<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/25/prabowo-25-feb-276354157.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto. (Dok. Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto. (Dok. Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah terus menggenjot upaya konservasi hutan dan lingkungan hidup. Saat ini terbuka berbagai macam skema pendanaan program konservasi. Diantaranya melalui mekanisme perdagangan atau pasar karbon. Secara khusus Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres 110/2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca. Aturan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola karbon nasional. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Ristianto Pribadi mengatakan, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memandang pasar karbon sebagai instrumen strategis untuk mendanai konservasi dan mendorong pembangunan berkelanjutan.&nbsp; Perpres itu disusun melalui kerjasama lintas Kementerian/Lembaga dengan melibatkan akademisi, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ristianto menegaskan regulasi itu lahir dari kebutuhan Indonesia dan sepenuhnya untuk kepentingan nasional. "Bukan berdasarkan tekanan pihak luar," tandasnya, Selasa (24/2). Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa, pengelolaan nilai ekonomi karbon berada di bawah kendali penuh Pemerintah Indonesia. Kerja sama internasional tetap dilakukan, namun seluruhnya ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional tanpa mengurangi kedaulatan negara. Diketahui, Perpres 110/2025 itu merupakan implementasi dari Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Melalui tata kelola karbon yang lebih kuat, pemerintah berupaya memastikan potensi karbon hutan Indonesia dikelola secara adil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kemenhut menilai aturan itu mempertegas peran sektor kehutanan. Karena bukan hanya menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga menghasilkan unit karbon bernilai ekonomi tinggi. Pengelolaan Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi diperkuat untuk mendukung ketahanan iklim sekaligus pertumbuhan ekonomi hijau. Ristianto menjelaskan terdapat tiga perubahan utama dalam Perpres itu. Pertama sinkronisasi kebijakan karbon diintegrasikan dengan pembangunan nasional. Kedua deregulasi, penyederhanaan dan penguatan sistem perdagangan karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang terintegrasi dan lebih efisien. Lalu yang ketiga desentralisasi atau pembagian peran antar Kementerian/Lembaga dibuat lebih jelas dan akuntabel. Selain itu, Perpres 110/2025 juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Terutama melalui perhutanan sosial dan rehabilitasi lahan kritis," jelasnya. Nantinya, masyarakat yang menjaga dan memulihkan hutan dipastikan memperoleh manfaat ekonomi yang adil dan terukur. Perpres itu berfokus pada pengembangan kredit karbon Indonesia yang berkelas dunia, berkualitas tinggi (high-quality) dan berintegritas (high-integrity), serta diakui secara global tanpa mengabaikan prioritas pembangunan nasional. Nilai ekonomi karbon diharapkan tidak hanya mendukung agenda iklim global, tetapi juga memperkuat konservasi. Selain itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Untuk memperkuat ekosistem karbon nasional, Kemenhut menjalin kemitraan strategis dengan sejumlah lembaga internasional. Seperti International Emissions Trading Association, Integrity Council for the Voluntary Carbon Market, dan The Coalition to Grow Carbon Markets. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan konektivitas pasar, memastikan standar integritas global, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap kredit karbon Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto terbitkan Perpres 110/2025 untuk mendukung pendanaan konservasi hutan dan pengendalian emisi gas rumah kaca.

