<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Ferdy-Sambo-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Terdakwa Ferdy Sambo tiba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk menjalani persidangan perdana perkara kasus pembunuhan Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (17/10/2022). Ferdy Sambo dk" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Ferdy Sambo tiba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk menjalani persidangan perdana perkara kasus pembunuhan Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (17/10/2022). Ferdy Sambo dk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ferdy Sambo akhirnya angkat bicara terkait Konsorsium 303 atau yang dikenal judi online 303. Ferdy Sambo menyatakan, dirinya sama sekali tak terlibat dalam pusaran bisnis haram Konsorsium 303.  Bahkan mantan Kadiv Propam Polri itu menegaskan selama dirnya menjadi Kasatgasus Merah Putih tak pernah menyelewengkan jabatannya sebagai Kasatgasus Merah Putih. “Saya selaku Kasatgas, ini terlibat narkoba judi online, tidak ada,” kata Ferdy Sambo dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Selasa (1/11).  Sebaliknya, selama dirinya menjadi Kasatgasus justru pihaknya banyak memberantas peredaran narkoba dan judi online. Karena itu, Sambo meluruskan tudingan yang saat ini kerap ditudingkan terhadap dirinya perihal judi online 303.  “Tidak ada, justru saya yang memberantas,” tegasnya seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Rabu (2/11).  Diketahui, grafik Kekaisaran Sambo dan Konsorsium 303 pernah ramai diperbincangkan. Grafik Kekaisaran Sambo itu berisikan skema Sambo mengatur jalannya operasional beberapa bisnis judi online 303.  Dalam grafik itu, sejumlah nama-nama jenderal pun mencuat dalam pusaran Kaisar Sambo dan Konsorsium 303. Setidaknya ada 5 jenderal bintang dua dan satu jenderal berpangkat Brigjen yang diduga terlibat dalam pusaran bisnis gelap yang dipimpin Ferdy Sambo.  Namun saat dilakukan pendalaman oleh Bareskrim Polri ternyata grafik Kekaisaran Sambo dan Konsorsium 303 tak terbukti. “Untuk konsorsium (303) sudah ditanyakan ke Bareskrim. Sementara hasilnya tidak ada,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah.

Penyataan Ferdy Sambo Soal Konsorsium 303

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-pernyataan-poligami-bukan-ajaran-islam-mui-itu-menyesatkan_m_-e1617689912870.jpg" alt="Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menegaskan, Islam adalah agama yang membolehkan pernikahan lebih dari satu kali itu. Namun, batas-batasnya sudah jelas ada dan harus dipatuhi." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menegaskan, Islam adalah agama yang membolehkan pernikahan lebih dari satu kali itu. Namun, batas-batasnya sudah jelas ada dan harus dipatuhi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas turut mengomentari isu adanya Konsorsium 303 yang melibatkan petinggi Polri. Selain Ferdy Sambo, ada tiga kapolda yang namanya terseret kasus tersebut. Mereka adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta; dan Kapolda Sumatera Utara Irjen RZ. Panca Putra Simanjuntak.  Anwar menilai, jika benar adanya temuan yang membuktikan bahwa tiga Kapolda tersebut ikut dalam Konsorsium 303, maka harus ada tindakan tegas. "Saya belum mengetahui keterlibatan 3 Kapolda itu, tetapi, jika menurut temuan itu memang ada keterlibatan mereka, secara hukum memang harus ditindak," kata Anwar saat dihubungi, Sabtu (8/10).  Anwar beranggapan, semua kemungkinan bisa terjadi. Termasuk adanya keterlibatan oknum Polri dalam sebuah lingkaran judi.  "Berapa sih gaji mereka? Paling berapa. Makanya banyak kita tahu polisi-polisi yang cari penghasilan sampingan. Dari judi, dari narkoba," jelasnya.  Oleh karena itu, Anwar mendesak pemerintah melalui penegak hukum agar segera membongkar kelakuan para oknum. Ia menegaskan komplotan yang memonopoli kasus judi online itu harus ditangkap, suoaya tidak membuat masyarakat resah.  "Kita tahu masalah paling besar di dunia hukum adalah keadilan. Saya yakin Kapolri serius menangani kasus Konsorsium 303. Saya mendukung langkah Kapolri menyelidiki kasus ini sampai tuntas," pungkas Anwar.  Diketahui, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan tidak ada keterlibat 3 kapolda dalam kasus pembunuhan berencana kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Ketiga Kapolda yang dimaksud yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta, dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak.  "Terkait dengan keterlibatan tiga Kapolda di kasus FS, tim Propam, tim Irsus sudah memeriksa, dan sampai saat ini, kesimpulannya tidak ada keterkaitan dengan skenario kasus FS," kata Sigit, Sabtu (1/10).  Tiga kapolda tersebut terseret karena dianggap memiliki kedekatan dengan Ferdy Sambo. Mereka bahkan ada dalam grafik kekaisaran Sambo yang beredar.  Sigit mengatakan, saat ini penyidik sudah menetapkan 5 tersangka terkait pelanggaran pembunuhan berencana dan 7 orang terkait obstruction of justice. "Ini supaya menjadi jelas, supaya tidak menjadi polemik," imbuhnya.

