<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/ASN-1607782475.jpg" alt="Ilustrasi. Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dibuka pada 17 September 2023." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dibuka pada 17 September 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Para peserta Calon Pegawan Negeri Sipil (CPNS) sudah mulai melakukan pendaftaran dan mencari formasi yang cocok untuk ikut seleksi. Pada tahun ini, ternyata dibuka dua golongan bagi mereka yang akan mengikuti CPNS. Pertama adalah&nbsp;Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan&nbsp;Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan pantauan sementara, ternyata PPPK menjadi prioritas pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2023. Pada tahun 2023 ini, formasi PPPK dialokasikan sebanyak 543.593 formasi dari total 572.496 yang ditetapkan Pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional. Sedangkan untuk kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dialokasikan sebesar 28.903 dari total formasi. CPNS dan PPPK sama-sama merupakan Aparatur Sipil Negara atau ASN, namun perbedaan yang paling mendasar adalah PPPK memiliki perjanjian kerja alias kontrak. Lantas timbul pertanyaan, apakah pegawai ASN PPPK bisa kontrak kerja hingga usia pensiun? Jika merujuk dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 70 tahun 2020, tentang masa hubungan Perjanjian Kerja PPPK.&nbsp; Dalam Permenpan RB No. 70 Tahun 2020 Pada Pasal 4 Ayat 2 berbunyi "Masa Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan penyusunan kebutuhan ASN. Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 4 ayat 6, untuk usulan perpanjangan masa hubungan perjanjian kerja, disampaikan kepada menteri paling lambat 6 bulan sebelum masa hubungan perjanjian kerja berakhir. Jadi masa kontrak kerja untuk pegawai ASN berstatus PPPK paling lama adalah 5 tahun dan paling sedikit 1 tahun. Dijelaskan juga dalam pasal 5, jangka waktu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak melebihi batas waktu masa hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, artinya tidak lebih dari 5 tahun. Namun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa terus diperpanjang kontrak kerjanya sampai usia pensiun, jika masih dibutuhkan instansi dan evaluasi kinerja bagus. Seperti yang tertuang dalam pasal 5 ayat 4 Permenpan RB Nomor 70 Tahun 2020, yang berbunyi "Perpanjangan hubungan perjanjian kerja antara PPPK dengan PPK didasarkan pada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK. Jadi tidak ada jaminan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan terus diperpanjang kontrak kerjanya sampai usia pensiun, tetapi berdasarkan kebutuhan instansi dan anggaran instansi tersebut, serta evaluasi kinerja yang bagus.

Masa kontrak kerja untuk pegawai ASN berstatus PPPK paling lama adalah 5 tahun dan paling sedikit 1 tahun.

