<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/22/WhatsApp-Image-2025-08-22-at-171757-4045966572.jpeg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa paparkan solusi permodalan KDKMP dalam rapat konsolidasi pangan. (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa paparkan solusi permodalan KDKMP dalam rapat konsolidasi pangan. (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> &nbsp;JawaPos.com &ndash; Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, hingga pertengahan Agustus 2025, sebanyak 8.420 unit Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jatim atau 99 persen sudah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan koperasi baru, sementara 74 unit lainnya adalah hasil pengembangan. &ldquo;Sebanyak 68 KDKMP sudah mulai beroperasi di kabupaten/kota seluruh Jawa Timur,&rdquo; ujar Khofifah dalam Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan di Surabaya, Kamis (21/8). Meski demikian, Khofifah mengakui masih banyak tantangan di lapangan, terutama terkait permodalan. Sebagian besar KDKMP hanya memiliki modal di bawah Rp 2 juta. Padahal, untuk menjual komoditas pangan dari BUMN seperti beras SPHP Bulog, gas Elpiji Pertamina, hingga pupuk dari Pupuk Indonesia, dibutuhkan modal yang lebih besar jika sistem pembayaran dilakukan secara cash on delivery. Untuk mengatasi hal itu, Khofifah menawarkan skema konsinyasi. Dalam sistem ini, BUMN tetap menjadi pemasok barang, sementara KDKMP hanya menyediakan tempat atau gerai. Keuntungan koperasi diperoleh dari sistem bagi hasil. &ldquo;Kalau pakai konsinyasi, KDKMP tidak perlu mengeluarkan modal besar. Barang bisa lebih murah, dan koperasi cukup menyiapkan gerai serta rak display,&rdquo; jelas Khofifah. Selain konsinyasi, ia juga mendorong adanya dukungan dana CSR perbankan untuk penguatan modal, tata kelola, hingga promosi gerai. Skema ini sudah diterapkan di Koperasi Jabon, Sidoarjo, yang bekerja sama dengan BRI. &ldquo;Kalau ini bisa diikuti yang lain, tentu akan lebih bagus,&rdquo; tambahnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengapresiasi capaian Jatim dalam program KDKMP. Menurut dia, langkah ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain. &ldquo;Semoga ini bisa menjadi pilot project nasional. Tapi memang masih banyak hambatan di lapangan, sehingga peran satgas untuk membina KDKMP sangat penting. Kalau bisa, tiga tahun dibina,&rdquo; ujar Zulhas.

Sebanyak 8.420 unit Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Jatim sudah berbadan hukum, mayoritas hanya punya modal di bawah Rp 2 juta.

8.420 Koperasi Desa Merah Putih di Jawa Timur Resmi Berbadan Hukum, Gubernur Khofifah Tawarkan Skema Konsinyasi untuk Perkuat Modal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/mat-solar-826863519.jpg" alt="Momen Rieke Diah Pitaloka saat menjenguk Mat Solar yang terbaring karena stroke. (instagram @riekediahp)" width="100%">
<figcaption>Momen Rieke Diah Pitaloka saat menjenguk Mat Solar yang terbaring karena stroke. (instagram @riekediahp)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan ganti rugi tanah Nasrullah, atau yang dikenal sebagai Mat Solar dalam serial Bajaj Bajuri, yang digusur untuk proyek Tol Serpong-Cinere akan dilakukan setelah hasil pengadilan keluar. Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kemenkeu Rustanto menyebut tanah Mat Solar itu termasuk dalam kasus konsinyasi. Konsinyasi merujuk pada mekanisme penyelesaian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jika negosiasi antara pemerintah dan pemilik tanah tidak mencapai kesepakatan, pemerintah dapat menitipkan dana ganti rugi tersebut kepada pengadilan (dalam bentuk konsinyasi) untuk menghindari penundaan proyek. Kasus konsinyasi penyerahan tanah itu telah berlangsung sejak 2019. Kemenkeu menunggu hasil putusan pengadilan sebelum melakukan pembayaran ganti rugi. "Kalau konsinyasi itu tentu menunggu putusan dari pengadilan. Nanti, setelah putusan pengadilan keluar, tentu pembayaran akan bisa dilakukan," ujar Rustanto, dikutip Selasa (8/10). Kabar uang ganti rugi tanah Mat Solar yang belum dibayar muncul usai anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, yang merupakan lawan main Mat Solar di Bajaj Bajuri, mengunggah video saat ia menjenguk Mat Solar yang sedang sakit stroke. Dalam unggahan itu, Rieke mempertanyakan kenapa urusan tanah pemain Bang Juri yang digunakan negara untuk Tol Serpong-Cinere itu belum selesai meski telah berlangsung sejak 2019. Sementara, menurut Rustanto, kewajiban pembebasan lahan Tol Serpong-Cinere sudah hampir rampung, dengan realisasi sebesar 99,92 persen. Jalan Tol Serpong-Cinere memiliki empat gerbang tol, yaitu Pamulang, Serpong 5, Serpong 6, dan Serpong 7. Jalan tol sepanjang 10,14 km yang melewati wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten ini merupakan wilayah yang didominasi sektor jasa, industri, dan tempat tinggal, sehingga Cinere menjadi alternatif pilihan angkutan industri. Selain itu, Jalan Tol Serpong-Cinere juga memberikan kepastian waktu kepada pengguna jalan yang menuju Bandara Soekarno-Hatta, sehingga waktu tempuh menjadi lebih singkat dan biaya operasional kendaraan menjadi lebih hemat.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan LMAN Rustanto menyebut tanah Mat Solar itu termasuk dalam kasus konsinyasi.

