<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/30/WhatsApp-Image-2023-07-29-at-211938-2153711957.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tak ingin berlarut-larut dan menjadi bola salju yang semakin membesar, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa membentuk tim terkait seragam sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengungkapkan, tim identifikasi penjualan seragam masih terus bekerja. Langkah moratorium yang dikeluarkan akan mempermudah mengkaji lebih lanjut mengenai pemahaman regulasi dan standar satuan harga seragam sekolah siswa SMAN/SMKN dan SLB negeri di koperasi sekolah. &rdquo;Moratorium pembelian atau penjualan seragam sekolah ini berlaku sejak tanggal surat edaran (per 27 Juli 2023) diterbitkan, sampai ada surat keputusan mengenai standar satuan harga seragam sekolah siswa SMAN/SMKN dan SLB negeri Jawa Timur,&rdquo; ujar Aries. Menurut Aries, selama diberlakukan moratorium pembelian atau penjualan seragam sekolah, koperasi sekolah tetap beroperasi dan menyediakan berbagai kebutuhan lain. &rdquo;Dispendik Jatim melalui Cabang Dinas Wilayah Jawa Timur sesuai dengan kewenangan akan terus melakukan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan masing-masing satuan pendidikan. Jika ditemukan pelanggaran, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan,&rdquo; papar Aries. Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dukung langkah Dinas Pendidikan (Dispendik) melakukan moratorium penjualan seragam sekolah melalui koperasi sekolah. Secara tegas Khofifah meminta Kepala Cabang Dispendik Jatim wilayah dan kepala SMAN, SMKN, dan SLB, untuk menertibkan koperasi sekolah yang masih menjual seragam. &rdquo;Silakan koperasi tetap beroperasi tetapi untuk sementara tidak diperkenankan berjualan seragam sekolah sampai proses penataan selesai,&rdquo; ujar Khofifah. Langkah itu, merupakan bentuk ketegasan Khofifah menyikapi masalah penjualan seragam di sejumlah daerah di Jawa Timur agar segera tuntas.&nbsp; Pemprov Jatim juga telah membuat keputusan untuk melarang koperasi menjual seragam sekolah. Hal itu juga dilakukan untuk mencegah potensi terjadinya pungutan liar (pungli) melalui penjualan seragam di sekolah. &rdquo;Dinas Pendidikan Jatim telah membuat keputusan untuk sementara koperasi dilarang menjual seragam sekolah. Bagi yang sudah telanjur membeli dan merasa keberatan, silakan dikembalikan dan koperasi sekolah wajib mengganti utuh,&rdquo; ucap Khofifah. Khofifah juga menyampaikan, para kepala cabang dinas (kacabdin) dan kepala sekolah diberi batas waktu untuk menertibkan koperasi sekolah yang masih menjual seragam. &rdquo;Apabila kacabdin dan kepsek belum menyelesaikan, sanksinya adalah nonjob,&rdquo; tegas Khofifah.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa membentuk tim identifikasi penjualan seragam sekolah untuk mengetahui standar satuan harga seragam