Penjelasan Menpan RB soal Masa Kontrak Kerja ASN PPPK, Apakah Bisa Sampai Usia Pensiun?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/20230511_163317-2845257623.jpg" alt="Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor melakukan inspeksi mendadak ke PT KAO di Kawasan Industri Jababeka, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (11/5) sore." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor melakukan inspeksi mendadak ke PT KAO di Kawasan Industri Jababeka, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (11/5) sore.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor meminta perusahaan memecat oknum atasan nakal berinisial B yang menjadi terduga pelaku ajakan kencan kepada karyawati dengan modus syarat perpanjangan kontrak kerja. &rdquo;Tadi sudah diceritakan bahwa PT KAO sudah meminta PT Ikeda memberhentikan sementara manajer yang bermasalah sambil hukum berjalan. Saya juga sudah menelepon Kapolres langsung untuk memberikan atau menindaklanjuti temuan atau laporan korban,&rdquo; ujar Wamenaker&nbsp;Afriansyah Noor&nbsp;seperti dilansir dari Antara setelah menginspeksi PT Kao Indonesia terkait kasus dugaan ajakan staycation&nbsp;kepada karyawati&nbsp;jika kontrak kerja ingin diperpanjang. Dia menjelaskan, kapolres berjanji menindaklanjuti dengan memanggil semua pihak, saksi korban, dan lain-lain termasuk yang dilaporkan. Korban kasus staycation AD, 24, merupakan karyawan alih daya PT Ikeda yang bekerja di PT Kao Indonesia. Sedangkan terduga pelaku, B, diketahui menjabat manajer PT Ikeda. Afriansyah memuji langkah perusahaan agar sang manajer nakal diberhentikan. Namun, dia menyayangkan lemahnya mekanisme pengawasan sehingga dugaan pelecehan itu bisa sampai terjadi. Afriansyah Noor juga meminta perusahaan memberi dukungan moril kepada AD selaku korban dugaan kasus itu. Hal itu disampaikan karena sejak kasus tersebut terungkap, tidak ada bentuk perhatian dari perusahaan terhadap korban. Kendati korban berasal dari perusahaan penyalur kerja, tenaga korban digunakan di perusahaan yang memproduksi produk kecantikan itu. &rdquo;Walaupun PT Kao yang mempekerjakan orang, biarpun melalui outsourching, biar berimbang ceritanya, saya minta manajemen atau manajer HRD memanggil AD untuk mendapatkan keterangan yang benar. Memang harus periksa silang juga untuk mencegah ada kesalahan,&rdquo; ucap Afriansyah Noor. Sebelum melakukan sidak, Afriansyah lebih dulu menemui korban AD di Posko Pengaduan Tindak Kekerasan dan Pelecehan terhadap Pekerja Perempuan di Kantor Hukum Nyumarno, Cikarang Pusat. Setelah mendengar langsung kesaksian korban, Afriansyah menegaskan kasus yang menimpa AD harus menjadi pelajaran bagi perusahaan lain agar tidak terulang kembali. Sementara itu, perwakilan PT Kao Indonesia Nurbaeti mengatakan, pihaknya mengikuti arahan Wamenaker untuk bersikap tegas pada pelaku pelecehan. Pihaknya pun bakal turut memberi perhatian kepada AD selaku korban. &rdquo;Sesuai dengan arahan Pak Wamenaker, memang sebenarnya dari awal kami mengikuti perkembangan kasus ini. Kemudian kami minta siapapun terduga untuk dinonaktifkan sesuai arahan Pak Wamen. AD merupakan karyawan outsourcing yang direkrut PT Ikeda dan ditempatkan di PT Kao di Cikarang. Kami sudah memberikan instruksi kepada Ikeda untuk menyelesaikan persoalan ini,&rdquo; ucap Nurbaeti.

Wamenaker minta perusahaan pecat oknum atasan nakal terduga pelaku ajakan kencan kepada karyawati dengan modus perpanjangan kontrak kerja

Wamenaker Minta Perusahaan Pecat Oknum Atasan Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/20230510_20021_1-2083255236.jpg" alt="Rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi bersama Disnaker dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Ruang Rapat 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (10/5)." width="100%">
<figcaption>Rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi bersama Disnaker dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Ruang Rapat 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (10/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi mendesak perusahaan memecat terlapor kasus dugaan tindak pelecehan seksual terhadap karyawati dengan modus perpanjang kontrak kerja. &rdquo;Mendesak pria berinisial B segera dipecat dari perusahaan serta mendukung proses hukum kasus pidana kekerasan seksual dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap karyawati AD selaku korban,&rdquo; kata Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, DPRD Kabupaten Bekasi menunggu perkembangan proses hukum kasus tersebut namun juga meminta perusahaan mengambil langkah tegas terhadap oknum yang diduga telah melakukan tindakan melanggar hukum. &rdquo;Ada hukum normatif, sanksi moral yang seharusnya dapat diterapkan perusahaan. Faktanya kan sudah viral di mana-mana. Perusahaan bisa kasih sanksi itu, pecat saja oknum seperti itu,&rdquo; ucap Nyumarno. Dia menjelaskan, perbuatan pelaku dengan menjadikan ajakan bermalam bersama di hotel sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja tidak dibenarkan terlebih perilaku itu berpotensi menimbulkan efek domino bagi iklim investasi di Kabupaten Bekasi. &rdquo;Jangan sampai ulah oknum seperti B ini membuat citra perusahaan di Kabupaten Bekasi atau perusahaan di Indonesia bahkan citra investor menjadi tidak baik,&rdquo; tutur Nyumarno. Sebelumnya, B, bos perusahaan di Kabupaten Bekasi, yang mengajak karyawati menginap di hotel sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja diperiksa polisi. Dia dicecar pertanyaan selama lima jam oleh Kepolisian Resor Metro Bekasi. Kepala Seksi Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul mengatakan, pemeriksaan terhadap B yang berstatus sebagai terlapor telah dilakukan pada Selasa (9/5), bersamaan dengan pemeriksaan kepada pelapor AD dan dua orang saksi. Sementara itu, kuasa hukum korban, AD, Untung Nassari berharap agar persoalan hukum yang menimpa kliennya dapat ditindak hingga pelaku mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. &rdquo;Kami berharap pihak kepolisian bisa menangani permasalahan ini, bisa mengembangkan laporan yang ada sehingga terpenuhi pasal 5 dan 6 dan juga perbuatan tidak menyenangkan itu sehingga pelaku bisa dijerat secara hukum,&rdquo; terang Untung.