Dukung Pendanaan Program Konservasi, Prabowo Terbitkan Perpres 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/image-2-403746690.png" alt="Spesies semi-slug baru Microparmarion sallehi yang ditemukan di hutan dataran rendah Ulu Temburong, Brunei (Dok. Cosmos Magazine 2023)" width="100%">
<figcaption>Spesies semi-slug baru Microparmarion sallehi yang ditemukan di hutan dataran rendah Ulu Temburong, Brunei (Dok. Cosmos Magazine 2023)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penemuan spesies semi-slug baru di Taman Nasional Ulu Temburong, Brunei Darussalam, menggemparkan dunia sains dan konservasi. Spesies ini diberi nama&nbsp;Microparmarion sallehi&nbsp;dan ditemukan melalui serangkaian ekspedisi lapangan yang melibatkan peneliti serta relawan. Dilansir dari&nbsp;Cosmos Magazine, temuan ini menjadi bukti nyata masih banyak kekayaan hayati tersembunyi di hutan dataran rendah Borneo. Ciri utama semi-slug ini adalah cangkangnya yang sangat kecil dengan bentuk tidak biasa. Tidak seperti kebanyakan moluska darat, cangkang&nbsp;M. sallehi&nbsp;tidak memperlihatkan putaran atau spiral jelas. Informasi ini diungkap oleh laporan&nbsp;Cosmos Magazine&nbsp;yang menekankan keunikan morfologi spesies baru tersebut, sehingga langsung menarik perhatian para ahli gastropoda. Proses penemuan berlangsung antara 2018 hingga 2022 ketika Taxon Expeditions menggelar tiga kursus lapangan di Ulu Temburong. Menurut laporan&nbsp;Mongabay Indonesia, para peserta terdiri dari mahasiswa Universiti Brunei Darussalam, peneliti asing, hingga masyarakat umum yang berperan sebagai citizen scientists. Keterlibatan publik dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dapat berkembang lebih cepat dengan kolaborasi yang inklusif. Bukan hanya pengamatan fisik yang dilakukan, para peneliti juga membawa laboratorium portabel untuk menganalisis DNA. Hasil uji barcoding membuktikan bahwa semi-slug ini berbeda secara genetik dari spesies lain meskipun secara kasatmata terlihat mirip. Pendekatan ini memperkuat keabsahan identifikasi&nbsp;M. sallehi&nbsp;sebagai spesies baru. Selama ekspedisi, para peneliti hanya berhasil menemukan lima individu. Spesimen tersebut sebagian besar berada di daun gugur dan tumbuhan merambat, terutama saat malam hari. Habitat ini berada di hutan primer maupun sekunder, yang semakin menegaskan betapa spesifiknya ekologi semi-slug ini. Nama&nbsp;sallehi&nbsp;sendiri dipilih sebagai bentuk penghormatan kepada Md Salleh Abdullah Bat, pengawas Pusat Studi Lapangan Kuala Belalong yang telah lama mendukung penelitian biodiversitas. Penamaan ini&nbsp;juga menjadi pengingat bahwa upaya konservasi tak lepas dari dedikasi para pekerja lokal yang menjaga hutan setiap hari. Keberadaan&nbsp;M. sallehi&nbsp;semakin menarik karena menjadi spesies kedua dari genus&nbsp;Microparmarion&nbsp;yang hidup di dataran rendah. Sebelumnya, spesies lain bernama&nbsp;M. exquadratus&nbsp;hanya ditemukan di kawasan pegunungan. Fakta ini memperluas pemahaman ilmiah tentang distribusi semi-slug di Kalimantan. Selain sebagai penanda keanekaragaman, semi-slug ini juga berperan penting dalam ekosistem. Moluska kecil itu membantu proses penguraian bahan organik di lantai hutan. Dengan kata lain, hilangnya semi-slug bisa berdampak pada keseimbangan rantai ekologi di kawasan tropis. Keterbatasan koleksi moluska di Asia Tenggara membuat penemuan ini semakin berharga.&nbsp;Masih banyak spesies belum terdeskripsikan dan rentan punah sebelum sempat dikenali. Kondisi tersebut memperlihatkan urgensi konservasi, sebab setiap kehilangan habitat berarti pula hilangnya potensi pengetahuan baru. Akhirnya, sebagaimana dilaporkan&nbsp;The Star, penemuan&nbsp;Microparmarion sallehi&nbsp;memperkuat alasan mengapa konservasi hutan dataran rendah di Ulu Temburong harus diutamakan. Tekanan deforestasi, fragmentasi habitat, hingga perubahan penggunaan lahan menjadi ancaman nyata. Dengan demikian, menjaga kelestarian hutan tidak hanya melindungi spesies yang sudah dikenal, tetapi juga menyelamatkan kehidupan yang belum sempat ditemukan.

Penemuan spesies semi-slug baru di Taman Nasional Ulu Temburong, Brunei, menggemparkan dunia sains dan konservasi.

