<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/imbauan-kiai-maruf-perppu-jangan-jadi-alat-untuk-habisi-ormas_m_145280.jpeg" alt="KH Ma" width="100%">
<figcaption>KH Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Ma'ruf Amin mendukung pemerintah yang menerbitkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Namun dia berharap, pemerintah juga tidak menyalahgunakan peraturan tersebut. Dia mengimbau agar pemerintah tidak asal membubarkan ormas berdasarkan Perppu itu. "Jangan sampai Perppu itu jadi alat untuk menghabisi ormas-ormas, jadi yang remang-remang juga dihabisi, saya kira itu dihindari," tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7). Kata Kiai Ma'ruf, jika perppu tersebut untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), pemerintah fokus saja terhadap organisasi itu. "Jangan yang lain disasar. Nanti membuat kegaduhan," imbaunya. Soal apakah ada ormas lain yang anti terhadap Pancasila, dia mengaku belum melihatnya. Namun yang pasti, MUI akan ikut melakukan kajian apakah sebuah ormas anti terhadap Pancasila. "Kita belum lihat&lrm; ormas yang lain. Kita akan lihat, kita akan uji, bener nggak," pungkas Kiai Ma'ruf.

Imbauan Kiai Ma'ruf: Perppu Jangan Jadi Alat Untuk Habisi Ormas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/mui-dukung-pemerintah-bubarkan-hti_m_145279.jpeg" alt="Kyai Ma" width="100%">
<figcaption>Kyai Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Ma'ruf Amin mendukung langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Itu sepanjang ada bukti-bukti yang jelas bahaa organisasi islam tersebut anti terhadap Pancasila. "MUI akan mendukung langkah-langkah pemerintah," tegasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7). Kepada HTI, Kiai Ma'ruf Amin mengatakan jika memang tidak setuju dengan keputusan pemerintah itu, bisa digugat melalui pengadilan. "Kalau HTI nanti merasa tidak terima kan bisa mengugat. Saya rasa prosesnya begitu," sebutnya. Sementara dia mengatakan, MUI menghormati pemerintah yang menerbitkan Perppu tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Kata Kiai Ma'ruf,&nbsp; pemerintah berhak terbitkan Perppu. "Pemerintah, berdasarkan perppu bisa mengambil langkah ketika HTI misalnya dianggap anti Pancasila," pungkas Kiai Ma'ruf. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen AHU Kemenkumham), Freddy Harris mengatakan, pihaknya telah mencabut SK Badan Hukum perkumpulan atau ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal ini dilakukan, karena Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (ormas). "Pencabutan SK telah dilaksanakan pada Rabu, 19 Juli 2017 oleh pemerintah. Hal ini merupakan tindak lanjut atas Perppu Nomor 2/2017," terang Freddy dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com.

MUI Dukung Pemerintah Bubarkan HTI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/pemerintah-double-lakukan-kezaliman-ke-hti_m_145277.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Karena terbukti anti terhadap Pancasila, organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akhirnya dibubarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto mengaku aneh dengan pencabutan izin badan hukum atau pembubaran terhadap HTI. Padahal dalam Perppu Ormas Nomor 2/2017 tersebut dijelaskan &lrm;bahwa sebelum melakukan pembubaran ormas ada mekanismenya, seperti lewat surat peringatan. "Jadi itu adalah kesewenang-wenangan pemerintah," tegas Ismail kepada JawaPos.com, Rabu (19/8). Namun sampai saat ini Ismail mengaku HTI belum pernah mendapatkan surat pemeringatan dari Pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah yang membuat sendiri aturan dalam Perppu Ormas sudah melanggarnya sendiri. "HTI juga tidak pernah menerika surat peringatan, dan tiba-tiba status hukum HTI dicabut," katanya. Oleh sebab itu Ismail menegaskan pemerintah telah berbuat zalim terhadap HTI. Mekanisme yang dibuat sendiri di dalam Perppu Ormas telah dengan sengaja dilanggar. "Jadi pemerintah telah double kezaliman," pungkasnya. Sekadar informasi HTI telah dibubarkan oleh Kemenkumham per hari ini Rabu (19/7). Dengan dibubarkannya HTI maka semua kegitannya adalah ilegal. Pembubaran itu dikarenakan HTI telah melanggari kesepakatan dengan pemerintah. Di dalam AD/ART HTI disebutkan bahwa Pancasila sebagai ideologi badan hkumnya. Namun kenyataanya HTI dalam setiap kegitannya bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Sekadar informasi, HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Adapun HTI pada saat mengajukanpermohonan Badan Hukum Perkumpulan melakukan secara elektronik melalui websiteahu.go.id.