DPRD Kabupaten Bekasi desak perusahaan memecat terlapor kasus dugaan tindak pelecehan seksual terhadap karyawati modus perpanjang kontrak

DPRD Bekasi Desak Perusahaan Pecat Terlapor Kasus Pelecehan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/10/20230506_15324-2185755484.jpg" alt="Korban AD, 24, didampingi kuasa hukum membuka laporan kepolisian atas kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum pimpinan perusahaan di Mapolres Metro Bekasi, Sabtu (6/5)." width="100%">
<figcaption>Korban AD, 24, didampingi kuasa hukum membuka laporan kepolisian atas kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum pimpinan perusahaan di Mapolres Metro Bekasi, Sabtu (6/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pihak terlapor kasus dugaan pelecehan seksual terhadap karyawati perusahaan yakni pria berinisial B menjalani pemeriksaan penyidik Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi. Kepala Seksi Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul menjelaskan, B yang semula dijadwalkan dipanggil untuk keperluan klarifikasi pada Kamis (11/5) berinisiatif datang pada Selasa (9/5) ini. &rdquo;Terlapor rencananya Kamis namun yang bersangkutan kooperatif hadir lebih awal memberikan keterangan kepada kami untuk klarifikasi, terlapor sudah diperiksa,&rdquo; kata Hotma&nbsp;Sitompul seperti dilansir dari Antara di Mapolrestro Bekasi. Dari hasil pantauan di lokasi, B selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 19.00 WIB. Dia terlihat mengenakan topi dan masker, mencoba menutupi wajah saat berjalan menuju mobil Toyota Rush warna hitam. Awak media berupaya mengejar pelaku untuk mendapatkan konfirmasi langsung dari terlapor. Namun dia berlari menuju mobil dan langsung tancap gas meninggalkan Polres Metro Bekasi. Penyidik selanjutnya akan memanggil dua orang saksi ahli untuk mendalami ada tidaknya unsur kekerasan seksual yang terjadi pada kasus tersebut. Dua orang ahli dari ahli bahasa dan hukum pidana tersebut dijadwalkan sesegera mungkin mendatangi Mapolres Metro Bekasi guna keperluan membantu penyelidikan petugas. &rdquo;Untuk tindak lanjut setelah pemeriksaan, baik terhadap saksi, pelapor, dan terlapor, kami akan tindak lanjut. Kemudian kami akan melakukan pemeriksaan atau pengambilan keterangan ahli, yaitu ahli hukum bahasa dan ahli hukum pidana,&rdquo; ujar Hotma&nbsp;Sitompul. Sementara itu, Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi mengajukan sebanyak 35 pertanyaan kepada AD, 24, korban kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum pimpinan perusahaan pada agenda pemeriksaan pelapor. Kuasa hukum AD Untung Nassari mengatakan, dalam pemeriksaan perdana Selasa (9/5), penyidik kepolisian mengajukan 35 pertanyaan terkait awal mula AD bisa bekerja di perusahaan tersebut. &rdquo;BAP berjalan sekitar 35 pertanyaan, dimulai pukul 10.30 WIB, jeda istirahat pukul 12.00 WIB kemudian dilanjutkan kembali sampai jam 15.30 WIB,&rdquo; kata Untung Nassari. Dia menjelaskan, rangkaian pemeriksaan masih akan dilanjutkan ke tahap berikutnya setelah penyidik Polres Metro Bekasi mendapatkan keterangan baru yang digali dari para saksi. &rdquo;Kemungkinan nanti ada tambahan karena memang di dalam keterangan itu dikembangkan penyidik. Dimungkinkan setelah ada saksi-saksi. Ada tambahan saksi barangkali tapi akan dikomunikasikan lebih lanjut,&rdquo; ucap Untung Nassari. Wahyu Haryadi, kuasa hukum lainnya mengatakan, selain kliennya, pihaknya membawa serta dua orang rekan kerja korban yang memperkuat dugaan kasus tindak pidana pelecehan seksual oleh atasan AD berinisial B. &rdquo;Dua saksi hadir, saksi dari pelapor tentunya. Hari ini (9/5), pemeriksaan saksi dua orang. Dua-duanya dari orang dekat lah dan juga rekan kerja,&rdquo; terang Wahyu. Pihaknya juga membeberkan percakapan singkat antara terlapor dengan korban saat kerap mengajak AD untuk jalan berdua apabila mau diperpanjang kontrak kerja. &rdquo;Barang bukti, sebenarnya bukan barang bukti baru, karena pemeriksaan kan baru hari ini. Ada beberapa chat kami perlihatkan ke penyidik,&rdquo; jelas Wahyu. &nbsp;

