<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/20/petrochina-429170109.jpg" alt="SKK Migas-Petrochina telah melakukan tajak sumur eksplorasi NEB BASEMENT-3 pada 16 Maret 2024." width="100%">
<figcaption>SKK Migas-Petrochina telah melakukan tajak sumur eksplorasi NEB BASEMENT-3 pada 16 Maret 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA ESDA) mendukung langkah strategis PetroChina International Jabung Ltd menggelar sosialisasi mengenai pengelolaan dan penyelesaian okupansi lahan oleh masyarakat dan pihak lain terhadap aset Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi (BMN Migas). Kegiatan tersebut sangat penting, mengingat PetroChina sebagai salah satu KKKS yang memiliki target produksi minyak dan gas cukup signifikan pada 2025. Direktur LKA ESDA Rio HC mengatakan, sebagai pelaku usaha operasi hulu migas di objek vital nasional, PetroChina Jabung dan KKKS lainnya perlu terus-menerus melakukan sosialisasi wilayah operasi, hingga risiko pelanggaran terkait pertanahan di area BMN Migas kepada masyarakat, perangkat desa dan pihak-pihak lainnya di sekitar wilayah operasi. "Tentu kami sangat mendukung dan mengapresiasi langkah PetroChina Jabung karena pengelolaan BMN Migas harus dilaksanakan dengan baik untuk mendukung proses bisnis industri hulu migas yang penting bagi keberlanjutan ekonomi nasional,&rdquo; kata Rio dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/10). Apalagi, menurut dia, area BMN Hulu Migas merupakan objek vital negara/nasional yang harus dijaga bersama-sama dan aspek keselamatannya yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat. Keberadaan BMN Hulu Migas yang dimanfaatkan sebagai area operasi KKKS PetroChina sangat berperan penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. "Tentunya di lokasi ini (BMN Migas &ndash;red), seluruh kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kontribusi besar untuk masyarakat dan negara," ujar Rio HC. Dia mengatakan, pengelolaan BMN di berbagai bidang termasuk migas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah. "Hal ini yang harus kita pahami bersama. Jangan sampai ada masyarakat melakukan jual-beli dan kepemilikan aset tanah di area BMN Migas ini karena menyalahi aspek administratif, aspek fisik dan aspek hukum itu sendiri," ungkapnya. Diketahui dalam rangka mencegah tindakan okupansi ilegal di atas tanah BMN yang digunakan untuk kegiatan usaha hulu migas, PetroChina International Jabung Ltd secara berkala menggelar kegiatan sosialisasi dan diskusi terbuka dengan masyarakat. Salah satunya, PetroChina melakukan sosialisasi penyelesaian okupasi tanah BMN Migas oleh pihak lain di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kamis (17/10). Acara ini dihadiri dua narasumber, yakni Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Dr Purnama T Sianaturi dan Direktur Pam Obvit Polda Jambi yang diwakili oleh AKBP Suleman. Formality Supervisor PetroChina International Jabung Ltd Fauzan Ibrahim menyampaikan bahwa sejak tahun 2021-2024 PetroChina telah mencatat beberapa permasalahan yang terjadi terhadap lahan BMN yang ada di wilayah operasional PetroChina Jabung. Dalam kurun waktu tersebut, PetroChina telah berhasil menyelesaikan 31 kasus okupansi tanah BMN, baik oleh oknum masyarakat maupun oleh pihak lain dengan pendekatan humanis dan mediasi. "Tantangan ke depan bagaimana permasalahan ini dapat diminimalkan dan tidak terjadi lagi. Diharapkan dari hasil sosialisasi ini informasinya dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat paling bawah yang berada di area operasi KKKS PetroChina untuk tidak melakukan tindakan atau usaha-usaha untuk melakukan okupasi tanah BMN KKKS ini tidak terjadi lagi di masa mendatang," ujar Fauzan. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Purnama T Sianaturi menyampaikan, BMN yang menjadi kekayaan negara yang ada di sektor Hulu Migas mencapai&nbsp;sekitar Rp 680 triliun. Aset tersebut terdiri dari beberapa ratus KKKS. Semua itu adalah BMN yang setiap orang wajib untuk mengamankannya, baik Kementerian/Lembaga, hingga pemerintah setempat seperti Pemerintah Desa dan juga oleh masyarakat untuk tidak melakukan tindakan akupasi tanah BMN. Dia menyebutkan, dalam hal mendasar yang perlu dipahami bahwa contoh BMN yang dikelola oleh PetroChina seperti pipa-pipa yang melintasi jalan dan lahan dalam kegiatan operasional PetroChina, seperti pipa migas adalah milik negara. PetroChina, sebagai kontraktor yang bekerja di bawah pengawasan Pemerintah Indonesia, berperan dalam mengelola aset tersebut berdasarkan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) dengan pemerintah. "Artinya, meskipun pipa-pipa tersebut digunakan oleh PetroChina untuk keperluan eksplorasi dan produksi minyak dan gas, kepemilikannya tetap berada di tangan negara," ujar Purnama Sianturi. Sebagai aset negara, pipa-pipa ini memiliki fungsi vital dalam mendukung operasional sektor energi dan ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa segala bentuk gangguan atau okupansi terhadap pipa atau aset lainnya dapat menghambat pasokan energi dan merugikan negara. Dengan adanya pengamanan BMN, maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat.&nbsp;"Kita mendekati masyarakat, untuk mereka mempunyai pemahaman yang baik tentang akses atau BMN. Berharap setiap orang atau masyarakat, anggota masyarakat, ikut turut serta menjaga akses dan bersinergi dengan pemerintah daerah serta pemerintah pusat menjaga aset milik negara," ungkap Purnama.

