<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/13/perjanjian-kinerja6-3805859329.jpg" alt="Wali Kota Surabaya kumpulkan seluruh kepala dinas hingga lurah di Balai Kota. (Pemkot Surabaya untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya kumpulkan seluruh kepala dinas hingga lurah di Balai Kota. (Pemkot Surabaya untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kumpulkan seluruh jajaran Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Graha Sawunggaling, Jumat (12/1/2024). Mulai dari Kepala PD, Kepala Bidang (Kabid), Camat, Lurah, hingga Kepala Puskesmas berkumpul jadi satu. Mereka serentak menandatangani Kontrak Kinerja Tahun 2024.&nbsp; Penandatanganan kontrak kinerja tersebut, disaksikan secara langsung Wali Kota Eri Cahyadi, Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten, hingga Staf Ahli. Dalam kesempatan ini, dirinya menekankan kepada seluruh jajarannya di Pemkot Surabaya untuk bekerja sesuai dengan perjanjian yang dicantumkan di dalam kontrak kinerja yang ditandatangani.&nbsp; Setelah penandatanganan, setiap tiga bulan sekali akan dilakukan evaluasi. Bila ada kontrak kinerja yang ditandatangani tidak terpenuhi, maka konsekuensinya akan dilakukan rotasi jabatan.&nbsp; &ldquo;Insyaallah, setiap tiga bulan sekali akan saya evaluasi, apakah ini (kontrak kinerja) terpenuhi oleh teman-teman atau tidak. Kalau tidak terpenuhi dalam evaluasi tiga bulanan itu, maka secara otomatis akan ada yang tergantikan,&rdquo; kata Wali Kota Eri.&nbsp; Wali Kota Surabaya Eri menegaskan, jangan sampai kontrak kinerja ini dijadikan beban pikiran oleh jajarannya di Pemkot Surabaya. Dia menekankan, bila ingin kontrak kinerja itu tercapai, maka setiap dinas, bidang, kecamatan, kelurahan hingga puskesmas harus mengedepankan rasa kekeluargaan dalam bertugas.&nbsp; &ldquo;Mulai hari ini, tidak ada lagi teman-teman itu bekerja sendiri, kita punya kekuatan kekeluargaan yang besar ini. Saya yakin, teman-teman yang hari ini tanda tangan kontrak kinerja dengan saya, maka tidak ada yang tidak mungkin di bumi ini,&rdquo; tegasnya. Usai penandatangan kontrak kinerja, ia mengungkapkan, bocoran poin-poin yang tercantum di dalam kontrak kinerja tahun ini. Diantaranya adalah, mulai soal parkir, tidak ada lagi kampung di Surabaya yang gelap, hingga penurunan titik banjir.&nbsp; Dirinya mengingatkan, jangan sampai ada jajarannya di pemkot merasa bisa bekerja sendiri dan merasa paling hebat diantara lainnya. Selain itu, dia juga meminta kepada jajarannya untuk berani dalam menegakkan kebenaran ketika bertugas.&nbsp; Dia mencontohkan kepada seluruh jajarannya. Saat ini, ada sosok orang yang layak ditiru keberaniannya, yaitu Kepala UPTD Parkir Tepi Jalan Umum, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Jeane Mariane Taroreh. Jeane diakui olehnya berani dalam menegakkan parkir liar untuk kepentingan umat.&nbsp; &ldquo;Bu Jeane ini harus dijadikan contoh, bahkan kadisnya pun bisa menjadikan contoh anak buahnya, saya pun juga bisa mencontoh anak buahnya. Siapapun yang melakukan kebaikan untuk kepentingan umat di Surabaya, harus menjadi contoh kita semuanya,&rdquo; tuturnya.&nbsp; Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu berharap kepada jajarannya, bisa menjalankan tugas untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat di Kota Pahlawan. &ldquo;Selagi melihat ketidak benaran di depan mata kita, maka jangan pernah surut melangkah. Jalani saja, karena masyarakat Surabaya akan bersama kita,&rdquo; harapnya.&nbsp; Mantan Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga tak segan meminta kepada para awak media untuk turut serta memantau kinerja jajarannya di pemkot. Dengan begitu, maka masyarakat akan tahun kinerja dari setiap PD, kecamatan, hingga kelurahan.&nbsp; &ldquo;Ayo teman-teman (media) nanti bisa dilihat kontrak kinerjanya, nyuwun tolong (minta tolong) ya, tampilkan semuanya,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Jika kontrak kinerja jajarannya di pemkot tercapai secara keseluruhan, maka ia tak segan akan menaikkan jabatan ke yang lebih tinggi. Penilaiannya, yakni menggunakan poin melalui Sistem Merit.&nbsp; &ldquo;Ketika mendapatkan poin maka nilai meritnya bertambah, ketika nilai merit bertambah, maka bisa menyalip. Staf bisa nyalip kabid, kabid bisa nyalip kepala dinas. Ketika tersalip kepala dinasnya, maka akan tergantikan oleh kabidnya, asyik kan,&rdquo; tandasnya.

