<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/1641274415413.jpg" alt="Ilustrasi nakes di ruangan perawatan Covid-19. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi nakes di ruangan perawatan Covid-19. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ulah dokter gadungan Susanto yang hanya lulusan SMA dan memalsukan Surat Tanda Registrasi (STR) membuat PT PHC menanggung kerugian material hingga ratusan juta selama dua tahun. Corporate Secretary PT Pelindo Husada Citra (PHC) Imron Soewono menyampaikan, kerugian dalam kasus itu adalah gaji bulanan yang diberikan PHC selama dua tahun bekerja. &rdquo;Susanto mendapatkan gaji Rp 7,5 juta rupiah per bulan dengan kontak menjadi dokter Hiperkes Fulltimer pada PHC Clinic yang ditugaskan di Klinik K3 PT Pertamina EP IV Cepu,&rdquo; terang Imron. Meski kasus Susanto karena telah menjadi dokter umum gadungan terbongkar, banyak pertanyaan yang belum terungkap ke publik. Salah satunya adalah bagaimana Susanto mengantongi STR. STR, Surat Tanda Registrasi adalah bukti tertulis yang diberikan konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. STR berlaku sejak tahun seseorang tersebut lulus sampai dengan tanggal lahir orang tersebut. Yaitu selama 5 tahun. Corporate Secretary PT Pelindo Husada Citra (PHC) Imron Soewono menuturkan, proses rekrutmen di PHC untuk dokter OHIH sudah sesuai dengan standar. Hanya saja, waktu perekrutan ketika pandemi membuat tahap wawancara harus dilakukan secara online. Nah, dokter gadungan Susanto diterima sebagai pegawai di PT PHC sejak Juli 2020. Ketika proses rekrutmen, Susanto menunjukkan STR dan hal itu meyakinkan jika dirinya memang seorang dokter. STR dokter itu teregistrasi pada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Susanto menggunakan STR dan data diri milik dokter bernama Anggi Yuritno. &rdquo;Proses perekrutan membuat lamaran, menunjukkan STR dan lainnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Setelah kita terima dokumennya juga dilakukan pengecekan via online ke website KKI.go.id dan STR yang diberikan Susanto dengan nama Anggi itu memang terdaftar,&rdquo; papar Imron Soewono. Imron mengakui, ketika rekrutmen pihaknya kecolongan. Saat online foto ijazah mirip, meski saat ini sudah berbeda karena dua tahun berlalu. &rdquo;Kami melakukan wawancara online karena pandemi di mana semua kegiatan dibatasi dan kami memang perlu tenaga dokter untuk OHIH,&rdquo; imbuh Imron Soewono. Aksi pemalsuan dokumen dokter yang dilakukan Susanto berhasil terbongkar. Yakni setelah PT PHC melakukan rekrudensial ulang. Mulai dokumen terkait keprofesian seperti STR yang harus diperbarui. STR milik Susanto atau dokter Anggi Yuritno harus diperbarui. Karena itu, PHC melakukan pemeriksaan dan ditemukan format STR berbeda dengan milik dokter lain. Imron menegaskan bahwa pihaknya telah mengevaluasi seluruh proses rekrutmen. Termasuk tim rekrutmen dari HRD.

