<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/13/KADIN-13-2181640883.jpg" alt="Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana impor 105.000 unit mobil pick-up yang akan digunakan sebagai kendaraan niaga operasional Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih. Langkah impor tersebut pun dinilai berpotensi melemahkan industri otomotif nasional yang saat ini sebenarnya dinyatakan mampu memenuhi kebutuhan kendaraan program tersebut dari dalam negeri. &ldquo;Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105 ribu unit kendaraan niaga,&rdquo; kata Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Industri Saleh Husin di Jakarta, Minggu (22/2). Menurut KADIN, rencana mendatangkan kendaraan niaga dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) berpotensi menekan pertumbuhan industri otomotif nasional dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi domestik. Padahal, industri otomotif di dalam negeri telah menyatakan kesiapan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan bagi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Saleh menegaskan bahwa kebijakan impor seharusnya selaras dengan arah industrialisasi pemerintah yang berfokus pada hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah ekonomi nasional. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlangsungan industri nasional melalui regulasi yang tepat. &ldquo;Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,&rdquo; kata Saleh. Di sisi lain, pelaku industri menilai kapasitas produksi kendaraan pick-up nasional masih sangat memadai. Dengan total kapasitas produksi yang mencapai ratusan ribu unit per tahun dan belum dimanfaatkan secara optimal, serta tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40 persen, industri otomotif nasional dinilai siap mendukung kebutuhan kendaraan untuk program tersebut, termasuk melalui jaringan layanan purna jual yang telah tersebar luas. KADIN juga menilai pemerintah perlu memastikan kebijakan perdagangan tidak berjalan secara terpisah dari upaya penguatan sektor industri domestik. Sinkronisasi antar kementerian dinilai penting agar program pembangunan desa dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan industri otomotif nasional. &ldquo;Namun secara kebijakan industri, pemerintah tetap harus berhati-hati agar pembangunan koperasi desa tidak justru melemahkan utilisasi pabrik otomotif dalam negeri,&rdquo; kata Saleh. Lebih lanjut, KADIN menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk merancang skema pengadaan yang lebih berpihak kepada industri dalam negeri, seperti dengan memprioritaskan kendaraan ber-TKDN tinggi, mendorong perakitan lokal, hingga membangun kemitraan dengan manufaktur domestik. Adapun rencana impor kendaraan pick-up tersebut akan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara yang berencana mendatangkan 105 ribu unit kendaraan dari India untuk mendukung operasional Kopdes. Impor ini mencakup 35 ribu unit mobil pick-up 4&times;4 produksi Mahindra &amp; Mahindra Ltd., 35 ribu unit pick-up 4&times;4 dari Tata Motors, serta 35 ribu unit truk roda enam dari produsen yang sama, dengan pengiriman dilakukan secara bertahap sepanjang 2026. &nbsp;

KADIN minta Presiden batalkan impor 105 ribu pick-up lewat PT Agrinas untuk Kopdes. Industri otomotif lokal siap memenuhi kebutuhan