Purnama T Sianaturi menyampaikan, BMN yang menjadi kekayaan negara yang ada di sektor Hulu Migas mencapai sekitar Rp 680 triliun.

PetroChina Jabung Selesaikan 31 Kasus Okupansi Lahan BMN Hulu Migas sepanjang 2021-2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/13/IMG_8321-2294102681.jpeg" alt="Perwira PHE ONWJ berdiskusi di atas anjungan lepas pantai Echo. (PHE ONWJ)" width="100%">
<figcaption>Perwira PHE ONWJ berdiskusi di atas anjungan lepas pantai Echo. (PHE ONWJ)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sosialisasikan aturan terbaru terkait Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang baru kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas, hari Selasa (1/10). Aturan&nbsp;New Gross Split diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13/2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split. TAM ESDM Bidang Eksploitasi &amp; Peningkatan Produksi Migas, Nanang Abdul Manaf berharap, adanya peraturan tersebut membuat KKKS lebih simpel dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Kemudian juga terdapat penyederhanaan dari sisi variable untuk dapat mendapatkan tambahan split. "Kalau sekarang lebih disederhanakan dan ada kepastian. Bahkan, saya dengar ada lima KKKS yang ingin mengimplementasikan New Gross Split ini. Kita segera saja, kalau sudah paham ayok kita tanda tangani. Kita fokus eksekusinya, cari tambahan cadangan baru melalui eksploitasi atau optimalisasi untuk area-area yang sudah produksi," ungkap Nanang, dikutip dari laman migas.esdm.go.id, Selasa (8/10). Hal senada juga diungkapkan Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Ariana Soemanto, S.T, M.T di mana hasil evaluasi terhadap implementasi Kontrak Bagi Hasil Gross Split selama lima tahun terakhir, menunjukkan hal-hal yang perlu diperbaiki. Antara lain, nilai bagi hasil yang tidak kompetitif dan sistem eksisting yang tidak implementatif, serta diperlukan fleksibilitas Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Dengan demikian menurutnya, dibutuhkan simplifikasi agar Gross Split dapat diimplementasikan dengan lebih baik. Ariana pun mengungkapkan lima poin perubahan Permen Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Pertama terkait simplifikasi jumlah komponen. Pada ketentuan Gross Split yang lama terdapat 13 komponen tambahan bagi hasil. Sedangkan kini, disederhanakan menjadi lima, antara lain: jumlah cadangan; lokasi lapangan; ketersediaan infrastruktur; harga minyak bumi; dan harga gas bumi. Kedua, terkait parameter yang disesuaikan dengan data lapangan. Dengan peraturan yang baru maka nilai parameter komponen ditentukan dari studi statistik data pada lima tahun terakhir. Seperti, jumlah cadangan POD seluruh lapangan, rata-rata lokasi dan kedalam lapangan, dan harga ICP, LNG platts dan gas domestic. Ketiga, terkait total bagi hasil yang kompetitif. Nilai bagi hasil sebelum pajak pada KKKS migas Konvensional ada pada rentang 75 persen sampai dengan 95 persen. Rentang ini didasarkan pada study