<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-11-at-20.38.07.jpg" alt="Pemkot Surabaya gelar roadshow dan sosialisasi mengenai KHA bersama Forum Anak Surabaya (FAS), di Gedung Siola, Sabtu (11/3). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya gelar roadshow dan sosialisasi mengenai KHA bersama Forum Anak Surabaya (FAS), di Gedung Siola, Sabtu (11/3). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen memenuhi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui berbagai cara. Salah satunya adalah menggelar roadshow, sekaligus sosialisasi mengenai KHA bersama Forum Anak Surabaya (FAS), di Lantai 4 Gedung Siola, Sabtu (11/3).  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya mengajak perwakilan anggota FAS kelurahan dan kecamatan di Kota Surabaya untuk berdiskusi bersama. Selain berdiskusi, anggota FAS kelurahan dan kecamatan dipersilakan menyuarakan pendapat permasalahan anak di wilayahnya.  Pengurus FAS Kota Surabaya Giyo Fikri Haqiqi mengatakan, kegiatan itu dilakukan secara bergiliran. Sebelumnya, diikuti perwakilan FAS dari kecamatan di wilayah Surabaya selatan, utara, pusat.  Hari ini (11/3), dia mengajak perwakilan FAS dari wilayah Surabaya timur dan barat. Kegiatan itu untuk mendukung Surabaya kota layak anak.  ”Karena indikator sebuah kota disebut layak anak adalah harus ada forum anak di kecamatan dan kelurahan, bahkan provinsi,” kata Giyo.  Giyo menerangkan, dalam kegiatan tersebut perwakilan FAS kelurahan dan kecamatan diminta untuk menuliskan permasalahan atau peristiwa apa saja yang pernah terjadi di wilayahnya. Setiap kelompok diminta membuat rumusan masalah, baik itu bentuk tulisan maupun grafis yang dituang dalam kertas karton.  ”Misal, di Kecamatan Sukomanunggal, nah mereka di kecamatan tersebut melihat kasus kekerasan atau tidak? Atau mengetahui permasalahan anak lainnya. Kalau ternyata mengetahui itu, mereka menulisnya di kertas karton dengan metode aku lihat, aku tahu, dan aku akan ….,” terang Giyo.  Giyo berharap dengan kegiatan sosialisasi itu, mereka menjadi tahu permasalahan apa yang terjadi dan melibatkan anak. Dengan begitu, mereka bisa menyampaikan pendapat, masukan, serta saran, kepada perangkat daerah (PD), lurah maupun camat di wilayahnya.  ”Kami (FAS) berharap kepada lurah dan camat dan ayah bunda di dinas bisa memberikan ruang untuk forum anak, baik itu soal perlindungan anak maupun dalam perencanaan pembangunan Kota Surabaya ke depannya,” papar Giyo.

