<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Konversi-Motor-Listrik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tak bisa dipungkiri geliat era motor listrik di Indonesia diprediksi semakin merona di tahun 2023. Pasalnya pemerintah memastikan kendaraan roda dua bertenaga listrik tersebut akan mendapat subsidi.  Tak lama lagi setiap pembelian unit motor listrik atau modifikasi motor bensin menjadi listrik, akan mendapatkan subsidi sebesar Rp7 juta. Ini merupakan langkah positif di era elektrifikasi, terlepas infrastrutur yang berjalan pararel dalam penyediaanya.  Rencanannya pemerintah akan mengumumkan kebijakan subsidi kendaraan listrik dalam waktu dekat. Namun ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, bukan hanya besaran daya yang dihasilkan saja yang menjadi syarat, tetapi juga baterai yang dipakai.  Seperti diungkapkan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana, bahwa perlu ditetapkan syarat itu demi memberikan patokan dan standar bagi bengkel yang menerima konversi motor konvensional menjadi motor listrik.  Ini untuk kemudahan ketika mengajukan dana subsidi mereka tidak akan mengalami masalah. Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk memfinalisasi paket insentif pembelian kendaraan listrik.  “Tetapi ini masih menjadi pertimbangan kami untuk dibuatkan peraturan terkait dengan kriteria motor konversi yang akan mendapatkan subsidi Rp 7 juta,” ungkap Dadan.  Dirinya memberikan kisi-kisi tentang syarat yang saat ini tengah dibahas secara intensif. Syarat pertama, motor hasil konversi adalah motor yang berdaya 5 kilo watt (kW). Motor tersebut setara dengan motor konvensional bermesin 100cc – 125cc.  “Syarat kedua usia motor yang akan dikonversi itu antara 7 tahun – 10 tahun. Jadi bukan motor yang tua ya. Syarat ketiga, baterai yang digunakan adalah baterai lithium ion dengan besaran daya pada rentang 1,2 kilo watt jam (kWh) – 1,5 kWh," tambah Dadan.  Bila hal itu telah dilakukan setelahnya harus mendapatkan sertifikat kelayakan dan keamanan dari Kemenhub (uji tipe dari Kemenhub) seperti halnya motor baru. Ini untuk memastikan tingkat kelayakan dan keamanan sebelum digunakan.  Dadan menegaskan, motor yang akan mendapatkan subsidi disyaratkan pada besaran daya setara dengan motor konvensional 100cc – 125cc, karena motor konvensional dengan besaran mesin tersebut merupakan yang paling banyak di masyarakat.  Namun sebagai catatan, bagi yang memenuhi syarat mendapatkan konversi motor listrik maka harus merelakan mesin bensin-nya dihancurkan.  "Kan kalau motor konversi dia pasti tidak menggunakan BBM, mesinnya nanti akan dihancurin. Kita menghindari mesin digunakan yang lain," kata Dadan.

Ingin Subsidi Konversi Motor Listrik, Mesin Aslinya Harus Dihancurkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Viar-Q1-560x390-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan pemerintah berencana memberikan insentif konversi kendaraan listrik sebesar Rp 5 juta. Opsi ini muncul tak lain agar penggunaan kendaraan listrik di Indonesia bisa dipercepat.  "Untuk motor konversi menjadi motor listrik akan diberikan insentif sekitar Rp 5 juta,” ungkap Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, ditulis Jumat (16/12).  Meski belum final, Menperin menilai penting soal pemberian insentif untuk kendaraan listrik di Indonesia. Sebab, menurutnya, pemberian insentif telah dilakukan oleh beberapa negara maju untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik.  Tak hanya di Eropa, insentif kendaraan listrik sudah dilakukan beberapa negara di Asia, seperti Tiongkok hingga Thailand. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa masing-masing negara memiliki kebijakan yang berbeda untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik.  "Ini (insentif kendaraan listrik) sebagai upaya Indonesia ingin mendorong agar penggunaan kendaraan listrik bisa lebih cepat," ujarnya.  Sementara itu, konversi motor dari bahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik disebut membutuhkan biaya Rp 15 juta per unit. Harga tersebut dikatakan akan menjadi lebih murah apabila konversi motor listrik di Indonesia dilakukan secara masif.  Pernyataan itu disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam acara evaluasi program konversi motor listrik di Ruang Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/9). Arifin mengatakan, saat ini pihaknya masih mengkaji dan mengusulkan paket insentif kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar nantinya harga konversi motor listrik dapat terjangkau bagi masyarakat.  "Apakah separuhnya dibantu (pemerintah, Red) separuhnya oleh pemilik motor dan pemilik motor bisa mendapatkan dukungan pinjaman dari perbankan," kata Arifin.  Ia memastikan, harga konversi motor BBM menjadi listrik ke depannya akan berangsur murah. Sebab, kata Arifin, Rp 15 juta adalah harga konversi motor listrik sebanyak 10 sampai 100 unit.  "Tapi kalau ini sudah masif dan kemudian ada insentif lain, pasti juga akan turun," ujarnya.

