<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221018_190001.jpg" alt="Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika didampingi kuasa hukumnya saat membuat laporan di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/10). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika didampingi kuasa hukumnya saat membuat laporan di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/10). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika melaporkan lima akun YouTube ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat terkait dugaan konten mengandung hoaks.  Anne mengatakan, akun-akun tersebut dianggap telah memuat konten fitnah soal masalah pribadi. Adapun saat ini, dia mengaku tengah menjalani perkara gugatan cerai terhadap suaminya.  ”Secara psikologis berdampak kepada kami, saya pribadi, keluarga saya, anak saya, dan orang tua saya, dalam video itu mereka dilibatkan,” kata Anne seperti dilansir dari Antara di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (18/10).  Menurut dia, konten-konten YouTube itu dinilai mengangkat permasalahan pribadi yang diduga tidak jelas kebenarannya. Adapun, menurut dia, ada sebanyak 11 konten video dari lima YouTuber yang dianggap berisi hoaks.  Anne mengatakan, penyebaran hoaks itu tidak boleh dibiarkan begitu saja karena jika dibiarkan, konten-konten itu bakal memberi edukasi negatif kepada masyarakat.  ”Kalau dibiarkan akan berdampak, terutama kepada penonton lainnya, saya pribadi dirugikan dan tidak bisa hanya berdiam diri,” ujar Anne.  Dia berharap laporan itu bisa ditindak sesuai hukum yang berlaku, berjalan sesuai harapannya, dan bisa menjadi efek jera kepada para terlapor.  Sebelumnya, Bupati Purwakarta Anne menggugat cerai suaminya anggota DPR Dedi Mulyadi ke Pengadilan Agama Purwakarta. Gugatan cerai itu dilayangkan ke pengadilan pada 19 September.  Adapun Anne merupakan Bupati Purwakarta Periode 2018-2023, sedangkan Dedi Mulyadi pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta Periode 2008-2018.

Bupati Purwakarta Laporkan Lima Youtuber ke Polisi Dugaan Konten Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/twitter-app-icon-ios.jpg" alt="Ilustrasi: Platform media sosial Twitter. (TechCrunch). " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Platform media sosial Twitter. (TechCrunch). </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rusia dan Ukraina belum menemukan titik temu atas konflik yang sedang terjadi. Perundingan damai secara virtual pekan lalu antara Rusia dan Ukraina belum menemukan kesepakatan final untuk bisa meredam peperangan.  Invasi Rusia di Ukraina sejak Februari lalu masih menjadi topik hangat yang dibahas netizen di media sosial (medsos). Isu terkait konflik antara kedua negara tersebut tentunya tak luput dari informasi hoaks dan telah dimanipulasi sedemikian rupa di media sosial, salah satunya di Twitter.  Atas hal ini, dikutip dari Engadget, Twitter mengatakan telah melabeli dan menghapus lebih dari 50 ribu konten yang melanggar kebijakan mereka terkait konten tentang <a href="https://www.jawapos.com/tag/rusia-ukraina/">Rusia-Ukraina</a> yang dimanipulasi. Selain itu, ada sekitar 75 ribu lebih akun-akun dengan perilaku 'inauthentic' atau spam yang juga dihapus dari platform medsos dengan logo burung biru itu.  Meski tidak semua akun ini terlibat dalam topik propaganda perang, kebanyakan dari mereka terlibat dengan tagar #IStandWithPutin, sebuah kampanye palsu dari akun yang terkoordinasi dan menjadi viral seantero Twitter.  Twitter juga melaporkan telah menemukan berbagai aktor yang bertanggung jawab karena telah memanipulasi rekaman lama yang seolah-olah merupakan konfilik baru dan juga banyak penipuan penggalangan dana untuk Ukraina.  Sejak akhir Februari, Twitter telah melabeli lebih dari 61 ribu cuitan yang menyertakan tautan ke media pemerintahan seperti RT (Russia Today) dan Sputnik, yang dikelola Rusia. Medsos lainnya juga diketahui cukup galak atas kejadian ini, Facebook, Instagram, Google dan YouTube pun demikian, bahkan mereka juga membatasi akses ke media atau sumber berita yang diduga berkaitan dengan pemerintah Rusia.  Bedanya di Twitter, RT dan Sputnik, masih diizinkan untuk dapat beroperasi di platformnya. Namun, akun mereka akan diberikan label khusus sehingga menurunkan engagement mereka. Selain itu, keduanya juga dilarang beriklan di Twitter.  Informasi hoax terkait invasi Rusia ke Ukraina telah berkembang pesat di media sosial setiap harinya, di mana kebanyakan memposting berbagi foto dan video yang tidak tahu kebenarannya. Hal ini jelas berbahaya baik bagi publik atau proses perdamaian kedua negara yang sedang berusaha untuk mencapai kesepakatan.