KADIN Minta Presiden Batalkan Impor 105 Ribu Pick-Up untuk Kopdes Merah Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/11/yvVbqITzwD9QiLrZBEzQBXrITDYhSKmHugzk1wua-2691053827.jpg" alt="Mentan Andi Amran Sulaiman menjelaskan potensi keuntungan KDKMP sebagai pemangkas rantai pasok 9 komoditas pertanian mencapai Rp 50 tiliun per tahun. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mentan Andi Amran Sulaiman menjelaskan potensi keuntungan KDKMP sebagai pemangkas rantai pasok 9 komoditas pertanian mencapai Rp 50 tiliun per tahun. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berpotensi meraup keuntungan Rp 50 triliun per tahun dari 9 komoditas. Sebab, karena koperasi tersebut akan memangkas rantai pasok dari produsen sampai konsumen.&nbsp; &rdquo;Ini potensi (KDKMP) sangat besar, dan yang paling penting bagi pertanian adalah memutus, memperpendek rantai pasok. Yang dulu 8 lini menjadi 3 lini. Dari petani, kooperasi, langsung ke konsumen. Nah middleman mendapatkan keuntungan biasanya Rp 313 triliun untuk 9 komoditas,&rdquo; terang Amran pada Jumat (10/10).&nbsp; Keterangan itu disampaikan Amran saat diwawancarai awak media usai hadir dalam penandatanganan kerja sama pembangunan KDKMP antara TNI dengan PT Agrinas Pangan Nusantara. Kerja sama itu diteken untuk mengejar target pembangunan 80 ribu KDKMP di seluruh Indonesia. &rdquo;Ke depan kooperasinya Pak Menteri Koperasi, Rp 50 triliun saja dapat keuntungan koperasi dari 9 komoditas. Artinya apa, petaninya sejahtera, konsumennya tersenyum. Ini kesejahteraan petani naik, kemudian konsumen daya belinya naik yang dulunya beli 1 kilogram bisa lebih karena langsung hanya 3 lini,&rdquo; ujar Andi Amran.&nbsp; Menurut Amran rantai pasok dari petani ke koperasi hingga konsumen merupakan poin penting yang harus diperjuangkan. Karena itu, pihaknya ikut mendukung kerja sama TNI dengan Agrinas yang berkomitmen mempercepat pembangunan KDKMP di seluruh Indonesia.&nbsp; &rdquo;Insya Allah (Kementerian) Pertanian akan support. Jadi, nanti koperasi-koperasi ini menjadi distributor pupuk, kemudian menyalurkan sarana produksi pertanian, kemudian juga bisa menjadi off-taker beras, gula, dan seterusnya. Beras saja kita punya produksi setiap tahun itu 34 juta ton, nilainya 500 triliun,&rdquo; terang Andi Amran.&nbsp; Sebelumnya, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita meyatakan bahwa kerja sama itu mencakup beberapa hal strategis. Diantaranya survei dan validasi lokasi pembangunan, sosialisasi percepatan pembangunan, konstruksi bangunan dan mobilisasi masyarakat, pengawasan dan evaluasi kegiatan, serta penyaluran bantuan tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL).&nbsp; Dalam pelaksanaan, TNI akan mengerahkan sumber daya dari level atas sampai ke tingkat bawah untuk memastikan seluruh tahapan berjalan efektif dan sesuai sasaran. Tandyo pun menyampaikan, kerja sama itu merupakan bagian dari operasi militer selain perang atau OMSP. &rdquo;Kami di TNI akan menjawab tantangan ini dengan kerja nyata di lapangan. Inilah bentuk pengabdian kami kepada bangsa, untuk Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera,&rdquo; tandas Tandyo.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ungkap potensi keuntungan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih hingga Rp 50 triliun per tahun.

Koperasi Desa Merah Putih Berpotensi Raup Keuntungan Rp 50 Triliun per Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/11/4O0yG1Sy9e1sDZAkoKi4Jq4NqJxdepPapItaTmXu-117192647.jpg" alt="Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita di sela penandatangan kerja sama pembangunan KDKMP bersama PT Agrinas Pangan Nusantara pada Jumat (10/10). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita di sela penandatangan kerja sama pembangunan KDKMP bersama PT Agrinas Pangan Nusantara pada Jumat (10/10). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Mabes TNI menandatangi kerja sama pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan PT Agrinas Pangan Nusantara pada Jumat (10/10). Penandatanganan kerja sama itu dilaksanakan demi mengejar target pembangunan 80 ribu KDKMP di seluruh Indonesia.&nbsp; Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita hadir secara langsung dalam penandatangan kerja sama yang dihadiri menteri pertanian (mentan), menteri koperasi (menkop), serta menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal itu. Menurut dia kerja sama tersebut merupakan sejarah bagi Indonesia.&nbsp; &rdquo;Kami dari TNI akan support semuanya, sehingga program yang menjadi unggulan dari bapak presiden ini bisa tercapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan tentunya beroperasional untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan yang ada di daerah,&rdquo; kata Tandyo.&nbsp; Jenderal TNI berlatar belakang Angkatan Darat itu meyatakan bahwa kerja sama itu mencakup beberapa hal strategis. Di antaranya survei dan validasi lokasi pembangunan, sosialisasi percepatan pembangunan, konstruksi bangunan dan mobilisasi masyarakat, pengawasan dan evaluasi kegiatan, serta penyaluran bantuan tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL).&nbsp; Dalam pelaksanaannya, TNI akan mengerahkan sumber daya dari level atas sampai ke tingkat bawah untuk memastikan seluruh tahapan berjalan efektif dan sesuai sasaran. Tandyo pun menyampaikan, kerja sama itu merupakan bagian dari operasi militer selain perang atau OMSP. &rdquo;Kami di TNI akan menjawab tantangan ini dengan kerja nyata di lapangan. Inilah bentuk pengabdian kami kepada bangsa, untuk Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera,&rdquo; tandas Tandyo Budi Revita. Direktur Utama (Dirut) PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Saousa Mota menyampaikan bahwa OMSP yang dilakukan TNI bersama perusahaannya merupakan salah satu wujud nyata konsep sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata). &rdquo;Tentara adalah satu bagian dan tidak terpisahkan dari negara dan tujuan dari pada negara adalah mensejahterakan rakyatnya. Dan hari ini sebuah kebanggaan bagi kami dan TNI terlibat langsung mewujudkan kesejahteraan rakyat bersama dengan Agrinas sebagai partner dalam mewujudkan kegiatan tersebut,&rdquo; ujar dia.