Pihak terlapor kasus dugaan pelecehan seksual terhadap karyawati perusahaan yakni pria berinisial B jalani pemeriksaan penyidik Kepolisian

Terlapor Kasus Pelecehan Karyawati Jalani Pemeriksaan, Polisi Ajukan 35 Pertanyaan kepada Korban Pelecehan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/16/PECEHAN-SEKSUAL-JAWA-POS-3798624195.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Dhahana Putra angkat bicara terkait isu pemberitaan viral seorang pekerja kontrak perempuan yang mesti bersedia tidur bersama bos. Hal itu dilakukan, jika ingin melakukan perpanjangan kontrak di suatu perusahaan di Cikarang, Jawa Barat. "Jika benar isu viral di Cikarang tersebut terjadi, maka ini bukan semata pelanggaran hukum, tetapi juga permasalahan HAM," kata Dhahana kepada wartawan, Minggu (7/5). Dhahana mengungkapkan, modus keji pelecehan seksual yang dilakukan oknum di perusahaan semacam itu dinilai benar-benar mencederai hak asasi para pekerja perempuan. Padahal, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk terus mendorong penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM (P5HAM) bagi perempuan di tanah air. Selain UUD RI 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, komitmen perlindungan HAM bagi perempuan yang dilakukan pemerintah adalah dengan meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984. Di dalam CEDAW, lanjut Dhahana, negara mendorong untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi perempuan termasuk di dunia kerja. Semangat P5HAM bagi perempuan di tanah air, juga kini semakin dikuatkan dengan adanya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Menurut Dhahana, pada Pasal 12 dan 13 UU TPKS sangat jelas memberikan ancaman serius bagi pihak yang melakukan penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan berupa eksploitasi seksual. Berikut bunyi dari Pasal 12 UU TPKS : &ldquo;Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar," sebagaimana bunyi Pasal 12 UU TPKS. Sementara itu, Pasal 13 UU TPKS menyatakan, 'Setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1 miliar'. Oleh karena itu, Dhahana menegaskan pihaknya mengecam modus pelecehan seksual tersebut. Sebab, selain melanggar hukum juga bertentangan dengan HAM. "Karena itu, Kami mengecam modus pelecehan seksual semacam ini karena jelas bertentangan dengan nilai-nilai HAM yang telah diadopsi dengan baik di dalam peraturan perundangan-undangan," tegas Dhahana. Guna menindaklanjuti isu ini, Direktorat Jenderal HAM akan membangun koordinasi bersama Kemenaker, KemenPPPA, pemerintah provinsi Jawa Barat, dan pemerintah Kabupaten Bekasi. "Kami sudah minta Pak Direktur Yankomas agar segera berkoordinasi baik dengan KemenPPPA, Kemenaker maupun Disnaker provinsi Jabar dan kabupaten bekasi untuk menelusuri kabar viral dugaan adanya modus pelecehan seksual yang merendahkan harkat dan martabat para pekerja perempuan," pungkasnya. &nbsp;

Jika benar isu yang viral soal perpanjangan kontrak kerja di Cikarang, maka itu bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga permasalahan HAM