Twitter Blokir Puluhan Ribu Konten Hoaks Terkait Perang Rusia-Ukraina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Lokakarya.jpeg" alt="Lokakarya SKK Migas" width="100%">
<figcaption>Lokakarya SKK Migas</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Penyebaran berita bohong alias hoaks di negeri ini tidak bisa dianggap enteng. Apalagi, jumlah pengguana internet diperkirakan menembus 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen dari jumlah penduduk di seluruh Indonesia.  Oleh karena itulah, peran media, terutama yang berbasis siber sangat penting untuk membantu masyarakat menangkal badai berita bohong yang semakin hari semakin kencang berembus serta meresahkan tersebut.  Hal inilah pesan utama dalam Lokakarya Media II bertajuk ’Pengenalan Media Siber, Berita Hoaks, Serta Peraturan yang Terkait’ yang dilaksanakan di The Singhasari Resort, Batu, pada 5 dan 6 Agustus 2019 tersebut.  Acara ini diinisiasi oleh SKK Migas dengan mengundang 34 redaktur media cetak, elektronik, online dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lokakarya ini juga diikuti perwakilan dari Kontraktor Kontrak Kerjasama Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa).  Dalam materinya, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) periode 2017-2020 Wenseslaus Manggut mengatakan bahwa masyarakat harus lebih hati-hati ketika menerima informasi baru. Terutama yang berasal dari media sosial. Sebab, bisa saja itu adalah berita palsu.  Untuk mengukurnya, Wenseslaus mengatakan bahwa ada beberapa ciri bahwa berita tersebut bisa saja mengandung hoaks. Antara lain kabar tersebut sangat bombastis, sensasional, menumpangi isu yang sedang ramai, dan seringnya menjelek-jelekkan seorang tokoh secara berlebihan dan cenderung ekstrem. ’’Jadi memang harus diverifikasi betul kebenarannya,’’ ucapnya.  Wenseslaus menambahkan bahwa dari studi yang dilakukan oleh sejumlah akademisi dari New York University dan Princeton University yang sudah dimuat dalam lama Science Advance, orang tua justru menjadi sosok kunci dalam penyebaran hoaks.  Dalam penelitian yang dirilis pada 2016 yang berbasis di Facebook tersebut, warga usia 65 tahun ke atas, adalah golongan penyebar hoaks terbanyak dengan jumlah mencapai 11 persen.  Sementara itu, kelompok usia 18 sampai 29 tahun (termuda) hanya 3 persen saja yang menjadi penyebar hoaks. Bahkan, tambah Wenseslaus, golongan usia 65 tahun ke atas, menyebarkan hoaks lebih banyak hampir tujuh kali lipat ketimbang pengguna media sosial termuda.  AMSI, imbuh Wenseslaus, terus berupaya meningkatkan pengetahuan, ilmu, dan kadar profesionalitas dari para anggotanya. ’’Terutama melalui pelatihan-pelatihan yang kami lakukan,’’ ucapnya.  Pembicara lain yang hadir dalam lokakarya ini adalah Bupati Magetan yang juga mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Suprawoto.  Sebagai salah seorang tim perumus, Suprawoto menjelaskan tentang awal lahirnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih kondang dengan nama UU ITE itu.  Menurut Suprawoto, rancangan undang-undang ini dirumuskan bersama oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan bekerja sama dengan tim Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, tim asistensi ITB, dan Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Universitas Indonesia.  Suprawoto sadar bahwa banyak yang menyebut bahwa UU ITE ini sebagai pasal karet. Terutama pasal 27 ayat 3 yang berbunyi ’’Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,’’.  Soal pasal ’’penghinaan dan pencemaran nama baik ini’’ memang banyak dipermasalahkan dan dikritik. Faktanya, berdasarkan studi Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), terdapat 245 laporan kasus UU ITE di Indonesia sejak undang-undang ini lahir pada 2008. Dan setengahnya, memang tentang pencemaran nama baik.  Mengenai hal tersebut, Suprawoto mengatakan tujuan undang-undang ini adalah semata untuk melindungi warga Indonesia. Juga sebagai rambu-rambu bahwa orang harus lebih berhati-hati lagi dalam dunia digital. ’’Kalau tidak ada yang salah, mengapa takut?,’’ ucapnya.  Hal senada diungkapkan pembicara lain, Kanit 1 Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jatim Kompol Agung Pribadi. Dia mengatakan bahwa masyarakat harus sangat awas agar tidak menjadi korban hoaks atau bahkan turut serta menyebarkan hoaks.  Sering kali terjadi, tambah Agung, materi hoaks datang dari jauh sekali dan sulit terlacak karena begitu intens dan seringnya dibagikan. ’’Oleh karena itu, perlu sekali hati-hati ketika men-share sebuah berita atau meme. Menambahkan narasi pada produk hoaks yang bukan buatan sendiri akan tetap terkena jerat pidana,’’ ucap Agung.  Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa Nurwahidi sangat berharap bahwa media mampu mengedukasi masyarakat dari bahaya hoaks. Jadi, publik harus lebih lebih waspada ketika mendapatkan informasi baru terutama dari media sosial.

