<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan klarifikasi Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhadap dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada Rabu (5/4). Saat ini keduanya sudah hadir dan dalam pemeriksaan tim Direktorat LHKPN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua pegawai pajak yang diklarifikasi harta kekayaannya yakni, Dendy Heriyanto dan Wita Widiarti. Keduanya diduga memiliki perusahaan konsultan pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, dua pegawai DJP Kemenkeu beserta pasangannya yang diklarifikasi oleh Direktorat LHKPN saat ini sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (5/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01461352/rafael-alun-diduga-mainkan-pajak-sejak-jadi-pejabat-di-kanwil-djp-jatim-i">Rafael Alun Diduga Mainkan Pajak sejak Jadi Pejabat di Kanwil DJP Jatim I</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Klarifikasi ini penting dilakukan. KPK akan mempertanyakan asal-usul harta yang dimiliki dari dua pegawai pajak tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Segera dilakukan klarifikasi atas LHKPN-nya oleh tim pemeriksa LHKPN KPK," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan Pahala Nainggolan mengungkapkan, sebanyak 134 pegawai pajak memiliki saham di 280 perusahaan. Hal ini ditemukan, setelah KPK menelusuri LHKPN pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita lakukan pendalaman terhadap data yang kita punya, tercatat bahwa 134 pegawai pajak ternyata punya saham di 280 perusahaan," ucap Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/3) lalu.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala menjelaskan, ASN Ditjen Pajak bukan tidak boleh memiliki saham. Namun, aturan yang ada masih belum jelas. Menurutnya, PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tidak jelas melarang ASN memiliki saham.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah ini tidak jelas disebut bahwa tidak tegas dilarang, tetapi dibilang begini, harus beretika, Tidak berhubungan dengan pekerjaan," tegas Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait 280 perusahaan yang ditanam saham oleh ratusan pegawai pajak, kata Pahala, hal itu sangat beresiko apabila perusahaan itu merupakan konsultan pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pekerjaan saya pegawai pajak, tapi saya punya saham di konsultan pajak. Itu yang kita dalami, jadi itu yang kita dapat dari data LHKPN kita," ujar Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala memastikan, pihaknya akan menyerahkan data tersebut ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini penting, agar Kemenkeu untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti akan kita sampaikan ke Kemenkeu juga untuk didalami 134 orang ini sambil kita lihat juga gimana profil dan kekayaannya," pungkas Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

KPK menjadwalkan klarifikasi Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhadap dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

KPK Periksa 2 Pegawai Pajak yang Miliki Perusahaan Konsultan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Rafael-Alun-Trisambodo-Dery-Ridwansah-12.jpg" alt="Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo (tengah) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023). KPK memeriksa orang tua dari Mario Dandy tersebut selama kurang lebih delap" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo (tengah) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023). KPK memeriksa orang tua dari Mario Dandy tersebut selama kurang lebih delap</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo merasa keberatan jika dirinya harus disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Rafael pun mengklaim, tak menggunakan jasa konsultan dalam mengelola aset kekayaan.  "Saya tidak pernah menggunakan jasa konsultan pajak. Jika memang diduga ada bantuan dari konsultan pajak mohon dijelaskan bantuannya seperti apa?" kata Rafael kepada wartawan, Minggu (26/3).  Rafael pun memastikan, kabar yang mengatakan dirinya akan kabur ke luar negeri tak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, dirinya memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyelidik KPK, pada Jumat (24/3).  "Tidak benar kabar soal itu (kabur ke luar negeri). Saya selalu hadir saat diminta keterangan oleh KPK dan inspektorat jendral kemenkeu untuk mengklarifikasi harta saya," tegas Rafael.  Terkait asal usul harta kekayaannya yang saat ini tengah dalam pemeriksaan KPK, kata Rafael, dirinya tak habis pikir. Pasalnya, ia selalu melaporkan harta kekayaannya sejak 2011.  Rafael pun mengaku sudah beberapa kali diklarifikasi mengenai asal usul hartanya oleh KPK pada 2016 dan 2021, serta Kejaksaan Agung pada 2012. Rafael menyatakan, sejak 2011 tidak pernah ada penambahan aset tetap sehingga penambahan nilai semua karena peningkatan nilai jual objek pajak.  "Jadi kalau sekarang diramaikan dan dibilang tidak wajar hanya karena kasus yang dilakukan oleh anak saya, jadi janggal karena sudah sejak 2011 sudah dilaporkan. Selain itu pada tahun 2016 dan 2021 sudah klarifikasi oleh KPK, serta tahun 2012 telah diklarifikasi di Kejaksaan Agung," tegas Rafael.  Lagipula, kata Rafael, terkait perolehan harta yang dimiliki sudah tercatat dalam surat pemberitahuan tahunan orang pribadi (SPT-OP) di Ditjen Pajak sejak 2002. Selain itu, terkait adanya penambahan harta juga telah dilaporkan rutin dalam SPT pada saat harta tersebut diperoleh.  "Perolehan aset tetap saya sejak tahun 1992 hingga tahun 2009, seluruhnya secara rutin tertib telah saya laporkan dalam SPT-OP sejak tahun 2002 hingga saat ini dan LHKPN sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini. Seluruh aset tetap tersebut sudah diikutkan program TA (Tax Amnesty) tahun 2016 dan juga diikutkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tahun 2022. Sehingga saat ini seharusnya sudah tidak menjadi masalah" pungkasnya.