Tegas, Pemprov Jawa Timur Bentuk dan Terjunkan Tim Identifikasi Penjualan Seragam Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/30/WhatsApp-Image-2023-07-29-at-2123011-4262586584.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dukung langkah Dinas Pendidikan (Dispendik) melakukan moratorium penjualan seragam sekolah melalui koperasi sekolah. Secara tegas Khofifah meminta Kepala Cabang Dispendik Jatim wilayah dan kepala SMAN, SMKN, dan SLB, untuk menertibkan koperasi sekolah yang masih menjual seragam. &rdquo;Silakan koperasi tetap beroperasi tetapi untuk sementara tidak diperkenankan berjualan seragam sekolah sampai proses penataan selesai,&rdquo; ujar Khofifah. Langkah itu, merupakan bentuk ketegasan Khofifah menyikapi masalah penjualan seragam di sejumlah daerah di Jawa Timur agar segera tuntas.&nbsp; Pemprov Jatim juga telah membuat keputusan untuk melarang koperasi menjual seragam sekolah. Hal itu juga dilakukan untuk mencegah potensi terjadinya pungutan liar (pungli) melalui penjualan seragam di sekolah. &rdquo;Dinas Pendidikan Jatim telah membuat keputusan untuk sementara koperasi dilarang menjual seragam sekolah. Bagi yang sudah telanjur membeli dan merasa keberatan, silakan dikembalikan dan koperasi sekolah wajib mengganti utuh,&rdquo; ucap Khofifah. Khofifah juga menyampaikan, para kepala cabang dinas (kacabdin) dan kepala sekolah diberi batas waktu untuk menertibkan koperasi sekolah yang masih menjual seragam. &rdquo;Apabila kacabdin dan kepsek belum menyelesaikan, sanksinya adalah nonjob,&rdquo; tegas Khofifah. Menurut Khofifah, koperasi sekolah harus terus hidup, tapi dilarang menjual seragam sekolah. Upaya tindak tegas yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah langkah untuk memberikan kepastian pada seluruh wali murid SMAN/SMKN/SLB se-Jatim. &rdquo;Saya bersama Kepala Dinas Pendidikan dan tim sudah mengambil keputusan bahwa seluruh Koperasi di sekolah sementara dilarang menjual seragam sekolah. Jika masih ada maka kembali saya tegaskan sanksinya adalah nonjob (kacabdin dan kepsek),&rdquo; kata Khofifah.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dukung langkah Dispendik Jatim lakukan moratorium penjualan seragam sekolah melalui koperasi sekolah

Soal Seragam Sekolah, Gubernur Khofifah Bakal Beri Sanksi Nonjob jika Tak Tuntaskan Tugas Maksimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/29/WhatsApp-Image-2023-07-28-at-204305-1777498333.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, pembelian seragam sekolah SD-SMP bisa dilakukan di koperasi sekolah. Koperasi sekolah diperbolehkan menjual seragam, asalkan harganya tidak boleh lebih tinggi dari harga pasaran. Selain itu, seragam sekolah yang dijual di koperasi sekolah kualitasnya harus baik. Meskipun koperasi diperbolehkan menjual seragam, sekolah tidak diperbolehkan memaksa wali murid untuk membeli. &rdquo;Sebenarnya koperasi diperbolehkan, harganya tidak boleh lebih tinggi dari pasaran. Tidak semua anak itu bisa (membeli seragam) ke luar, lebih cepat di koperasi ya nggak apa, itu lebih mempermudah, tapi tidak ada paksaan membeli semuanya di koperasi,&rdquo; kata Wali Kota Eri Cahyadi. Jika masih ada sekolah negeri di Kota Surabaya yang memaksa wali murid untuk membeli seragam di koperasi, Wali Kota Eri meminta warga untuk segera melapor. Bahkan, dia meminta kepada warga Surabaya untuk menyebut nama kepala sekolah yang bersangkutan. &rdquo;Kalau ada sampaikan ke saya, jangan hanya menyampaikan itu. Sebut SMP-nya di mana, kepala sekolahnya siapa. Karena di Dispendik itu juga ada hotline untuk menyampaikan keluhan itu,&rdquo; sebut Wali Kota Eri. Wali Kota Eri menegaskan, tidak ada biaya seragam yang mahal di Kota Surabaya. Tidak boleh ada harga seragam di koperasi sekolah yang melebihi harga di pasaran. Misal seragam batik, meskipun hanya tersedia di koperasi sekolah, harga jualnya juga tidak boleh melebihi harga seragam yang dijual di pasaran. &rdquo;Tidak ada kewajiban bagi pelajar untuk mengganti seragam setiap setahun sekali. Siswa cukup hanya mengganti label tanda pada setiap kenaikan kelas. Nggak ada setiap tahun (ganti), pancet (sama) kok. Yang berubah hanya bednya, habis kelas 2 ganti ke kelas 3,&rdquo; tegas Eri. Wali kota juga meyakinkan bagi warga miskin di Kota Surabaya untuk tidak perlu khawatir tak bisa membeli seragam sekolah. Pemkot Surabaya memberikan bantuan seragam, sepatu, dan tas. Dia mengingatkan kepada warga Kota Surabaya, jangan sampai ada yang berpura-pura menjadi keluarga miskin (gamis). Sebab, hal itu justru merugikan warga yang benar-benar kurang mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah. &rdquo;Saya nyuwun (minta) kepada warga Surabaya, yang tidak miskin jangan pura-pura miskin. Sekolah jangan pernah memberikan harga yang tidak masuk akal. Kalau ada yang diperlakukan seperti itu oleh sekolah, tolong orang tua sampaikan secara langsung ke saya atau masuk hotline Dispendik. Kalau benar itu terjadi, saya pastikan kepala sekolahnya akan saya copot,&rdquo; ucap Eri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, koperasi sekolah harus menjual seragam sekolah tidak boleh lebih tinggi dari harga pasaran