Cara Pertama Menangkal Hoaks Adalah Waspadai Kabar Bombastis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/rudiantara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menyebut mendekati pemungutan suara 17 April mendatang semakin banyak <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/04/2019/bupati-kulon-progo-kita-harus-terima-kasih-ke-pak-jokowi/">ditemukan berita hoaks</a> ( berita bohong). Meski Capres-cawapres 01 dan 02 sama-sama diserang, namun yang paling banyak adalah dari 01.  "Kebanyakan dalam hal politik, pemilu, pencapresan. Paling banyak Maret ke (Capres-cawapres) 01," kata Rudiantara usai menghadiri <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/04/2019/bupati-kulon-progo-kita-harus-terima-kasih-ke-pak-jokowi/">kampanye terbuka</a> di Alun-alun Wates Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), Minggu (7/4) sore.  Pada Agustus 2018 lalu, kasus hoaks yang telah diidentifikasi, diverifikasi dan divalidasi hanya ada 25. Desember 2018 meningkat menjadi 75 atau <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/04/2019/bupati-kulon-progo-kita-harus-terima-kasih-ke-pak-jokowi/">meningkat 3 kali</a> dibanding Agustus. Kemudian pada Januari 2019 menjadi 175 dan di angka 353 pada Februari.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rudiantara-lagi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menyebut mendekati pemungutan suara 17 April mendatang semakin banyak ditemukan berita hoaks. (Ridho Hidayat/JawaPos.com)  "Maret ada 453. Ini saya bicara sebagai Menteri, j<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/04/2019/bupati-kulon-progo-kita-harus-terima-kasih-ke-pak-jokowi/">angan melemparkan hoaks</a>. Hoaks itu sifatnya fitnah, dan yang parah Namimah. Itu menjadi domba dan, dosa!" katanya.  Ia mengatakan di Kemenkominfo selain tugasnya mengangkat atau <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/04/2019/bupati-kulon-progo-kita-harus-terima-kasih-ke-pak-jokowi/">mengidentifikasi hoaks</a> juga berkoordinasi dengan aparat hukum. Untuk mendeteksi siapa yang pertama menyebarkan hoaks. "InsyaAllah penyebar hoaks akan ketahuan, karena ada jejak digital," katanya.  Rudiantara juga meminta agar masyarakat menyambut Pemilu 17 April mendatang dengan gembira. "Kita memasuki pesta demokrasi tanggal 17 April mendatang, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/04/2019/bupati-kulon-progo-kita-harus-terima-kasih-ke-pak-jokowi/">puncak pesta politik</a>. Kalau pesta, kita menyambutnya dengan cara bergembira," ucapnya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rudiantara-lagi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Menkominfo Sebut Hoaks Banyak Serang Capres 01 daripada 02

