<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/210066f2-6c6a-4a5c-8ad3-7a60fc9fe647-598500981.jpg" alt="Ilustrasi eskavasi alat berat di area tambang batu bara. (Istimewa) " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi eskavasi alat berat di area tambang batu bara. (Istimewa) </figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Industri batu bara nasional masih bergerak di tengah dua arus besar, kebutuhan energi domestik yang tetap tinggi dan tekanan transisi energi yang kian menguat. Di tengah dinamika tersebut, kontrak jangka panjang kembali diteken antara kontraktor tambang dan pemilik konsesi. PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), anak usaha utama PT BUMA Internasional Grup Tbk (DOID), mengumumkan perpanjangan kerja sama operasional dengan PT Adaro Indonesia. Kontrak ini berlaku mulai 1 April 2026 hingga 31 Desember 2030 untuk kegiatan penambangan di Tambang Tutupan Selatan, Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Dalam periode hampir lima tahun tersebut, BUMA diproyeksikan menangani pengupasan lapisan tanah penutup (overburden removal) sekitar 239 juta bank cubic meter (bcm) serta produksi batu bara sebesar 44 juta ton. Jika dirata-rata, volume tahunan mencapai sekitar 50,5 juta bcm overburden dan 9,3 juta ton batu bara. Secara bisnis, kontrak ini diyakini memberi kepastian volume kerja sekaligus memperpanjang relasi dua dekade antara BUMA dan Adaro. Bagi emiten jasa pertambangan seperti DOID, kontrak jangka panjang menjadi penopang utama arus kas dan visibilitas pendapatan, terutama ketika harga komoditas bergerak fluktuatif. Tambang Tutupan sendiri merupakan salah satu tulang punggung produksi Adaro di Kalimantan Selatan. Keberlanjutan operasional di area ini menunjukkan bahwa permintaan batu bara, terutama untuk kebutuhan pembangkit listrik domestik dan pasar ekspor tertentu, masih relatif solid dalam jangka menengah. Namun, di sisi lain, sektor ini juga menghadapi tantangan besar. Pemerintah Indonesia terus mendorong bauran energi baru dan terbarukan serta penurunan emisi karbon. Artinya, kontrak-kontrak jangka panjang di sektor batu bara kini berjalan berdampingan dengan agenda dekarbonisasi nasional. Bagi kontraktor tambang, efisiensi operasional, standar keselamatan, dan praktik lingkungan menjadi faktor kunci untuk tetap relevan. Direktur Utama BUMA Ronald Sutardja menyebut, kontrak ini mencerminkan konsistensi kinerja operasional perusahaan dalam mengelola tambang dengan kompleksitas teknis tinggi. Dari sisi industri, keberhasilan mendapatkan kontrak besar di area produksi utama seperti Tutupan juga menjadi indikator kepercayaan pemilik konsesi terhadap rekam jejak kontraktor. &rdquo;Kontrak ini mencerminkan konsistensi kinerja operasional BUMA, serta kapabilitas kami dalam mengelola operasi pertambangan yang kompleks secara teknis dengan standar keselamatan dan keandalan yang tinggi. Kontrak ini memperkuat visibilitas pendapatan kami sekaligus menegaskan posisi BUMA sebagai mitra jasa pertambangan tepercaya di Indonesia,&rdquo; kata Ronald melalui keterangannya. Selain aspek bisnis, perusahaan menyatakan tetap menjalankan program pemberdayaan masyarakat di Tabalong. Sejumlah inisiatif difokuskan pada pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan UMKM, hingga program lingkungan. Hingga 2030, kerja sama BUMA dan Adaro di Tutupan Selatan akan menjadi bagian dari fase tersebut, menjaga produksi, sekaligus menghadapi tuntutan perubahan.

BUMA kantongi kontrak tambang baru dari Adaro hingga 2030, amankan produksi batu bara di Tabalong di tengah isu transisi energi nasional