Koperasi Sekolah Boleh Jual Seragam, Wali Kota Surabaya Minta Harganya Tidak Boleh Lebih Tinggi dari Pasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220719_204621.jpg" alt="Ilustrasi seragam sekolah." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seragam sekolah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur resmi melarang sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) seperti SMA/SMK dan SLB negeri menjual seragam dalam bentuk apapun melalui koperasi. Kebijakan itu dituangkan dalam pemberlakuan moratorium koperasi siswa berdasar Surat Edaran (SE) Nomor 420/4849/101.1/2023 tertanggal 27 Juli 2023. &rdquo;Keputusan ini diambil menindaklanjuti laporan masyarakat tentang mahalnya harga seragam SMA/SMK di Jatim,&rdquo; kata Kepala Dispendik&nbsp;Jatim Aries Agung Paewai seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, moratorium tersebut berlaku per Kamis (27/7) untuk dijadikan pedoman bagi SMA/SMK di Jatim. Selama diberlakukannya moratorium pembelian atau penjualan seragam sekolah periode tersebut, koperasi sekolah tetap beroperasi dan menyediakan berbagai kebutuhan lain. Dispendik&nbsp;Jatim melakukan kajian lebih lanjut mengenai pemahaman regulasi dan standar satuan harga untuk seragam siswa SMA/SMK dan SLB negeri di koperasi sekolah. &rdquo;Jadi masyarakat agar tidak ada keresahan lagi terkait mahalnya harga pakaian seragam sekolah yang dijual koperasi,&rdquo; ujar Aries Agung Paewai. Agar masalah serupa tidak terjadi lagi ke depan pihaknya meminta ada persamaan harga di koperasi sekolah dengan yang dijual di pasaran. Bahkan, koperasi sekolah bisa menjual lebih murah dibanding di luar. Sekaligus tidak ada paksaan untuk membeli seragam di pasaran. &rdquo;Kalau sudah ada harga yang jelas dan seragam, baru kita kembalikan ke pihak koperasi untuk melakukan usaha menjual pakaian seragam dengan harga yang sesuai harga pasar,&rdquo; ujar Aries. Dia juga mempersilakan orang tua yang keberatan dengan harga kain seragam yang mahal dan sudah telanjur membeli dari koperasi bisa mengembalikan ke koperasi sekolah, untuk diganti sesuai harga yang dibeli. Namun, jika ada sekolah yang masih menjual usai kebijakan ini turun, kepala sekolah akan diberi sanksi karena instruksi sudah dikeluarkan Dispendik Jatim ke tingkat cabang dinas untuk disampaikan ke sekolah-sekolah. Sementara itu, terkait iuran tiap bulan dan berkedok sumbangan, Aries kembali menegaskan, hal itu tidak diperbolehkan karena semua SPP SMA/SMK gratis. &rdquo;Kalau ada yang menyumbang secara sukarela yang besarnya tidak ditentukan silakan lewat komite,&rdquo; ucap Aries Agung Paewai.

Dispendik Jatim resmi melarang sekolah SMA/SMK dan SLB negeri menjual seragam dalam bentuk apapun melalui koperasi

Dispendik Jatim Resmi Larang Sekolah SMA Jual Seragam Melalui Koperasi

koperasi sekolah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#koperasi sekolah

Berita Terkini

Tegas, Pemprov Jawa Timur Bentuk dan Terjunkan Tim Identifikasi Penjualan Seragam Sekolah

Soal Seragam Sekolah, Gubernur Khofifah Bakal Beri Sanksi Nonjob jika Tak Tuntaskan Tugas Maksimal

Koperasi Sekolah Boleh Jual Seragam, Wali Kota Surabaya Minta Harganya Tidak Boleh Lebih Tinggi dari Pasaran

Dispendik Jatim Resmi Larang Sekolah SMA Jual Seragam Melalui Koperasi

Download Aplikasi JawaPos.com