Konsinyasi Tanah Mat Solar 'Bajaj Bajuri' yang Kegusur Proyek Tol Serpong-Cinere Mandek Sejak 2019, Kemenkeu: Tunggu Putusan Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/28/Untitled-design-3540848776-1-4122526649.jpg" alt="tanah terdampak tol Kediri-Tulungagung ((FOTO: WAHYU ADJI/JPRK)" width="100%">
<figcaption>tanah terdampak tol Kediri-Tulungagung ((FOTO: WAHYU ADJI/JPRK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tim Pengadaan Tanah (TPT) Tol Kediri-Tulungagung terus menyicil pembebasan lahan warga yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. Sayangnya, tak semua warga menyetujui hasil appraisal yang sudah ditentukan. Pada akhirnya, TPT pun terpaksa harus menempuh jalur konsinyasi untuk membebaskan tanah tersebut. Salah satunya seperti yang dilakukan terhadap 20 bidang tanah di dua desa di Kecamatan Banyakan. Uang Ganti Rugi (UGR) untuk warga terdampak proyek tol akses ke bandara udara terpaksa dititipkan ke pengadilan negeri setempat, setelah upaya musyawarah tidak menemukan kata sepakat. Dilansir dari Radar Kediri (Jawa Pos Group), hal ini turut dikonfirmasi dan dibenarkan oleh Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jalan Tol Kediri-Tulungagung Linanda Krisni Susanti. &ldquo;Lokasinya ada di Desa Tiron dan Desa Manyaran. Sebanyak 18 bidang di Desa Tiron dan 2 bidang tanah Desa Manyaran. Masih itu saja,&rdquo; ungkap perempuan yang akrab di sapa Nanda itu. Berbeda dengan pembebasan tanah di Kota Kediri, hingga kemarin, belum ada yang konsinyasi di Kota Kediri. Warga yang sebelumnya menolak pada musyawarah ketiga di Kelurahan Gayam pada Selasa (11/6) lalu, pada akhirnya memberikan persetujuan. &ldquo;Mungkin warga sudah memahami ketentuan pengadaan tanah. Kecuali kemarin ada sanggahan dan ditemukan ada kesalahan data, itu memang ada perubahan,&rdquo; jelasnya. Di lain sisi, pejabat dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan, tidak ada perubahan yang bisa dilakukan terhadap nilai appraisal yang sudah ditetapkan. &ldquo;Yang bisa mengubah harga ya hanya putusan pengadilan. Jika warga tidak berkenan mengajukan gugatan di pengadilan, pilihannya ya hanya setuju. Dan warga tidak mau mengajukan gugatan ke pengadilan,&rdquo; ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, sebelas warga pemilik bidang tanah di Kelurahan Gayam, Mojoroto sudah mengikuti musyawarah ketiga pada hari Selasa (11/6) lalu. Mereka yang dengan tegas menolak nilai appraisal sebelumnya, akhirnya merelakan tanahnya untuk proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Salah satunya Nurkholis, ia memilih melepaskan tanahnya karena tidak ingin berlarut-larut hingga ke pengadilan negeri. Padahal, sebelumnya dia dan beberapa warga lainnya menolak nilai appraisal karena dirasa terlalu rendah. &ldquo;Tentu belum legowo. Tapi karena kita sudah berupaya semaksimal mungkin tetap tidak bisa naik dan sudah ada batasan tiga kali musyawarah,&rdquo; tandasnya sembari meminta agar proses pembayaran bisa dilakukan sesuai dengan aturan.