Bila ada kontrak kinerja yang ditandatangani tidak terpenuhi, maka konsekuensinya akan dilakukan rotasi jabatan di jajaran Pemkot Surabaya.

Kepala Dinas Hingga Lurah di Surabaya Dikumpulkan Wali Kota Buat Tanda Tangan Kontrak Kinerja, 3 Bulan Akan Dievaluasi dan Bisa Dicopot Jabatannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/12/WhatsApp-Image-2023-06-12-at-191721-2674322992.jpg" alt="Pejabat Pemkot Surabaya tanda tangani perjanjian kontrak kinerja." width="100%">
<figcaption>Pejabat Pemkot Surabaya tanda tangani perjanjian kontrak kinerja.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan penandatanganan perjanjian kontrak kinerja. Acara penandatanganan tersebut, berlangsung di Graha Sawunggaling, Lantai 6 Gedung Pemkot Surabaya, Senin (12/6). Terdapat empat kategori perjanjian kinerja yang ditandatangani sesuai dengan bidang masing-masing. Yakni, percepatan penurunan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan inflasi serta percepatan rehabilitasi dan pelayanan di balai RW. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, perjanjian kontrak kinerja itu menjadi output penilaian bagi para pejabat pemkot. Terhitung dalam jangka waktu enam bulan ke depan, mereka harus mampu menuntaskan masalah kemiskinan, bayi stunting, penurunan inflasi, hingga percepatan rehabilitasi dan pelayanan di balai RW. &rdquo;Itu nanti menjadi kontrak kinerja sampai dengan Desember 2023. Kalau ternyata Desember 2023 gagal, dia (pejabat) harus diganti,&rdquo; kata Wali Kota Eri Cahyadi. Penandatanganan kontrak kinerja kali ini dilakukan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama lurah, camat, kepala bagian, kepala dinas, hingga kepala badan. Selanjutnya, para pejabat itu akan melakukan tanda tangan kontrak kinerja bersama dengan kepala bidangnya masing-masing. &rdquo;Jadi kalau kepala dinasnya dicopot, kepala bidangnya ikut dicopot. Jadi saya berharap pemerintah kota ini terus memberikan perbaikan-perbaikan. Kenapa saya selalu bilang di balai RW, karena semua ini tidak akan pernah terselesaikan kalau mereka bekerja dari kantor,&rdquo; jelas Eri.

Pejabat Pemkot Surabaya tanda tangani perjanjian kontrak kinerja. Pejabat wajib tuntaskan soal kemiskinan, stunting, inflasi, balai RW