MUI Minta Kapolri Usut Tuntas Soal Isu Konsorsium 303

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Ruan-judi-VIP-yang-digerebek-di-Apartemen-Robinson-Sabik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuntaskan kasus Sambo mendapatkan apresiasi tinggi. Namun, berbagai langkah itu perlu lebih diperkuat. Dengan memberikan langkah konkret, setegas operasi perjudian di era Kapolri Jenderal Sutanto. Yang mampu membuat dunia perjudian mengalami koma.  Informasi yang diterima Jawa Pos, operasi antijudi kini mulai meningkat. Bahkan menyasar orang-orang yang terbiasa menghabiskan waktu sembari berjudi slot di handphone. Misalnya, yang terjadi Jumat (30/9) pagi di Taman Cut Mutia, Bekasi. Seorang aktivis kesenian bernama Putra mengatakan, beberapa orang diamankan saat nongkrong dan menghabiskan waktu sembari bermain judi slot di handphone. ”Diciduk sama petugas,” katanya kepada Jawa Pos. Padahal, selama ini belum ada operasi judi semacam itu. Namun, dia mengaku tidak mengetahui petugas kepolisian mana yang menggelar operasi.  Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menjelaskan, bila Kapolri benar-benar serius ingin mengembalikan kepercayaan publik, jalan satu-satunya yang tercepat adalah mengadakan operasi perjudian dengan intensitas dan ketegasan yang setaraf era Kapolri Jenderal Sutanto. ”Itu baru namanya langkah konkret,” tegasnya.  Pengusutan terhadap Konsorsium 303 yang disebut-sebut sebagai jaringan perjudian seharusnya hanya sebuah awalan dengan tujuan akhir berupa matinya dunia perjudian di Indonesia.  Di era Sutanto, untuk bisa melakukan operasi judi secara masif, bahkan sampai ke gang-gang sempit di perkampungan, diperlukan desentralisasi kewenangan. ”Kewenangan itu diberikan ke setiap polda,” ujarnya. Bukan sentralisasi seperti Satgassus selama ini.  Kini Polri pasca membubarkan Satgassus, belum jelas dan terang posisinya. Apakah desentralisasi atau sentralisasi.