Pemerintah Double Lakukan Kezaliman ke HTI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/pemerintah-diminta-kirim-tim-lobi-sikapi-perppu-ormas_m_145272.jpeg" alt="Aktifis HTI" width="100%">
<figcaption>Aktifis HTI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan kewenangan resmi pemerintah. Namun, soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Ormas yang melandasinya masih menjadi persoalan. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, ditolak atau diterimanya Perppu&nbsp; tergantung pada sikap fraksi-fraksi di DPR. Dia berharap tidak terjadi kegaduhan nantinya. Karena itu, dia menyarankan pemerintah segera mengirim tim lobi. "Menyampaikan lobi-lobi politik secara utuh agar tidak bias kemana-mana," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (19/7). Sementara soal pembubaran HTI sendiri, Taufik tak mau memberi komentar. Sebab, sebagai pimpian DPR, dia menghormati keputusan yang diambil pemerintah. "Kalau sekarang pendapat orang per orang malah akan bikin gaduh," pungkas Taufik.

Pemerintah Diminta Kirim Tim Lobi Sikapi Perppu Ormas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/hanya-di-era-presiden-jokowi-derajat-perppu-jadi-murahan_m_144628.jpeg" alt="Presiden Jokowi (berbaju batik) bersama ketum PDIP Megawati." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi (berbaju batik) bersama ketum PDIP Megawati.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah banjir kritikan lantaran nekat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).  Salah satu kritik pedas dinyatakan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago. Menurut alumni UIN Ciputan itu, mengenai pembubaran ormas tanpa melalui jalur pengadilan, hanya memberikan preseden buruk bagi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara.  &ldquo;Citra yang muncul di masyarakat yang melek media dan politik bahwa hanya di era Presiden Jokowi, derajat perppu jadi murahan, padahal selevel UU, ini malah diobral," kata Pangi pada JawaPos.com, Minggu (16/7).  Dia menjelaskan, dengan dikeluarkannya Perppu tentang Ormas menjadi sinyal bahwa Presiden tidak mau mengambil jalan pembubaran ormas melalui UU Nomor 17 Tahun 2013.&nbsp;  Pasalnya, dianggap terlalu panjang, berliku, berbelit-belit, dan membutuhkan waktu sekitar enam bulan.  &ldquo;Ini semua kan demi mencegah benih otoritarian, dan mencegah perilaku represif rezim membubarkan ormas sesuai selera penguasa," tutur Pangi.  Pangi menilai, ormas yang dianggap berseberangan dan bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah bisa dibidik lewat Perppu tentang Ormas untuk dibubarkan.  "Lewat perppu tersebut memang terlihat begitu mudah penguasa membubarkan ormas," ucapnya. (gil/dms/JPG)

Hanya di Era Presiden Jokowi, Derajat Perppu jadi Murahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kontroversi-perppu-ormas-jokowi-silakan-tempuh-jalur-hukum_m_144544.jpeg" alt="Presiden Jokowi saat berbisik dengan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat berbisik dengan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah tidak akan mundur dalam menertibkan organisasi masyarakat (Ormas) yang dinilai tidak menggunakan ideologi negara, Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, apabila ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyarankan untuk menempuh jalur hukum. "Yang tidak setuju dengan Perppu Ormas misalnya, silakan tempuh jalur hukum. Kita negara hukum. Kita beri ruang pada yang tidak setuju. Tempuh jalur hukum. Lewat jalur hukum," tegasnya saat menghadiri peresmian Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Pancoran, Jakarta, Minggu (16/7). Kendati demikian, dia menginginkan agar semua pihak bersatu. Bersatu dalam hal menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Tapi yang kita ingin negara ini tetap utuh. Negara tidak bisa dirongrong masa depannya, dirongrong kewibawaannya. Kita tidak ingin ada yang rong-rong NKRI kita," seru Jokowi. Dikatakannya mantan Gubernur DKI Jakarta itu, pemerintah tidak akan diam jikalau masih ada pihak yang ingin menolak Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Juga mengganti pandangan negara dengan ideologi yang lain. Apalagi, mereka yang terang-terangan ingin mengganti Pancasila dan meruntuhkan demokrasi. "Apakah akan kita biarkan? Saya sampaikan, tidak," ucap mantan Wali Kota Solo itu. Pemerintah tidak akan membiarkan baik itu ormas atau individu yang menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan negara. "Negara harus berani mengendalikan dan mengontrol karena memang adalah fungsi negara," pungkas Jokowi. (dna/JPG)

Kontroversi Perppu Ormas, Jokowi: Silakan Tempuh Jalur Hukum!