Penemuan Spesies Semi-Slug Baru di Ulu Temburong Pertegas Pentingnya Konservasi Hutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/06/karhutla-lawu-1472817570.png" alt="BELUM PADAM: Kepulan asap akibat kebakaran masih terlihat di lereng Gunung Lawu sisi utara kemarin (5/10)." width="100%">
<figcaption>BELUM PADAM: Kepulan asap akibat kebakaran masih terlihat di lereng Gunung Lawu sisi utara kemarin (5/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Komisi VI DPR RI dan Komite II DPD RI saat ini tengah membahas Rancangan Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) merevisi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Paradigma Baru Konservasi berharap regulasi baru yang diterbitkan dapat menjadi titik pijak perubahan transformatif dalam penyelenggaraan dan paradigma konservasi yang inklusif. Perubahan transformatif dan pendekatan inklusif sangat penting mengingat UU 5/1990 yang dibuat 33 tahun lalu tersebut tak lagi relevan dengan tantangan konservasi sumber daya alam dan hayati saat ini dan mendatang. Di samping itu, UU 5/1990 juga dinilai belum mendukung pelibatan dan perlindungan masyarakat dalam konservasi sumber daya alam yang sangat dibutuhkan. Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Prayoga menekankan bahwa mandat konservasi sebagaimana yang tertuang di dalam UU 5/1990 masih konvensional dengan memaknai upaya konservasi dengan pembagian kawasan, bukan berdasarkan fungsinya. "Kami menilai kerusakan sumber daya alam yang terjadi di luar kawasan konservasi capai 90 persen dan itu selalu dinilai wajar untuk dirusak. Padahal terdapat 76 juta hektare areal penting untuk dikonservasi yang saat ini berada di luar status kawasan konservasi, termasuk ekosistem mangrove, gambut, karst, areal bernilai konservasi tinggi, koridor satwa, dan taman keanekaragaman hayati yang terancam hilang," kata Anggi dalam keterangan tertulis, Minggu (8/10). "Pendekatan pada UU 5/1990 juga keliru karena masih menyamakan pengelolaan pulau-pulau kecil dengan pulau besar dan pulau utamanya, dan ini bias," lanjutnya. Juru Kampanye Working Group ICCAs Indonesia (WGII), Lasti Fardilla Noor menambahkan bahwa perlu adanya pergeseran paradigma konservasi berbasis hak dalam tata kelola konservasi di Indonesia untuk menjawab kompleksitas konflik urusan konservasi yang selama ini terjadi. "RUU KSDAHE seharusnya dapat mencerminkan dimensi yang holistik dan interdisipliner, terutama aspek perlindungan, pengakuan hak dan partisipasi masyarakat adat dan komunitas lokal, yang sampai hari ini belum terlihat nyata dalam draf RUU KSDAHE, bahkan beberapa aspek terkait ini telah dihapus dalam DIM RUU KSDAHE versi Juli 2023," kata Lasti. Konflik antara masyarakat dan pengelola kawasan, bahkan konflik manusia dengan satwa, serta degradasi lingkungan dan ekosistem yang semakin tinggi telah menunjukkan indikasi ketidakmaksimalan implementasi kebijakan di bidang konservasi, dan telah menjadi perhatian bersama di level global. Hal ini direspons secara masif dalam pertemuan&nbsp;Conference of the Parties on Convention of Biological Diversity (COP-15 CBD), dimana Indonesia merupakan salah satu (parties) yang menyepakati konvensi ini. Program Manager WGII, Cindy Julianty berharap RUU KSDAHE bisa mencerminkan target penting dalam Kunming Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF). Cindy menyebut, 7 dari 23 target KM-GBF yang ditetapkan memasukkan unsur masyarakat adat dan lokal dalam pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan pengetahuan tradisional, partisipasi, pembagian manfaat yang adil, dan FPIC (Free, Prior, Informed Consent). "Masyarakat adat dan komunitas lokal tidak boleh lagi ditempatkan sebagai objek konservasi, namun harus diakui sebagai subjek atau pelaku konservasi itu sendiri, sebagaimana fakta lapangan yang ada. Hal ini sesuai mandat COP-15 on CBD menuju Visi 2050 'Living in Harmony with Nature'" tuturnya. Kawasan konservasi di Indonesia saat ini memiliki luas 26,89 juta hektare (Ha). Nilai ini setara 47,1 persen dari total target GBF Post 2020. Berdasarkan data&nbsp;keybiodiversityareas.org, Indonesia memiliki 494 area atau setara 3.3672.800 Ha yang kaya dengan kehati. Tetapi, lebih dari 50 persen area berada di luar kawasan konservasi. Kondisi ini menyebabkan potensi kehilangan kehati di luar kawasan