<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/08/sB0xr6irDGzPCtxFqyzzl04r0VUb5pqNVS9X5OjR-1-3600083114.jpg" alt="Anggota Majelis Penasehat Organisasi (MPO) IKA PMII, Idrus Marham bicara soal polemik tambang PBNU di Jakarta, Senin (8/12/2025). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Majelis Penasehat Organisasi (MPO) IKA PMII, Idrus Marham bicara soal polemik tambang PBNU di Jakarta, Senin (8/12/2025). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik internal kelembagaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih terus bergejolak, menyusul surat pemecatan terhadap KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU. Akar pemasalahan itu diduga persoalan terkait pengelolaan tambang. Bahkan, terkini mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menyarankan agar pengelolaan tambang tersebut dikembalikan ke Pemerintah. Anggota Majelis Penasehat Organisasi (MPO) IKA PMII, Idrus Marham, menyatakan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) yang dikelola PBNU bukan suatu permasalahan. Menurut dia, permasalahan terjadi ada pada tata kelola. "Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Kiai yang mengatakan bahwa kalau memang IUP ini menjadi trigger pemicu, maka sebaliknya dikembalikanlah, saya ingin mengatakan bahwa masalah IUP itu bukan, tidak lagi jadi masalah, IUP tidak masalah, bahkan kita harus berterima kasih kepada pemerintah karena telah memberikan atensi," kata Idrus Marham di Jakarta, Senin (8/12). Ia menekankan, pelibatan PBNU dalam pengelolaan tambang merupakan bentuk penghargaan pemerintah atas organisasi masyarakat (ormas). Namun, ia tak memungkiri persoalan tersebut terletak pada pengelolaannya. "Pengelolaan IUP itu di sini ada perebutan oknum-oknum tertentu, baik langsung maupun tidak langsung dan di sini permainan yang langsung itu langsung kelihatan, ada juga yang tidak langsung dia memainkan di luar," ucapnya. Di sisi lain, Idrus mengingatkan bahwa NU sejak awal dibangun sebagai gerakan pemikiran dan keagamaan. Itu adalah reaksi terhadap gerakan pemikiran dan keagamaan yang ada oleh para kiai, pesantren, dan struktur akar rumput yang menjadikan jam&rsquo;iyah sebagai rumah besar umat dan bangsa. Menurut dia, sikap Gus Yahya yang enggan mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU merupakan hal yang wajar. Namun, ia menyarankan polemik internal di tubuh PBNU sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme Muktamar. &ldquo;Muktamar Lampung diundur enam bulan karena Covid. Maka secara logika sekarang harus dimajukan kembali enam bulan. Artinya, proyeksi muktamar paling lambat Mei&ndash;Juni 2026,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, Mustasyar PBNU KH Said Aqil Siroj menyikapi polemik internal yang terjadi di tubuh PBNU. Setelah melakukan evaluasi mendalam dan jernih, ia menilai konsesi tambang sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Said Aqil saat menghadiri silaturahim ulama di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu (6/12). Langkah tersebut dinilai penting demi menghindari mudarat yang semakin nyata bagi jam&rsquo;iyah dan menjaga ketenangan internal organisasi. "Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah," imbuh Said Aqil di hadapan para kiai dan santri Tebuireng. &nbsp; &nbsp;

Kiai Said Aqil Sarankan Pengelolaan Tambang PBNU Kembali ke Pemerintah, Idrus Marham Sebut Tata Kelola yang Perlu Diperbaiki