Ulah dokter gadungan lulusan SMA dan memalsukan STR membuat PT PHC menanggung kerugian material hingga ratusan juta selama dua tahun

Selama 2 Tahun, Susanto Dokter Umum Gadungan Lulusan SMA Terima Gaji hingga Ratusan Juta di PHC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/09/WhatsApp-Image-2023-06-09-at-164938-2102507134.jpeg" alt="Konsil Kedoktertan Indonesia visitisasi ke Universitas Muhammadiyah Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>Konsil Kedoktertan Indonesia visitisasi ke Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) melakukan kegiatan visitasi ke Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) pada Kamis (8/6). Kunjungan itu untuk menilai kesiapan program studi (prodi) Kedokteran Gigi Umsida. Rektor Umsida Dr Hidayatullah MSi mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan fasilitas bagi calon mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi (FKG). Salah satunya memindahkan prodi ke gedung baru setinggi 7 lantai di kampus 3. Tujuannya, kampus 1 dapat digunakan oleh calon mahasiswa FKG. &ldquo;Target pembangunan gedung 7 lantai selesai akhir Agustus. Target awal September sudah bisa digunakan kegiatan perkuliahan. Pembangunan baru mulai awal maret tahun ini,&rdquo; ungkap Hidayatullah. Selain itu, Umsida juga mempersiapkan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM). Rencananya mulai dibangun di kampus 3 pada 2024 mendatang. "Setelah rapat dengan BPH disepakati awal Desember pemancangan gedung RSGM dan pembangunan dimulai. Harapan kami Desember 2024 pembangunan selesai dan persiapan rumah sakit untuk beroperasi sekitar 2 bulan,&rdquo; ujar Hidayatullah. Rektor Umsida itu sangat bersyukur dan berterima kasih kepada KKI. Dia berharap mendapat masukan dan saran demi kelancaran persiapan prodi kedokteran gigi di Umsida. Ketua Persiapan Prodi Kedokteran Gigi Dr dr Mochammad Hamdan SPS(K) menyampaikan beberapa laporan terkait prodi kedokteran gigi di Umsida. &ldquo;Perlu kami sampaikan beberapa rangkaian sudah kita mulai. Saat ini tim SIAGA hanya ada beberapa PR tentang beberapa tenaga dosen. Alhamdulillah, sudah kita dapatkan dan segera kita masukkan ke SIAGA. Kemudian hari ini mudah-mudahan dalam visitasi KKI tidak banyak perbaikan,&rdquo; ujar calon dekan FKG itu. Dr dr Hamdan juga berharap pengajuan FKG di Umsida dapat menjadi salah satu kontribusi Muhammadiyah kepada pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan. PP Muhammadiyah mengingingkan Umsida bisa membantu program pemerintah dalam menangani program pemerintah dalam menangani kesehatan, khususnya kedokteran gigi. Di antara tenaga kesehatan, rasio dan distribusi kedokteran gigi di Tanah Air sangat minim. Yakni 1:7.500. Diperkirakan 57 persen penduduk Indonesia dengan keluhan gigi saat ini baru berobat hanya 10,2 persen. Dengan latar belakang itu, tenaga kesehatan (nakes) yang kurang di pedesaan dapat didistribusikan. Untuk mendukung target itu, Umsida telah bekerja sama dengan wilayah Indonesia Timur, agar di sana berdiri fasilitas kesehatan yang memumpuni. Saat ini Muhammadiyah telah bergerak di wilayah timur dengan mendirikan beberapa Universitas Muhammadiyah. Harapannya. <a href="https://umsida.ac.id/">Umsida</a> juga siap membantu, sehingga akan lebih nyata kontribusi Muhammadiyah ke depan, khususnya di bidang Kesehatan. Setelah sesi pemaparan hingga survei sarana dan prasarana FKG Umsida, Ketua Konsil Kedokteran Gigi Prof Dr drg Melanie Hendriaty Sadono MBiomed PBO memberikan beberapa arahan dan kesimpulan visitasi. &ldquo;Kita sudah melalui desk evaluasi sudah tidak terlalu banyak yang perlu dikomentari dari standar 1,standar 2, dan kurikulum meskipun masih ada yang perlu dibenahi dan kami akan selalu mengingatkan pada calon prodi,&rdquo; ujarnya. &ldquo;Selanjutnya Insyaallah dalam waktu dekat rekomendasi bisa keluar dan kita berikan insyaallah dan selalu dengan lantunan bismillahirahmanirrahim kita dapat menjalankan dengan baik. Karena Allah Bersama kita, Allah melindungi kita, dan Allah selalu mendampingi langkah kita. Mudah-mudahan harapan manusia ini menjadi harapan juga bagi seluruh umat yang ada dan kita mampu menjalankan dengan Amanah,&rdquo; tandasnya.

Tim Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) melakukan kegiatan visitasi ke Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) pada Kamis (8/6).