Tak Hanya Langgar Hukum, Modus Perpanjangan Kontrak Kerja Tidur dengan Bos Juga Melanggar HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/20230505_18123-3962654690.jpg" alt="Korban AD (24) didampingi anggota DPR Obon Tabroni menceritakan kasus dugaan pelecehan seksual yang dialaminya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jumat (5/5)." width="100%">
<figcaption>Korban AD (24) didampingi anggota DPR Obon Tabroni menceritakan kasus dugaan pelecehan seksual yang dialaminya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jumat (5/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Karyawati perusahaan berinisial AD, 24, salah satu korban dugaan pelecehan seksual oleh oknum manajer perusahaan di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan dalih perpanjangan kontrak kerja akhirnya buka suara. AD didampingi anggota&nbsp;DPR Obon&nbsp;Tabroni. Korban mengaku sudah menerima pesan ajakan hanya berselang beberapa hari setelah diterima kerja di pabrik tersebut. Korban diajak pelaku yang menjabat sebagai manajer outsourching. &rdquo;Saya diterima kerja itu November 2022, selang beberapa hari dapat pesan WA dari dia. Awalnya perkenalan, gimana kerja di sini, gitu. Terus lama-lama mengajak jalan, katanya berdua aja. Itu hari pertama dia WA saya,&rdquo; kata AD seperti dilansir dari Antara di Cikarang, Jumat (5/5). Sejak dihubungi pertama kali itu, korban mengaku kerap mendapat pesan WA dari pelaku. Hampir setiap hari pelaku mengirim pesan singkat yang berujung pada ajakan untuk jalan bersama. &rdquo;Kalau saya pasang status, dia sering comment. Katanya lagi dimana, kenapa tidak ajak. Ujungnya pasti tanya, ayo jalan-jalan berdua,&rdquo; ujar AD. Ajakan pelaku selalu ditolak. Korban juga meminta teman-temannya jika ingin mengajak jalan, namun pelaku tidak mau. &rdquo;Saya setiap kali bertemu dengan atasan itu dia selalu menanyakan kapan jalan berdua, saya selalu alasan iya entar, saya maunya bareng-bareng (sama teman yang lain) tapi dia maunya berdua,&rdquo; ucap AD. Karena kerap ditolak, pelaku mulai melancarkan tekanan dengan mengancam tidak memperpanjang kontrak kerja korban jika kerap menolak. &rdquo;Mungkin lama-lama dia kesal ya sudah kamu habis kontrak saja, janji kamu palsu katanya begitu ke saya,&rdquo; tutur AD. Di perusahaan tersebut, korban mendapat kontrak kerja selama tiga bulan. Pada tiga bulan pertama itu ajakan tersebut kerap dialihkan korban. Korban mencoba bertahan kendati kerap dirayu hingga mendapatkan tekanan. Selain kerap menerima ajakan jalan berdua, pelaku pun sering menanyakan kediaman korban. Kemudian pada satu ketika, pelaku menelepon hingga tiga kali, namun tidak dijawab oleh korban. Tidak berselang lama, pelaku mengirimkan foto hotel pada korban. &rdquo;Katanya kamu di mana, aku sudah di sini sambil kirim foto hotel. Padahal sebelumnya tidak pernah janjian. Cuma dia sering nanya kos aku,&rdquo; terang AD. Karena kerap mendapatkan ajakan hingga ancaman putus kontrak, korban mengaku takut dan merasa tertekan. Korban lantas menegaskan kalau dirinya tidak mau diajak oleh pelaku. &rdquo;Dia langsung mengancam, ya udah putus aja kontraknya,&rdquo; tutur AD. Sementara itu, anggota DPR&nbsp;Obon Tabroni&nbsp;yang mendampingi korban menyatakan, karena rasa tekanan tersebut, korban lantas berani melaporkan apa yang dialaminya ke salah satu aktivis buruh. Dia lantas memberikan pendampingan hingga akhirnya mau menyuarakan apa yang dialaminya. &rdquo;Secara makro ini adalah persoalan gunung es, jarang orang berani menyampaikan itu. Banyak desas-desus tapi tidak ada orang yang berani. Maka ini harus mendapatkan pendampingan,&rdquo; ucap Obon. Dia menambahkan, persoalan yang dialami AD bukan sebatas upaya pelecehan. Namun, menjadi bukti jika perlindungan terhadap pekerja perempuan di Indonesia buruk. &rdquo;Bagi buruh perempuan bukan sekadar pelecehan seksual tapi persoalan tentang hubungan kerja, kesempatan karir. Makanya ke depan, harus ada buruh perempuan yang berani menyuarakan pelecehan seksual,&rdquo; kata Obon.