Rafael Alun Bantah Gunakan Konsultan Pajak untuk Kelola Aset Kekayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ditjen-Pajak-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Kemenkeu Diminta Benahi Sistem Pencegahan Korupsi  JawaPos.com – Satu per satu isu ketidakwajaran perilaku pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terbongkar. Setelah indikasi transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun, kini terungkap lagi temuan baru.  Sebanyak 134 pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu ternyata menjadi pemegang saham di 280 perusahaan.  Hal tersebut diungkapkan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Pahala menyatakan, mayoritas perusahaan itu bersifat tertutup (non-listing). Bukan perusahaan terbuka (Tbk) yang profil pemegang sahamnya dapat ditelusuri dengan mudah di bursa saham. ”Kalau (yang punya saham, Red) di perusahaan terbuka (Tbk) lebih banyak dari itu,” ungkapnya kemarin (9/3).  Pahala menerangkan, secara aturan memang tidak ada larangan pegawai pajak menjadi pemegang saham di sebuah perusahaan. Pegawai pajak juga secara spesifik tidak dilarang berbisnis. Namun, perilaku itu bisa masuk kategori tidak etis sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah. ”Di aturannya hanya bilang agar memilih kegiatan yang etis, tapi etisnya apa nggak jelas,” terangnya.  Saat ini KPK masih mendalami fenomena kepemilikan saham di lingkungan pegawai pajak tersebut. Pahala menyebutkan, pihaknya sedang berfokus pada pegawai-pegawai yang menjadi pemegang saham di perusahaan konsultan pajak. Sebab, hal itu jelas berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest). ”Paling bahaya itu soalnya,” ujarnya.  Rencananya, ratusan nama pegawai itu diserahkan KPK ke Kemenkeu hari ini. Pahala menyatakan, pihaknya akan meminta Kemenkeu untuk memperbaiki sistem pencegahan korupsi terkait kepemilikan saham tersebut. ”Jangan pas lagi rusuh (ribut di media, Red) baru dibenerin (diperbaiki sistem pencegahan korupsi, Red),” paparnya.  Selain menyerahkan nama, KPK bersama PPATK akan menindaklanjuti perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan pegawai/pejabat pajak. Jika perusahaan tersebut berisiko memicu konflik kepentingan, pemeriksaan intensif akan dilakukan. ”Jadi, jangan sampai membuka peluang wajib pajak mau nego transfer ke perusahaan (pegawai/pejabat pajak, Red),” imbuhnya.  Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Kemenkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, Inspektorat Jenderal Kemenkeu tengah menginvestigasi 69 pegawai Kemenkeu yang dianggap memiliki profil berisiko tinggi karena diduga memiliki harta tidak wajar. Mayoritas pegawai itu berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).  Sementara itu, kebanyakan tingkat jabatannya adalah pejabat struktural yang notabene wajib melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). ”Tapi, ada juga dari direktorat lainnya. Basisnya LHKPN tentu, kan yang wajib LHKPN terutama. Tapi, tetap ada juga yang LHK itu kita profil, misalnya fungsional,” ujarnya.  Terkait Rafael Alun Trisambodo (RAT), Yustinus menyatakan bahwa penyelidikan di ranah Kemenkeu sudah selesai. Sebab, ranah Kemenkeu bersifat administratif. Kemenkeu juga sudah memecat RAT dan memastikan dia tidak mendapat pensiun karena pelanggaran berat yang dilakukan.  Karena itu, jika ditemukan pelanggaran lainnya, tidak tertutup kemungkinan keterlibatan KPK, PPATK, ataupun aparat penegak hukum. ”Ya, bisa mem-follow up jika ditemukan indikasi tindak pidana,” imbuhnya.  Yustinus juga memastikan komitmen Kemenkeu untuk bersih-bersih internal. Dengan berbagai kasus yang kini berjalan, hal itu disebut menjadi pelajaran agar Kemenkeu bisa mengemban tugas semakin baik. Dia memastikan keberpihakan Kemenkeu kepada masyarakat dengan upaya bersih-bersih.  ”Kemenkeu bersih-bersih, Anda membantu kami. Ini perjalanan yang tidak mudah. Tapi, dengan bergandeng tangan dan dukungan banyak orang, kami percaya semakin mampu mengemban tugas ini. Tidak lain tidak bukan hanya untuk kebaikan dan kemajuan bangsa ini,” terangnya.  Dia menjelaskan, DJP dan DJBC Kemenkeu merupakan dua instansi yang sangat penting. Karena itu, dua instansi tersebut tidak boleh dilemahkan. Upaya bersih-bersih harus terus digalakkan.  Upaya Kemenkeu saat ini bertujuan agar DJP dan DJBC dapat melaksanakan tugas dengan semakin baik. Kemenkeu akan melakukan investigasi terhadap pejabat yang memiliki kekayaan tidak wajar. Jika terbukti ada pelanggaran, Kemenkeu siap menjatuhkan sanksi pemecatan.  ”Jangankan dirotasi, yang terbukti bahkan di-nonjob. Bahkan sekarang ada yang dipecat dan 69 high-risk dipanggil bertahap beberapa waktu ke depan karena kita perlu investigator banyak kan. Kita kerahkan semua upaya itu,” jelas Yustinus.

