<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/kompor-listrik-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PLN (Persero) memastikan pihaknya tetap melanjutkan uji coba program pengalihan atau konversi kompor gas ke kompor listrik meskipun telah dibatalkan. Uji coba tersebut dilakukan di dua kota, yakni Solo, Jawa Tengah dan Denpasar, Bali.  Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto mengatakan dalam proses uji coba pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi yang nantinya akan dilaporkan kepada pemerintah. Adapun fokusnya, PLN akan lebih melihat perilaku masyarakat dalam menggunakan kompor listrik.  "(Uji coba) jalan. Kami melihat dari pelaku pelanggan seperti apa, kemudian kita catat kekurangan dan kelebihannya dan tentunya akan kita report ke pemerintah," kata Adi di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (29/9).  Ia menjelaskan, uji coba konversi kompor gas ke kompor listrik dilakukan di Solo dan Denpasar dengan membagikan sebanyak 2.000 kompor induksi kepada masyarakat. Adapun rinciannya, Solo sebanyak 1.000 unit dan Denpasar 1.000 unit.  Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memutuskan untuk membatalkan program pengalihan atau konversi LPG 3 Kg ke kompor listrik. Keputusan itu diambil untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.  "PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal," kata Darmawan dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Selasa (27/9).  Pernyataan tersebut muncul setelah pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa konversi kompor gas ke kompor listrik tidak akan diterapkan pada tahun 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran terkait program tersebut belum dibicarakan dan disetujui oleh DPR.  "Dapat dipastikan program ini tidak akan diberlakukan di tahun 2022. Sampai saat ini pembahasan anggaran dengan DPR terkait program tersebut belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui," kata Airlangga dalam konferensi pers didamping Menteri ESDM Arifin Tasrif, Jumat (23/9).  Ia juga menjelaskan, program konversi LPG 3 Kg ke kompor induksi listrik masih dalam proses uji coba atau prototype di dua wilayah, yakni Denpasar dan Bali. Airlangga juga menyebut soal pengurangan jumlah kompor yang akan dibagikan ke masyarakat dari awalnya 300.000 unit menjadi 2.000 unit.  Kemudian, pada Minggu (25/9) Darmawan Prasodjo memastikan PLN menindaklanjuti dengan berbagai perbaikan pada program uji coba di dua kota tersebut.  "Kami terus memberikan pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat, sampai benar-benar dapat mengoperasikan penggunaannya secara mandiri dan beralih sepenuhnya ke kompor listrik," kata Darmawan.

Programnya Batal, Uji Coba Kompor Listrik di Solo-Denpasar Tetap Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/konversi-ke-kompor-listrik-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PLN (Persero) memastikan pihaknya masih melakukan monitoring dan evaluasi terkait program konversi gas 3 kg ke kompor listrik. Hal tersebut dilakukan di dua lokasi uji coba, yakni Denpasar dan Solo.  Menurut Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, di dua lokasi tersebut pihaknya telah melaksanakan uji coba kepada 2.000 keluarga penerima manfaat (KPM). Adapun rinciannya, Solo sebanyak 1.000 KPM dan Denpasar 1.000 KPM.  "PLN menindaklanjuti dengan berbagai perbaikan pada program uji coba di dua kota tersebut. Kami terus memberikan pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat, sampai benar-benar dapat mengoperasikan penggunaannya secara mandiri dan beralih sepenuhnya ke kompor listrik," kata Darmawan dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (26/9).  Lebih lanjut, ia menjelaskan dalam tahap tersebut pihaknya akan memberi laporan data pemantauan dan evaluasi secara periodik kepada pemerintah untuk menjadi pertimbangan lebih lanjut. Salah satunya, melakukan monitoring terhadap kendala-kendala teknis yang dialami KPM dalam menggunakan peralatan memasak seperti panci dan wajan menjadi masukan untuk dilakukan perbaikan.  “PLN akan melaporkan data pemantauan dan evaluasi program uji coba kompor listrik di dua kota tersebut secara periodik untuk menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan selanjutnya,” jelasnya.  Ia juga menerangkan bahwa masyarakat penerima program peralihan kompor listrik adalah pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA. Meski begitu, ia menjamin tidak ada perubahan daya listrik pelanggan.  Darmawan memastikan, PLN akan menyediakan jalur kabel listrik khusus untuk memasak dengan daya yang cukup untuk kompor listrik. Jalur kabel ini terpisah dari intalasi listrik yang sudah ada dan tarif yang dikenakan juga tidak mengalami perubahan.  “Meskipun disediakan jalur kabel khusus memasak oleh PLN, daya listrik KPM tidak mengalami perubahan. Yang 450 VA tetap 450 VA, yang 900 VA juga tetap 900 VA. Kami juga memastikan, tidak ada pengalihan daya 450 VA ke 900 VA sebagaimana yang sempat beredar di masyarakat," ujar Darmawan.  Sebelumnya, pemerintah menegaskan program konversi kompor gas ke kompor induksi tidak akan diterapkan secara nasional pada tahun 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran terkait program tersebut belum dibicarakan dan disetujui oleh DPR.  “Dapat dipastikan program ini tidak akan diberlakukan di tahun 2022. Sampai saat ini pembahasan anggaran dengan DPR terkait program tersebut belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui,” kata Airlangga dalam konferensi pers didamping Menteri ESDM Arifin Tasrif, Jumat (23/9).  Airlangga memastikan, pihaknya akan melakukan evaluasi dari uji coba tersebut. Selain itu, pemerintah juga menjamin akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum program tersebut diberlakukan untuk masyarakat.  “Hasil dari uji coba ini akan dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan. Pemerintah akan menghitung dengan cermat segala biaya dan risiko memperhatikan kepentingan masyarakat dan mensosialisasikan kepada masyarakat sebelum program dilakukan,” ujarnya.