Karyawati perusahaan korban dugaan pelecehan seksual di Cikatang dengan dalih perpanjangan kontrak kerja akhirnya buka suara

Korban Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Perusahaan Dalih Perpanjangan Kontrak Kerja Buka Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/20230504_105834-01-2051422910.jpeg" alt="Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengirimkan tim untuk menyelidiki kabar viral tentang atasan atau bos perusahaan di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Oknum bos itu mensyaratkan tidur bareng untuk memperpanjang kontrak kerja pegawai perempuan/karyawati. &rdquo;Jadi untuk kasus yang Cikarang, kami sudah menugaskan pengawas ke sana karena saya yakin itu bukan pengusaha itu,&rdquo; kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jabar Rachmat Taufik Garsadi seperti dilansir dari Antara, di Kota Bandung, Kamis (4/5). Dia meyakini kabar tentang bos perusahaan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang mensyaratkan tidur bareng untuk memperpanjang kontrak kerja karyawati tersebut, dilakukan oknum. &rdquo;Karena perusahaan itu kan sudah ada aturan, ada peraturan perusahaan bahwa perjanjian kerja sama itu merupakan aturan tertinggi di perusahaan. Jadi kalau ada kontrak diperpanjang dan sebagainya. Itu sudah ada di aturan perusahaan dan itu adalah oknum pastinya,&rdquo; ujar Rachmat Taufik Garsadi. Disnakertrans Jabar, lanjut Taufik, belum dapat memberitahukan hasil investasi tim yang telah dikirimkan ke Cikarang, terkait kabar tersebut. sebab, tim masih melakukan investigasi. Jika aksi tidak terpuji bos perusahaan tersebut terbukti bisa diseret ke ranah hukum. &rdquo;Jadi kalau itu oknum, ranahnya bukan hubungan industrial. Itu pasti kewenangan ranah pidana,&rdquo; tegas Rachmat Taufik Garsadi. Menurut dia, selama ini belum pernah menangani atau menemukan kasus bos perusahaan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang mensyaratkan tidur bareng untuk memperpanjang kontrak kerja karyawati. &rdquo;Paling yang selama ini saya terima laporan ada pelecehan, pelecehan di tempat kerja. Dan kalau ada kejadian di tempat kerja semacam pelecehan itu bisa langsung melakukan pengaduan baik ke dinas kita atau di UPTD atau yang paling mudah melalui aplikasi Siap KK,&rdquo; ucap Rachmat Taufik Garsadi.

Disnakertrans Jabar kirim tim selidiki tentang bos perusahaan di Cikarang, yang mensyaratkan tidur bareng untuk perpanjang kontrak kerja

Disnakertrans Jabar Kirim Tim Selidiki Kabar Syarat Tidur Bareng Bos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1663570890408.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi mengusut dugaan kasus pelecehan seksual terhadap karyawati oleh pimpinan perusahaan dengan modus bermalam bersama di hotel sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja. &rdquo;Di Satreskrim kami juga sudah membuka layanan pelaporan dengan dugaan kasus serupa,&rdquo; kata Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Twedi Aditya Bennyahdi seperti dilansir dari Antara di Cikarang, Kamis (4/5). Twedi mengaku hingga saat ini belum ada satu pun korban yang mendatangi Mapolres Metro Bekasi untuk membuat laporan atas kasus dimaksud. Proses penyelidikan atas dugaan kasus itu sudah berjalan. Petugas tengah mendalami perkara dengan melakukan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi. &rdquo;Kami melakukan koordinasi dengan Disnaker Kabupaten Bekasi. Update perkembangan kasus ini bisa ditanyakan ke Reskrim,&rdquo; ujar Twedi Aditya Bennyahdi. Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang menelusuri tindak pelecehan seksual di lingkungan perusahaan tersebut mengingat ada dugaan telah terjadi pelanggaran aturan baik dari aspek norma sosial, moral, serta hukum. Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan, upaya penelusuran kasus tersebut dilakukan dengan berkoordinasi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang selama ini menjalankan fungsi pemantauan terhadap perusahaan. &rdquo;Pengawasan ketenagakerjaan memang saat ini sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, kami berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Disnakertrans Jawa Barat, khususnya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan yang membawahi wilayah kerja Kabupaten Bekasi,&rdquo; ujar Dani Ramdan. Dani juga meminta pekerja perempuan yang menjadi korban untuk segera melaporkan kejadian dimaksud kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi. Pelaporan korban dalam rangka mengetahui sekaligus mendalami dugaan kejadian berikut kronologis lengkap. Laporan korban akan sangat membantu pemerintah daerah dalam proses pengusutan. &rdquo;Kami sangat mengharapkan korban mau melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Pemkab Bekasi. melalui Disnaker Kabupaten Bekasi. Karena dengan dasar laporan itu kami akan bisa lebih cepat dan akurat dalam menindaklanjuti dugaan kasusnya. Kalau ternyata terbukti secara fakta, perbuatan ini tidak bisa dibenarkan baik dari aspek etika, moral, maupun segi hukum,&rdquo; terang Dani Ramdan. Masyarakat Kabupaten Bekasi dikejutkan dugaan tindak pelecehan seksual diduga dilakukan oknum pimpinan perusahaan di wilayah Cikarang yang mewajibkan pekerja perempuan bermalam bersama di hotel agar bisa diperpanjang kontrak kerja. Isu yang beredar luas di media sosial itu mencuat setelah diunggah Jhon Sitorus melalui akun twitter @Miduk17. Dia menilai masalah tersebut sudah menjadi rahasia umum di kalangan pekerja Cikarang.