Pejabat Pemkot Surabaya Tanda Tangani Perjanjian Kinerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/eri-dan-pedagang-pasar-genteng1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Pasar Genteng, Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Pasar Genteng, Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) untuk keperluan revitalisasi pasar harus dengan kontrak kinerja.  Cak Eri panggilan lekat Eri Cahyadi mengatakan, penyertaan modal tersebut untuk menggerakkan usaha PDPS Surya di tengah tumpukan utang puluhan miliaran rupiah di masa direksi sebelumnya. ”Kalau berkutat hanya soal utang itu, kalau pemerintah kota tidak turun tangan, masalah ini tidak mungkin selesai. Sehingga pasar akan begini terus,” kata Eri seperti dilansir dari Antara.  Wali Kota Eri menambahkan, kalau ingin kondisi pasar berubah menjadi lebih baik, dibutuhkan intervensi pemerintah kota untuk menyertakan modal. Sehingga PDPS bisa membangun pasar-pasar lain, untuk mendapatkan pendapatan.  ”Nah pendapatannya inilah yang bisa digunakan untuk membayar utang. Kalau tidak menyertakan modal terus membangun pasar uang dari mana,” ujar Eri.  Eri mengatakan, penyertaan modal nanti disertai dengan kontrak kinerja Direksi PDPS. ”Harus dibuat kontrak kinerja. Misalnya penyertaan modal Rp 30 miliar, tapi berapa pasar yang harus berubah menjadi baik. Misalnya 15 pasar. Jangan sampai hanya memberikan penyertaan modal, tapi tidak terukur dengan kinerjanya,” papar Eri.  Selain itu, kontrak kinerja tersebut nanti juga mencatat jaminan PDPS untuk menyelesaikan utang-utangnya. ”Melalui kontak kinerja itulah yang namanya evaluasi kinerja. Tentunya hal ini diharapkan bisa berdampak pada pertumbuhan PAD (pendapatan asli daerah) Surabaya,” tutur Eri.  Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya tersebut mengaku sudah membicarakan rencana penyertaan modal tersebut dengan DPRD dan Kejaksaan Negeri Surabaya. ”Saya akan berdiskusi lagi dengan DPRD bagaimana pasar ini bisa berubah. Malu kalau pasar di bawah PDPS yang nota bene adalah BUMD Surabaya, ternyata kualitasnya jelek,” kata Eri.  Eri berharap rencana tersebut bisa dieksekusi pada pelaksanaan APBD Surabaya 2023. Jika Pemkot Surabaya bisa menyertakan modal untuk PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU) sebesar Rp 50 miliar, kemungkinan untuk ke PDPS bisa Rp 30 miliar atau Rp 40 miliar.  ”Nanti kami hitung lagi berapa jumlah pastinya,” ucap Eri.

Wali Kota Eri Sebut Penyertaan Modal PDPS untuk Revitalisasi Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/eri-dan-hari-antikorupsi.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, kontrak kinerja yang telah diberlakukan masing-masing pegawai mulai dari dinas, kecamatan, hingga kelurahan, sebagai salah satu upaya mencegah praktik korupsi.  ”Dengan seperti itu, kepala dinas, camat, dan lurah, akan terawasi target kinerjanya,” kata Eri seperti dilansir dari Antara saat memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di Surabaya, Kamis (1/12).  Selain itu, Eri menyatakan, akhir Desember, seluruh kantor di lingkup pemerintah kota baik itu dinas, kecamatan, dan kelurahan, wajib menayangkan penyerapan anggaran melalui persentase via digital. ”Jadi kami pampang secara elektronik, agar transparan,” ujar Eri.  Sehingga, lanjut dia, masyarakat mengetahui penyerapan anggaran sudah berapa persen, proyek yang sudah dikerjakan berapa persen. ”Nanti terlihat semuanya karena setiap kantor dinas, kecamatan, maupun kelurahan, harus bertanggung jawab dengan penyerapan anggaran,” papar Eri.  Eri menyampaikan, dalam melakukan pengawasan kinerja jajarannya tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu, masyarakat dan media massa turut menjadi pengawas jajarannya di dinas, kecamatan, dan kelurahan.  ”Ketika semakin banyak melakukan pengawasan, kinerjanya akan semakin cepat dan baik. Jangan hanya cepat, tetapi grusa-grusu (terburu-buru), karena kalau saya memantau sendiri akan susah, dengan digitalisasi maka masyarakat bisa memantau,” ucap Cak Eri.  Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar serangkaian kegiatan memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung Negara Grahadi dan Gedung Merah Putih Alun-Alun Kota Surabaya, Jatim, mulai 1-2 Desember. Adapun rangkaian acara yang akan dilakukan adalah pendidikan antikorupsi kepada pelajar, pemutaran film untuk pelajar, seminar pelayanan publik, talk show, diskusi media, dan pentas seni.  Rangkaian kegiatan itu akan melibatkan edukasi antikorupsi dari Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan dan Monitoring, Antikorupsi Badan Usaha (AKBU), dan Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.  Kota Surabaya merupakan wilayah keempat dari lima wilayah yang akan menyelenggarakan rangkaian Road to Hakordia (Hari Antikorupsi Sedunia) 2022. Pada pekan-pekan sebelumnya, KPK bersama pemerintah daerah telah menyelenggarakan Hakordia dimulai dari Samarinda (Kalimantan Timur), Bali, Medan (Sumatera Utara) dan puncaknya pada 9 Desember di Jakarta.