BUMA Kantongi Kontrak Baru dari Adaro hingga 2030, Jaga Produksi Batu Bara di Tabalong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/Y2gwMw5PiKT6lw8Kh0PkLubEocEkclpuP1wfOddg-2115878670.jpg" alt="Kerusakan akibat banjir yang membawa material pohon dan lumpur di pemukiman rumah warga di wilayah Lubuk Minturun, Koto Tengah, Kota Padan, Sumbar, pada Kamis (27/11). (BNPB)" width="100%">
<figcaption>Kerusakan akibat banjir yang membawa material pohon dan lumpur di pemukiman rumah warga di wilayah Lubuk Minturun, Koto Tengah, Kota Padan, Sumbar, pada Kamis (27/11). (BNPB)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan bahwa kerusakan ekologis pada ekosistem yang ada di Kawasan Bukit Barisan menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana alam yang menghantam Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).&nbsp; Kerusakan tersebut disebabkan oleh konsesi dan aktivitas ekstraktif di kawasan yang sangat penting di Sumatera tersebut. Karena itu, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional Uli Arta Siagian mendorong agar pemerintah mengambil langkah tegas. Salah satunya evaluasi total. &rdquo;Pemerintah itu nggak boleh lagi dengan mudah memberikan izin, izin itu kan sebenarnya pembatasan, izin itu diberikan karena kita tahu bahwa ada konsekuensi besar ketika dia dilaksanakan,&rdquo; kata dia.&nbsp; Konsekuensi besar berupa kerusakan ekologis tersebut kini menunjukkan dampak yang jauh lebih serius. Masyarakat bencana korban bencana. Fasilitas dan infrastruktur vital rusak. Dan lagi-lagi pemerintah yang harus memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut.&nbsp; Karena itu, WALHI mendorong agar izin konsesi di Kawasan Bukit Barisan diperketat, bukan malah sebaliknya. Bila perlu, mereka mendorong agar pemerintah mengambil langkah yang jauh lebih serius. Yakni melakukan moratorium total terhadap izin konsesi.&nbsp; &rdquo;Kita tahu bahwa ketika dia dieksploitasi berdampak buruk, sulit untuk dipulihkan, maka instrumen perizinannya harus terus menerus diperketat dan menurut kami sudah harus ada moratorium permanen pemberian izin,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Moratorium itu, lanjut Uli, harus dilakukan bersamaan dengan perbaikan tata kelola lingkungan. Kemudian, pemerintah juga harus berani meminta pertanggungjawaban kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekstraktif di kawasan-kawasan hutan. &rdquo;Jadi, nggak selamanya pemerintah harus menanggung biaya eksternalitas ini sendiri. Mintakan itu kepada korporasi agar korporasi itu bisa memulihkan wilayah-wilayah yang selama ini mereka rusak. negara bisa kok melakukan itu, pertanyaannya mau atau nggak,&rdquo; kata dia. (*) &nbsp; &nbsp;

WALHI mengingatkan pemerintah akan pentingnya evaluasi izin konsesi untuk melindungi ekosistem Kawasan Bukit Barisan.

Bencana Alam Hantam Aceh-Sebagian Sumatera, WALHI Dorong Moratorium Izin Konsesi di Kawasan Bukit Barisan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/IMG_8110-1877150188.jpg" alt="Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq (tengah). (Tumpal Andani Aritonang/Antara)" width="100%">
<figcaption>Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq (tengah). (Tumpal Andani Aritonang/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menemukan delapan perusahaan pemegang konsesi izin berusaha di bidang kehutanan dan perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diduga terlibat sebagai pelaku atau pembiaran kebakaran hutan dan lahan (karhutla). &rdquo;Kami identifikasi empat perusahaan di bidang kehutanan dan empat perusahaan di bidang perkebunan. Areal kerja mereka terbakar, kami sedang selidiki,&rdquo; kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq seperti dilansir dari Antara, Kamis (7/8). Saat ini, tim KLH sedang melakukan penyelidikan, baik melalui pendekatan maupun dengan prosedur lain. &rdquo;Lahan yang terbakar ini adalah tanggung jawab pemegang izin konsesi. Tadi sempat saya melihat beberapa titik terbakar di lahan perusahaan itu, segera kami tindak,&rdquo; ungkap Hanif Faisol Nurofiq. Dia memastikan setelah tim menyelesaikan penyelidikan, pihaknya bersama Polda Kalsel melakukan penegakan hukum tanpa memandang perusahaan pemegang izin itu sengaja atau tidak sengaja sebagai penyebab lahan terbakar. Menurut dia, Provinsi Kalsel tidak serumit Provinsi Kalteng dan Kalbar terkait karhutla. Sebab lahan gambut hanya berkisar 300.000 hektare. Berbeda dengan lahan gambut di Kalteng mencapai 4,9 juta hektare dan Kalbar mencapai 2,1 juta hektare. &rdquo;Seharusnya penegakan hukum dan pencegahan karhutla bisa dilakukan lebih baik dibandingkan dengan dua provinsi tetangga. Kalau Kalbar dan Kalteng begitu terbakar maka sangat rumit penanganan. Tapi justru kejadian karhutla pada 2023 Provinsi Kalsel yang juara, paling luas yang terbakar se-Indonesia,&rdquo; ujar Hanif. Dia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah segera menyegel lahan jika menemukan titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Baik lahan milik individu maupun perusahaan. &rdquo;Ada yang terbakar langsung segel aja, jangan segan dan ragu, sambil menunggu penyelidikan siapa yang membakar,&rdquo; kata Hanif Faisol Nurofiq. &rdquo;Paling tidak, upaya ini adalah langkah hukum untuk penanganan dini,&rdquo; ujar Menteri. Hanif pun mengimbau seluruh provinsi agar APH mulai dari Polda hingga Polres memberikan tanda-tanda di areal yang terbakar, baik milik individu maupun perusahaan, sebagai bentuk penindakan awal. Kementerian LH tidak memandang unsur kesengajaan ataupun kelalaian, semua disamaratakan dan ditindak jika lahan terbakar. Sebab, pemilik lahan bertanggung jawab penuh dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hanif menyinggung beberapa contoh lahan yang hangus akibat karhutla dan beberapa lama setelah kejadian kebakaran muncul pohon kelapa sawit baru. Kejadian seperti ini harus menjadi atensi, utamanya peningkatan pengawasan APH pada lahan-lahan milik perusahaan. Selain itu Hanif juga mengingatkan peraturan daerah (perda) yang mengizinkan pembukaan lahan maksimal dua hektare dengan cara membakar agar dicabut sebagaimana arahan dari pusat. &rdquo;Apalagi jika saat kemarau atau saat siaga darurat karhutla, ini mutlak tidak boleh ya membuka lahan dengan cara membakar,&rdquo; tandas Hanif Faisol Nurofiq.