KPK Usut Pegawai DJP Rangkap Konsultan Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Rafael-Alun-Trisambodo-Dery-Ridwansah-12.jpg" alt="Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo (tengah) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023). KPK memeriksa orang tua dari Mario Dandy tersebut selama kurang lebih delap" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo (tengah) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023). KPK memeriksa orang tua dari Mario Dandy tersebut selama kurang lebih delap</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga, konsultan pajak yang bekerja untuk pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo ke luar negeri. PPATK mendapat informasi tersebut dari masyarakat.  "Ya kami mendengar pengaduan masyarakat mengenai hal tersebut," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dikonfirmasi, Senin (6/3).  Ivan menduga, Rafael Alun mendapati konsultan pajak dari rekannya yang merupakan mantan pegawai DJP Kemenkeu. Namun, hal ini tentunya perlu di dalami oleh aparat penegak hukum.  "Berdasarkan data yang ada kami menduga ada mantan pegawai pajak yg bekerja pada konsultan tersebut," tegas Ivan.  Sebelumnya, PPATK menduga Rafael Alun Trisambodo melakukan pencucian uang. Hal ini setelah PPATK menelusuri rekam jejak aliran uang kepada Rafael Alun. "Kita mensinyalir ada PML (professional money launderer) yang selama ini bertindak untuk kepentingan RAT," ungkap Ivan dikonfirmasi, Jumat (3/3).  Ivan juga mengaku, pihaknya turut memblokir rekening seorang konsultan pajak yang diduga bekerja untuk kepentingan Rafael Alun. Bahkan, konsultan pajak itu juga bekerja untuk beberapa pihak lainnya yang bersinggungan dengan ayah dari pelaku penganiayaan, Mario Dandy Satrio.  "Iya ada pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai nominee RAT serta beberapa pihak terkait lainnya," ujar Ivan.  Rafael tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp 56.104.350.289. Jumlah kekayaan itu berdasarkan LHKPN yang disampaikan pada 17 Februari 2022, untuk tahun periodik 2021.  Dalam LHKPN, Rafael tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan totalnya mencapai Rp 51.937.781.000. Aset properti milik ayah dari pelaku penganiayaan Mario Dandy Satrio ini tersebar di wilayah Sleman, Manado, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.  Rafael juga tercatat memiliki harta berupa kendaaraan senilai Rp 425.000.000. Ia tercatat memiliki mobil Toyota Camry tahun 2008 senilai Rp 125 juta, dan mobil Toyota Kijang tahun 2018 senilai Rp 300 juta. Namun, Rafael tidak mencantumkan mobil Jeep Rubicon dan motor Harley David dalam LHKPN.  Rafael juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 420.000.000. Kemudian, surat berharga sejumlah Rp 1.556.707.379, serta kas dan setara kas Rp 1.345.821.529.  Rafael juga tercatat memiliki harta lainnya berjumlah Rp 419.040.381. Total harta kekayaan Rafael dalam LHKPN seluruhnya mencapai Rp 56.104.350.289.