Wali Kota Surabaya Sebut Kontrak Kinerja Pegawai Cegah Praktik Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1668001330392.jpg" alt="Ilustrasi pelayanan puskesmas. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelayanan puskesmas. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta jajarannya menandatangani kontrak kinerja. Setelah camat dan lurah, kini giliran kepala puskesmas se-Kota Surabaya.  Penandatanganan kontrak kinerja kali ini, diikuti 63 kepala puskesmas di Graha Sawunggaling, Rabu (9/11). Dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan beberapa pesan penting dalam hal pelayanan dan data.  Setelah penandatanganan kontrak kinerja, kepala puskesmas wajib memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Di antaranya yaitu puskesmas harus mengetahui data balita stunting dan pra stunting.  ”Jadi dalam kontrak kerja itu ada beberapa poin yang wajib dilakukan kepala puskesmas. Satu, pelayanan wajib selesai minimal 25 menit, paling lama 30 menit. Setelah itu jangan sampai ada lagi pra stunting menjadi stunting,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.  Wali Kota menjelaskan, kontrak kinerja itu terhubung dengan kinerja yang sebelumnya ditandatangani camat dan lurah sekaligus dengan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya. Di dalam kontrak kinerja tersebut, dia juga mencantumkan poin, setiap puskesmas harus ada dua dokter.  ”Harus ada dokter umum dan dokter di bidang kesehatan ibu dan anak (KIA). Nanti kita lihat, minggu depan akan ada tim yang turun untuk memantau kinerja puskesmas, lurah, camat, dan dinas. Kalau ada yang tidak sesuai, kantornya kotor atau pelayanannya jelek akan saya beri tanda bendera, biar masyarakat tahu,” papar Wali Kota Eri.  Bila poin yang tercantum dalam kontrak kinerja itu tidak diterapkan, kepala Puskesmas dan kepala Dinkes akan diberhentikan dari jabatannya. Wali kota tak segan menindak tegas jajarannya di tingkat kecamatan, lurah, dan dinas, bila tidak sesuai dengan kinerjanya selama akhir tahun mendatang.  ”Kalau puskesmas itu (pelayanannya) jelek, nama Pemerintah Kota (Pemkot) yang jelek. Saya harap setelah ini tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri, baik itu lurah, camat, dan dinasnya,” ucap Eri.

