<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/10/WISATA-10-1296297885.jpg" alt="Salah satu wisata di Malang. (Instagram Kopicandipuro)" width="100%">
<figcaption>Salah satu wisata di Malang. (Instagram Kopicandipuro)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) membidik untuk mengoptimalisasi unit bisnis wisata di Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih.&nbsp; Pasalnya, sektor wisata menjadi salah satu unit usaha yang menarik perhatian untuk dikembangkan. Bahkan, dinilai memiliki potensi besar untuk menopang keberhasilan bisnis Kopdes Merah Putih di berbagai wilayah di Indonesia.&nbsp; Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus menyampaikan bahwa Desa/Kampung Wisata menjadi Proyek Strategis atas inisiasi bersama Kemenkop dan Kemenpar untuk mengoptimalisasi potensi usaha dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kopdes/Kel Merah Putih.&nbsp; &ldquo;Desa Wisata merupakan unit bisnis potensial yang menghasilkan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jika dikelola dengan optimal dan profesional, desa wisata dapat meningkatkan pendapatan Kopdes/Kel Merah Putih dan membuka lapangan kerja produktif di Desa,&rdquo; kata Panel Barus dalam keterangannya, Minggu (10/8).&nbsp; Hal ini sejalan dengan Kemenpar yang menyampaikan kesiapan Jaringan Desa Wisata (JADESTA) di daerah, untuk kolaborasi bersama 80.000 kelembagaan Koperasi Desa/ Kel Merah Putih yang telah diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah pada 21 Juli 2025.&nbsp; Deputi Panel menyampaikan ada tiga poin yang akan ditindak lanjuti oleh Kemenkop dan Kemenpar. Mulai dari menyusun draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai tindak lanjut dari MoU yang sudah diselenggarakan di Yogyakarta pada 1 Januari 2025 lalu oleh Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata.&nbsp; &ldquo;Kedua Kemenkop sepakat dengan Kemenpar untuk bersinergi dalam bentuk Tim Kerja bersama dalam Percepatan Pembangunan unit Bisnis Wisata di Kopdes/Kel Merah Putih,&rdquo; ujar Deputi Panel.&nbsp; "Kemudian ketiga, Kemenkop bersama Kemenpar akan melakukan Sosialisasi dan Kolaborasi bersama secara terukur dalam membangun dan mengembangkan unit bisnis wisata di Kopdes dan Kopkel Merah Putih," pungkasnya. &nbsp;

Sektor wisata dinilai memiliki potensi besar untuk menopang keberhasilan bisnis Kopdes Merah Putih di berbagai wilayah di Indonesia.

Pemerintah Bidik Optimalisasi Unit Bisnis Wisata di Kopdes Merah Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/20/W3PZbnvvIvTDA1hqM1OeeXJqYuvQ5HhQmdCxKq1j-2077496062.jpg" alt="Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memastikan bahwa sebanyak 80.000 unit Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih telah siap diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, besok Senin (21/7). "Persiapan sudah mendekati 100%, dan saya berharap besok (Senin, 21 Juli 2025) acara bisa terselenggara dengan baik," kata Menkop Budi Arie dalam keterangannya saat meninjau Kopdes Merah Putih Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Minggu (20/7). Lebih lanjut, Menkop menyebut pada acara peresmian yang digelar esok hari. Seluruh unit Kopdes Merah Putih akan mengikuti acara melalui zoom di 80 ribu lebih Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia, di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Dia pun membeberkan, hingga saat ini sudah terbentuk 81.140 unit di seluruh Indonesia, sedangkan yang sudah berbadan hukum 80.048 unit Kopdes Merah Putih. Dengan jumlah itu, ia memastikan bahwa seluruh Kopdes Merah Putih sudah siap untuk beroperasi. "Artinya, Kopdes/Kel Merah Putih sudah siap beroperasi," ungkap Menkop. Budi Arie juga membeberkan, usai diresmikan pihaknya akan melakukan penguatan sistem dan digitalisasi serta akan mengupayakan ada manajer-menajer koperasi untuk membina menjadi inkubator startup. Tak hanya itu, Kemenkop juga akan melakukan capacity building berupa peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi, baik itu pengelola, pengawas, hingga pengurus koperasi. "Kita juga akan memperkuat pengawasan Kopdes Merah Putih berbasis partisipasi masyarakat atau public control," beber Menkop. Untuk diketahui, pembentukan Kopdes Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Menjadi program prioritas Presiden Prabowo, Kopdes Merah Putih memiliki 13 manfaat diantaranya seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat. Kemudian, kehadiran Kopdes Merah Putih diharapkan bisa bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi. Lalu, menekan pergerakan tengkulak, meningkatkan inklusi keuangan hingga menekan tingkat kemiskinan ekstrem dan inflasi.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memastikan 80.000 unit Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih telah siap diresmikan Presiden Prabowo.