KLH temukan 8 perusahaan konsesi hutan dan perkebunan di Kalsel diduga terlibat sebagai pelaku atau pembiaran kebakaran hutan dan lahan

KLH Catat Delapan Perusahaan Konsesi Hutan Kalsel Diduga Terlibat Karhutla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/09/pexels-apasaric-1238864-3444397616.jpg" alt="ILUSTRASI: Aktivitas di areal tambang." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Aktivitas di areal tambang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Organisasi remaja masjid, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) menyampaikan ketertarikan untuk mengelola tambang sebagaimana telah Pemerintah berikan kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. <div dir="auto">Hal ini disampaikan BKPRMI usai menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk menghadiri Musyawarah Nasional BKPRMI yang akan digelar pada 7-10 Agustus 2024 di Medan, Sumatera Utara. Meski menyatakan ketertarikannya untuk mengelola tambang, tetapi Ketua BKPRMI Said Aldi Al Idrus mengatakan, pihaknya akan melihat NU dan Muhammadiyah lebih dulu terkait pengelolaan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya, kami memberikan dulu abang tertua, NU dan Muhammadiyah. Kami adik-adik ini melihat dulu barangnya. Kalau paten barang ini tuh, baru nanti kami ikut," kata Ketua BKPRMI Said Aldi Al Idrus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami melihat dulu Muhamadiyah dan NU mengelola, mudah-mudahan itu pasti manfaatnya sangat luar biasa. Bagi ormas-ormas Islam. Termasuk nanti BKPRMI," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut ia menyampaikan harapannya terkait izin mengelola tambang yang saat sudah diberikan kepada ormas keagamaan bisa bermanfaat. Khususnya, terhadap NU dan Muhammadiyah yang sudah menyatakan menerima izin pengelolaan tambah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mudah-mudahan apa yang diberikan itu bisa bermanfaat khusus kepada NU dan Muhammadiyah. Kami yakin dan percaya itu pasti bermanfaat," lanjut Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Wakil Keua BKPMRI Sedek Bahta percaya bahwa NU dan Muhammadiyah akan mengelola tambang dengan memperhatikan soal lingkungan. Sehingga, kata dia, tidak hanya mengejar keuntungannya saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"BKPMRI memandang NU dan Muhammadiyah itu udah pasti menjaga itu, soal lingkungan dan sebagainya. Jadi bukan hanya keuntungan saja yang dikejar oleh NU dan Muhammadiyah. Tapi pasti lingkungan dan lain-lain menjadi pertimbangan NU dan Muhammadiyah. Untuk itu, maka BKPMRI mendukung itu," jelas Sedek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa biarkanlah awal itu NU dan Muhammadiyah yang masuk, nanti di kemudian hari baru kita-kita ini kalau sudah bisa, kita akan masuk (mengelola tambang)," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Sedek mengungkapkan, para pengurus BKPMRI sudah memiliki usaha masing-masing. Sehingga, organisasi tersebut merasa belum penting untuk meminta izin mengelola tambang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena BKPMRI mengukur dirinya sendiri bahwa kita secara pribadi-pribadi yang berusaha, kalau institusi biar fokus ke yang lain sementara ormas-ormas lainnya seperti NU dan Muhammadiyah bersama negara mengelola ruang yang sebagaimana di regulasi," pungkasnya.</div>

"Iya, kami memberikan dulu abang tertua, NU dan Muhammadiyah. Kami adik-adik ini melihat dulu barangnya," kata Said Aldi.