Pelayanan Pasien Molor, Kepala Puskesmas dan Dinkes Dicopot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1667909610739.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama pimpinan OPD, lurah, dan camat. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama pimpinan OPD, lurah, dan camat. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lurah dan camat di Kota Surabaya punya waktu sebulan buktikan kinerja sesuai janji. Bila hasil tak sesuai janji saat dilantik, mereka langsung dicopot.  Hal itu ditegaskan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengundang seluruh jajaran camat dan lurah di Graha Sawunggaling, Selasa (8/11). Camat dan lurah diminta Wali Kota Eri untuk menandatangani kontrak kinerja.  Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, kontrak kinerja yang ditandatangani camat dan lurah itu berlaku mulai November hingga akhir 2022. Setelah tanda tangan kontrak kinerja, camat dan lurah wajib melakukan beberapa poin penting.  Di antaranya, camat dan lurah wajib saling berkolaborasi dengan dinas dalam mengatasi suatu masalah di tengah masyarakat. Selain itu, wali kota juga meminta agar camat dan lurah melakukan pendataan stunting, anak putus sekolah, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), gizi buruk, dan lain sebagainya secara berkala.  ”Setelah ini, saya berharap, tidak ada lagi camat, lurah maupun dinas yang berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada lagi camat dan lurah yang tidak tahu data stunting di wilayahnya,” ujar Eri.  Bukan itu saja, Eri juga berpesan, setelah tanda tangan kontrak kinerja camat dan lurah juga harus memastikan penerima manfaat permakanan di wilayahnya sudah tertangani 100 persen.  ”Saya tidak mau dengar, sampai ada anak disabilitas dan lanjut usia (lansia) tidak mendapatkan permakanan,” tutur Wali Kota Eri Cahyadi.  Dia meminta, semua data MBR harus tervalidasi secara keseluruhan dan terkoneksi dengan data di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya. Terkait data MBR, camat dan lurah tidak bisa lepas dari Dinsos agar data yang disebutkan sama.  Tak hanya itu, dia juga berpesan kepada camat dan lurah harus tahu data usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di masing - masing wilayah kerjanya.  ”Bukan hanya UMKM binaan, saya mau seluruh usaha mikro. Awal 2023 harus terdata semua,” tegas Eri.  Dia meminta tak ada poin penting yang telah tercantum di dalam kontrak kinerja itu meleset. Apabila meleset, jabatan camat dan lurah akan dicopot.  ”Jangan sampai meleset. Didata juga bangunan yang tidak ada izin mendirikan bangunan (IMB) di masing - masing wilayahnya. Selain itu, di setiap traffic light jangan sampai ada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), kalau sampai ada camat, lurah bahkan Kasatpol PP, akan saya sanksi,” papar Eri.  Eri juga menyoroti soal pelayanan di kecamatan dan kelurahan. Setelah tanda tangan kontrak kinerja, tidak boleh ada lagi staf yang bertugas di kecamatan dan kelurahan yang melayani tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).  Poin-poin tersebut, lanjut dia, dijadikan sebagai pedoman sekaligus bahan evaluasi untuk jajarannya di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Tujuannya agar kualitas pelayanan di tingkat dinas, kecamatan, dan kelurahan semakin baik.  Bahkan, sebelumnya ia juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara diam - diam ke beberapa tempat pelayanan publik. Ketika sidak, dia juga melakukan eksperimen sosial di lapangan, kemudian di-posting melalui sosial media.  ”Tujuannya apa, kok saya posting? Saya ingin tahu komentar warga di sosmed soal pelayanan kita, baik atau buruknya bakal ketahuan. Dari komentar itu kita jadikan bahan evaluasi,” ucap Eri.

Lurah dan Camat Cuma Punya Waktu Sebulan Buktikan Kinerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220915_123734.jpg" alt="Bupati Pamekasan Baddrut Tamam. Salsabila Naqiyya Qoriroh/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Bupati Pamekasan Baddrut Tamam. Salsabila Naqiyya Qoriroh/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menegaskan tidak akan memberikan peluang korupsi ada di wilayahnya. Itu disampaikan bupati usai menghadiri rapat koordinasi program pemberantasan korupsi di Gedung Grahadi, Kamis (15/9).  Menurut Baddrut Tamam, di wilayah Madura sumber terbesar korupsi di lingkungan pemerintahan terdapat di dua sektor. Yakni lelang pekerjaan dan jual beli jabatan.  ”Saya pastikan tidak ada jual beli jabatan di tempat saya. Kedua, saya tidak ikut dalam proses lelang pekerjaan,” ucap Baddrut Tamam.  Baddrut juga meyakinkan masyarakat bahwa dirinya bersih dan tak bersentuhan dengan korupsi. Sejak awal dilantik, dia selalu berpesan kepada jajarannya untuk tidak melakukan jual beli jabatan.  ”Segala praktik pemerintahan aparatur sipil dan pejabat, baik kegiatan rotasi ataupun mutasi, tidak ada landasan lain selain prestasi dan track record yang bersangkutan,” ucap Baddrut Tamam.  Sedangkan untuk menerapkan kontrol di tingkat bawahnya, Baddrut Tamam menerapkan kontrak kinerja. ”Jadi semua UPD (Unit Perangkat Daerah) bertanda tangan dan menuliskan pekerjaan yang akan dilakukan setiap tahun. Di akhir tersebut terdapat pernyataan bahwa yang bersangkutan akan menyelesaikan tugas yang tertulis dan apabila tidak mampu, akan mundur,” jelas Baddrut.  Dia menambahkan, setiap dua bulan sekali dilakukan evaluasi. Hal tersebut telah diterapkan dan masih berlaku hingga saat ini.