Konsultan Pajak yang Bekerja untuk Rafael Alun Kabur ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230119_124144.jpg" alt="Mantan konsultan pajak PT. Jhonlin Baratama Agus Susetyo menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (19/1). RIDWAN/JPC" width="100%">
<figcaption>Mantan konsultan pajak PT. Jhonlin Baratama Agus Susetyo menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (19/1). RIDWAN/JPC</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan konsultan pajak PT. Jhonlin Baratama Agus Susetyo tak terima divonis dua tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agus langsung menyatakan banding setelah mendengar vonis hakim.  Hakim juga menjatuhkan hukuman pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5 miliar. Jika tidak dibayarkan, akan diganti dengan kurungan badan selama delapan bulan.  "Yang mulia majelis hakim, setelah memutus saya bersalah seperti yang disampaikan yang mulia majelis hakim, yang dalam pertimbangannya hampir 100 persen berdasarkan tuntutan dari penuntut umum serta mengesampingkan apa yang kami sampaikan dalam pledoi, fakta persidangan beserta bukti 100 persen tidak ada satupun yang dipertimbangkan, maka saya sangat keberatan dan saya menyatakan banding," kata Agus dihadapan hakim dan juga jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (19/1).  Agus menjelaskan, alasan dirinya mengajukan banding karena menilai fakta hukum di persidangan dikesampingkan. Dia sangat kecewa dengan vonis hakim yang memutusnya bersalah, karena terbukti memberikan suap kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2016-2019 Angin Prayitno Aji dan anak buahnya.  "Fakta persidangan dan bukti yang kita sampaikan 100 persen ditolak dan tidak dipertimbangkan. Sangat mengecewakan," ucap Agus.  Konsultan pajak perusahaan Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam ini juga menyesalkan dirinya dipidana denhan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 5 miliar. Dia mengklaim, persidangan dirinya hanya berdasar pada satu orang saksi, Yulmanizar  "Itu masalah Rp 5 miliar, bayangkan tapi tidak ada bukti hanya omongan satu orang bagaimana, 185 kuhap satu orang saksi, bukan saksi. Tapi itu dikesampingkan sama sekali," tegas Agus.  Sebelumnya, Agus Susetyo terbukti memberikan suap sebesar SGD 3,5 juta kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2016-2019 Angin Prayitno Aji dan anak buahnya. Karena itu, Agus divonis dua tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.  "Mengadili, menyatakan terdakwa Agus Susetyo terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum," ujar Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri membacakan amar putusan.  "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama rua tahun dan denda sebesar Rp 100 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dipidana dengan kurungan selama tiga bulan," sambungnya.  Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada konsultan pajak perusahaan Syamsudin Andi Arsyad alias Haji Isam itu untuk membayar uang pengganti senilai Rp 5 miliar. Uang pengganti itu harus dibayarkan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap.  "Jika tidak bisa dibayarkan sesudah pidana berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat dilelang untuk jaksa. Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dipidana dengan penjara delapan bulan," tegas hakim.  Vonis ini terbilang lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Agus sebelumnya dituntut dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.  Dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, Agus dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, Agus juga tidak mengakui perbuatannya.  "Hal yang meringankan, terdakwa sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab kepada keluarganya, serta terdakwa bersikap sopan," ucap hakim.  Agus terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf aUU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tak Terima Divonis 2 Tahun Penjara, Agus Susetyo Langsung Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230119_124144.jpg" alt="Mantan konsultan pajak PT. Jhonlin Baratama Agus Susetyo menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (19/1). RIDWAN/JPC" width="100%">
<figcaption>Mantan konsultan pajak PT. Jhonlin Baratama Agus Susetyo menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (19/1). RIDWAN/JPC</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan konsultan pajak PT. Jhonlin Baratama, Agus Susetyo, divonis dua tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (19/1). Agus terbukti memberikan suap sebesar SGD 3,5 juta kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2016-2019 Angin Prayitno Aji dan anak buahnya.  "Mengadili, menyatakan terdakwa Agus Susetyo terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum," kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri membacakan amar putusan.  "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama rua tahun dan denda sebesar Rp 100 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dipidana dengan kurungan selama tiga bulan," sambungnya.  Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada konsultan pajak perusahaan milik Syamsudin Andi Arsyad alias Haji Isam itu untuk membayar uang pengganti senilai Rp 5 miliar. Uang pengganti itu harus dibayarkan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap.  "Jika tidak bisa dibayarkan sesudah pidana berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat dilelang untuk jaksa. Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dipidana dengan penjara delapan bulan," tegas hakim.  Vonis terbilang lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Agus dituntut dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.  Dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, Agus dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, Agus juga tidak mengakui perbuatannya.  "Hal yang meringankan, terdakwa sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab kepada keluarganya, serta terdakwa bersikap sopan," ucap hakim.  Agus terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf aUU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Eks Konsultan Pajak Perusahaan Haji Isam Divonis 2 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Wakil-Ketua-KPK-Alexander-Marwata-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum melakukan penahanan terhadap kuasa wajib pajak PT. Jhonlin Baratama, Agus Susetyo. Terlebih penerima suap, mantan pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani telah menjadi terpidana dalam kasus dugaan suap perpajakan.  Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak KPK untuk segera melakukan penahanan terhadap tim kuasa pajak PT. Jhonlin Baratama, Agus Susetyo. Hal ini penting, untuk memberikan kepastian hukum.  "Karena nanti kalau berlarut-larut sudah lama juga, hukum yang tertunda dan dilambat-lambatkan bukan hukum itu sendiri, bukan memberikan keadilan. Saya mendesak KPK segera melakukan upaya paksa untuk segera mempercepat proses perkara ini," kata Boyamin kepada wartawan, Senin (8/8).  Dalam kasus ini, dua konsultan pajak PT. Gunung Madu Plantation (GMP) Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Magribi sudah dilakukan penahanan dan sedang dalam proses pengadilan. Namun, hingga kini kuasa wajib pajak PT. Jhonlin Baratama dan PT. Bank Panin belum jiga ditahan oleh KPK.  Aktivis antikorupsi ini menegaskan, proses hukum perkara dugaan korupsi harus segera didahulukan. Hal ini agar memberikan kepastian hukum.  "Kita berharap konsultan Bank Panin dan Jhonlin Baratama dilakukan upaya paksa penahanan dan segera dibawa ke pengadilan," tegas Boyamin.  Senada juga disampaikan pakar hukum pidana Supardji Ahmad. Dia menegaskan, penahanan terhadap tersangka korupsi penting dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Mengingat, PT. Jhonlin Baratama sempat menghilangkan barang bukti dalam kasus dugaan suap perpajakan.  "Dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja KPK hendaknya perkembangan penanganan kasus tersebut dilakukan secara transparan, profesional dan progresif. Seorang yang telah ditetapkan jadi tersangka memang tidak semuanya ditahan, tetapi jika dikuatirkan menghalangi barang bukti dan menghambat penyidikan maka perlu dipertimbangkan untuk dilakukan penahanan," tegas Supardji.  Terkait adanya dugaan penghilangan barang bukti, lanjut Supardji, PT. Jhonlin Baratama bisa terjerat Pasal 21 dalam hal merintangi penyidikan KPK. Hal ini penting, mengingat KPK juga pernah menerapkan pasal merintangi penyidikan dalam kasus dugaan korupsi e-KTP terhadap pengacara Fredrich Yunadi. Ketegasan KPK juga penting dilakukan dalam kasus dugaan suap pajak ini.  "Ya perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana tersebut. KPK pernah menerapkan pasal tsb pada Fredrich Yunadi," cetus Supardji.  Diduga PT. Jhonlin Baratama yang merupakan perusahaan milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam mengkondisikaan nilai wajib pajak PT. Jhonlin Baratama tahun pajak 2016 sejumlah Rp 6.608.976.659 dan 2017 sebesar Rp 19.049.387.750.  Pihak Jhonlin Baratama meminta agar nilai wajib pajak diturunkan menjadi Rp 10 miliar. Sebagai upaya pengurangan pungutan, Ditjen Pajak meminta imbalan senilai Rp 40 miliar, ini merupakan fee untuk menurunkan nilai wajib pajak.  Setelah dikurangi untuk jatah Agus, tim pemeriksa pajak diduga mendapat jatah senilai SGD 3,5 juta. Kemudian, dari jatah tersebut, sebesar SGD 1,75 juta diserahkan kepada Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak dan Dadan Ramdani.  Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memastikan akan segera menahan konsultan pajak PT. Jhonlin Baratama Agus Susetyo dan konsultan pajak PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) Veronika Lindawati terkait kasus dugaan suap pengurusan pajak. Sejauh ini, KPK baru menahan dan menyidangkan dua konsultan Pajak PT Gunung Madu Plantation, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Magribi.  "Tentu nanti akan menyusul berdasarkan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan teman-teman penyidik," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/7).  Berdasarkan putusan terdakwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji terbukti ada peristiwa suap yang dilakukan kedua perusahaan dalam hal ini Jhonlin dan Bank Panin melalui Agus Susetyo dan Veronika. Karena itu, KPK menegaskan akan segera menahan Agus Susetyo dan Veronika  "Tinggal tunggu waktu saja (untuk ditahan)," pungkas Alex.