Penanganan Judi Perlu Desentralisasi Kewenangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/70-1.jpg" alt="Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Akbar Nugroho Gumay/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Akbar Nugroho Gumay/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan apabila ada anggota polisi yang terlibat dalam jaringan perjudian akan diproses dan ditindak tegas.  "Yang jelas, kalau memang ada keterlibatan di dalamnya kami proses. Ini supaya menjadi jelas dan rekan-rekan juga bisa mengetahui langkah-langkah yang saat ini sedang kami laksanakan," kata Jenderal Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, menanggapi isu Konsorsium 303.  Sigit menjelaskan Polri telah membentuk tim gabungan bersama Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan analisis terhadap transaksi keuangan yang diduga memiliki keterkaitan dengan perjudian. "Saat ini ada yang sedang kami analisis, ada 329 rekening, sebanyak 202 rekening saat ini sudah kami blokir," katanya.  Mengenai isu Konsorsium 303, Sigit mengatakan bahwa Polri tegas dalam memberantas tidak pidana perjudian, baik judi daring maupun konvensional. Sepanjang 2022 telah dilaksanakan kegiatan pemberantasan perjudian sebanyak 2.049 kasus dengan menangkap 3.296 orang tersangka.  Jumlah tersebut terdiri atas perjudian konvensional 1.408 kasus dengan 2.369 orang tersangka dan judi daring 641 kasus dengan 927 orang tersangka. Khusus bulan Juli 2022, kata Sigit, tercatat ada 2.236 kasus judi yang ditangani Polri dengan 3.748 orang tersangka. Khusus judi daring tercatat 1.125 kasus dengan menangkap 1.516 orang tersangka, terdiri atas pemain 1.446 orang dan sisanya terkait penyelenggara mulai dari customer service, pegawai, pemilik laboratorium, dan penyedia layanan website. "Tentu kami tidak berhenti sampai di situ,” ujar Sigit.  Polri juga sudah menetapkan 10 orang tersangka berstatus daftar pencarian orang (DPO) dan diduga terlibat dengan kelompok judi daring kelas atas. Empat tersangka terindikasi di dalam negeri, yakni TN, R, FN, dan K. Sedangkan tersangka terindikasi di luar negeri berinisial IT, TS, EA, B, KA, dan J. "Saat ini kami telah membentuk tim khusus terdiri dari Bareskrim, polda-polda terakhir, Hubinter untuk melakukan berbagai macam upaya," katanya.  Kapolri menjelaskan upaya pertama adalah mencari buron yang saat ini sedang berada di luar negeri dengan membuat red notice. Upaya kedua, melakukan pendekatan dengan skema police to police dengan mengirimkan anggota Polri ke lima negara.  "Dan tentunya kami sedang menunggu hasilnya dan bisa membawa buron kelas atas tersebut untuk dibawa kembali ke dalam negeri. Saya tidak perlu sebutkan negara-negaranya, yang jelas ada lima negara. Dari situ akan terlihat semua, mohon doanya agar kami bisa membawa pulang, dan dari situ nanti baru kami, baru bisa kita liat (keterlibatan judi)," kata Sigit. (*)

Kapolri akan Tindak Tegas Anggotanya Jika Terlibat Jaringan Perjudian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/images-2022-05-26T132300.627.jpeg" alt="Foto: Ilustrasi: Judi online meresahkan masyarakat. (ISQ Espana)." width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi: Judi online meresahkan masyarakat. (ISQ Espana).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konsorsium 303 terus menjadi pembahasan usai Irjen Pol Ferdy Sambo dinyatakan terlibat dalam kasus pembunuhan berencana kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Namun, sejauh ini Polri mengaku tidak menemukan bukti keberadaan konsorsium judi tersebut.  "Untuk konsorsium sudah ditanyakan ke Bareskrim. Sementara hasilnya tidak ada," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah saat dikonfirmasi, Jumat (30/9).  Nurul tak banyak berbicara mengenai Konsorsium 303 ini. Dia sebatas memastikan tidak ada temuan yang didapat terkait hal itu.  Sebelumnya, grafik Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 mendadak beredar dan langsung viral di media sosial. Gambar grafik berbentuk PDF Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 itu beredar setelah beberapa waktu sebelumnya mencuat isu Ferdy Sambo adalah ‘raja beking’ judi di Indonesia.  Disebutkan, selain judi, Ferdy Sambo juga menjalankan sejumlah bisnis gelap lainnya. Untuk menjalankan bisnis gelap itu, Sambo melibatkan sejumlah jenderal bintang dua dan bintang satu. Selain itu, grafik Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 itu juga mengungkap adanya keterlibatan sejumlah perwira berpangkat AKP sampai Kombes.  Usai beredar grafik Kaisar Sambo dan Konsorsium 303, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo langsung mengeluarkan perintah. Kepada seluruh anggota polis se-Indonesia, diperintahkan untuk menyikat habis segala macam bentuk perjudian, baik judi konvensional maupun judi online.  Perintah Kapolri sikat habis judi itu disampaikan melalui akun Instagram divhumaspolri pada Kamis (18/8/2022). “Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., memerintahkan jajaran di tingkat Mabes Polri hingga Polda jajaran untuk memberantas habis pelaku aktivitas judi,” tulis akun tersebut.

