dilansir dari Antara, Jumat (23/4).  Dia mengatakan, aksi pencabulan tersebut terungkap saat ibu korban curiga ketika anaknya menangis saat buang air kecil. ”Korban mengaku kepada ibunya telah mendapat perlakuan tidak senonoh berulang kali, yakni pada 4 April dan 7 April,” tutur Nelson Batubara.  Ibu korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Toba. Atas laporan tersebut, lanjut Nelson Batubara, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku di tempat persembunyian.  Menurut kasat, dari hasil interogasi, pelaku mengaku melakukan aksinya di rumah korban dan salah satu pondok di kebun jagung. Lokasinya tidak jauh dari rumah korban.  ”Pelaku juga mengancam korban untuk tidak memberitahukan hal itu kepada orang tuanya,” ucap Nelson Batubara.  Pelaku dijerat pasal 81 ayat 1 dan 2 jo pasal 76 D subsider pasal 82 ayat 1 pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  ”Ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara,” kata Nelson Batubara.  Saksikan video menarik verikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=sEhkdRORdaw

Tak Tahu Diri, Karyawan Lecehkan Anak Majikan yang Masih Balita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-08-at-17.51.51.jpeg" alt="Kanit PPA Satreskrim Polres Jember Iptu Diyah Vitasari. Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kanit PPA Satreskrim Polres Jember Iptu Diyah Vitasari. Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Kepolisian Resor (Polres) Jember, Jawa Timur, memeriksa oknum dosen Universitas Jember pada Kamis (8/4). Dosen tersebut diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang juga keponakannya sendiri.  ”Terlapor diperiksa mulai pukul 10.00 hingga 13.00 WIB. Dari hasil pemeriksaan sementara ada kesesuaian keterangan antara pengakuan pelapor dengan terlapor,” kata Kanit PPA Satreskrim Polres Jember Iptu Diyah Vitasari seperti dilansir dari Antara di Mapolres Jember, Kamis (8/4).  Menurut dia, ada lima orang saksi yang diperiksa dalam kasus laporan pelecehan anak di bawah umur yakni pelapor, terlapor yang kini statusnya masih menjadi saksi, dan tiga orang saksi lain yang diduga mengetahui kasus tersebut. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/04/2021/polisi-selidiki-kasus-pelecehan-seksual-dilakukan-dosen-unej/">Polisi Selidiki Kasus Pelecehan Seksual Dilakukan Dosen Unej</a></li> </ul> ”Dua alat bukti terkait dugaan kasus itu sudah dinilai cukup. Namun, kami belum bisa memastikan apakah statusnya ditingkatkan ke penyidikan atau tidak karena masih akan mendalami berita acara pemeriksaan (BAP),” tutur Diyah.  Setelah dilakukan pemeriksaan lima saksi tersebut, PPA Polres Jember akan melakukan gelar perkara kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen Unej terhadap anak di bawah umur. Hal itu untuk menentukan apakah saksi terlapor statusnya bisa menjadi tersangka.  ”Dalam kasus pelecehan seksual itu ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 15 tahun karena melanggar pasal 82 ayat 2 jo pasal 76e UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU,” terang Diyah.  Sementara itu, kuasa hukum korban dari LBH Jentera Yamini berharap aparat kepolisian bertindak cepat dalam melakukan penyelidikan kasus pelecehan yang dilakukan oknum dosen Unej.  ”Korban adalah anak-anak karena masih berusia 16 tahun, sehingga kami berharap penyidik kepolisian menerapkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara,” ujar Yamini.  Sebelumnya, seorang dosen Unej dilaporkan ke Polres Jember karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap keponakannya yang tinggal serumah dengan dalih melakukan terapi kanker payudara.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/3d0k1B7-9Cw