Pastikan Kesiapan Prodi Kedokteran Gigi, KKI Kunjungi Umsida

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/budi-santoso.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KONSIL Kedokteran Indonesia (KKI) menyebut, per 6 Desember 2022 baru ada sekitar 54,1 ribu dokter spesialis di dalam negeri. Angka ini meliputi seluruh dokter dari 47 kelompok spesialisasi, mulai dari spesialis anak (SpA), spesialis bedah (SpB), hingga spesialis dokter gigi seperti spesialis ortodonti (SpOrt) dan odontologi forensik (SpOF) (kki.go.id).  Untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana menambah kuota dan jumlah program studi di fakultas kedokteran yang menggunakan skema berbasis universitas. Juga melakukan program pendidikan spesialis dengan skema berbasis rumah sakit (RS). Akan ada 420 RS pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Harapannya dapat memberikan layanan kesehatan yang memadai dan tenaga kesehatan yang berkualitas serta bermutu.  Konsep sistem pendidikan dokter spesialis berbasis RS atau istilahnya hospital based diharapkan oleh Kemenkes Republik Indonesia dapat menjadi solusi atas kekurangan dokter spesialis tersebut. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut, dokter umum bakal digaji dengan menjadi pegawai di rumah sakit. Di samping itu, dokter umum itu juga bakal mendapat pendidikan dokter spesialis (Jawapos.com, 25/1).  Saat ini, jumlah bukan menjadi satu-satunya permasalahan terkait dokter spesialis di Indonesia. Distribusi dan mempertahankan atau peningkatan kualitas dokter spesialis juga menjadi problem yang harus segera dicarikan jawabannya.  Saat ini juga terjadi penumpukan dokter umum dan dokter spesialis di kota-kota besar di sepuluh provinsi di Indonesia. Yakni, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan, DI Jogjakarta, Bali, dan Sumatera Selatan.  Konsil Kedokteran Indonesia (kki.go.id) juga merilis sepuluh provinsi yang memiliki dokter spesialis paling sedikit. Yakni, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku, Bengkulu, Kep Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Dulu memang pernah ada program PGDS (pendayagunaan dokter spesialis) yang memberi angin segar terkait distribusi dokter. Tetapi, kemudian program tersebut harus berhenti.  Sistem Pendidikan Dokter Spesialis Saat Ini  Saat ini, pendidikan dokter spesialis, yang memang berbasis universitas, sudah ’’mengadopsi’’ pada sistem berbasis rumah sakit. Penerimaan, pengelolaan, dan evaluasi memang diatur oleh universitas yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan proses pendidikan spesialis, tetapi universitas tidak berdiri sendiri. Proses pendidikan tetap dilakukan di rumah sakit pendidikan yang sudah memenuhi syarat.  Ketentuan tersebut sesuai dengan UU RI No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang sampai saat ini masih berlaku. Pasal 5 menyebut pendidikan kedokteran diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan kedokteran itu bekerja sama dengan RS pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran serta berkoordinasi dengan organisasi profesi. Pada pasal 7 ayat 1 di undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendidikan kedokteran itu terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi.  Undang-undang ini sudah mempertegas posisi fakultas kedokteran dan RS pendidikan. Proses pendidikan dokter spesialis dimulai dari penerimaan oleh universitas, pembelajaran di RS pendidikan disesuaikan dengan kurikulum, dan upaya pencapaian standar kompetensi yang disepakati kolegium masing-masing profesi. Proses pembelajaran di RS akan dievaluasi oleh penjaminan mutu dan diakhiri dengan ujian kompetensi secara nasional berbasis pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan memenuhi standar kompetensi masing-masing profesi dokter spesialis.  Dengan sistem pendidikan yang sudah ada ini, sebenarnya tidak perlu lagi mempermasalahkan kualitas dokter spesialis di Indonesia. Justru memberikan tantangan bagi pemerintah untuk menjaga kualitas saat proses pendidikan dokter spesialis dengan berbasis RS. Idealnya tetap melibatkan universitas, fakultas kedokteran, dan kolegium yang dipayungi organisasi profesi terkait.  