Tim Pengadaan Tanah (TPT) Tol Kediri-Tulungagung terus menyicil pembebasan lahan warga yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN).

20 Bidang Tanah yang Terdampak Tol Kediri-Tulungagung Tempuh Jalur Konsinyasi, Ini Lokasinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/konflik-lahan-bandara-nyia-memanas_m_175017.jpeg" alt="Rumah salah satu warga yang berada di Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdampak proyek pembangunan bandara yang belum dikosongkan" width="100%">
<figcaption>Rumah salah satu warga yang berada di Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdampak proyek pembangunan bandara yang belum dikosongkan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konflik warga terdampak dengan PT Angkasa Pura (AP) I Yogyakarta terkait pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo, Yogyakarta memanas. Warga terdampak terancam diusir secara paksa apabila masih bertahan di lahan tersebut. Terlebih AP I telah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 3 kepada warga yang masih menetap di lokasi pembangunan bandara. Surat Peringatan tersebut diberikan kepada 36 pemilik bidang tanah sesuai keputusan Pengadilan. Project Manager Pembangunan Bandara NYIA PT AP I Yogyakarta Sujiastono mengatakan, SP3 tersebut diberikan lantaran tidak ada tanggapan dari warga agar segera pindah dari lokasi lahan pembangunan bandara, Kamis (14/12). Meski ada yang menerima, namun tidak berkenan atas isi suratnya. "Kami sudah layangkan SP1 dan 2, karena tidak ada tanggapan Kamis kami keluarkan lagi SP3," katanya, Kamis (14/12). Kendati memilih bertahan, pihaknya menghargai pilihan warga. Namun sesuai dengan prosedur, tetap dibuatkan Berita Acara mengenai sikap warga terdampak yang menolak pindah. Bertahannya warga di lahan pembangunan bandara NYIA, imbuhnya tidak akan menghambat proses konsinyasi atau tahapan pembangunan NYIA. Sujiastono juga menegaskan usai SP3 ini dilayangkan, secara proses telah selesai. Lahan yang dikonsinyasi menurutnya sudah menjadi hak milik negara. "Untuk kemudian digunakan pembangunan NYIA," katanya. Ia berharap adanya penerbitan SP3 ini, warga bisa segera sukarela mengosongkan lahan dan bangunan, hingga awal pekan depan. Akan tetapi jika mereka tetap bertahan, akan dikosongkan secara paksa. SP1 sebelunnya telah dilayangkan Kamis (7/12) lalu dan kemudian SP2 pada Senin (11/12).

Konflik Lahan Bandara NYIA Memanas

konsinyasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#konsinyasi

Berita Terkini

8.420 Koperasi Desa Merah Putih di Jawa Timur Resmi Berbadan Hukum, Gubernur Khofifah Tawarkan Skema Konsinyasi untuk Perkuat Modal

Konsinyasi Tanah Mat Solar 'Bajaj Bajuri' yang Kegusur Proyek Tol Serpong-Cinere Mandek Sejak 2019, Kemenkeu: Tunggu Putusan Pengadilan

20 Bidang Tanah yang Terdampak Tol Kediri-Tulungagung Tempuh Jalur Konsinyasi, Ini Lokasinya

Konflik Lahan Bandara NYIA Memanas

Download Aplikasi JawaPos.com