<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/04/WhatsApp-Image-2025-03-04-at-001533-1220017067.jpeg" alt="Ketua KOPRI PB PMII Wulan Sari (dua dari kiri). (Dok. KOPRI PB PMII)" width="100%">
<figcaption>Ketua KOPRI PB PMII Wulan Sari (dua dari kiri). (Dok. KOPRI PB PMII)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) memasuki usia 65 tahun pada hari ini, Kamis (17/4). Usia yang sudah dewasa ini menjadi tantangan besar bagi kadernya. Apalagi di era digital yang sangat modern saat ini. Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri PMII) Wulan Sari menyampaikan refleksi dan arah gerak strategis organisasi PMII. Apalagi PMII kini telah memasuki usia matang dalam lintasan sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia. Usia 65 tahun bukan sekadar angka, melainkan momentum evaluasi dan revitalisasi gerakan yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman. "PMII hari ini dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari arus deras digitalisasi dan otomasi, globalisasi gerakan, hingga penguatan akar keaswajaan An-Nahdliyah yang menjadi fondasi ideologis kita," ungkap Wulan kepada media, Kamis (17/4). Wulan menyoroti pentingnya membangun koherensi gerakan PMII dari hulu hingga hilir, baik secara struktural maupun kultural, agar arah perjuangan organisasi tidak tercerai-berai. &ldquo;Kita butuh orkestrasi gerakan yang terhubung dari Pengurus Besar hingga Pengurus Rayon. Inilah jalan agar PMII benar-benar hadir sebagai kekuatan strategis dan transformasional,&rdquo; ujar Wulan. Lebih jauh Wulan menjelaskan, PMII memiliki banyak peluang yang bisa dimaksimalkan. Salah satu modal utama kader PMII adalah kemampuan berpikir kritis atau critical thinking skill yang bisa diimplementasikan di seluruh sektor kehidupan. &ldquo;Kita ini punya keunggulan yang tidak semua organisasi miliki, yakni kemampuan menganalisis dan menjawab tantangan sosial dengan cara yang reflektif dan solutif,&rdquo; tuturnya. Maka dari itu, Wulan menekankan pentingnya tajdidun niyyah (memperbaiki nilai) dan tajdidul harakah (gerakaan pembaruan) yaitu memperbaiki niat dasar gerakan sekaligus memperbaharui cara kerja organisasi. &ldquo;Ini bukan hanya soal program, tapi soal kesadaran kolektif bahwa setiap langkah kita adalah bagian dari pengabdian kepada ummat, bangsa, dan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah,&rdquo; tegasnya. Wulan percaya jika PMII mampu menciptakan koherensi gerakan, maka bukan hal mustahil jika PMII kelak akan menjadi role model kepemimpinan global. "Kita ini punya semua syarat untuk itu jaringan, ideologi, sejarah, dan sumber daya manusia. Tinggal bagaimana kita membingkainya dalam semangat gerakan yang terstruktur dan progresif," tegasnya. Dalam rangka menyongsong masa depan, Wulan menegaskan pentingnya penguatan internal dan perluasan jaringan eksternal. Menurut dia, PMII tidak boleh berjalan sendiri, tetapi harus membuka ruang sinergi dengan seluruh elemen gerakan mahasiswa, pemuda, hingga kelompok-kelompok rentan yang selama ini termarginalkan. &ldquo;Kita harus hadir di tengah-tengah mereka, bukan hanya sebagai pendamping, tapi juga sebagai penggerak. Inklusivitas adalah napas baru PMII,&rdquo; ujarnya. Selain itu, Wulan mendorong agar PMII terus memperkuat community branding, agar eksistensinya tidak hanya dirasakan oleh kader internal, tetapi juga oleh masyarakat luas. &ldquo;PMII bukan organisasi eksklusif. Kita adalah rumah bersama bagi mereka yang ingin bergerak bersama, berpikir kritis, dan bertindak progresif,&rdquo; katanya. Pada akhirnya, PMII harus mampu menjadi mitra kritis dan strategis bagi para pemangku kebijakan di berbagai sektor. &ldquo;Kita bukan oposisi buta. Kita adalah mitra yang selalu siap mengingatkan, mengawal, dan menawarkan solusi demi masa depan bangsa yang lebih adil, setara, dan berkeadaban,&rdquo; pungkasnya.