Mabes TNI dan PT Agrinas Pangan Nusantara menandatangani kerja sama untuk pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih

Kejar Target Pembangunan 80 Ribu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, TNI Kerahkan Sumber Daya dari Sampai Bawah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/dua-menteri-2594489339.jpg" alt="Menaker Yassierli didampingi Menteri Koperasi&nbsp;Budi Arie Setiadi. (Humas Kementerian Ketenagakerjaan)" width="100%">
<figcaption>Menaker Yassierli didampingi Menteri Koperasi&nbsp;Budi Arie Setiadi. (Humas Kementerian Ketenagakerjaan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam upaya merealisasikan program 80 ribu Koperasi Desa Merah-Putih. Pemanfaatan balai latihan kerja (BLK) jadi salah satu poin yang dikerjasamakan antar dua instansi. Program pendirian 80 ribu koperasi itu ditargetkan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Diproyeksikan dua juta tenaga kerja di seluruh Indonesia dapat terserap melalui program tersebut.&nbsp; Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan, program itu merupakan solusi luar biasa atas permasalahan saat ini. Pasalnya, tidak hanya memberdayakan ekonomi desa, program ini juga menjadi jawaban atas tantangan penciptaan lapangan kerja. &ldquo;Kami siap berperan aktif dalam pengembangan koperasi desa,&rdquo; ujarnya usai menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (1/7). Dia menegaskan komitmen penuh Kemnaker dalam mendukung implementasi program itu. Di antaranya melalui pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK), tenaga instruktur terlatih, serta skema pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan nota kesepahaman yang disepakati.&nbsp; Terkait pemanfaatan BLK, SDM koperasi desa dapat melakukan pelatihan di semua BLK yang tersebar di berbagai daerah. Menurut dia, SDM yang kompeten adalah kunci keberhasilan dari setiap program yang ada. &ldquo;Dan kami akan mendukungnya melalui pelatihan, pendampingan, hingga sertifikasi,&rdquo; sambungnya. Tiga poin tersebut nantinya akan terus dikembangkan untuk membentuk koperasi profesional dengan dukungan SDM unggul, termasuk proses evaluasi untuk perbaikan dan kesinambungan.&nbsp; Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengapresiasi sinergi yang terjalin antar kedua kementerian. Dia menegaskan keberhasilan program itu membutuhkan sinergi lintas sektor, khususnya dalam memperkuat koperasi berbasis komunitas. &ldquo;Koperasi harus menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Penguatan SDM dan kelembagaan merupakan fondasi utama untuk menciptakan koperasi yang modern dan berdaya saing,&rdquo; paparnya. Selain tiga poin tersebut, Budi Aire Ia juga menjelaskan, bahwa ruang lingkup kerja sama ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data, peningkatan kapasitas SDM koperasi, serta fasilitasi pembentukan berbagai jenis koperasi. Misalnya, koperasi pekerja, buruh, pengemudi, dan kurir berbasis aplikasi. Langkah ini, kata dia, diharapkan dapat membentuk ekosistem koperasi yang tangguh dan inklusif, serta membuka lapangan kerja dalam skala besar. Khususnya di wilayah pedesaan dan sektor informal. (mia)

Kedua kementerian berkolaborasi untuk mendirikan 80 ribu koperasi desa. Kolaborasi itu diharapkan dan menciptakan 2 juta lapangan kerja.