Atasi Permasalahan Anak, Pemkot Surabaya Diskusi Bareng FAS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-11-at-20.35.47.jpg" alt="DP3APPKB Surabaya gelar seminar Konvensi Hak Anak (KHA) di ruang 4A, lantai 4 Gedung Siola, Jalan Tunjungan, Sabtu (11/3). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>DP3APPKB Surabaya gelar seminar Konvensi Hak Anak (KHA) di ruang 4A, lantai 4 Gedung Siola, Jalan Tunjungan, Sabtu (11/3). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya gelar seminar Konvensi Hak Anak (KHA), Sabtu (11/3). Seminar digelar di ruang 4A, lantai 4 Gedung Siola, Jalan Tunjungan itu, diikuti pengurus rumah ibadah se-Surabaya.  DP3APPKB Surabaya menghadirkan fasilitator Kota Layak Anak (KLA) Nanang Abdul Chanan, sebagai pemateri seminar KHA. Nanang menyampaikan berbagai hal mengenai KLA. Salah satunya, mengenai KHA di rumah ibadah.  ”Jadi hari ini (11/3), ada pembelajaran dan bimbingan teknis. Seperti prinsip-prinsip, definisi dan pemahaman ruang lingkup pada anak itu seperti apa,” kata Nanang.  Nanang mengatakan, soal rumah ibadah layak anak yakni memberikan materi mengenai pentingnya memberi pemahaman spiritual keagamaan pada anak.  Menurut dia, ketika anak diberi pemahaman dasar soal agama, anak akan terhindar dari perselisihan, perbedaan, dan intoleransi, terhadap keyakinan lain. Tak hanya itu, ketika anak-anak diberi pemahaman soal agama, juga bisa terhindar dari pelecehan atau tindak kekerasan seksual.  ”Oleh karena itu, kami memberikan pemahaman bahwa rumah ibadah itu harus menjadi tempat yang aman, tidak ada kekerasan fisik, seksual, bahkan eksploitasi, terhadap anak,” terang Nanang.  Nanang menambahkan, seminar KHA itu juga untuk memperjuangkan hak-hak anak mendapatkan pengalaman spiritual di rumah ibadah.  ”Bukan hanya sebagai tempat meningkatkan spiritual pada anak, rumah ibadah juga dijadikan sebagai wadah untuk pengembangan diri,” imbuh Nanang.  Para peserta yang terdiri atas pengurus rumah ibadah mengapresiasi pemkot atas seminar tersebut. Salah satu pengurus rumah ibadah, Bakri Rasjid mengatakan, kegiatan itu sebagai langkah awal pemkot untuk mewujudkan Surabaya kota layak anak.  ”Harapan kami, ini bisa berkelanjutan. Mungkin lebih menerangkan detailnya soal pendidikan untuk anak, sehingga kami dari rumah ibadah bisa mengirim beberapa perwakilan untuk belajar dan mengajarkan kembali soal pendidikan anak,” kata Koordinator pengurus Gereja Berea Sungrak Indonesia (GBSI) tersebut.  Senada dengan Bakri, Pengurus dan Pembina Sekolah Minggu Buddhis Wihara Dhammadipa Hafidz Yanuar Trisrinaldy menambahkan, seminar itu sangat bermanfaat bagi para pengurus rumah ibadah untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak.  ”Sejauh ini, di Wihara kami telah memberikan ruang khusus untuk anak, mulai dari sekolah minggu hingga playground (taman bermain) untuk anak,” tambah Hafidz.

Pemkot Surabaya Kumpulkan Pengurus Seluruh Rumah Ibadah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65729_84846_hari-anak.jpg" alt="Refleksi 25 Tahun Ratifikasi Konvensi Hak Anak" width="100%">
<figcaption>Refleksi 25 Tahun Ratifikasi Konvensi Hak Anak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berbagai kasus kekerasan anak dan eksploitasi anak saat ini membuat para pegiat perlindungan anak tergerak untuk mengevaluasi Konvensi Hak Anak (KHA). Hampir setiap hari kasus kekerasan anak terjadi disertai tantangan pesatnya era teknologi. Refleksi pasca 25 tahun ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) mengeksplorasi situasi atas keadaan anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Berbagai kasus anak saat ini masih banyak terjadi di seluruh daerah. Sejumlah LSM pemerhati anak diantaranya ECPAT Indonesua, Gugah Nurani Indonesia, JARAK, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak di Medan (PKPA Medan) dan Rumah Faye menggagas konferensi nasional perlindungan anak Indonesia 2016 sebagai forum nasional. Tujuannya untuk melakukan refleksi implementasi, membangun sistem koordinasi dan pelayanan perlindungan saksi dan korban kejahatan eksploitasi seksual komersial anak, serta menemukan formuka baru dalam mekanisme perlindungan anak. &quot;Refleksi pasca 25 tahun ratifikasi KHA di Indonesia, mengharuskan kita untuk melihat ke dalam secara nyata, masyarakat dan lembaga-lembaga pegiat perlindungan anak dalam memenuhi hak anak dan melindungi anak-anak khususnya dari situasi kekerasan dan eksploitasi,&quot; kata Ketua Panitia dan PKPA Medan, Misran Lubis, Senin (21/11). Menurutnya selama 25 tahuh ini banyak terjadi perubahan politik nasional, pergantian kepemimpinan nasional di Indonesia, hingga lahirnya berbagai kerangka hukun nasional. Namun faktanya situasi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak masih berada dalam status darurat perlindungan anak &quot;Anak-anak membutuhkan perlindungan dan sejauh mana kemudian kesenjangan dalam merespons isu terkait di berbagai daerah di Indonesia,&quot; jelasnya. Konferensi digelar selama 21-22 November 2016. Sejumlah panel diskusi digelar bersama para praktisi perlindungan anak dari sejumllah daerah di Indonesia. (cr1/JPG)

Miris! Anak Masih Jadi Korban Eksploitasi