Mengatasi Produksi dan Distribusi  Academic Health System (AHS) merupakan sistem yang akan melengkapi proses pendidikan dokter spesialis yang saat ini sedang berjalan. AHS merupakan konsep yang mengintegrasikan pendidikan dan pelayanan kesehatan melalui kerja sama peningkatan layanan kesehatan. Di mana AHS menyatukan university based dan hospital based. RS ini nantinya yang akan menjadi salah satu wahana pendidikan dengan tetap dalam pemantauan fakultas kedokteran yang mengelola program dokter spesialis yang dimaksud.  AHS merupakan sebuah model kebijakan yang merupakan integrasi pendidikan kedokteran bergelar dengan program pendidikan profesional kesehatan lainnya yang memiliki rumah sakit pendidikan, sistem kesehatan, dan organisasi pelayanan kesehatan. Implementasi AHS diharapkan dapat membantu percepatan pemenuhan dan pemerataan dokter spesialis sebagaimana diamanatkan oleh program transformasi sistem kesehatan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan.  Selain itu, diharapkan dapat menghitung jumlah dan jenis lulusan SDM kesehatan dan memenuhi kebutuhan wilayah. Dan tentu saja, peran serta pemerintah diperlukan di sini. Perlu upaya inovatif pemerintah dalam rangka membuat para dokter spesialis ’’mendistribusikan’’ diri masing-masing ke daerah-daerah yang memang membutuhkan.  ’’Masalah kurangnya dokter spesialis dan subspesialis beserta pemerataannya terjadi di seluruh dunia dan tampaknya belum menemukan solusi terbaik.” Keresahan tersebut menjadi salah satu topik yang diangkat dalam pertemuan The Alliance of Academic Health Centers International (AAHCI) Southeast Asia Regional Meeting 2023 pada 11–12 Januari lalu di Badung, Bali.  Dalam kegiatan tersebut, ada beberapa pakar di dunia yang membahas mengenai persoalan jumlah dan distribusi pendidikan dokter spesialis serta kualitasnya. Salah satunya pembahasan rasio salah satu spesialis seperti kardiolog di Amerika masih 1:17.800. Sedangkan rekomendasi WHO adalah 1:1.000 (Who.int).  Pada pertemuan itu juga hadir Malcolm Mahadevan dari National University Health System (NUHS) Singapura. Menurut dia, pendidikan residen yang baik adalah dengan menyediakan pengetahuan dan skill yang mumpuni bagi residen sehingga mereka mampu berpikir, bertindak, dan mengidentifikasi dirinya sebagai seorang physician. Sedangkan menurut Sawsan dari Cleveland Clinic Abu Dhabi, kejujuran dan integritas sangat dibutuhkan bagi seorang residen. (*)  <hr />  *) BUDI SANTOSO, Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya

Academic Health System Menjawab Masalah Dokter Spesialis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Menteri-Kesehatan-Budi-Gunadi-Sadikin-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Raker tersebut membahas mengenai peningkatan capaian bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan Bulan Imunisasi Nasional (BI" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Raker tersebut membahas mengenai peningkatan capaian bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan Bulan Imunisasi Nasional (BI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyakit katastropik seperti jantung, stroke, ginjal, dan kanker memakan banyak korban dan biaya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemarin (29/12) menuturkan, pasien yang meninggal akibat penyakit jantung mencapai 200 ribu orang setiap tahun. Sementara itu, total biaya pengobatannya menghabiskan sekitar Rp 9 triliun.  Budi menerangkan, salah satu penyebab tingginya pasien meninggal adalah penyebaran dokter spesialis yang tidak merata. Selain itu, tidak ada alat medis yang mumpuni untuk mengobati penyakit katastropik.  Khusus untuk penyakit jantung, awalnya Kementerian Kesehatan hanya berfokus pada 55 kota. Namun, melihat angka kematian yang tinggi dan biaya yang besar, dipersiapkan cath lab di 514 kabupaten/kota. Cath lab merupakan layanan kateterisasi jantung dan angiografi yang bertujuan untuk mendiagnosis penyakit jantung dan pembuluh darah sehingga membantu dalam intervensi selanjutnya.  ”Dalam perjalanan waktu, saya baru sadar bahwa cath lab bukan hanya untuk serangan jantung. Tapi ada 12.500 sampai 15.000 bayi baru lahir yang terkena penyakit jantung bawaan,” kata Budi saat meresmikan cath lab di RSAB Harapan Kita kemarin.  Keberadaan cath lab itu dapat memperbanyak pasien jantung yang mendapatkan perawatan. Saat ini tindakan operasi pada bayi yang menderita penyakit jantung hanya bisa dilakukan untuk 6.000 bayi. Padahal, kalau tidak dioperasi dalam waktu satu tahun, pasien berpotensi meninggal.  