konservasi&nbsp; menjadi semakin tinggi. Manajer Program Kehati, Burhan Jayadattry menambahkan, darurat krisis keanekaragaman hayati, krisis perubahan iklim, dan pandemi baru-baru ini membutuhkan tindakan tegas, dan komitmen bersama khususnya pemerintah untuk mengubah cara pandangnya terhadap perlindungan keanekaragaman hayati. "RUU KSDAHE seharusnya mampu mengisi kekosongan mandat untuk upaya konservasi di luar kawasan dengan berbagai tatanan lanskap," ujar Burhan. Koordinator Hukum Garda Animalia, Satriya Putra menambahkan,&nbsp;yang menjadi sorotan penting pada pembaharuan UU 5/1990 adalah ketentuan pidana dan penegakan hukum di bidang konservasi. Tentu saja, lanjutnya, RUU KSDAHE ini memberikan penguatan dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada saat ini. "Hal ini dapat dilihat dari diadakannya frasa untuk membuat efek jera, penambahan alat bukti, perluasan wewenang PPNS, menjadikan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana," imbuh Satriya. Keterbukaan Informasi Pembahasan RUU KSDAHE &nbsp; Proses penyusunan&nbsp;RUU KSDAHE&nbsp;sampai sejauh ini dinilai tertutup dan tidak bisa mengakomodasi masukan para pihak. Setidaknya terdapat 718 Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang harus segera dibahas. Menurut Satriya Putra, pembahasan RUU KSDAHE yang dilakukan secara tertutup oleh Panitia Kerja (Panja) jelas mencederai semangat demokrasi. Dia menilai, Panja telah menutup peluang keterbukaan dan keterlibatan publik dalam pembahasan RUU ini. "Rangkaian proses sebelumnya, dimana publik masih dilibatkan oleh legislatif rupanya dimaknai sebagai partisipasi sekadarnya. Risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai kondisi DIM terakhir seharusnya dibuka ke publik dan mudah diakses," pungkasnya.

Proses penyusunan RUU KSDAHE sampai sejauh ini dinilai tertutup dan tidak bisa mengakomodasi masukan para pihak.

Pemerintah dan DPR Didesak Tak Sekadar Revisi UU KSDAHE, Harus Ada Paradigma Baru yang Inklusif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/EMBUNG-1.jpg" alt="Keberadaan embung sangat vital menghadapi musim kemarau maupun penghujan Jawa Tengah. Gubernur JatengGanjar Pranowo telah berhasil mewujudkan pembangunan lebih dari seribu embung di berbagai wilayah di Jateng." width="100%">
<figcaption>Keberadaan embung sangat vital menghadapi musim kemarau maupun penghujan Jawa Tengah. Gubernur JatengGanjar Pranowo telah berhasil mewujudkan pembangunan lebih dari seribu embung di berbagai wilayah di Jateng.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mendorong konservasi hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) wilayah hulu. Ganjar mengatakan, hal itu dilakukan untuk mencegah banjir dalam jangka panjang. ]  Diketahui, sejumlah daerah di Solo Raya sempat terendam banjir karena intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya Bengawan Solo. Pasca banjir tersebut, Ganjar berupaya akan melakukan penataan Sungai Bengawan Solo dari hulu.  "Yang di Solo, Karanganyar, Sukoharjo, sampai hulunya di Wonogiri, DAS-nya mesti kita cek betul. Termasuk kondisi hutan yang ada di sana. Tapi ini jangka panjang," kata Ganjar di Semarang, Jateng, Jumat (24/2).  Ganjar mengatakan, pihaknya sudah menurunkan tim lapangan untuk mendorong realisasi konservasi. Menurut Ganjar, hal ini mesti dilakukan untuk mempercepat pencegahan bencana tersebut.  "Kemarin kita undanglah sekdanya ngecek yang ada di lapangan, yang ada di hulunya suka tidak suka harus dikonservasi. Di daerah-daerah aliran sungai ini mesti ketata, tata ruangnya ketat," kata Ganjar seperti dikutip RM.id (Jawa Pos Group).  Ganjar pun meminta jajarannya untuk fokus memperhatikan aspek lingkungan dalam pencegahan banjir. Ganjar juga meminta jajarannya untuk mengkesampingkan hal lain di luar konservasi.  "Jangan karena kita ingin mendapat pendapatan, kita membuka ruang untuk bisnis, dunia usaha, hati-hati lah soal itu," kata Ganjar.  Selain itu, Ganjar juga akan kembali mengajukan modifikasi cuaca. Ganjar mengatakan, harus ada langkah mitigasi, terutama di bagian hulunya. "Jangka pendeknya kita minta lagi dilakukan TMC (Teknologi Modifikasi Cuaca). Itu modifikasi cuacanya akan kita lakukan lagi sehingga kita bisa mencegah kondisi itu (banjir)," pungkas Ganjar.

Konservasi Hutan di Daerah Aliran Sungai Bisa Cegah Banjir di Jateng