<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/08/rangkul-1083492181.jpg" alt="Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara." width="100%">
<figcaption>Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menekankan Presiden Joko Widodo terbuka untuk bertemu siapa saja, termasuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/aplikasi/015093459/fitur-tersembunyi-di-whatsapp-yang-nggak-semua-orang-tahu-simak-tips-berikut-ini">Fitur Tersembunyi di WhatsApp yang Nggak Semua Orang Tahu, Simak Tips Berikut Ini</a> Hal itu disampaikan Ari menyikapi pernyataan Ketua KPK Nawawi Pomolango yang sempat menyatakan bahwa jajarannya sulit bertemu Presiden Joko Widodo dan tidak pernah diundang ke Istana untuk membicarakan pemberantasan korupsi. "Prinsipnya, Bapak Presiden terbuka untuk bertemu dengan siapa saja, termasuk pimpinan KPK," ujar Ari Dwipayana dalam pesan singkat di Jakarta, Senin. Ari Dwipayana mengatakan meskipun terbuka bertemu siapa saja, namun Presiden ingin menghormati dan menjaga muruah KPK sebagai institusi yang independen. "Jangan sampai pertemuan-pertemuan antara Presiden dan KPK kemudian disalahpersepsikan sebagai intervensi," ujarnya. Ari mengatakan sejauh ini koordinasi antara pemerintah dengan KPK untuk aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, berjalan dengan baik. Pemerintah melalui Menko Polhukam telah melakukan koordinasi yang intensif dengan KPK. (*)

Ari Dwipayana menekankan Presiden Joko Widodo terbuka untuk bertemu siapa saja, termasuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator Staf Khusus Kepresidenan Ari Dwipayana Sebut Presiden Jokowi Terbuka Bertemu Siapa Saja, Termasuk Pimpinan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/28/WhatsApp-Image-2024-01-22-at-112837_1-1-3080559278.jpeg" alt="Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta (sumber: ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.)" width="100%">
<figcaption>Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta (sumber: ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo saat ini tidak memiliki rencana untuk terlibat dalam kampanye, meskipun Undang-Undang Pemilu memperbolehkannya. "Meskipun diperbolehkan UU Pemilu, sampai saat ini, Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye," ungkap Ari dikurip Antara melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta pada hari Minggu (28/1). Ari menegaskan bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke Yogyakarta dan Jawa Tengah dalam beberapa hari ke depan sebatas merupakan bagian dari agenda kunjungan kerja. Presiden Jokowi dijadwalkan hadir dalam upacara peresmian Graha Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, pada hari Senin (29/1) besok. Kepala Negara juga dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Ke-101 Nahdlatul Ulama di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di Yogyakarta pada Rabu (31/1), sekaligus meresmikan pembukaan sebuah sekolah dalam rangkaian acara tersebut. "Hari-hari ini, Presiden berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah, untuk beberapa agenda kunker, di antaranya: peresmian Kampus UNU Yogyakarta dan kegiatan di Akmil Magelang," ungkap Ari dilaporkan dari&nbsp;Antara News,&nbsp;Minggu (28/1). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014045017/prabowo-kami-tim-jokowi-siap-lanjutkan-program-dan-strategi">Prabowo: Kami Tim Jokowi, Siap Lanjutkan Program dan Strategi!</a> Sebelumnya, Presiden menegaskan pandangannya mengenai keterlibatan dalam kampanye yang disampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan wartawan dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam keterangan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (26/1), Presiden juga menunjukkan sebuah dokumen yang memuat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Ini saya tunjukin (menunjukkan kertas). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas?" kata Presiden. Pasal 281 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang "Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan." ***

Ari Dwipayana menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo saat ini tidak memiliki rencana untuk terlibat dalam kampanye dan fokus pada negara.

Istana Tegaskan Presiden Jokowi Fokus pada Tugas Negara, Bukan Kampanye

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/Anak_Agung_Gde_Ngurah_Ari_Dwipayana-1-1278454831.jpg" alt="Ari Dwipayana Selaku Koordinator Staf Khusus Presiden (kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id)." width="100%">
<figcaption>Ari Dwipayana Selaku Koordinator Staf Khusus Presiden (kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ari Dwipayana selaku Koordinator Staf khusus Presiden, menegaskan setiap kementerian harus melakukan diseminasi program-program pemerintah. <div>Hal ini disampaikannya sebagai tanggapan pembentukan Media Center Indonesia Maju oleh Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi, yang secara kebetulan mirip dengan nama koalisi dari salah satu pasangan capres dan cawapres pada pemilu 2024.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Ya semua kementerian pada dasarnya harus melakukan diseminasi komunikasi program-program pemerintah. Karena kita adalah satu kesatuan. Sinergi antar humas pemerintah wajib dilakukan," kata Ari dikutip dari Antara, Rabu (6/12).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dalam menanggapi soal tumpang tindih kegunaan dari media center dengan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ari Dwipayana menjelaskan bahwa program yang dijalankan oleh sebuah kementerian sudah sepatutnya didukung melalui informasi dalam bentuk berita dan komunikasi publik dengan kementerian lain.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Itu adalah sinergi media wajib dilakukan selama ini sehingga dengan cara seperti itu apa yang kita semua kerjakan selama 9 tahun terakhir itu, memang benar-benar bisa disaksikan, dilihat, dan dijelaskan kepada masyarakat," ujarnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013436541/permudah-akses-informasi-seputar-pemerintah-media-center-indonesia-maju-diresmikan">Permudah Akses Informasi Seputar Pemerintah, Media Center Indonesia Maju Diresmikan</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Ari menyatakan bahwa kewajiban dan fungsi untuk menjalankan komunikasi publik menjadi keharusan dari setiap kementerian dalam hal untuk saling mendukung.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ia menegaskan fungsi komunikasi publik merupakan ranah dari semua kementerian.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Nah di situ pentingnya sinergi komunikasi dilakukan supaya publik dapat mengetahui apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan masing-masing pihak mengerjakan itu dalam hal ini kominfo sinergikan itu," tuturnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sebelumnya sejumlah juru bicara dari lintas kementerian telah meresmikan Media Center Indonesia Maju di Jalan Diponegoro Nomor 15 A Jakarta Pada Senin (4/12).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Peresmian tersebut dihadiri oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan beberapa juru bicara Indonesia Maju, seperti Tsamara Amany, Tina Talisa, dan Arya Sinulingga.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Media Center Indonesia Maju ini dibentuk sebagai penjernih informasi terkait isu pemerintahan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Karena ini adalah tahun politik, penting rasanya kami dari pemerintah memiliki pandangan untuk dilakukan percepatan memberi informasi ataupun klarifikasi terhadap berbagai masukan, kritikan atau plesetan data," kata Bahlil saat melakukan konferensi pers di lokasi pada senin (4/12).</div> <div>&nbsp;</div> <div>***</div>

Koordinator Staf khusus Presiden Ari Dwipayana, tanggapi pembentukan Media center Indonesia Maju, singgung sinergi humas dan pemerintah.

Tanggapi Pembentukan Media Center Indonesia Maju, Sinergi Antar Humas Pemerintah Harus Dilakukan