Selain jantung, Kementerian Kesehatan menargetkan layanan stroke, ginjal, dan kanker dapat dilaksanakan di seluruh rumah sakit kabupaten/kota. Saat ini baru 50 persen kabupaten/kota yang rumah sakitnya memiliki alat kesehatan lengkap untuk empat penyakit itu. Contohnya, untuk penyakit jantung, tidak semua provinsi memiliki rumah sakit dengan fasilitas pasang ring. Dari 34 provinsi, yang bisa melakukan operasi hanya 28 provinsi. Sedangkan operasi jantung terbuka hanya bisa dilakukan rumah sakit di 22 provinsi.  Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Azhar Jaya menargetkan 34 rumah sakit di seluruh provinsi pada 2024 bisa melayani penyakit kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi atau ginjal. Anggaran yang diperlukan untuk mengejar target 50 persen kabupaten/kota tersebut Rp 3,55 triliun. Anggaran tersebut akan disalurkan ke daerah. Dengan demikian, yang membeli alat kesehatan adalah pemerintah daerah.  ”Saat ini 55 persen alat kesehatan sudah sampai di daerah. Dari 55 persen itu, ada alat yang sudah terpasang, ada juga yang dalam proses instalasi,” ujarnya. Ada 4 persen alat yang batal dibeli karena supplier tidak siap, tidak bisa inden, katalog turun tayang, dan gagal lelang. ”Pemerintah mempercepat pengiriman barang dan administrasi pertanggungjawaban keuangan akhir tahun. Pemerintah juga segera melakukan penggantian merek untuk barang yang tidak tersedia,” tutur Azhar.  Sebelumnya, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) mengakui bahwa distribusi dokter di Indonesia tidak merata. Banyak yang praktik di kota besar saja. Di Jakarta, misalnya, ada 8.704 dokter spesialis yang punya surat tanda registrasi (STR). Padahal, di Jogjakarta hanya ada 1.797 dokter spesialis. ”Dokter belum merata karena masih banyak yang di perkotaan,” kata Sekretaris KKI Imran Agus Nurali.

Setahun, 200 Ribu Orang Meninggal karena Jantung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/JKT_KAMPANYE-PENGGUNAAN-OBAT-ANTI-BIOTIK_MIFTAHUL-HAYAT-11.jpg" alt="Indonesia Drug Campaign melakukan jalan sehat dan kampanye informasi obat antibiotik saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (20/11/2022). Dalam memperingati memperingati hari World Antimicrobial Awarness Week m" width="100%">
<figcaption>Indonesia Drug Campaign melakukan jalan sehat dan kampanye informasi obat antibiotik saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (20/11/2022). Dalam memperingati memperingati hari World Antimicrobial Awarness Week m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat tanda registrasi (STR) sempat menjadi polemik setelah munculnya isu Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Kesehatan. Surat yang menjadi salah satu syarat praktik seorang tenaga kesehatan itu disebut berlaku seumur hidup.  Penolakan STR yang berlaku seumur hidup kali ini datang dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Ketua KKI dr Putu Moda Arsana SpPD kemarin (15/12) mengibaratkan STR seperti izin operasional pada angkutan umum yang seharusnya bisa mengontrol kualitas kendaraan. Sehingga, lanjut dia, penumpang aman saat diantarkan. ”STR ini diberikan untuk dokter yang layak praktik,” katanya.  KKI yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan STR. Syaratnya adalah adanya dokumen sertifikat kompetensi yang dikeluarkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau kolegium kedokteran.  Selanjutnya, STR itu digunakan untuk mendapatkan surat izin praktik (SIP) yang dikeluarkan pemerintah daerah (pemda). Putu menyatakan, pemda bisa mengakses situs KKI untuk mengecek apakah STR dokter yang mengajukan SIP masih berlaku atau tidak. ”STR harus diperbarui lima tahun sekali karena ilmu selalu berkembang pesat,” tuturnya.  Pada kesempatan yang sama, Sekretaris KKI dr Imran Agus Nurali SpKO menyebutkan, biaya STR diatur negara dan menjadi penerimaan negara nonpajak. ”Tidak mahal dan semuanya diserahkan ke negara. Bukan ke konsil,” ujarnya.  Pembiayaan STR berkisar Rp 300 ribu hingga Rp 700 ribu. Tergantung STR jenjang apa yang akan diambil. ”Pengurusan STR itu hanya 14 hari. Yang membuat lama mungkin karena dokumen persyaratan belum lengkap,” ucapnya.  