effective royalty rate, access to gross revenue, dan incentives. Keempat, terkait eksklusivitas MNK. Nilai bagi hasil sebelum pajak KKKS MNK menggunakan fixed split yakni 93 persen untuk minyak dan 95 persen untuk gas. Hal ini didasarkan pada studi perbandingan keekonomian dengan lapangan shale oil di Eagleford. Kelima, terkait tata cara, persyaratan perubahan bentuk kontrak dan fleksibilitas. Ketentuan yang baru, memberikan pengaturan terkait perubahan bentuk Kontrak Bagi Hasil dari PSC Cost Recovery ke Gross Split ataupun sebaliknya. Termasuk mengatur ketentuan peralihan untuk kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya. Secara garis besar Permen Kontrak Bagi Hasil Gross Split memuat beberapa hal-hal pokok, antara lain: BAB II mengatur terkait pengaturan komponen variabel, progresif, dan variabel tetap MNK. BAB III memuat pengaturan terkait kegiatan EOR dan CCS/CCUS yang dapat menjadi pertimbangan pemberian tambahan bagi hasil. BAB IV memuat ketentuan terkait produk sampingan dibagihasilkan berdasarkan base split. BAB V terkait rencana anggaran sebagai data dukung evaluasi rencana kerja KKKS. BAB VI memuat terkait pengadaan barang, jasa, dan perekrutan tenaga kerja secara mandiri oleh KKKS. BAB VII mengatur bahwa seluruh barang, peralatan, tanah, dan data merupakan milik negara. BAB VIII SKK Migas melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap rencana kerja dan ketentuan pokok KKS. BAB IX memuat pengaturan terkait perubahan Kontrak Bagi Hasil Cost Recovery yang dapat berubah menjadi Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Kontrak Bagi Hasil Gross Split juga dapat berubah menjadi Kontrak Bagi Hasil Cost Recovery, dengan beberapa syarat dan ketentuan tertentu. BAB X merupakan Ketentuan Peralihan yang memuat aturan terkait Kontrak Bagi Hasil Gross Split existing yang tetap berlaku. Adapun KKKS dengan kontrak existing yang dapat berubah ke Kontrak Bagi Hasil Gross Split yaitu KKKS wilayah kerja MNK, KKKS eksplorasi yang belum mendapat persetujuan POD, dan KKKS dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split Konvensional yang ingin merubah T&amp;C MNK. Selain itu, KKKS dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split existing juga dapat mengusulkan perubahan Kontrak Bagi Hasil Cost Recovery. "Jadi, Bapak Ibu sekarang yang sekarang menggunakan Kontrak Gross Split mau pindah ke Cost Recovery silakan. Kalau Cost Recovery bisa ganti menggunakan ke Gross Split, ini berlaku untuk kontrak yang baru. Kalau kontrak baru mau bolak-balik bisa. Kalau kontrak yang existing ada catatannya," jelas Ariana di hadapan KKKS. Mengakhiri paparannya, Ariana menegaskan bahwa, peraturan tersebut dibuat untuk melengkapi skema Kontrak Bagi Hasil Cost Recovery, perbaikan Gross Split menjadi New Simplified. "Kontrak Bagi Hasil Gross Split diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi KKKS dalam memilih bentuk kontrak yang sesuai dengan profil risiko masing-masing perusahaan dan wilayah kerjanya," pungkasnya.

