<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/cc566cb6-042a-4308-9c4b-6535eecc256c-3400334280.jpg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin resmi menutup sekaligus membaiat peserta Pendidikan Kader Badan Partai (Dikbar) Istimewa. Kegiatan ini digelar DPP Perempuan Bangsa di Jakarta, Selasa (11/11). Cak Imin mengatakan, berpolitik sama dengan memaknai nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, Dikbar kali ini dianggap&nbsp;istimewa lantaran diikuti oleh jajaran lengkap partai, mulai dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, hingga Forum Silaturahim Istri (FSI) Anggota Fraksi PKB DPR RI. &ldquo;Paling inti dari politik adalah berhasil merebut makna. Siapa yang paling banyak mewarnai, maka semakin besar peluang mereka merebut makna. Dan itulah tugas kita semua,&rdquo;&nbsp;kata Cak Imin. Menko Pemberdayaan Manusia ini mengajak kepada&nbsp;seluruh kader Perempuan Bangsa untuk aktif berjuang membesarkan partai. Sayap partai memiliki peran penting dalam kemajuan partai. &ldquo;Perempuan Bangsa harus menjadi kekuatan yang nyata, tidak hanya dalam memenangkan kontestasi politik, tapi juga dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan,&rdquo;&nbsp;imbuhnya. Sementara, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh mengatakan, Dikbar kali ini sangat istimewa karena diikuti langsung oleh para tokoh senior dan pendamping para legislator perempuan PKB. &ldquo;Jadi ini bermula dari grup Dewan Perempuan PKB yang ingin merasakan bagaimana kaderisasi yang selama ini kami lakukan. Alhamdulillah akhirnya bisa terlaksana,&rdquo; kata&nbsp;Nihayatul. Ninik menjelaskan, hingga saat ini Perempuan Bangsa telah melaksanakan Dikbar di 28 provinsi seluruh Indonesia dengan total 144 angkatan. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa semangat kaderisasi di tubuh Perempuan Bangsa terus hidup dan menjangkau hingga akar rumput. &ldquo;Beginilah kaderisasi kami, ibu-ibu dan poro nyai semua. Harus tepat waktu, pagi sudah mulai dan selesai nanti sore. Saya harap kita semua serius mengikuti Dikbar ini, apalagi pesertanya ada orang yang paling kita sayangi, Ibu Rustini Muhaimin Iskandar, Ketua Dewan Pembina DPP Perempuan Bangsa,&rdquo;&nbsp;tandasnya. &nbsp;

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin resmi menutup sekaligus membaiat peserta Pendidikan Kader Badan Partai (Dikbar) Istimewa.

Ketum PKB Cak Imin Sebut Perempuan Jadi Kekuatan Untuk Memenangkan Kontestasi Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/DU1ntBTJC2Va1PF6bUpuaLCR9lFTzeLtJlzPi6aZ-949581086.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto, menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia, Dato" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto, menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia, Dato</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menanggapi dingin dukungan Partai Amanat Nasional yang berniat mencalonkan kembali dirinya di pemilihan presiden (Pilpres) 2029. Menurut Prabowo, ajang kontestasi politik lima tahunan itu masih lama. saat ini masih tahun 2025 dan pemerintahannya belum seumur jagung. "Ah nanti lah itu ya (dukungan maju capres 2029)," ujarnya usai pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia, Dato' Seri Ahmad Zahid bin Hamidi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa petang (22/4). Prabowo beralasan, urusan maju Pilpres 2029 tidak menjadi prioritasnya saat ini. Dirinya masih ingin fokus bekerja menuntaskan program-program pemerintahannya.&nbsp;"Kita kerja dulu untuk rakyat ya," kata Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Sebelumnya, dalam momen halal bi halal di DPP PAN, Minggu (20/4), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan kesiapan untuk kembali mencalonkan Prabowo sebagai capres di Pilpres 2029. Namun untuk calon wakil presiden, bukan Gibran Rakabuming Raka yang akan didukung. PAN akan berusaha mendorong kadernya mendampingi Prabowo. &nbsp;

Presiden Prabowo Subianto menanggapi dukungan PAN untuk Pilpres 2029, menegaskan fokusnya pada program pemerintah saat ini.

Prabowo Tanggapi Niat PAN yang Mau usung Lagi dirinya di Pilpres 2029: Kita Kerja Dulu untuk Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/24/BAWASLU-2824458665.jpg" alt="Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tepat pada 23 Juli 2024, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional (HAN). Dalam memperingati Hari Anak Nasional ini, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty berharap seluruh anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang. Sebab, kata Lolly, masa depan bangsa Indonesia berada di tangan mereka. &ldquo;Setiap anak punya hak untuk tumbuh dan berkembang secara secara bermartabat,&rdquo; kata Lolly kepada wartawan, Selasa (23/7/2024). &ldquo;Di antaranya mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan politik,&rdquo; tambah Lolly. Berkaca dari Pemilu ke Pemilu, kata Lolly, masih banyak ditemukannya kegiatan kampanye yang melibatkan anak-anak. &ldquo;Maka kerawanan kegiatan kampanye dengan mengeksploitasi anak patut kita cegah,&rdquo; ujar Lolly. Oleh karena itu, Bawaslu akan melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan agar anak-anak tidak dilibatkan dalam kampanye politik. &ldquo;Bawaslu berkomitmen untuk mencegah keterlibatan anak dalam kegiatan kampanye,&rdquo; tegas Lolly. Ia menambahkan, Bawaslu akan memberikan imbuan kepada seluruh peserta kontestasi agar tidak melibatkan anak-anak dalam kegiatan politik. &ldquo;Di antaranya, melalui edukasi masyarakat dan mengimbau para kontestan dan para pihak lainnya,&rdquo; pungkas Lolly.