Konversi Motor Listrik, Pemerintah Bakal Beri Insentif Rp 5 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Menteri-ESDM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konversi motor dari bahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik disebut membutuhkan biaya Rp 15 juta per unit. Harga tersebut dikatakan akan menjadi lebih murah apabila konversi motor listrik di Indonesia dilakukan secara masif.  Pernyataan itu disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam acara evaluasi program konversi motor listrik di Ruang Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/9) kemarin.  Arifin mengatakan saat ini pihaknya masih mengkaji dan mengusulkan paket insentif kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar nantinya harga konversi motor listrik dapat terjangkau bagi masyarakat.  “Apakah separuhnya dibantu (pemerintah, Red) separuhnya oleh pemilik motor dan pemilik motor bisa mendapatkan dukungan pinjaman dari perbankan,” kata Arifin.  Ia memastikan, harga konversi motor BBM menjadi listrik ke depannya akan berangsur murah. Sebab, kata Arifin, Rp 15 juta adalah harga konversi motor listrik sebanyak 10 sampai 100 unit.  "Tapi kalau ini sudah masif dan kemudian ada insentif lain, pasti juga akan turun," ujarnya.  Sementara itu Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan total biaya konversi sudah termasuk dengan perlengkapan baterai, pengujian, STNK hingga plat nomor baru.  "Lima belas juta itu sudah termasuk dengan printilan-printilannya, nanti kan ada pengujian, ada STNK. Kan STNK-nya ganti, nomornya juga berbeda," kata Dadan.  Kendati demikian, saat ini dua kementerian sedang mengupayakan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu)untuk bisa mendapatkan insentif konversi motor listrik bagi masyarakat. Artinya, nanti ada pengurangan biaya yang dibayarkan masyarakat jika melakukan konversi motor listrik jika sudah resmi dikomersilkan.  "Kita sedang mencari cara agar biaya konversi bisa ditekan. Kalau 10 unit segini, kalau 1 juta unit mungkin berbeda itu yang lagi didorong agar supaya bisa jalan," ujarnya.  Pada tahun 2022, Kementerian ESDM menargetkan bisa melakukan konversi motor listrik sebanyak 1.000 unit. Sementara pada 2025 ditargetkan sebanyak 6 juta unit dan tahun 2030 sebanyak 13 juta unit motor.  Target itu dipatok untuk mempercepat program transisi energi bersih sembari menekan impor dan subsidi BBM yang terlanjur lebar cukup besar pada tahun ini.  Sebelumnya, PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) meminta dukungan Komisi VII DPR RI untuk mengalihkan subsidi energi seperti bahan bakar minyak (BBM) pada pengadaan baterai kendaraan listrik di tingkat konsumen.  Dia mencontohkan Tiongkok dan Taiwan mengalihkan alokasi belanja impor BBM mereka untuk subsidi pembelian baterai kendaraan listrik.  “Bagaimana subsidi-subsidi yang sekarang untuk impor BBM sebenarnya di negara lain dialihkan untuk mempercepat kendaraan listrik, itu salah satu tantangan ke depan yang cukup signifikan,” kata Direktur Utama PT IBC Toto Nugroho saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (19/9).