Polri Sebut Tidak Temukan Bukti Keberadaan Konsorsium 303

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/20220714_144517.jpg" alt="Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah memberikan keterangan pers, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/7/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah memberikan keterangan pers, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/7/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konsorsium 303 terus menjadi pembahasan usai Irjen Pol Ferdy Sambo dinyatakan terlibat dalam kasus pembunuhan berencana kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Namun, sejauh ini Polri mengaku tidak menemukan bukti keberadaan konsorsium judi tersebut.  "Untuk konsorsium sudah ditanyakan ke Bareskrim. Sementara hasilnya tidak ada," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah saat dikonfirmasi, Jumat (30/9).  Nurul tak banyak berbicara mengenai Konsorsium 303 ini. Dia sebatas memastikan tidak ada temuan yang didapat terkait hal itu.  Sebelumnya, grafik Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 mendadak beredar dan langsung viral di media sosial. Gambar grafik berbentuk PDF Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 itu beredar setelah beberapa waktu sebelumnya mencuat isu Ferdy Sambo adalah ‘raja beking’ judi di Indonesia.  Disebutkan, selain judi, Ferdy Sambo juga menjalankan sejumlah bisnis gelap lainnya. Untuk menjalankan bisnis gelap itu, Sambo melibatkan sejumlah jenderal bintang dua dan bintang satu. Selain itu, grafik Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 itu juga mengungkap adanya keterlibatan sejumlah perwira berpangkat AKP sampai Kombes.  Usai beredar grafik Kaisar Sambo dan Konsorsium 303, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo langsung mengeluarkan perintah. Kepada seluruh anggota polis se-Indonesia, diperintahkan untuk menyikat habis segala macam bentuk perjudian, baik judi konvensional maupun judi online.  Perintah Kapolri sikat habis judi itu disampaikan melalui akun Instagram divhumaspolri pada Kamis (18/8/2022). “Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., memerintahkan jajaran di tingkat Mabes Polri hingga Polda jajaran untuk memberantas habis pelaku aktivitas judi,” tulis akun tersebut.

Soal Konsorsium 303, Kombes Nurul: Sudah Ditanyakan ke Bareskrim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG_20201103_121936-1.jpg" alt="Pengacara Jrx SID, Sugeng Teguh Santoso bersama I Wayan Suardana alias Gendo, usai persidangan di PN Denpasar, Selasa (3/11). Ayu Khania Pranisitha/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengacara Jrx SID, Sugeng Teguh Santoso bersama I Wayan Suardana alias Gendo, usai persidangan di PN Denpasar, Selasa (3/11). Ayu Khania Pranisitha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mempersilahkan Robert Priantono Bonosusatya melapor ke polisi soal judi online Konsorsium 303 Sambo. Sugeng Teguh Santoso menantang Robert Priantono untuk melapor ke polisi soal tuduhan ini.  Diketahui nama Robert Priantono Bonosusatya muncul kembali dalam Konsorsium 303 buntut dari pemakaian jet pribadi Brigjen Hendra Kurniawan dari Jakarta ke Jambi menemui keluarga Brigadir Joshua.  Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menduga pemberian fasilitas jet pribadi itu dilakukan oleh bos bandar judi online Konsorsium 303 bentukan mantan Kadiv Propam itu. Menurut Sugeng, private jet itu sering digunakan eks narapidana KPK yaitu Andrew Hidayat, bos Yoga sekaligus pemegang saham terbesar PT MMS.  Bandar judi online yang dimaksud Sugeng adalah Komisaris Utama PT MMS Group Indonesia Yoga Susilo. “PT Robust Buana Tunggal. Satu afiliasi dengan PT MMS Group Indonesia, PT Mahaguna Bara Sukses, PT Graha Cipta Pesona Indah, dan PT Pakarti Putra Sang Fajar,” beber Sugeng seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Rabu (28/9).  IPW mempersilakan Robert melapor. Sugeng mengklaim memiliki bukti lengkap laporan aliran dana Konsorsium 303 ke beberapa anggota kepolisian.  “Kan kami ngomong nggak sembarangan. Kami punya bukti aliran dana kepada oknum-oknum polisi untuk pembelian-pembelian cerutu, pembelian kamera, kemudian juga support untuk dana siber, ke Amerika. Data kami tuh lengkap,” ujarnya.  Demi menopang roda bisnis Konsorsium 303 Sambo dalam kurun waktu tiga bulan, bos bandar judi telah menghabiskan sekitar Rp 2 miliar. Uang itu diduga untuk keperluan anggota kepolisian.  Kebutuhan itu mulai uang jajan bulanan, wine, cerutu, handycam, televisi, hingga tiket pesawat ke Eropa dan Amerika untuk sejumlah perwira tinggi polisi.  Robert Bantah Tuduhan IPW  Robert membantah tuduhan Ketua IPW ini. Dia bilang tidak memberikan fasilitas jet pribadi kepada Hendra. Robert juga menyangkal dirinya terlibat dalam bisnis judi online. “Tidak benar itu, tidak benar sama sekali,” kata Robert.  Robert berencana bakal melaporkan IPW ke kepolisian atas tudingan itu. “IPW punya print out-nya nggak? Saya mau pertimbangkan mau lapor dia,” ujarnya.  Belum Ada Informasi  Sementara Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut hingga kini Timsus Polri belum memiliki informasi apa pun soal Konsorsium 303.  “Ya kalau hanya dugaan-dugaan dari orang luar, ya nggak apa-apa, kami dengerin. Kami jadi bagian dari timsus. Artinya, timsus belum ada informasi tersebut. Ingat ya, timsus bekerja sesuai dengan fakta-fakta hukum,” katanya kepada wartawan pekan lalu soal Konsorsium 303 Sambo ini.