Manfaatkan BLK untuk Bangun 80 Ribu Koperasi Desa, 2 Menteri Klaim Ciptakan 2 Juta Lapangan Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/02/kqQ5izLdiJ5bFsJ9HDTsWUyef4tmuytqWwbRmpJ0-257282414.jpg" alt="Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi menyebut program Sekolah Rakyat dan Kopdes Merah Putih akan menjadi topik utama di Munas APEKSI VII. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi menyebut program Sekolah Rakyat dan Kopdes Merah Putih akan menjadi topik utama di Munas APEKSI VII. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) VII sebentar lagi akan diselenggarakan di Kota Surabaya selama lima hari berturut-turut, yakni 6-10 Mei 2025. Sebanyak 98 kepala daerah akan menghadiri forum tertinggi pertemuan pemerintah kota seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi. "Di Munas APEKSI itu, kami akan menyampaikan bagaimana pemerintah kota seluruh Indonesia ini akan menjalankan sekolah rakyat dan kopdes (koperasi desa) merah putih di kelurahan,&rdquo; tutur Eri di Balai Kota Surabaya, Jumat (2/4). Dua program pemerintah pusat ini menjadi topik utama Munas APEKSI. Eri menyebut masih banyak pemerintah kota yang menghadapi berbagai kendala untuk menerapkan Sekolah Rakyat dan Kopdes Merah Putih di daerah. &ldquo;Kami di kota ini rata-rata tidak memiliki lahan seluas 5 hektar, tetapi kami ingin menjadi bagian, support betul kebijakan Pak Presiden dengan sekolah rakyat. Nah nanti apakah dimungkinkan kami bersumbangsih (akan didiskusikan dalam Munas APEKSI)," imbuhnya. Begitu pula dengan program Koperasi Desa Merah Putih. Perkotaan di Indonesia terkendala pada lahan persawahan dan peternakan yang terbatas. Eri lantas mengusulkan agar kopdes dan koperasi kelurahan dapat bekerjasama. &ldquo;Kota ini kan rata-rata konsumen, bukan produsen, maka akan kami sampaikan juga bagaimana nanti (ada) koperasi kelurahan. Kami tidak mungkin menyediakan pupuk karena kami tidak ada tempat persawahan," terang Eri. Ia lantas mencontohkan kebutuhan telur di Surabaya untuk hotel dan restoran. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi koperasi kelurahan dengan cara bekerjasama dengan koperasi desa yang ada di Kota Blitar. "Dalam Munas APEKSI kami akan membahas dua hal itu, dan terkait kebijakan-kebijakan lainnya, karena yang akan kami sampaikan dan lakukan, juga butuh arahan Pak Presiden,&rdquo; tukasnya. (*)

Sebanyak 98 kepala daerah akan menghadiri forum tertinggi pertemuan pemerintah kota seluruh Indonesia.

Wali Kota se-Indonesia Akan Bahas Sekolah Rakyat dan Kopdes Merah Putih di Munas APEKSI 2025 Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/15/IMG-20250314-WA0016-2559355814.jpg" alt="Ilustrasi koperasi desa. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi koperasi desa. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Koordinator Tim 8 Prabowo, Abdul Havid Permana, mendorong percepatan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Sebab, program ini dipercaya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Havid menyampaikan, Tim 8 Prabowo bersama relawan membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembentukan Kopdes Merah Putih di daerahnya masing-masing. Konsolidasi juga dilakukan diberbagai daerah. "Kami sudah mulai konsolidasi dengan relawan dan unsur masyarakat lainnya dalam pembentukan Kopdes Merah Putih di setiap daerah,'' kata Havid, Jumat (14/3). Dia menuturkan, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya menginisiasi pembentukan Kopdes Merah Putih dengan segala sumber daya yang dimiliki. Kopdes Merah Putih akan menjadi motor penggerak ekonomi di total 75.753 desa di seluruh Indonesia. &ldquo;Kopdes Merah Putih akan membebaskan petani dari praktik tengkulak yang mencekik dan memiskinkan petani di desa," jelasnya. Jaringan Pemuda Desa Indonesia juga berkomitmen mengawal serta berkolaborasi untuk mengakselerasi terbentuknya koperasi ini. Sementara, Presidium Pusat Jaringan Pemuda Desa Indonesia Mohamad Huda mendukung pembentukan Kopdes Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Huda yakin program tersebut akan terlaksana dengan dukungan lintas instansi pemerintah, termasuk anggaran investasi sebesar Rp 3-5 miliar per Kopdes Merah Putih. Dia berpendapat pembentukan 70 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia akan mengembalikan para pemuda-pemudi berkualitas ke desa masing-masing. Mereka akan memiliki tantangan baru untuk membangun kampung halaman. &ldquo;Ini wujud kehadiran negara dalam pengendalian urbanisasi kaum muda, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengentaskan kemiskinan di desa,&rdquo; pungkas Huda.

Wakil Koordinator Tim 8 Prabowo, Abdul Havid Permana, mendorong percepatan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih.

Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat, Pendirian 70 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Perlu Segera Dilakukan

Koperasi Desa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Koperasi Desa