Konversi Motor Listrik Rp 15 Juta, Akan Lebih Murah Jika Sudah Masif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Peluncuran-konversi-motor-listrik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meluncurkan program konversi motor listrik. Dalam pilot project ini, pihaknya telah melakukan konversi motor listrik sebanyak 120 unit. Kini seluruhnya sedang dalam tahap uji coba kendaraan dengan jarak tempuh 10.000 km.  "Ini masih tahap pilot project, kita sudah ada 120 unit yang dikonversi sekarang ini dan sekarang sedang diuji coba untuk jarak 10.000 km yang sedang diuji coba dalam proses jalan," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di Ruang Sarulla Kantor Kementerian ESDM, Senin (19/9).  Lebih lanjut ia menjelaskan, jika nanti program motor listrik ini dikomersilkan maka bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja baru di Indonesia. Yakni munculnya usaha perakitan oleh bengkel-bengkel khusus konversi motor listrik.  "Kalau dilakukan di Indonesia ini juga akan menumbuhkan kegiatan ekonomi baru perakitan yang dilakukan oleh bengkel bengkel baru service. Nah, itu akan ada lapangan kerja baru," ujarnya.  Bahkan menurutnya, dengan dikonversinya kendaraan motor dari BBM ke listrik mampu menghemat pengeluaran masyarakat. Artinya, jika dalam setahun masyarakat dengan motor BBM mengeluarkan biaya Rp 2,3 juta. Maka dengan motor listrik hanya Rp 580.000.  "Tapi kalau pakai motor listrik nya cuma keluar duit Rp 580.000, dengan BBM yang Rp 10.000 sekarang, maka bedanya makin besar. Jadi manfaatnya itu untuk penghematan masyarakat itu besar," ungkap dia.  Sebab belum dikomersilkan, Arifin menyebut hingga saat ini baru ada 4 bengkel yang sudah lolos sertifikasi terkait konversi motor listrik. Sementara tahun depan ditargetkan bisa menambah sampai 1.000 bengkel. Terkait biaya konversi motor listrik, Arifin menyebut masih dibanderol sebesar Rp 15 juta per satu kendaraan.  “Ini akan terus ditumbuh kembangkan, pak Tony (pemilik BRT) ini punya jaringan 1.000 bengkel. Tahun depan itu jadi 1.000 bengkel bisa,” kata Arifin.  Sementara itu Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan total biaya konversi sudah termasuk dengan perlengkapan baterai, pengujian, STNK hingga plat nomor baru.  "Lima belas juta itu sudah termasuk dengan printilan-printilannya, nanti kan ada pengujian, ada STNK. Kan STNK-nya ganti, nomornya juga berbeda," kata Dadan.  Kendati demikian, saat ini dua kementerian sedang mengupayakan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu)untuk bisa mendapatkan insentif konversi motor listrik bagi masyarakat. Artinya, nanti ada pengurangan biaya yang dibayarkan masyarakat jika melakukan konversi motor listrik jika sudah resmi dikomersilkan.  "Kita sedang mencari cara agar biaya konversi bisa ditekan. Kalau 10 unit segini, kalau 1 juta unit mungkin berbeda (harganya) itu yang lagi didorong agar supaya bisa jalan," ujarnya.  Sementara saat ini, kata Dadan, pihaknya menargetkan 1000 konversi motor listrik bekerjasama dengan PLN dan Pertamina. Dadan tidak menyebut pasti kendaraan pegawai BUMN atau bukan yang masuk dalam target tersebut. Saat dipastikan kembali oleh awak media bahwa konversi ditujukan untuk motor-motor milik karyawan BUMN tersebut. "Ya terserah PLN," jawab Dadan.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meneken Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022. Isinya terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk kendaraan dinas operasional atau kendaraan perorangan dinas. Selain di lingkup pemerintah pusat, aturan itu mengikat pemerintah daerah.  Inpres tersebut berlaku mulai Senin (12/9). Tujuannya, mempercepat pelaksanaan program penggunaan kendaraan listrik. Instruksi itu ditujukan untuk seluruh menteri, sekretaris kabinet, kepala staf kepresidenan, jaksa agung, panglima TNI, dan Kapolri. Kepala lembaga, gubernur, hingga bupati atau wali kota pun diharuskan menggunakan kendaraan listrik.  Instruksi itu diharapkan akan diikuti dengan aturan penggunaan kendaraan listrik bagi pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah juga perlu menetapkan alokasi anggaran untuk penggunaan kendaraan tersebut.  Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta untuk memuluskan penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. Dia diminta untuk melaporkan kepada Presiden Jokowi setidaknya setiap enam bulan sekali. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri ditunjuk untuk mengoordinasikan pemerintah daerah agar sejalan dalam kebijakan tersebut.

Pemerintah Luncurkan Konversi Motor Listrik, 120 Unit Diuji Coba