IPW Tantang Robert Lapor Polisi Soal Konsorsium 303 Sambo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ferdy-Sambo-Dan-Putri-Candrawathi-Saat-Rekonstruski-Pembunuhaan-Brigadir-J-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Tersangka Irjen Ferdy Sambo bersama Istrinya tersangka Putri Candrawathi saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinasnya yang menjadi TKP pembunuhan Brigadir J di Jalan Duren Tiga Barat, Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta, Selasa (30/8/2022" width="100%">
<figcaption>Tersangka Irjen Ferdy Sambo bersama Istrinya tersangka Putri Candrawathi saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinasnya yang menjadi TKP pembunuhan Brigadir J di Jalan Duren Tiga Barat, Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta, Selasa (30/8/2022</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mendesak Polri agar mengusut tuntas kasus pembunuhan berencana kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Salah satunya terkait dugaan adanya kakak asuh seperti yang dikemukakan oleh Indonesia Police Watch (IPW).  "Kalau benar kasus pembunuhan Brigjen J itu ada keterlibatan kakak asuh Sambo, maka kakak asuh Sambo harus diperiksa juga," kata Arief kepada wartawan, Senin (26/9).  Arief juga menyoroti dugaan keterlibatan tiga Kapolda yang ramai dibahas. Mereka adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta, dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak. Dugaan ini pun harus diungkap kebenarannya.  Sejauh ini Polri memang sudah membantah adanya keterlibatan 3 kapolda. Karena dengan dinyatakan tidak ada keterlibatannya 3 kapolda dalam kasus Sambo dari keterangan Polri saya rasa tepat ya karena kan belum diperiksa.  "Nanti kalau sudah diperiksa serta ada dalam fakta persidangannya kasus Sambo baru terang benderang apakah ada kerterlibatannya ke 3 Kapolda tersebut," kata Arief.  Tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu menilai ketiga polisi bintang dua itu mustahil dinyatakan terlibat atau tidak.  "Ya prosedurnya seperti itu dong kalau memang ada indikasi keterlibatan dalam kasus Sambo," pungkasnya.  Diketahui, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Mereka adalah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Brigadir Kepala Ricky Rizal (RR), Irjen Pol Ferdy Sambo (FS), KM, dan yang terbaru adalah Putri Candrawathi.  Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Untuk eksekutor penembak adalah Bharada E.  "RE melakukan penembakan korban," kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/8).  Kemudian RR dan KM berperan membantu serta menyaksikan penembakan. Terakhir Ferdy Sambo yang memerintahkan penembakan. "FS menyuruh melakukan dan menskenario, skenario seolah-olah tembak menembak," jelas Agus.  Sedangkan Putri terekam CCTV berada di di lokasi dan ikut serta dalam proses pembunuhan berencana kepada Brigadir J. "(PC) mengikuti dan melakukan perencanaan pembunuhan Brigadir J," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian.  Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.