Kiai Said Aqil Sarankan Tambang PBNU Dikembalikan ke Pemerintah, Idrus Marham: IUP jadi Rebutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/SAID-25-4235086784.jpg" alt="Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) serta mantan Ketum PBNU Said Aqil Siroj (tengah) memberikan pernyataan pers kepada wartawan di Pesantren Al-Tsaqafah (24/10) malam. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) serta mantan Ketum PBNU Said Aqil Siroj (tengah) memberikan pernyataan pers kepada wartawan di Pesantren Al-Tsaqafah (24/10) malam. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyikapi polemik internal yang terjadi di tubuh PBNU. Kiai Said menyarankan, setelah melakukan evaluasi mendalam dan jernih, ia menilai konsesi tambang sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah.&nbsp; Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri silaturahim ulama di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu (6/12). Langkah tersebut dinilai penting demi menghindari mudarat yang semakin nyata bagi jam&rsquo;iyah dan menjaga ketenangan internal organisasi. Ia tak memungkiri, pemberian konsesi tambang dari pemerintah awalnya sebagai bentuk apresiasi negara terhadap kontribusi Nahdlatul Ulama (NU), sekaligus peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi organisasi. Saat itu, ia menilai kebijakan tersebut tepat selama dikelola dengan tata kelola yang kuat dan membawa manfaat langsung bagi warga NU. Namun, situasi yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan dinamika berbeda dari harapan awal. Sejumlah persoalan internal di PBNU, perdebatan mengenai tata kelola konsesi, serta polemik yang melebar ke ruang publik telah menimbulkan kegaduhan yang berpotensi merugikan organisasi. &ldquo;Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,&rdquo; ujar Kiai Said di hadapan para kiai dan santri Tebuireng. Menurutnya, NU sebagai Jam&rsquo;iyah Diniyah Ijtima&rsquo;iyah memiliki mandat spiritual dan sosial yang sangat besar. Karena itu, organisasi harus menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik internal, merusak marwah organisasi, memunculkan persepsi negatif publik, hingga menyeret jam&rsquo;iyah ke dalam dinamika bisnis dan politik yang berisiko tinggi.&nbsp; Hal-hal tersebut dinilai dapat mengaburkan prioritas besar NU dalam pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan umat. &ldquo;NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya,&rdquo; tegas Ketua Umum PBNU 2015&ndash;2021 itu. Lebih lanjut, Kiai Said menegaskan bahwa kemajuan warga NU tidak bertumpu pada konsesi tambang, melainkan pada penguatan pendidikan pesantren, ekonomi kerakyatan, beasiswa, kesehatan, dan digitalisasi layanan umat. &ldquo;Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat,&rdquo; pungkasnya.

Kiai Said Aqil Siroj menyarankan agar konsesi tambang PBNU dikembalikan ke pemerintah untuk menghindari polemik internal yang merugikan.

Tak Ingin PBNU Terus Berpolemik, Said Aqil Siroj Sarankan Kembalikan Konsesi Tambang ke Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/OK-foto-wajah-berita-HL-MENTERI-INVESTASI-BAHLIL-LAHADALIA_puguh-copy-4223979976.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (PUGUH SUJIATMIKO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (PUGUH SUJIATMIKO/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Muhammadiyah mendapat jatah untuk mengelola tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk. "Muhammadiyah sekarang sudah turun juga (izin usaha pertambangan/IUP). Sudah positif pakai yang eks Adaro. Eks&nbsp;Adaro&nbsp;sudah positif untuk Muhammadiyah," ujar Bahlil&nbsp;dikutip Sabtu (11/1). Selain Muhammadiyah, lanjut Bahlil,&nbsp;ormas keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah menyelesaikan proses perizinan untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B. NU mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengelola bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC). Pada Jumat (3/1), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyebutkan pihaknya membentuk PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN) untuk mengelola sebanyak 25 ribu hingga 26 ribu hektare tambang di Kalimantan Timur. Saham usaha tersebut dimiliki oleh koperasi NU yang dikelola oleh pengurus dan warga. Adapun saat ini mereka tengah berupaya memenuhi berbagai persyaratan untuk memulai eksplorasi. "Nah, soal potensi batu baranya, tentu kita harus menunggu hasil eksplorasinya nanti, karena belum. Sekarang izin untuk eksplorasi itu saja masih baru diproses," kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di Jakarta, Jumat (3/1). Pemerintah sudah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara untuk badan usaha ormas agama. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang dapat dikelola oleh badan usaha ormas keagamaan merupakan wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau lahan dari eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara generasi pertama. Keenam WIUPK yang dipersiapkan, yaitu lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung. Aturan yang mengatur organisasi keagamaan dapat mengelola tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan Atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Dalam Pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan organisasi masyarakat keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

"Muhammadiyah sekarang sudah turun juga (izin usaha pertambangan/IUP). Sudah positif pakai yang eks Adaro," ungkap Bahlil.