Menkop Budi Arie Pastikan 80.000 Kopdes Merah Putih Siap Diresmikan Presiden Prabowo Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/16/KOPERASI-16-3194807937.jpg" alt="Menko Pangan sekaligus Ketua Satgas Koperasi Desa Merah Putih, &nbsp;Zulkifli Hasan usai menggelar rapat perdana dengan seluruh pengurus satgas di Kantornya, Jumat (16/5).(Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menko Pangan sekaligus Ketua Satgas Koperasi Desa Merah Putih, &nbsp;Zulkifli Hasan usai menggelar rapat perdana dengan seluruh pengurus satgas di Kantornya, Jumat (16/5).(Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menargetkan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih bisa beroperasi penuh pada 28 Oktober 2025. Adapun peluncurannya akan dilakukan pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi.&nbsp; Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Koperasi Desa Merah Putih, &nbsp;Zulkifli Hasan alias Zulhas usai menggelar rapat perdana dengan seluruh pengurus satgas di Kantornya, Jumat (16/5).&nbsp; Zulhas juga menyebut pada akhir bulan Mei, seluruh desa di tanah air bisa rampung menggelar Musyawarah Desa Khusus atau Musdesus sebagai syarat mendirikan Kopdes Merah Putih.&nbsp; Adapun pada 30 Juni, ditargetkan seluruh desa telah mendaftarkan Kopdes Merah Putih dan telah tercatat resmi dalam akta notaris. "12 Juli Hari Koperasi (Kopdes) akan dilaunching pembentukan Kopdes atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kemudian 28 Oktober, Presiden minta 2 bulan tapi kami tawar, Bapak kasih bonus lah 1 bulan lagi. Makanya 28 Oktober nanti akan launching sudah koperasinya, sudah jadi. Bayangkan kami akan kerja Mei, Juni, Juli, Agustus, September 6 bulan," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantornya.&nbsp; Dia menargetkan dalam waktu enam bulan ini, pemerintah bisa membentuk sebanyak 80 ribu Kopdes Merah Putih. Tak hanya sekadar terbentuk, bahkan pemerintah akan pula memastikan seluruhnya telah siap beroperasi.&nbsp; "6 bulan dari tidak ada menjadi terbentuk 80 ribu koperasi yang sudah operasional. Itu kira-kira, oleh karena itu mohon dukungan semua pihak, tadi kita rapat perdana semua kementerian, sehingga koperasi ini bisa terbentuk," jelasnya.&nbsp; Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyampaikan biaya pembuatan akta notaris koperasi desa atau Kopdes Merah Putih murah, hanya sebesar Rp 2,5 juta. Angka ini disebut lebih murah karena sebelumnya biaya pembuatan akta notaris untuk pendirian sebuah lembaga bisa mencapai Rp 7 juta. Budi Arie menyampaikan perubahan harga ini terjadi usai Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah menandatangani nota kesepakatan kerja sama untuk percepatan penerbitan akta notaris koperasi pada 24 April 2025 lalu.&nbsp; "Kami dari Kemenkop telah melakukan diskusi dengan Ikatan Notaris Indonesia, demi mendukung pembentukan 80 ribu koperasi desa/ kelurahan Merah Putih, biaya akta notaris dimurahin dan keluarlah angka maksimal Rp2,5 juta,&rdquo; ungkap Menkop Budi Arie dalam acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih Se Jawa Barat di Bandung, yang dikutip dari keterangan resmi, Jumat (16/5).&nbsp; Lebih lanjut, Menkop Budi Arie menyadari bahwa biaya pembuatan akta notaris oleh sebagian besar Kepala Desa menjadi permasalahan tersendiri karena keterbatasan anggaran yang dimiliki. Berdasarkan hal itulah Kemenkop dan INI menggagas kesepakatan agar biaya jauh lebih murah dan terjangkau.&nbsp; Adanya biaya notaris yang lebih terjangkau, Budi Arie berharap pembentukan badan hukum koperasi di tingkat desa dan kelurahan diharapkan bisa meningkat secara signifikan. "Terlebih pada Juni 2025, ditargetkan sebanyak 80.000 desa di Indonesia selesai mengurus badan hukum/ legalitas koperasi," lanjutnya. &nbsp; &nbsp;

Biaya pembuatan akta notaris oleh sebagian besar Kepala Desa menjadi permasalahan tersendiri karena keterbatasan anggaran yang dimiliki.