Baddrut Tamam Sebut Lelang Proyek dan Jual Beli Jabatan Sumber Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/eri-dan-lesehan-bareng.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima aduan warga pada kegiatan Lesehan Bareng Wali Kota di Balai Kota Surabaya, Sabtu (25/6). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima aduan warga pada kegiatan Lesehan Bareng Wali Kota di Balai Kota Surabaya, Sabtu (25/6). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya mengharapkan forum pengaduan warga Lesehan Bareng Wali Kota Surabaya yang digelar rutin akhir pekan atau setiap Sabtu di Balai Kota Surabaya, bisa dioptimalkan.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, sejumlah persoalan warga mendapatkan solusi cepat dalam kegiatan Lesehan Bareng Wali Kota Surabaya tersebut. Seperti terkait perkampungan, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan permintaan pekerjaan.  ”Yang paling banyak soal meminta ijazah SMA/SMK sederajat ditebuskan dan diambilkan,” kata Eri seperti diansir dari Antara.  Persoalan tebus ijazah itu sudah dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan Pemprov Jatim. Pihaknya berharap tidak ada masalah lagi.  Selain itu, lanjut dia, ada pula warga yang mengeluh membutuhkan pekerjaan. Bahkan, ada beberapa orang yang mengatakan tidak mau dimasukkan ke MBR, tetapi membutuhkan pekerjaan.  ”Kami punya aset yang bisa dimanfaatkan mereka, ada pula yang akan kerja jadi tukang jahit dan padat karya lainnya,” terang Eri.  Selain itu, lanjut dia, ada pula persoalan lingkungan dan hal itu sudah bisa diselesaikan. Namun, ada persoalan yang tidak bisa langsung diselesaikan, yaitu masalah tanah. Nanti difasilitasi Pemkot Surabaya untuk bertemu dengan jaksa pengacara negara dan juga Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta beberapa pihak yang bertentangan.  ”Tapi secara keseluruhan alhamdulillah langsung bisa dicarikan solusi. Nah, itulah tugas pemerintah hadir di sana hanya untuk memfasilitasi,” ujar Eri.  Wali Kota Eri memastikan acara itu akan rutin digelar setiap Sabtu. Namun, dia meminta masalah yang sama tidak terulang lagi disampaikan dalam pertemuan tersebut. Sebab, masalah yang sudah muncul itu sebenarnya sudah bisa diselesaikan di tingkat kelurahan dan kecamatan.  ”Karena saya berharap semua masalah berhenti di kelurahan. Kalau tidak bisa kelurahan ya kecamatan, kalau tidak bisa lagi baru ketemu saya langsung di balai kota ini. Tapi semakin banyak yang ketemu saya, masalahnya berarti tidak selesai di lurah dan camat, itu berarti kinerja lurah dan camat yang perlu dipertanyakan,” ucap Eri.  Eri berharap, berbagai masalah itu tidak perlu masuk hingga tingkat wali kota. Sebab sudah diselesaikan lurah dan camat.  ”Kalau bisa diselesaikan lurah dan camat, warga tidak perlu ke Balai Kota Surabaya, karena lurah dan camat kepanjangan tangan dari Wali Kota Surabaya. Kalau tidak solutif sebagai seorang pejabat, tidak aplikatif dan komunikatif ya ngapain jadi pejabat. Tapi ini akan kami lihat dari kontrak kinerja mereka untuk satu tahun ke depan,” tutur Eri.