Arief Minta Polri Ungkap Soal Keterlibatan Kakak Asuh di Kasus Sambo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kadiv-Humas-Polri-Irjen-Dedi-Prasetyo-Dery-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konsorsium 303 ramai diperbincangkan usai Irjen Pol Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. IPW bahkan menduga Brigjen Pol Hendra Kurniawan terbang ke Jambi menggunakan jet pribadi dari orang-orang di lingkaran Konsorsium 303.  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, sejauh ini Tim Khusus (Timsus) tidak menemukan adanya informasi mengenai Konsorsium 303. Sekalipun terkait markasnya yang dikabarkan tak jauh dari Mabes Polri.  "Kalau hanya dugaan-dugaan dari orang luar ya nggak apa-apa kita dengerin. Lita jadi bagian dari Timsus, artinya Timsus belum ada info tersebut," kata Dedi kepada wartawan, Sabtu (24/9).  Dedi mengatakan, Timsus bekerja sesuai dengan fakta hukum. Oleh karena itu, tanpa bukti yang cukup, maka belum bisa dipastikan kebenaran soal Konsorsium 303 tersebut.  "Kita masih fokus untuk segera menuntaskan di bulan ini, tadi disebutkan menyangkut masalah berkas perkara 340 (pembunuhan berencana), obstruction of justice, termasuk sidang kode etik," jelasnya.  Sebelumnya, grafik Konsorsium 303 ramai menjadi perbincangan, terutama di media sosial. Musababnya, dalam grafik tersebut, memunculkan Ferdy Sambo dan sejumlah perwira polisi menjadi beking kasus perjudian.  Terkait hal tersebut, Polri menegaskan, kasus yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo masih fokus pada perkara dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofryansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.  “Dasar saya dari timsus sana, fokus ke penyidikan 340 subsider 338 juncto 55 dan 56. Kalau medsos, susah diklarifikasi, konfirmasi dan verifikasi,” kata Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Senin (22/8).

Polri Sebut Timsus Tidak Punya Informasi Soal Konsorsium 303

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Kabid-Humas-Polda-Metro-Jaya-Kombes-Pol-Endra-Zulpan-Dery-Ridwansah-2-4.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan menunjukkan barang bukti senjata tajam saat rilis pelaku pembegalan dengan air keras di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (24/6/2022). Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap ka" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan menunjukkan barang bukti senjata tajam saat rilis pelaku pembegalan dengan air keras di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (24/6/2022). Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap ka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya telah menetapkan 296 orang sebagai tersangka dalam pengungkapan 131 kasus tindak pidana perjudian yang meliputi judi daring (online) maupun judi konvensional.  "Dalam kasus ini ada 296 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun kasusnya sebanyak 131 laporan polisi," kata Kabid Humas Polda Metro Pol Endra Zulpan di Jakarta, Jumat (26/8).  Zulpan mengatakan, pengungkapan 131 kasus perjudian tersebut dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan penyidik dari 13 Polres di wilayah hukum DKI Jakarta dan sekitarnya.  Polisi menyita sejumlah barang bukti dalam kasus tersebut antara lain 34 set kartu, 22 buah buku tabungan serta uang tunai Rp 1.981.200.  Dia juga mengatakan, pengungkapan kasus judi tersebut adalah komitmen Polda Metro Jaya dalam memberantas tindak pidana perjudian di masyarakat.  "Ini juga sebagai wujud nyata bahwa kita tidak ada toleransi terhadap kejahatan perjudian," ujarnya.  Zulpan juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak segan melapor kepada pihak berwajib apabila menemukan ada praktik perjudian.  "Silakan masyarakat apabila mendapat informasi adanya perjudian maka Polda Metro Jaya segera merespon dalam rangka penegakan hukum," katanya.  Sebelumnya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi pihak-pihak yang terlibat dengan masalah perjudian.  "Terkait dengan masalah perjudian, kami tidak ada toleransi," kata Listyo Sigit dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (24/8).  Sejak Januari hingga Agustus 2022, pihaknya telah mengungkapkan 641 perkara judi "online" dan 1.408 perkara judi konvensional. Khusus pada Agustus, yakni 1 Agustus-22 Agustus 2022, Polri sudah mengungkapkan 286 perkara judi "online" dan 453 perkara judi konvensional. Sepanjang Januari-Agustus telah terjaring sebanyak 3.296 tersangka. Sedangkan pada 1 Agustus-22 Agustus 2022 terjaring 1.298 tersangka.

Kapolri Minta Berantas 303, PMJ Tetapkan 296 Tersangka Kasus Judi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#konsorsium 303

Berita Terkini