Beri Kepastian Hukum, KPK Segera Tahan Konsultan PT Jhonlin Baratama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/FOTO-BOKS_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS-danny.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Sebagai konsultan pajak, Danny Septriadi punya cara tersendiri untuk rileks. Dia membidani berdirinya The Library of Humor Studies. Koleksinya dia kumpulkan sejak 30 tahun lalu. Jadi rujukan penelitian humor.  SAHRUL YUNIZAR, Jakarta  ---  "SAYA tiga tahun terakhir bersengketa di pengadilan. Terus terang saja, saya tidak pernah kalah," kata Danny Septriadi serius Maret lalu.  Tentu yang menjadi lawan bicaranya terpukau. Maklum, Danny adalah konsultan pajak yang andal. Dia mengajar di banyak kampus. Namanya juga populer di dunia perpajakan.  "Anda mau tahu resepnya?" sambung Danny. Tentu kali ini siapa pun akan semakin bertanya-tanya dengan pernyataan semacam itu. Termasuk Jawa Pos yang mewawancarai pagi itu. "Ya, karena memang hakimnya belum menjatuhkan putusan," katanya lalu tertawa.  Begitulah cara Danny menyampaikan humor. Cara tersebut tidak hanya meyakinkan kliennya. Tapi juga menyindir pengadilan yang berlama-lama menuntaskan perkara.  Danny mengaku sudah lama menyukai hal-hal yang berbau humor. Sumbernya pun bermacam-macam. Komik, buku, majalah, koran, apa saja yang mengandung unsur humor pasti dia lahap. Khususnya yang berbentuk teks. Jangan heran apabila koleksinya bertumpuk. "Ada 1.500-an buku," ungkapnya.  Koleksi sebanyak itu dikumpulkan Danny lebih dari 30 tahun terakhir. Sebagian di antaranya bahkan sampai harus diimpor. Sebab, tidak banyak penerbit lokal yang mencetak buku humor. Kalaupun ada, tidak terlalu lengkap dan detail.  Di antara buku-buku humor milik Danny, ada pula yang sangat serius. Seperti kata almarhum Arwah Setiawan, mantan ketua Lembaga Humor Indonesia (LHI), humor itu serius.  Puluhan tahun menyelami, Danny yakin betul humor bisa dikolaborasikan dengan berbagai disiplin ilmu. Dengan humor, dia percaya orang bisa punya nilai lebih. Dia sudah membuktikan sendiri. "Humor membawa saya sampai ke titik ini," katanya.  Bahan humor semacam itu kerap membuka jalan sampai Danny bisa dipercaya banyak orang. Dengan humor, dia dengan kliennya seperti tidak bersekat. Tidak heran jika kliennya begitu banyak. Bahkan, bisa dibilang, kantor konsultan pajak yang dikelola Danny menjadi salah satu raksasa konsultan pajak. Perusahaan tersebut berkantor di Menara DDTC, Kelapa Gading, Jakarta Utara.  Nah, di kantor itu pula Danny melahirkan IHIK3 atau Institut Humor Indonesia Kini bersama Seno Gumira Ajidarma dan Darminto M. Sudarmo. Terus berkembang, kini Danny memutuskan untuk membuka The Library of Humor Studies. Sebuah pusat kajian humor yang menyediakan berbagai hal tentang humor. Mulai pelatihan, bantuan dana riset, hingga apa pun yang berkaitan dengan humor.  Tempat itu boleh juga disebut sebagai salah satu tonggak sejarah dunia humor tanah air. Karena menjadi perpustakaan humor pertama di Indonesia. Belum pernah ada perpustakaan humor yang punya koleksi buku sebanyak yang dimiliki Danny.  Danny menempatkan perpustakaannya di Menara DDTC di Kelapa Gading karena dinilai lebih layak. Di lantai 2 ada satu ruangan khusus yang dijadikan perpustakaan. Ukurannya tidak besar. Isinya buku-buku pajak. Namun dijamin bisa membikin penggiat pajak betah. Dan kini bisa jadi membuat penyuka humor juga merasa demikian. "Ada 200 buku humor di sini," ungkap Danny seraya menunjukkan buku-buku tersebut.  Ratusan buku humor itu dia pajang rapi dalam dua rak vertikal. Setiap rak berisi seratus buku. Di antara deretan buku itu, ada buku berjudul The New Yorker Encyclopedia of Cartoons. Kemudian ada Encyclopedia of Humor Studies yang juga terdiri atas dua seri. Selain itu, masih ada buku berjudul Ethnic Humor Around The World, Photography and Humor, serta My Life Is A Situation Comedy.  