Organisasi Remaja Masjid BKPRMI Tertarik Kelola Tambang: Kami Lihat Dulu NU dan Muhammadiyah Mengelola

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/amnt-dapat-perpanjangan-izin-ekspor_m_112225.jpeg" alt="Ilustrasi pertambangan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pertambangan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengurus Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menegaskan menolak pemberian konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Sebab, dalam dua tahun terakhir, mereka getol melakukan berbagai aksi kampanye menjaga kelestarian lingkungan. Ketua Presidium Pengurus Pusat (PP) PMKRI Tri Natalia Urada menyatakan, dirinya ikut memantau pernyataan resmi dari PMKRI Cabang Semarang yang ramai menjadi sorotan. &rdquo;Mereka tentu punya pemikiran sendiri,&rdquo; katanya kepada Jawa Pos tadi malam (5/6). Dia menjelaskan, sikap PP PMKRI tidak jauh berbeda dengan yang disuarakan PMKRI Semarang. Dia menceritakan, beberapa tahun lalu keluar surat resmi dari Paus Fransiskus. Dalam surat berjudul Laudato Si (Semoga Diberkati) itu, Paus menyerukan umat manusia untuk mengubah gaya hidup dengan menjaga kelestarian lingkungan. Dari surat tersebut, Tri mengungkapkan bahwa PMKRI dalam dua tahun terakhir getol mengampanyekan gerakan dan kampanye pelestarian lingkungan. Salah satunya, kegiatan membersihkan Sungai Ciliwung yang kerap dipersoalkan akibat sampah yang menumpuk. &rdquo;Percuma gerakan lingkungan dua tahun belakang kalau menerima (kebijakan pemberian konsesi tambang, Red) itu,&rdquo; tegasnya. Di sisi lain, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar menilai PP 25/2024 merupakan salah satu rentetan kebijakan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mudah mengobral kekayaan alam. Sebelumnya, pola mengutak-atik regulasi semacam itu pernah terjadi. Di antaranya terkait dengan revisi UU Minerba dan pengesahan UU Cipta Kerja. &rdquo;Dan, perlu diingat, ekonomi tambang sangat rapuh, tidak berkelanjutan,&rdquo; ungkapnya. (wan/lyn/tyo/lum/c14/ttg)

PMKRI menegaskan menolak pemberian konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

PMKRI Tolak Konsesi Tambang ke Ormas Keagamaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/8708_26218_PRASETYO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &lrm;Jaksa Agung M Prasetyo membantah pihaknya memberi izin perpanjangan kontrak PT Pelindo II dengan Jakarta International Container Terminal (JICT). Dia menegaskan, Legal Opinion (LO) yang diberikan &lrm;hanya merupakan pandangan umum. &nbsp; &quot;LO Jamdatun dianggap sebagai persetujuan tidak benar. Tidak berarti kita setujui apa yang mereka lakukan,&quot; tegasnya usai menghadiri panggilan panitia khusus (pansus) Pelindo II di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10). &lrm; Prasetyo mengatakan, dalam surat permintaan LO dari PT Pelindo II kepada Jamdatun pada 9 Oktober 2014 disebutkan ada 4 hal, antara lain :&lrm; Pertama, apakah perlu PT pelindo II mendapat konsesi dari pemerintah/otoritas pelabuhan. Kemudian apakah perjanjian yang dibuat PT Pelindo II bertentangan dengan UU apabila belum mendapat konsesi. Selanjutnya, apakah PT Pelindo II dapat tetap melanjutkan kerjasama tanpa lebih dulu mendapat konsesi. Berikutnya, apakah PT pelindo II dapat melakukan pengembangan dalam lingkup pelabuhan, perairan dan daratan, tanpa mendapat konsesi dari otoritas pelabuhan.&lrm; &quot;Kami hanya katakan boleh atau tidak. Sepanjang tidak berkaitan dengan regulasi bisa dilakukan,&quot; sebut mantan politikus NasDem itu. &lrm; Jika melihat pada LO tersebut, memang tidak disebut soal JICT secara spesifik. &lrm;Begitupula LO yang diberikan Jamdatun pada 17 Maret 2013. &quot;Mungkin ada yang disembunyikan Pak Lino. Saya gak tau surat itu sebelumnya tidak sebut ada konsesi. Makanya kami berikan semata-mata menghormati empat hal yang dimintakan&lrm;,&quot; terangnya. &lrm; Untuk menemukan adanya pelanggaran atau tidak yang dilakukan Dirut Pelindo RJ Lino atas dasar LO untuk pijakan perpanjangan konsesi dengan JICT, hanya bisa dibuktikan oleh kepolisian. Prasetyo pun belum bisa menyimpulkannya. &lrm; &quot;Tugas penyidik Polri untuk tentukan ada pelanggaran atau tidak. &lrm;Saya blm bisa berikan pendapat apa pun,&quot; tukasnya. (dna/JPG)

Jaksa Agung Bantah PT Pelindo Setujui Konsesi dengan JICT

konsesi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#konsesi