Wali Kota Bilang Lesehan Bareng di Surabaya Bisa Dioptimalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Eri-Cahyadi-cover-10.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta hasil kinerja mulai dari kepala perangkat daerah (PD), camat, hingga lurah di Kota Surabaya disampaikan kepada masyarakat. Hal itu sebagai bagian dari kontrak kinerja.  ”Kontrak kerja kami sampaikan ke media. Mulai bulan depan Kepala PD harus menyampaikan hasil kontrak kinerja itu ke media massa. Sehingga ada keterbukaan dan bukan untuk menjatuhkan,” kata Wali Kota Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Balai Kota Surabaya.  Menurut Eri, hal itu dilakukan karena dalam kontrak kinerja itu telah tercantum sebuah komitmen dan pertanggungjawaban kepada masyarakat Surabaya. Oleh sebab itu, setiap 6 bulan sekali, output dan outcome pejabat pemkot disampaikan ke media massa, baik itu hasil kinerja kepala perangkat daerah (PD), camat, maupun lurah.  ”Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pemkot dan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat,” ujar Eri.  Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menyatakan, ingin membangun Kota Pahlawan dengan melibatkan semua pihak. Karena itu, output dan outcome pejabat disampaikan ke publik agar mereka juga dapat memberikan evaluasi dan penilaian.  ”Karena saya ingin membangun Kota Surabaya ini dengan melibatkan seluruh elemen yang ada. Mulai dari pers, stakeholder, DPRD, maupun elemen masyarakat,” papar Eri.  Selain itu, Wali Kota Eri juga mengajak media massa untuk bersinergi dalam membangun Surabaya. Media massa menjadi penyambung informasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.  ”Saya inginnya jurnalisme ke depan ini bisa mengubah Indonesia, bisa mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Jadi, sampaikan berita itu secara faktual tanpa memberikan tambahan dan pengurangan,” ucap Eri.  ”Terus sampaikan kebenaran informasi kepada masyarakat. Saya berharap jurnalisme ke depan turut serta membangun kota ini melalui kalimat dan lisan yang dapat memberikan semangat,” tambah dia.

Wali Kota Surabaya Minta Hasil Kinerja Kepala PD Disampaikan ke Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1649413268806.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan kepada pejabat perangkat daerah (PD), camat, dan lurah, untuk fokus pada 5 poin kerja. Bila 5 poin itu tidak dipenuhi, mereka dipastikan bakal dicopot.  Kepala perangkat daerah (PD), camat, dan lurah, diminta peka mengetahui permasalahan warga. Seperti bayi stunting, gizi buruk, hingga rumah tidak layak huni (rutilahu) di wilayahnya masing-masing untuk segera ditindaklanjuti PD terkait.  ”Apabila selama lima kali diketahui tidak sesuai dengan target kontrak kinerja, kepala PD, camat, dan lurah yang bersangkutan, dipersilakan mengundurkan dari jabatan yang diemban,” kata Eri di Surabaya.  Dia menjelaskan, sejak penerapan SOTK baru telah dilakukan kontrak kinerja dengan kepala PD, camat, dan lurah, berdasar capaian output dan outcome program pelayanan kerja untuk masyarakat Kota Surabaya.  ”Melalui kontrak kinerja, anda harus mempertanggungjawabkan program yang sudah dibuat. Setiap tiga bulan sekali, saya akan melakukan evaluasi. Sebab, saya bertanggung jawab menggerakkan PD untuk kepentingan masyarakat Kota Surabaya,” ucap Eri.  Berdasar hasil evaluasi, setidaknya ada tiga poin yang disampaikan Eri. Pertama, dia meminta kepala PD, camat, dan lurah, untuk menggunakan aset milik Pemkot Surabaya menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  Selain itu, melakukan pemetaan kemampuan dan usia kerja terhadap 350 ribu KK yang masuk dalam kategori MBR. ”Para Lurah lakukan pengecekan terdapat MBR dengan melibatkan RT/RW dan Kader Surabaya Hebat. Petakan dan buat kelompok MBR untuk mengerjakan tambak, pertanian, dan lainnya,” kata Eri.  Kedua, wali kota meminta mempercepat penyelesaian penyusunan SOP Kader Surabaya Hebat. Camat dan lurah diminta membimbing Kader Surabaya Hebat ikut membantu lakukan pendataan MBR.  Terakhir, wali kota meminta kepada seluruh camat, lurah, dan RT/RW menempelkan nomor telepon atau narahubung di setiap Balai RW guna mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.  ”Setiap RW sudah memiliki ASN pendamping dari kecamatan maupun kelurahan setempat. Dia bertanggung jawab mengenai pelayanan di daerah tersebut. Mereka menjadi narahubung untuk segera ditindaklanjuti camat dan lurah,” ujar Eri.

PNS Surabaya yang Tak Capai Kontrak Kinerja Bakal Dicopot

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kontrak kinerja

Berita Terkini