Pemerintah Targetkan 80.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi pada 28 Oktober Mendatang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/16/MENKOP-2587627564.jpg" alt="Menkop Budi Arie dalam acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih Se Jawa Barat di Bandung, Jumat (16/5). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menkop Budi Arie dalam acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih Se Jawa Barat di Bandung, Jumat (16/5). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyampaikan biaya pembuatan akta notaris koperasi desa atau Kopdes Merah Putih murah, hanya sebesar Rp 2,5 juta. Angka ini disebut lebih murah karena sebelumnya biaya pembuatan akta notaris untuk pendirian sebuah lembaga bisa mencapai Rp 7 juta.&nbsp; Budi Arie menyampaikan perubahan harga ini terjadi usai Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah menandatangani nota kesepakatan kerja sama untuk percepatan penerbitan akta notaris koperasi pada 24 April 2025 lalu.&nbsp; "Kami dari Kemenkop telah melakukan diskusi dengan Ikatan Notaris Indonesia, demi mendukung pembentukan 80 ribu koperasi desa/ kelurahan Merah Putih, biaya akta notaris dimurahin dan keluarlah angka maksimal Rp2,5 juta,&rdquo; ungkap Menkop Budi Arie dalam acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih Se Jawa Barat di Bandung, yang dikutip dari keterangan resmi, Jumat (16/5).&nbsp; Lebih lanjut, Menkop Budi Arie menyadari bahwa biaya pembuatan akta notaris oleh sebagian besar Kepala Desa menjadi permasalahan tersendiri karena keterbatasan anggaran yang dimiliki. Berdasarkan hal itulah Kemenkop dan INI menggagas kesepakatan agar biaya jauh lebih murah dan terjangkau.&nbsp; Adanya biaya notaris yang lebih terjangkau, Budi Arie berharap pembentukan badan hukum koperasi di tingkat desa dan kelurahan diharapkan bisa meningkat secara signifikan. "Terlebih pada Juni 2025, ditargetkan sebanyak 80.000 desa di Indonesia selesai mengurus badan hukum/ legalitas koperasi," lanjutnya.&nbsp; Budi Arie juga menyampaikan bahwa efisiensi bukan hanya berlaku pada proses pendirian koperasi saja melainkan hingga ke tingkat operasionalisasi. Hal itu terjadi karena Kopdes Merah Putih akan mendapatkan keistimewaan karena komoditas yang dikelola merupakan komoditas yang mendapatkan subsidi dari negara untuk kemudian disalurkan ke masyarakat. &nbsp; &ldquo;Bayangkan kalau semua barang-barang dibeli secara grosir oleh koperasi seperti beras, gas bersubsidi, pupuk bersubsidi, minyak goreng dan lainnya tentu akan lebih murah. Saya yakin Kopdes/Kel akan jual lebih murah dari tempat lain,&rdquo; jelas Budi Arie.&nbsp; Maka dari itu, ungkap Menkop Budi, koperasi harus untung agar keuntungan itu kemudian dikembalikan kepada anggota koperasi. &ldquo;Maka koperasi harus untung, karena kan dibagi untuk anggota koperasi,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Pada &nbsp;kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih Zulkifli Hasan mendorong agar desa-desa yang ingin segera mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk segera menggelar musyawarah desa khusus. &nbsp; "Jadi tolong kepada seluruh Kepala Desa, kalau mau mengubah desanya menjadi lebih unggul, maju dan ekonominya kuat segera lakukan musyawarah desa untuk pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih,&rdquo; pungkas Menteri Zulkifli Hasan.

Efisiensi bukan hanya berlaku pada proses pendirian Koperasi Merah Putih saja melainkan hingga ke tingkat operasionalisasi.

Kemenkop Pastikan Biaya Pembuatan Akta Notaris Kopdes Merah Putih Murah Hanya Rp 2,5 Juta

Kopdes

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kopdes

Berita Terkini

Pemerintah Bidik Optimalisasi Unit Bisnis Wisata di Kopdes Merah Putih

Menkop Budi Arie Pastikan 80.000 Kopdes Merah Putih Siap Diresmikan Presiden Prabowo Besok

Pemerintah Targetkan 80.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi pada 28 Oktober Mendatang

Kemenkop Pastikan Biaya Pembuatan Akta Notaris Kopdes Merah Putih Murah Hanya Rp 2,5 Juta

Download Aplikasi JawaPos.com