Menteri ESDM Bahlil Sebut Muhammadiyah Kelola Konsesi Tambang Bekas Ada Adaro, NU Dapat Eks KPC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/pbnu-1-1688822753.jpg" alt="Ilustrasi PBNU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PBNU.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Komunitas Jaringan Nahdliyyin Pengawal Khitthah Nahdlatul Ulama (JNPK-NU) menyatakan keprihatinan, atas konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Perseteruan itu dinilai telah menimbulkan keresahan para ulama dan membingungkan nahdliyin di daerah. JPNK-NU yang terdiri dari 40 ulama dan nahdliyin menyoroti beberapa persoalan PBNU saat ini. Mulai dari pembekuan, pemecatan dan likuidasi struktur pengurus NU di bawah, hingga pendiaman dalam menyikapi dan menangani isu-isu krusial nasional. Ditambah lagi pernyataan elite PBNU yang kerap memancing kegaduhan dan konflik horizontal. Juga kontroversi penerimaan konsesi tambang, penolakan terhadap Pansus Haji oleh DPR RI, serta konflik dengan PKB yang menimbulkan perselisihan. Dlaam pernyataan sikapnya, Senin (12/8), JNPK-NU mengingatkan soal nilai-nilai dasar Qanun Asasi, Khitthah Nahdliyah dan AD/ART yang menjadi konstitusi Nahdlatul Ulama. &rdquo;Sebagai Ormas diniyah-ijtima'iyyah, NU seharusnya fokus dan khidmah untuk kemaslahatan umat, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan terutama agama,&rdquo; bunyi pernyataan itu. Selain itu, PBNU juga diingatkan untuk tidak bermain di ranah politik praktis. &rdquo;Politik praktis adalah ranah partai politik yang seharusnya tidak dimasuki oleh PBNU, sebagaimana mandat Khittah NU hasil Muktamar 1984,&rdquo; lanjut pernyataan sikap tersebut. Sejumlah tokoh besar ikut bergabung dalam komunitas tersebut. Antara lain Syuriah PBNU yang juga Ketua Nasional FKUB Abdul Muhaimin, juga mantan Ketua PBNU dan Sekjen Forum Pesantren Baihaqi, Ada pula mantan ketua PBNU sekaligus pendiri LKIS dan Ketua OC Muktamar NU Jombang dan Lampung Imam Aziz. Kemudian, mantan Ketua Lakpesdam era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga ketua PBNU dan SC Muktamar Marzuki Kurdi. Serta Ketua Lakpesdam DIJ dan pengasuh Pesantren Bumi Cendekia Nur Kholik Ridwan dan sejumlah tokoh lainnya. &nbsp; Berikut 9 pernyataan sikap JNPK-NU: &nbsp; <ol> <li>Mengimbau semua pihak, terutama PBNU, menjaga ukhuwah nahdliyyah dan ukhuwah wathaniyah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi.</li> <li>⁠Meminta PBNU kembali meneguhkan khitthah dan menguatkan kembali posisinya sebagai kekuatan civil society yang independen.</li> <li>⁠Meminta PBNU segera menghentikan tindakan penyulut konflik di antara sesama warga Nahdliyin.</li> <li>⁠Mendorong PBNU mengevaluasi arah kepemimpinan dan kebijakan organisasi sehingga bisa sejalan mandat konstitusi organisasi (Qanun Asasi dan AD/ART).</li> <li>⁠Memohon PBNU meluruskan penyimpangan sejarah dan merawat makam-makam pendiri NU.</li> <li>⁠Mempertanyakan kebijakan larangan menarik iuran warga (ianah syahriah), karena telah diatur dalam AD/ART.</li> <li>⁠Mendorong PBNU membangun ekonomi kerakyatan demi kemandirian ekonomi tanpa bergantung pada politik ekonomi kekuasaan. Termasuk menerima konsesi tambang batu bara.</li> <li>⁠Memohon kepada PBNU untuk mengedepankan sikap kenegarawanan dengan mendukung Pansus Haji DPR RI, sesuai hukum perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol> Berharap PBNU lebih memperhatikan masalah-masalah keumatan daripada politik kekuasaan. Agar marwah ke-NU-an kembali terjaga sebagai ormas sosial keagamaan.

Komunitas Jaringan Nahdliyyin Pengawal Khitthah Nahdlatul Ulama (JNPK-NU) mengeluarkan 9 rekomendasi menyikapi konflik antara PKB dan PBNU.

Prihatin Soal Konflik PKB vs PBNU, Komunitas Ulama dan Nahdliyin Keluarkan 9 Rekomendasi   

konsesi tambang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#konsesi tambang

Berita Terkini

Kiai Said Aqil Sarankan Tambang PBNU Dikembalikan ke Pemerintah, Idrus Marham: IUP jadi Rebutan

Tak Ingin PBNU Terus Berpolemik, Said Aqil Siroj Sarankan Kembalikan Konsesi Tambang ke Pemerintah

Menteri ESDM Bahlil Sebut Muhammadiyah Kelola Konsesi Tambang Bekas Ada Adaro, NU Dapat Eks KPC

Prihatin Soal Konflik PKB vs PBNU, Komunitas Ulama dan Nahdliyin Keluarkan 9 Rekomendasi

Download Aplikasi JawaPos.com