Sebagian besar koleksi perpustakaan humor milik Danny memang buku berbahasa Inggris. Namun, ada pula yang berbahasa Indonesia. Misalnya yang diterbitkan langsung oleh IHIK3 berjudul Jon Slebor dan Jon Gokil (Seri Obat Stress) karya Johnny Hidayat A.R. Ada juga Anatomi Lelucon di Indonesia karya Darminto M. Sudarmo serta buku karya Pipit Rochijat Kartawidjaja berjudul Kolom Sableng dan Wayang Sableng.  Bukan hanya itu, The Library of Humor Studies juga punya koleksi buku milik Arwah Setiawan. Baik yang terbitan dalam negeri maupun luar negeri. Danny mendapatkannya dua tahu lalu. "Sama anaknya (diberikan, Red). Seluruh kumpulan bukunya itu jatuh ke saya semua," bebernya.  Danny menyukai semua koleksi buku humornya. Walau tidak semua pula dia baca. Sebagian malah dia beli untuk menambah koleksi.  Memang tidak semua buku humor dipajang. Sebab, baru akhir tahun lalu perpustakaan itu pindah dari Cikini ke Kelapa Gading. Danny menyebutkan, 300 sampai 400 buku ada di ruang kerjanya di lantai 6 Menara DDTC. Sedangkan koleksi lain masih disimpan di rumah.  Meski begitu, Danny memastikan bahwa semua buku tersebut bisa dinikmati siapa saja yang tertarik. Pria kelahiran 1971 itu selalu ingin membagi yang dia miliki kepada orang lain. "Sharing dan knowledge is a power," imbuhnya.  Karena itu pula, banyak buku humor terkait disiplin ilmu lain di luar pekerjaannya yang juga turut dia koleksi. Danny berharap suatu saat ada yang punya niat kuat mengolaborasikan keahlian mereka dengan humor. Misalnya, kata dia, dokter, guru, psikolog, fotografer, dan desainer.  Danny percaya humor akan membuat pekerjaan mereka menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Persis seperti yang dia alami. Saat bertugas sebagai konsultan pajak, Danny tidak jarang memakai humor sebagai salah satu senjata. Baik saat berhadapan dengan klien atau ketika hadir dalam sidang sengketa pajak di pengadilan. Melalui humor, obrolan seputar pajak yang biasanya kaku akan menjadi lebih cair.  Danny juga mengajar di beberapa kampus. Humor juga jadi senjata untuk menarik minat mahasiswa. Apalagi bila mengajarkan materi perpajakan yang dikenal njelimet dan sulit. "Pajak itu sebenarnya nggak susah," katanya lagi. "Yang susah itu bayar pajaknya," sambung dia.  Danny mengungkapkan, cara semacam itu mujarab. Setidaknya, mahasiswa betah berlama-lama di kelas. Selain itu, mahasiswa yang dia ajar jarang titip absen. Humor juga menjadi kekuatan Danny dalam mendidik anaknya. Sejak dini dia sengaja menuntun buah hatinya untuk lebih dekat dengan humor. Lewat buku, komik, film, ataupun acara televisi. "Supaya dia tahan terhadap bullying," tuturnya.  Meski pengunjung perpustakaan humornya belum banyak, Danny percaya tempat itu bisa punya banyak manfaat. Sejauh ini yang datang ke perpustakaannya lebih sering para peneliti. Utamanya mereka yang sedang menyiapkan tugas akhir studi yang kini sudah berulang datang. Buku humor apa pun yang mereka cari, Danny siap menyediakan. Bahkan yang belum jadi koleksi di perpustakaannya. "Kalau belum ada saya bisa beli. Kalau bukunya di rumah, saya ambilkan," katanya.  Bambang Haryanto adalah pria asal Wonogiri yang pernah merasakan langsung manfaat ribuan koleksi buku milik Danny. Delapan tahun lalu dia diberi izin oleh Danny untuk tinggal selama sebulan di rumahnya. Tempat yang isinya lebih banyak buku humor. Saat itu IHIK3 maupun The Library of Humor Studies belum ada. "Modal saya membuat buku humor politik itu disokong buku-buku Pak Danny," ujarnya.  Dari buku itu lahirlah Komedikus Erektus sebagai buku humor politik. "Yang isinya menertawakan ulah tokoh-tokoh sampai politikus yang berlaku hipokrit, kekanak-kanakan, berperilaku korup, dan melawan akal sehat," beber dia.  Bambang menilai kehadiran perpustakaan humor milik Danny sangat penting. Setelah Arwah Setiawan meninggal dunia, perpustakaan itu yang menyediakan banyak sumber daya ilmu pengetahuan tentang humor.  Disokong pusat kajian humor IHIK3, Bambang yakin betul setiap peneliti humor akan terbantu. Dia pun yakin, dari perpustakaan kecil di Menara DDTC tersebut, satu per satu peneliti humor akan lahir. Dengan latar belakang yang berbeda seperti harapan Danny.