Polres Metropolitan Bekasi usut dugaan kasus pelecehan seksual terhadap karyawati oleh pimpinan perusahaan dengan modus bermalam bersama

Polres Bekasi Usut Dugaan Pelecehan Seksual Karyawati Perusahaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/KEMNAKER-020323-A.jpg" alt="Wamenaker Afriansyah Noor ketika meninjau Program Perlindungan Pekerja Anak dan Perempuan di Perkebunan Kelapa Sawit PT AMP Plantation, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada Rabu (1/3/2023)." width="100%">
<figcaption>Wamenaker Afriansyah Noor ketika meninjau Program Perlindungan Pekerja Anak dan Perempuan di Perkebunan Kelapa Sawit PT AMP Plantation, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada Rabu (1/3/2023).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor membantah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak dapat berlaku seumur hidup. Dalam aturan baru itu dipastikan PKWT ada jangka waktunya.  Perppu Cipta Kerja memang tidak mengatur periode waktu PKWT, tapi hal itu diamanatkam untuk diatur lebih lanjut dalam PP 35/2021.  "Ada dua jenis PKWT, pertama PKWT berdasarkan jangka waktu yang diatur oleh perundang-undangan maksimal 5 tahun. Dan kedua PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, yang jangka waktunya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan disebut juga tentang ruang lingkup selesainya pekerjaan," ujar Afriansyah dalam webinar, Sabtu (4/3).  Afriansyah menyatakan, Perppu Cipta Kerja diterbitkan pemerintah karena adanya kebutuhan mendesak untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan. Meletusnya perang Ukraina dan krisis ekonomi global, menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam menerbitkan Perppu tersebut.  "Dan yang penting untuk dijelaskan juga, bahwa Perppu ini lahir untuk menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan perbaikan melalui pergantian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ujar Afriansyah.  Wamenaker melanjutkan, Indonesia masih membutuhkan lapangan kerja yang memadai. Dengan dampak ekonomi global seperti ini, Indonesia masih bisa bertahan.  Namun, ada beberapa perusahaan padat karya yang terdampak krisis ekonomi global. Dan hal itu berujung pada pengurangan jam kerja, bahkan pengurangan tenaga kerja.  "Kondisi-kondisi itu yang membuat kita menerbitkan Perppu Cipta Kerja ini. Sebelum terjadi 'kebakaran', lebih baik kita mencegahnya sehingga tak terjadi kebakaran besar," imbuh Afriansyah.  Sementara itu, Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada Nindyo Pramono menyatakan, dunia sedang menghadapi 'triple disruption' akibat tiga hal, yakni transformasi teknologi digital, pandemi Covid-19, serta perubahan iklim. Dengan begitu, aktivitas sosial pun mengalami disrupsi, termasuk kegiatan perbankan, pasar modal,pertambangan serta ketenagakerjaan yang menjadi lebih multi dimensi dan multi disiplin.  Untuk menyelesaikan berbagai tumpang tindih peraturan sebanyak 78 Undang-Undang dengan model konvensional membutuhkan waktu sekitar 17 tahun. Sehingga diperlukan terobosan dengan metode omnibus law, yang sayangnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.  "Hal-hal itulah yang melatarbelakangi diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian diperbaiki dengan Perppu Cipta Kerja, sebagai akibat dari putusan MK inkonstitusional bersyarat tersebut," ujar Nindyo.

Wamenaker Bantah Perppu Cipta Kerja Buat Kontrak Kerja Seumur Hidup

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kontrak kerja

Berita Terkini