Pada kesempatan lain, IDI juga memberikan dukungan agar STR tidak berlaku seumur hidup. Menurut Ketua PB IDI dr Adib Khumaidi SpOT, di banyak negara STR diperpanjang dua atau tiga tahun sekali. ”STR ini kan syarat administratif,” ujarnya.  Bantuan Biaya Hidup Dokter Internship  Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan penyesuaian besaran bantuan biaya hidup (BBH) dokter internship di Indonesia untuk tahun depan. Melalui program internship, pelayanan kesehatan diharapkan dapat meningkat. Agar masyarakat di daerah yang selama ini sulit memperoleh pelayanan kesehatan dapat mengakses layanan kesehatan.  Peserta internship mendapatkan BBH selama melaksanakan program. Besarannya disesuaikan dengan kategori penempatan. Di wilayah terpencil, perbatasan, atau kepulauan, yang didapatkan dokter internship adalah Rp 6,5 juta. Sedangkan yang ditempatkan di daerah Jawa, Bali, dan ibu kota provinsi mendapatkan Rp 3,2 juta.  ”BBH di daerah DTPK diberikan lebih tinggi dengan harapan dapat mendorong calon peserta internship untuk mau memilih di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (lyn/c9/ttg)

KKI dan IDI Tolak Wacana STR Seumur Hidup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menkes-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi dan organisasi profesi dokter melayangkan protes kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penunjukan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) periode 2020-2024. Protes terjadi karena mereka merasa calon yang dipilih bukanlah yang direkomendasikan oleh IDI, PDGI, AIPKI, AFDOKGI, MKKI, MKKGI, dan ARSPI.  Terkait itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto angkat suara. Menurutnya, untuk menjadi anggota KKI, syarat tertentu harus dipenuhi sesuai Pasal 18 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Salah satunya, calon anggota KKI harus memiliki reputasi yang baik.  "WNI, sehat jasmani dan rohani, bertakwa kepada Tuhan YME, berkelakuan baik, batas usia, memiliki pengalaman praktik kedokteran minimal 10 tahun, cakap, jujur, memiliki moral integritas yang tinggi, reputasi yang baik, dan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya," kata Terawan dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8).  Selain itu, calon anggota KKI yang berstatus PNS harus bersedia diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi anggota KKI. Kandidat calon anggota KKI sendiri harus diusulkan kepada Menkes paling lambat 4 bulan sebelum masa bhakti anggota KKI sebelumnya berakhir.  Mereka yang berhak mengusulkan adalah organisasi profesi kedokteran hingga tokoh masyarakat. Aturan tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, yang berakhir pada 26 Mei 2019.  Serta, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia.  "Menteri Kesehatan mengusulkan kepada Presiden paling lambat 2 bulan sebelum masa bakti keanggotaan KKI periode berjalan berakhir," jelas Terawan.  Oleh karena itu, sejak Februari 2019, Kemenkes telah meminta usulan nama calon anggota KKI periode 2019-2024. Namun, nama-nama yang diserahkan belum memenuhi syarat. Hal itu diketahui karena calon anggota tidak membuat surat pernyataan melepas jabatan saat dilantik, atau mengundurkan diri dari status sebagai PNS, adapula satu orang calon yang diusulkan oleh 2 unsur.  Oleh karena itu, Terawan mengusulkan kepada Presiden agar keanggotaan KKI 2014-2019 diperpanjang 3 bulan terhitung mulai 27 Mei 2019. Namun hingga batas waktu perpanjangan berakhir, anggota KKI yang diusulkan dari masing-masing unsur masih belum memenuhi persyaratan. Sehingga Terawan kembali mengusulkan perpanjangan lagi kepada Presiden.  "Atas usulan tersebut masa bakti anggota KKI periode 2019-2024 melalui Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2019. Perpanjangan untuk kedua kalinya dilakukan tanpa adanya batas waktu," imbuhnya.  Dalam melakukan penggantian anggota KKI, Terawan mengaku tetap mempertimbanhkan tugas dan fungsi yang sangat penting. Karena KKI bertugas melakukan registrasi dokter/dokter gigi dan penetapan standar pendidikan.  "Hal ini apabila berlarut larut maka akan berdampak pada kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, termasuk kesejahteraan dokter dan dokter gigi," tegasnya.  Untuk menyelesaikan polemik ini, Terawan kemudian mengubah Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia.

Diprotes IDI, Terawan Jelaskan Pemilihan Konsil Kedokteran Indonesia