Danny Septriadi, Konsultan Pajak yang Juga Pendiri Perpustakaan Humor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/sebut-konsultan-pajak-profesi-mulia-misbakhun-bakal-lakukan-ini_m_171767.jpeg" alt="Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pekerjaan konsultan pajak sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Pasalnya, selama ini,pajak menjadi penopang ekonomi bangsa ini.&nbsp; Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR yang membidangi persoalan pajak dan keuangan, Mukhamad Misbakhun saat berbicara pada seminar Nasional dan sosialisasi RUU Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan RUU Konsultan Pajak (KP) yang diselenggarakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pusat di Balai Samudera, Jakarta Utara, Kamis (30/11). &ldquo;Di mata saya, konsultan Pajak itu pekerjaan mulia. Karena itu. Pekerjaan ini harus didorong agar menjadi profesi yang kuat dan kredibel dan diatur undang-undang," ujar Misbakhun yang juga anggota Badan legislasi (Baleg) DPR ini. Menurut Misbakhun, selama ini konsultan pajak masih harus dilindungi dengan beleid yang ada. Bahkan banyak kasus konsultan pajak yang akhirnya diadukan polisi dan berkahir di meja hijau. "Ini yang selama ini belum dilindungi, sertifikasinya seperti apa, bagaimana pola relasi antara konsultan dan pembayar pajak. Ini penting bagi keberadaan profesi konsultan pajak. Karena itu undang-undangnya harus ada," tegas politisi Golkar itu. Misbakhun juga menambahkan, ini menjadi agenda partai partainya di DPR dalam memperjuangkan profesi konsultan pajak ini menjadi kuat dan dilindungi oleh undang-undang. "Ini yang menjadi kewajiban saya, saya akan bawa itu ke pemerintah," pungkas Wasekjen DPP Partai Golkar.

Sebut Konsultan Pajak Profesi Mulia, Misbakhun Bakal Lakukan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/misbakhun-dorong-negara-akui-konsultan-pajak-lewat-ruu_m_145165.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Inisiator Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak Mukhamad Misbakhun berpendapat, dalam rangka reformasi sistem perpajakan secara menyeluruh dan komprehensif, maka RUU Konsultan Pajak menjadi bagian yang penting dan tidak terpisahkan. &ldquo;Hal ini sebagai upaya menjaga keseimbangan kepentingan antara pembayar pajak dengan kewenangan pemerintah di bidang perpajakan,&rdquo; kata Misbakhun pada rapat Badan Legislasi di Gedung DPR Senayan, Selasa (18/07). Menurut Misbakhun, profesi konsultan pajak selama ini regulasinya hanya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan.&nbsp; Karena itu, RUU Konsultan Pajak menjadi sangat penting untuk melengkapi sistem reformasi perpajakan yang akan dilakukan pemerintah.&nbsp; &ldquo;Sehingga wajib pajak akan bisa mendapatkan hal kesetaraannya untuk memperoleh pelayanan pajak melalui konsultan pajak yang mewakili pembayar pajak,&rdquo; paparnya.&nbsp; Misbakhun yang juga anggota Baleg ini menjelaskan, sebagai salah satu profesi yang penting di dalam sistem perpajakan kita, maka profesi konsultan pajak perlu diberikan penguatan dalam bentuk regulasi di tingkat undang-undang.&nbsp; &ldquo;Di dalamnya tentu ada aturan yang jelas dan mengikat dalam mengatur profesi konsultan pajak,&rdquo; katanya. Yaitu, lanjut Misbakhun, mulai dari bagaimana praktek profesi konsultan pajak baik kewajiban, hak dan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan.&nbsp; &ldquo;Dengan begitu urgensi adanya UU Konsultan Pajak adalah untuk dapat memberikan sinergi yang positif pada program perpajakan nasional. Kan pajak salah satu sektor yang dominan dalam pembiayaan pembangunan nasional,&rdquo; tegasnya. Menurutnya, perpajakan &nbsp;merupakan bagian terpenting bagi para wajib pajak (WB) dimana WP harus memenuhi kewajiban perpajakannya. &ldquo;Tentunya tidak semua WP memahami bagaimana mengurus perpajakannya sehingga membutuhkan konsultan pajak untuk membantu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan,&rdquo; katanya. Anggota Komisi XI DPR ini menjelaskan, peranan konsultan pajak terhadap penerimaan negara cukup besar dimana tidak hanya memberikan konsultan pajak tetapi juga memberikan edukasi terkait perpajakan. Saat ini, jumlah konsultan pajak hanya 4.500 konsultan yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah yang kecil untuk dapat menunjang DJP, jika dibandingkan dengan rasio perbandingan jumlah wajib pajak dan jumlah penduduk yang hampir 250 juta orang. Misbakhun membandingkan jumlah konsultan pajak di negara lain. Jepang misalnya, memiliki 66.000 pegawai pajak dan 74.000 konsultan pajak dengan jumlah penduduk yang lebih kecil. &ldquo;Maka, Indonesia masih sangat kekurangan konsultan pajak. Dimana Idealnya menurut Ikatan Konsultan Pajak Indonesia jumlah konsultan harus di atas 60 ribu,&rdquo; pungkasnya.

Misbakhun Dorong Negara Akui Konsultan Pajak Lewat RUU

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#konsultan pajak

Berita Terkini