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tim-jabar-saber-hoaks-terima-5485-laporan-dan-pengaduan_m_.jpg" alt="Pemprov Jawa Barat terima ribuan aduan dan laporan hoaks melalui Tim Saber Hoaks" width="100%">
<figcaption>Pemprov Jawa Barat terima ribuan aduan dan laporan hoaks melalui Tim Saber Hoaks</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Jabar Saber Hoaks yang baru saja diresmikan ternyata sudah banyak menerima laporan dan pengaduan terkait berita bohong. Mengingat belakangan memang banyak beredar berita bohong di kalangan masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jawa Barat Hening Widiatmoko mengatakan, tim Saber hoaks ini merupakan bagian dari tugasnya. Informasi soal pengaduan yang diterima tim Saber Hoaks bersifat dinamis sehingga akan terus berubah. "Pada periode 7-16 Desember 2018 sebanyak 273 pesan laporan, 72 pengaduan, dan 11 laporan pengaduan diklarifikasi," kata Hening kepada JawaPos.com, Selasa (25/12). Berbicara soal update, secara resmi akun Instagram @jabarsaberhoaks&nbsp;segera merilis secara detiln. Data ini akan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dipublikasi sebagai informasi kepada masyarakat agar tidak termakan atau produksi berita bohong yang berseliweran di media sosial. Sebagaimana diketahui tim Jabar Saber Hoaks setelah diluncurkan&nbsp; oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beberapa waktu lalu. Tim ini akan terus melakukan tugas untuk mempublikasikan dan meningkatkan pelayanan dan cepat dalam merespon terhadap pengaduan yang masuk. "Kami berusaha untuk terus mengevaluasi pelaksanaan layanan agar tahun 2019 lebih punya kontribusi terhadap pencegahan dan penanganan berita dan foto hoaks," ujarnya. Berdasarkan data yang dirilis Jabar Saber Hoaks, periode 17-23 Desember 2018 sebanyak 5.485 pesan yang diterima. Dengan rincian melalui Whatsapp sebanyak 78, Facebook 938, Twitter 191, Instagram 4.273, dan Line 5 pesan. Dari data tersebut yang berupa laporan pengaduan sebanyak 143. Kemudian sekitar 58 laporan pengaduan diklarifikasi melalui akun media sosial ataupun pesan. Untuk diketahui, Tim Saber Hoaks memiliki tiga tujuan diantaranya memantau berbagai macam berita atau informasi, mengklarifikasi, dan melakukan edukasi kepada netizen dan masyarakat Jawa Barat terkhususnya.

Tim Jabar Saber Hoaks Terima 5.485 Laporan dan Pengaduan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rawan-hoaks-pakar-medsos-minta-masyarakat-aktif-mengonfirmasi_m_.jpg" alt="Pakar Medsos dari GDILab.com Jefri Dinomo meminta, agar masyarakat untuk lebih cerdas dalam menyerap informasi dari media sosial." width="100%">
<figcaption>Pakar Medsos dari GDILab.com Jefri Dinomo meminta, agar masyarakat untuk lebih cerdas dalam menyerap informasi dari media sosial.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penelitian We Are Social mengungkapkan, pengguna internet aktif di Indonesia kini sudah mencapai 130 juta. Dari jumlah tersebut, beberapa di antaranya tersebar sebagai pengguna aktif jejaring media sosial. Namun sayangnya, tingginya pengguna medsos dimanfaatkan oknum tertentu menyebarkan disinformasi. Untuk mengurangi dampak dari informasi yang telah diselewengkan tersebut, Pakar Medsos dari GDILab.com Jefri Dinomo meminta, agar masyarakat untuk lebih cerdas dalam menyerap informasi dari media sosial. "Ketika informasi disampaikan itu harus ada konfirmasi. Tapi yang terjadi sekarang itu tidak seperti itu. Kebanyakan konten sekarang itu, disampaikan dan langsung disebarkan. Bukan dikonfirmasi sebelum disebarkan," kata Jefri di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (16/12). Menurutnya, masyarakat harus berperan aktif untuk menyeleksi informasi mengenai benar atau tidaknya informasi yang telah tersebar di medsos. Karena, jika informasi salah yang menyebar justru hanya akan membuat hoaks semakin masif di Indonesia. "Karena konten hoaks itu kan seperti bola salju, enggak ada yang bisa mengcounter nantinya dan kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab kan enggak ada," ungkap dia. Atas dasar itu, kata dia, kemampuan literasi era digital sangat dibutuhkan masyarakat agar tidak terlarut dalam informasi yang salah. Imbasnya, bisa saja nantinya akan memicu konflik horizontal dan merusak tatanan demokrasi. "Masyarakat Indonesia bukan butaliterasi media sosial, tetapi masih belum. Karena itu kita butuh literasi di era digital. Kita perlu konfirmasi dulu, tanpa konfirmasi kemungkinan besar untuk menjadi hoaks itu ada," pungkasnya.

Rawan Hoaks, Pakar Medsos Minta Masyarakat Aktif Mengonfirmasi

konten hoaks

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#konten hoaks