Polres Jember Periksa Oknum Dosen Unej Kasus Pelecehan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-07-at-22.40.11.jpeg" alt="Kuasa hukum korban dari LBH Jentera Yamini (kanan) dan Koordinator PPT DP3AKB Solehati. Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum korban dari LBH Jentera Yamini (kanan) dan Koordinator PPT DP3AKB Solehati. Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jember, Jawa Timur, menyelidiki kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen Universitas Jember (Unej). Korbannya anak di bawah umur yang juga keponakannya sendiri.  ”Kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oknum dosen saat ini masih dalam penyelidikan,” kata Kanit PPA Polres Jember Iptu Diyah Vitasari seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan para saksi, serta sudah didapatkan hasil visum dari RSD Soebandi Jember. Saat ini masih didalami lebih lanjut.  ”Alat bukti sudah kami terima dan minimal dua alat bukti sudah memenuhi, sehingga dalam waktu dekat akan dilakukan gelar perkara dalam kasus tersebut,” ujar Diyah.  Dia menjelaskan, penyidik PPA akan melakukan pemeriksaan terhadap terlapor untuk penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP) kasus pencabulan anak di bawah umur.  Kuasa hukum korban dari LBH Jentera Perempuan Indonesia Yamini berharap agar aparat kepolisian bertindak cepat dalam melakukan penyelidikan kasus pelecehan yang dilakukan oknum dosen Unej.  ”Korban adalah anak-anak karena masih berusia 16 tahun, sehingga kami berharap penyidik kepolisian menerapkan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara,” kata Yamini.  Pihaknya juga berkoordinasi dengan Pusat Studi Gender (PSG) Unej dalam kasus itu. Sebab, pelaku adalah dosen di kampus tersebut.  Korban tinggal di rumah pamannya itu sejak Juni 2019. Pelecehan seksual yang dialami korban sebanyak dua kali dan terakhir terjadi pada 26 Maret 2021 yang kemudian dilaporkan ke aparat kepolisian.  Sementara itu, Universitas Jember (Unej) membentuk tim investigasi terkait kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oknum dosen kampus tersebut.  ”Satu atau dua hari yang lalu kami mendapat informasi bahwa ada laporan polisi terhadap oknum dosen Unej terkait kasus pelecehan anak di bawah umur,” kata Rektor Unej Iwan Taruna.  Dia mengaku, kejadian pelecehan seksual di kampus Unej itu bukan pertama kalinya terjadi. Sudah ada kasus serupa sebelumnya, sehingga secara kelembagaan institusi perguruan tinggi negeri (PTN) sudah punya contoh cara penyelesaiannya. ”Sambil menunggu perkembangan lebih lanjut, kami membentuk tim investigasi terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen Unej itu,” tutur Iwan.  Dia mengatakan, kasus tersebut masih baru dan pihaknya juga menghormati asas praduga tak bersalah. Sehingga, dilakukan investigasi guna mengumpulkan alat bukti. Kalau terbukti bersalah, ada sanksi yang harus diterima oknum dosen itu. Yakni pencopotan jabatan fungsionalnya hingga pemecatan sebagai dosen.  Iwan menjelaskan, tim investigasi tersebut akan bergerak untuk mengumpulkan sejumlah bukti. Pihaknya tidak perlu menunggu hasil penyelidikan dari aparat kepolisian, sehingga akan berjalan secara paralel pemeriksaan yang dilakukan di internal kampus dengan aparat kepolisian.  ”Kami akan bersinergi dengan pihak kepolisian sebagai pihak yang berwenang menindaklanjuti kasus dugaan pelecehan tersebut,” ucap Iwan Taruna.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/3d0k1B7-9Cw

Polisi Selidiki Kasus Pelecehan Seksual Dilakukan Dosen Unej

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/image-11.png" alt="Mantan Wali Kota Surabaya sekaligus Menteri Sosial Tri Rismaharini didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menunjukkan fasilitas foto cetak Museum Olahraga Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Mantan Wali Kota Surabaya sekaligus Menteri Sosial Tri Rismaharini didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menunjukkan fasilitas foto cetak Museum Olahraga Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Unit IV Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur mengamankan korban prostitusi online yang masih di bawah umur. Perempuan 16 tahun asal Sidoarjo itu berkenalan dengan tersangka sejak November 2020. Korban mendapatkan imbalan Rp 300 ribu untuk sekali kencan bertiga (threesome).  Wadirkrimsus Polda Jatim AKBP Zulham Efendi menyebutkan, tersangka menawarkan korban dengan cara threesome. Jika sudah terjadi kesepakatan dengan pria hidung belang, korban diberi imbalan sebesar Rp 300.000 untuk sekali kencan.  Menurut Zulham, tersangka saat menawarkan korban ke pria hidung belang mengaku bahwa korban adalah istrinya. Tersangka juga ikut bermain bersama dengan pria hidung belang setelah sepakat soal harga.  ”Tersangka menjajakan  korban hingga saat ini dan menawarkan korban ke pria hidung belang dengan tarif Rp 300 ribu untuk sekali kencan,” terang Zulham pada Kamis (11/3).  Sistem penawaran yang digunakan tersangka diawali dari WhatsApp. Saat menawarkan korban, tersangka mengirim foto korban terlebih dahulu kepada pemesan. Kemudian, tersangka juga meminta foto pemesan. Jika korban setuju, tersangka bersama korban menuju ke hotel yang sudah disepakati bersama.  ”Untuk menarik peminat, tersangka mengirim foto korban. Jika deal, tersangka menentukan lokasi,” ujar Zulham.  Sementara itu, Cita, salah seorang Psikolog Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim yang melakukan pendampingan terhadap korban menyebutkan, korban mengaku mau melalukan hal tersebut karena faktor ekonomi.  ”Saat kami bertanya kepada korban, dia mau melakukan hubungan terlarang itu karena faktor ekonomi,” ungkap Cita.  Namun sampai saat ini, pihaknya masih mendalami alasan korban, mungkin ada alasan lain yang melatarbelakangi motif korban mau melakukan hal tersebut. Sampai saat ini, korban masih membutuhkan pendampingan serius.  ”Sampai saat ini saya masih bertanya kepada korban apa yang melatarbelakangi dia melakukan hal itu. Korban saat ini juga masih membutuhkan pendampingan serius,” tutur Cita.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gL_WSlD8VC8

Jerat Pelajar Sidoarjo Kencan Threesome, Pria Ini Dibekuk Polda Jatim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korban di bawah umur

Berita Terkini