Bawaslu mencegah keterlibatan anak dalam kegiatan kampanye dan meminta seluruh peserta kontestasi tak melibatkan anak dalam kegiatan politik

Peringati Hari Anak Nasional, Lolly Suhenty: Lindungi Anak dari Eksploitasi Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/15/WhatsApp-Image-2023-10-15-at-084807-4107304228.jpeg" alt="Ketua DPRD Sumbar Supardi." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Sumbar Supardi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemilu 2024 tinggal hitungan hari. Tidak lebih dari 100 hari lagi. Menjelang hari kontestasi itu para calon legislatif (caleg) berupaya menyosialisasikan dirinya kepada publik yang menjadi pemilihnya di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Ada banyak cara untuk berkampanye atau bersosialisasi. Mulai dari memasang alat peraga kampanye (APK) di setiap sisi daerah atau kota yang bisa menarik perhatian masyarakat, hadir di tengah masyarakat dalam konteks sebagai donatur, sponsorhip, dan lain sebagainya. "Cara seperti itu sah-sah saja. Itu memang diatur dalam regulasi. Caleg yang menggunakan cara itu tidak masalah," ungkap Ketua DPRD Sumbar Supardi mengawali pembicaraan kepada JawaPos.com di bilangan Jakarta Pusat, Rabu (8/11) malam. Supardi berpendapat, pentas pemilu hadir sekali lima tahun. Pentas itu menjadi kesempatan bagi siapa saja untuk tampil di tengah masyarakat. Tampil sebagai tokoh, tampil untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, atau hanya sekadar menebar "jala" demi suara pada hari pemilihan. Padahal, menurut politikus Partai Gerindra itu bukan sekadar muncul di daerah pemilihan menjelang pemilu saja. Bahkan memajang alat peraga kampanye hampir di setiap sudut kota. Cara itu mungkin dilakukan bagi politikus pendatang baru yang belum dikenal masyarakat. Kalau yang sudah pernah "bertanding" dan duduk di legislatif cara-cara seperti itu bukan lagi momentumnya. "Kalau masih saja memajang alat peraga kampanye secara massif berarti tokoh itu tidak dikenal di dapilnya," sambung tokoh asal Payakumbuh, Sumbar tersebut. Sebab, orang-orang terjun ke dunia politik adalah orang yang terpanggil. Terpanggil untuk berjuang bagi masyarakat banyak. Orang yang rela meninggalkan kepentingan pribadinya, orang yang wakafkan waktu, pemikiran, tenaga, dan bahkan hartanya. Orang-orang politik itu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Artinya tidak lagi memikirkan besok mau makan apa, uang sekolah anak besok bagaimana, dan lain-lain sebagainya. Semua itu sudah selesai. Ruangnya tidak ada di ranah politik. Sementara di politik bukanlah mencari demikian. Melainkan pengabdian, mengabadikan diri, mengeluarkan biaya-biaya untuk membantu masyarakat. "Jika ada yang berpikir menjadi caleg untuk mengubah nasib, meningkatkan karir, agar dipandang. Itu pemikiran keliru," ujarnya. Lebih jauh Supardi berpendapat, seorang politikus sejati mereka hadir di tengah masyarakat tidak lahir menjelang Pemilu saja. Mereka hampir tidak waktu hadir di tengah masyarakat. Mereka mendengar aspirasi rakyat lalu berbuat dan memperjuangkannya. Bagi tokoh masyarakat yang belum berada di legislatif, mereka bisa saja berpolitik dengan berbuat di tengah masyarakat pada bidang masing-masing. Semua keluh kesah itu disampaikan kepada pemerintah daerah (pemda) atau melalui anggota DPRD setempat agar aspirasi masyarakat itu diperjuangkan. "Politik itu pengabdian, bukan profesi atau jenjang karir untuk mengubah nasib," tegasnya. Soal Pemilu 2024 di Sumbar, Supardi sangat optimistis berlangsung dengan lancar dan damai. Masyarakat berbeda pendapat itu sah-sah saja. Itu adalah dinamika politik di tengah masyarakat. Bagi masyarakat yang berbeda pilihan adalah kekayaan dari khasanah demokrasi. Sebab, demokrasi itu menyamakan perbedaan. Berbeda dalam pemikiran tetapi sama dengan tujuan. Dia menerangkan, ruang-ruang edukasi politik itu sangat banyak di Sumbar. Yaitu di lapau-lapau kopi. Sebab, di Sumbar atau di Minangkabau, lapau (warung, red) bukan sekadar tempat transaksi, tetapi ruang interaksi. Di setiap lapau kopi terdapat sekumpulan orang berkelompok. Mereka di sana berdiskusi dengan beragam isu. Mulai dari keluarga, agama, sosial, hingga politik. Itulah ruang-ruang edukasi politik di Sumbar," tandasnya.

Pemilu 2024 tinggal hitungan hari. Tidak lebih dari 100 hari lagi. Menjelang hari kontestasi itu para calon legislatif (caleg) berupaya.

Kontestasi di Pemilu Bukan Sekadar Memajang Baliho di Tengah Kota