Usia yang sudah 65 tahun menjadi tantangan besar bagi kader PMII. Apalagi di era digital yang sangat modern saat ini.

Usia 65 Tahun-Tantangan Makin Besar, PMII Kelak Menjadi Role Model Kepemimpinan Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/04/WhatsApp-Image-2025-03-04-at-001533-1220017067.jpeg" alt="Ketua KOPRI PB PMII Wulan Sari (dua dari kiri). (Dok. KOPRI PB PMII)" width="100%">
<figcaption>Ketua KOPRI PB PMII Wulan Sari (dua dari kiri). (Dok. KOPRI PB PMII)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kecaman terhadap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina belum reda. Hampir semua lapisan masyarakat mengutuk perbuatan tersebut. Apalagi sampai merugikan negara hampir seribu triliun rupiah. Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Putri (KOPRI) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Wulan Sari mengatakan, pengungkapan kasus itu oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) bukan hanya sekadar penegakan hukum, tetapi juga momentum penting untuk mengedukasi publik tentang esensi akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara, khususnya di sektor energi yang strategis. "Angka Rp 193,7 triliun ini lebih dari sekadar data statistik. Ini adalah representasi nyata dari potensi pembangunan yang terhambat, hak masyarakat yang terampas. Mari kita visualisasikan, dana sebesar itu setara dengan anggaran pembangunan ratusan rumah sakit, ribuan sekolah, atau jutaan lapangan kerja," ujar Wulan Sari kepada wartawan pada Senin (3/3). Wulan menyebut, setiap rupiah yang dikorupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Perbuatan para tersangka itu sangat merampas hak-hak dasar rakyat Indonesia, seperti akses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. "Ini adalah saatnya kita memahami dampak korupsi secara lebih mendalam," imbuhnya. Dalam pengungkapan kasus Pertamina ini, KOPRI PB PMII mendukung penuh Kejagung dalam upaya penegakan hukum. Korps Adhyaksa itu memahami bahwa mengungkap kasus korupsi dengan skala yang besar dan kompleks membutuhkan keberanian, integritas, dan profesionalisme. "Kami memberikan dukungan penuh kepada Kejagung untuk terus menjalankan tugasnya dengan profesional, transparan, dan akuntabel," tegas Wulan Sari. Dia percaya di tengah tekanan dan tantangan, Kejagung akan tetap teguh pada komitmennya untuk menegakkan keadilan. Wulan mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk turut serta dalam mengawal proses hukum ini. Mereka menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan dugaan penyimpangan. Di lain sisi, KOPRI PB PMII mendorong Pertamina untuk melakukan reformasi internal secara menyeluruh, mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), dan membangun sistem yang transparan dan akuntabel. "Pertamina adalah aset strategis bangsa. Sudah saatnya kita membangun Pertamina yang bersih, profesional, dan berintegritas, agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat," tandas Wulan Sari.

Pengungkapan kasus kprupsi Pertamina oleh Kejagung bukan hanya sekadar penegakan hukum, tetapi juga momentum penting mengedukasi publik.

Kopri PB PMII Dukung Kejagung Usut Korupsi di Pertamina

kopri pmii

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kopri pmii

Berita Terkini

Usia 65 Tahun-Tantangan Makin Besar, PMII Kelak Menjadi Role Model Kepemimpinan Global

Kopri PB PMII Dukung Kejagung Usut Korupsi di Pertamina

Download Aplikasi JawaPos.com