Kalau sekarang lebih disederhanakan dan ada kepastian. Bahkan, saya dengar ada lima KKKS yang ingin mengimplementasikan New Gross Split ini.

Disederhanakan Agar Pengusaha Migas Tertarik, Berikut Aturan New Gross Split dan Poin-poin Perubahannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/CC214282-B3F2-4886-81B5-5A895925A177-6026441.jpeg" alt="Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memangkas proses perizinan yang dianggap terlalu berbelit-belit sebagai langkah penting untuk meningkatkan lifting minyak. "Negara kita dikomplain karena banyak aturan, dulu 320 lebih (aturan) sekarang hampir 200 aturan izin yang harus kita selesaikan," kata Bahlil dalam Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas Tahun 2024 di Jakarta, Senin (7/10). Bahlil mencatat bahwa Indonesia sebelumnya memiliki lebih dari 320 aturan terkait izin di sektor minyak, yang sekarang telah dipangkas menjadi hampir 200 aturan. Selain itu, pihaknya menyoroti skema&nbsp;gross split&nbsp;dengan&nbsp;cost recovery. Skema itu masih memiliki kendala, terutama dalam hal kompleksitas kriteria yang membingungkan. Awalnya, terdapat 29 item dalam skema&nbsp;gross split&nbsp;yang dinilai sulit dipahami oleh para kontraktor. Bahkan Bahlil mengaku bahwa dirinya pun yang seorang Menteri ESDM, sulit memahami mengenai kriteria tersebut. "Ada gross split yang baru itu adalah tadinya ada 29 item, saya sendiri bacanya susah. Apa ini? Kok kriterianya panjang sekali? Belum pengusaha. Baru saya menteri (yang) baca," ujarnya. Untuk itu, Bahlil mengambil inisiatif untuk merampingkan kriteria dari 29 item menjadi hanya lima item. Ini diharapkan memberi keleluasaan bagi kontraktor dalam memilih jalur terbaik. "Maka, kemudian kita ramping dari 29 item menjadi lima item, untuk diberikan keleluasaan bagi kontraktor untuk memilih jalur mana agar kemudian bisa kita mengoptimalkan dan percepatan terhadap proses lifting kita," tutur Bahlil. Dengan langkah itu, pemerintah berharap dapat mempercepat proses lifting minyak dan mendorong kontraktor untuk lebih aktif dalam pengembangan sumur-sumur yang ada. Bahlil menegaskan bahwa dia terbuka terhadap kritik dan masukan, sebagai langkah untuk terus meningkatkan kebijakan di sektor energi. Dia juga mengingatkan bahwa potensi dalam negeri harus dioptimalkan, dengan harapan Indonesia bisa menekan impor minyak. "Saya tidak anti terhadap kritikan atau masukan, saya kebetulan juga (mantan) pengusaha kalau ada negara lain yang memberikan&nbsp;sweetener&nbsp;bagus pasti kita akan menuju ke sana, tapi satu sisi kita harus bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada," kata Bahlil.

"Ada gross split yang baru itu adalah tadinya ada 29 item, saya sendiri bacanya susah. Apa ini? Kok kriterianya panjang sekali?" katanya.