PLN Lakukan Monitoring Konversi ke Kompor Listrik di Denpasar dan Solo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/InShot_20220923_120557248.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjamin industri dalam negeri mampu memproduksi kompor induksi sebanyak 15,3 juta hingga 2025. Adapun rinciannya, tahun 2022 sebesar 300 ribu, sementara 2023 hingga 2025 mampu menyuplai 5 juta kompor induksi per tahun.  "Tahun 2022, kemampuan nasional kita bisa 300 ribu pieces, dan nanti ketika ada kepastian spek dan jenis kompor induksinya beberapa perusahaan yang eksisting, yang memproduksi kompor listrik akan menambah line investasinya khusus di kompor induksi. Itu di 2023 5 juta, 2024 5 juta, 2025 5 juta," kata Taufik Bawazier dalam RDP Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (23/9).  Taufiek menyebutkan saat ini baru ada satu perusahaan yang memproduksi kompor induksi di dalam negeri, yakni PT Adyawinsa Electrical and Power dengan merek Myamin. Berdasarkan hasil lelang, ia memastikan bahwa 300 ribu kompor yang akan diproduksi dan dibagikan kepada masyarakat tahun ini berasal dari PT Adyawinsa.  Sementara pada tahun 2023, ada empat produsen kompor yang akan memproduksi kompor induksi. Mereka yakni PT Maspion Elektronik (Maspion), PT Hartono Istana Teknologi (Polytron), PT Selaras Citra Nusantara Persada (Turbo), dan PT Sutrakabel Intimandiri (Sutrado).  Ia menjelaskan, saat ini seluruh industri kompor induksi sedang menunggu kepastian spek yang akan digunakan dalam program konversi kompor gas ke kompor induksi. Spek yang dimaksud salah satunya terkait dengan daya listrik.  "Secara teknikal sisi industri sudah siap, jadi tinggal nunggu kepastian spek dan juga kalo sisi daya ini ada 2 tungku. Apakah 2 kali 1.200 watt atau 1.000 watt dan 1.200 watt. Nah ini tentunya kalau liat dari postur anatomi daripada penggunaan ada 450-900 VA itu tentunya harus disesuaikan," jelas Taufik.  Taufik merinci, jika program konversi kompor gas ke kompor induksi berlanjut pada 2023, Myamin akan meningkatkan kapasitas produksinya dari 300.000 per tahun menjadi 1,2 juta unit per tahun.  Sementara itu, Polytron dan Sutrado berencana memasang fasilitas produksi kompor induksi masing-masing sebanyak 1 juta unit per tahun. Adapun, Maspion dan Turbo akan melakukan investasi dalam produksi kompor induksi masing-masing sebanyak 300.000 unit.  "Beberapa pelaku industri lainnya pun akan memasang fasilitas produksi kompor induksi dengan total kapasitas produksi hingga 1,2 juta unit," tuturnya.  Sebelumnya dalam kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan saat ini pihaknya masih mencari pengaturan daya untuk kompor induksi yang akan dibagikan kepada masyarakat.  Adapun rata-ratanya agar bisa sesuai dengan kecepatan memasak kompor gas, yakni di atas 1.000 watt atau berkisar 1.600-1.800 watt. "Kita lagi mencari supaya waktu masak pakai LPG terus kita ganti dengan kompor listrik induksi ini waktunya sama. Nah, udah ketemu angkanya antara 1.600-1.800 watt," jelasnya.

Industri Dalam Negeri Bisa Suplai Kompor Induksi 15,3 Juta hingga 2025