Rayu Pengusaha Migas, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Simplifikasi Aturan Termasuk soal Gross Split

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/IMG_20230921_071940-3000714488.jpg" alt="Gelaran International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIUOG) pada 20-22 September 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Bali." width="100%">
<figcaption>Gelaran International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIUOG) pada 20-22 September 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Bali.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah mempercepat penerbitan kebijakan fleksibilitas kontrak bagi hasil. Fleksibilitas tersebut memungkinkan operator memilih skema cost recovery atau gross split yang dianggap memberikan keuntungan Negara dan kontraktor yang lebih fair. Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan pengkajian skema insentif ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia menjadi kawasan investasi hulu migas yang lebih menarik. &ldquo;Dari sisi insentif, kami sedang mengkaji fleksibilitas skema gross split ataupun cross recovery yang akan dijadikan dasar kerjasama dengan KKKS untuk pengembangan lapangan-lapangan yang akan dilelang di masa depan,&rdquo; kata Benny ketika menjadi pembicara dalam panel 2 bertajuk Indonesia's Emerging Opportunities: A Call for E&amp;P Companies, Rabu (20/9). Untuk diketahui, panel ini merupakan bagian dari The 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIUOG) 2023, di Nusa Dua, Bali, yang diselenggarakan pada tanggal 20-22 September 2023. Benny menargetkan sebelum akhir 2023 aturan tersebut telah dapat diselesaikan untuk mempercepat pengembangan potensi blok migas Indonesia. Hal ini penting karena secara bisnis, ada dua subsektor yang mempengaruhi industri hulu migas, yaitu eksplorasi dan farm in atau penggunaan lahan yang akan digarap. Untuk eksplorasi, pemerintah telah menyediakan data untuk open area kepada potential investor. SKK Migas juga memiliki beberapa aktivitas lain seperti, pembentukan Satgas Khusus yang membantu dalam kegiatan eksplorasi migas di Indonesia. Soal bentuk insentif yang dikaji, kata Benny, SKK Migas melihat sistem perpajakan dan royalti yang diberlakukan negara lain antara lain di Amerika. "Sistem itu dinilai cocok digunakan di Indonesia, tapi akan dimodifikasi dengan mengikuti iklim investasi Tanah Air," jelasnya. Benny menyebut simulasi yang dilakukan SKK Migas menunjukkan bahwa beberapa blok yang menggunakan skema gross split ke depannya tidak akan ekonomis. Saat ini mereka sedang bekerja sama dengan Kementerian ESDM untuk mengevaluasi bagaimana proyek tersebut bisa diterima oleh investor. &ldquo;Sistem tersebut dan kami modifikasi sedikit agar lebih menarik. Segera akan diresmikan,&rdquo; ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Noor Arifin Muhammad, mengatakan modifikasi insentif memang sangat diperlukan di industri ini karena masih banyak investor asing yang berminat. Saat ini 128 cekungan, 68 di antaranya belum dieksplorasi dan diyakini menyimpan potensi besar. Untuk bisa mengjangkau itu, butuh biaya besar. Apalagi pemerintah menargetkan investasinya naik jadi USD 14,9 miliar tahun ini. &ldquo;Masih banyak investor internasional yang berminat. Ini berkaitan dengan masih banyaknya basin yang belum dikembangkan. Selain itu, investasi migas juga didukung oleh pemerintah melalui regulasi yang mendukung,&rdquo; ujarnya. Saat ini industri hulu migas juga menghadapi isu keberlanjutan lingkungan serta emisi karbon. Pemerintah, katanya, tidak akan tinggal diam dan merespon isu tersebut dengan memberikan dukungan terhadap penerapan teknologi untuk menekan emisi dalam kegiatan hulu migas seperti Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS). &ldquo;Saat ini, kita sudah memiliki Permen ESDM yang mengatur kegiatan CCS dalam wilayah operasional migas. Kami juga sedang menyelesaikan Perpres terbaru tentang CCS/CCUS, yang ditargetkan bulan depan sudah bisa diresmikan. Regulasi ini akan mendukung kegiatan CCS di luar wilayah migas dan juga CCS hub,&rdquo; tandasnya.

Benny menargetkan sebelum akhir 2023 aturan tersebut telah dapat diselesaikan untuk mempercepat pengembangan potensi blok migas Indonesia.

SKK Migas Percepat Penerbitan Aturan Skema Kontrak Bagi Hasil, Target Sebelum Akhir 2023