<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/06/IMG_20251009_055538-4058876677-1-2354268765.jpg" alt="Ilustrasi Girlgrup TWICE. berkas perkara penggelapan dana konser girlgroup TWICE oleh Direktur PT Melani Citra Permata (Mecimapro) Fransiska Dwi Melani sudah lengkap. (Soompi)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Girlgrup TWICE. berkas perkara penggelapan dana konser girlgroup TWICE oleh Direktur PT Melani Citra Permata (Mecimapro) Fransiska Dwi Melani sudah lengkap. (Soompi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Fransiska Melani, Direktur Utama PT Melania Citra Permata (Mecimapro), nyaris lepas dari dalam tahanan. Penahanannya ditanggungguhkan polisi mengingat kejaksaan tidak kunjung menyatakan lengkap (P-21) atas berkas perkaranya. Masa penahanan Fransiska Melani berakhir pada Jumat (7/11), genap 40 hari masa penahanan. Namun sebelum masa penahanan berakhir, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya melimpahkan berkas dan tersangka Fransiska Melani ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kasus yang menjerat bos Macimalro ini berkaitan dengan kasus dugaan penggelapan dana investasi Media Inspirasi Bangsa (MIB) senilai Rp 10 miliar untuk penyelenggaraan konser girl band TWICE. Dengan adanya pelimpahan tersebut, Kejari Jakarta Selatan yang memiliki kewenangan untuk menahan Fransiska Melani. Dia pun ditahan di rutan kejaksaan. Fransiska Melani menulis sebuah surat berisi permohonan maaf ke banyak pihak atas kekeliruan atau kekurangan yang dilakukannya yang merugikan banyak pihak. "Melalui surat ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf ke banyak pihak yang saya kecewakan seperti para fans KPop yang pernah menonton acara kami, rekan bisnis kami baik yang masih berjalan maupun yang sudah tidak lagi berjalan, para vendor-vendor yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, pengurus dan pemilik venue, serta untuk yang mendukung kami selalu," tulis Fransiska Melani. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada timnya yang selalu bekerja bersama dengan sangat baik, dalam keadaan senang ataupun susah.&nbsp; "Terima kasih juga saya ucapkan kepada mama saya tercinta, meme dan om, kakak dan dan adik saya serta keluarga saya atas segala doanya," kata Fransiska Melani. Fransiska Melani meminta maaf karena telah mengecewakan keluarga dan banyak orang terkait penyelenggaraan konser yang batal buntut munculnya permasalahan hukum.&nbsp; "Juga kepada banyak orang, terutama kepada My Day atas kendala refund yang berjalan," kata Fransiska Melani. Dia pun berharap masalah yang menjeratnya ini bisa segera berakhir. Fransiska Melani ingin cepat kembali ke tengah masyarakat dan akan aktif berkarya lagi.&nbsp; "Harapan saya agar dapat menyelesaikan masalah ini dan bisa kembali berkarya dengan maksimal," ucap Fransiska Melani.

Direktur Utama PT Melania Citra Permata Fransiska Melani ditahan karena kasus penggelapan dana konser TWICE

Fransiska Melani Nyaris Bebas, Terjerat Kasus Penggelapan Dana Konser TWICE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/tempImage4xOPfv.jpg" alt="Kapolresta Malang Kota Kombespol Budi Hermanto. Vicki Febrianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolresta Malang Kota Kombespol Budi Hermanto. Vicki Febrianto/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kasus dugaan penggelapan dana terkait penyelenggaraan konser girl band TWICE sebesar Rp 10 miliar yang menjerat Direktur PT Melani Citra Permata (Mecimapro), Fransiska Dwi Melani, membuatnya ditangkap dan dilakukan penahanan. Penahanan terhadap Fransiska Dwi Melani dilakukan sejak 9 September dan sempat diperpanjang pada 29 September 2025. Masa penahanan ini akan berakhir pada Jumat, 7 November 2025. Berhubung berkas perkara yang menjerat Fransiska belum dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan, maka dia kemungkinan besar akan dilepaskan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan bahwa Fransiska Dwi Melani tidak dapat diperpanjang lagi penahanannya sesuai dengan ketentuan hukum. Hal itu karena masa penahanannya genap 40 hari pada 7 November 2025 mendatang. Menurut dia, apabila kejaksanaan belum juga menyatakan lengkap atas berkas perkara yang menjerat Fransiska Dwi Melani sampai dengan 7 November 2025, maka tersangka akan dilepaskan karena masa penahanannya sudah berakhir&nbsp; &ldquo;Jika berkas perkara belum dinyatakan lengkap sampai hari Jumat oleh pihak kejaksaan, akan dilakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Karena masa penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi,&rdquo; kata Budi Herwanto. Meski begitu, tersangka Fransiska Dwi Melani akan dikenakan wajib lapor seminggu dua kali atau tepatnya setiap hari Senin dan Kamis. Menurut Kombes Pol Budi Hermanto, penyidik sedang melakukan koordinasi dan mengikuti petunjuk dari kejaksaan untuk memastikan berkas perkara yang menjerat Fransiska Dwi Melani dapat dinyatakan lengkap. Diketahui, Polda Metro Jaya menetapkan Direktur PT Melani Citra Permata (Mecimapro), Fransiska Dwi Melani, sebagai tersangka dan melakukan penahanan atas kasus dugaan penggelapklan dana penyelenggaraan konser girl band TWICE sebesar Rp 10 miliar. Masalah ini bermula pada saat korban WTU yang merupakan Direktur PT MIB melakukan kerja sama dengan tersangka Fransiska Dwi Melani untuk penyelenggaraan konser TWICE.&nbsp; Kerja sama tersebut dilakukan pada Oktober 2023. Korban tertarik kerja sama karena dijanjikan keuntungan mencapai 23 persen. Namun sayangnya, janti tinggal janji. Uang sebesar Rp 10 miliar yang diberikan justru tak jelas lari kemana. Merasa dikecewakan, korban akhirnya membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya pada 10 Januari 2025. Barang bukti laporan berupa satu lembar surat perjanjian, satu lembar bukti penyelenggaraan, satu lembar surat pemutusan kontrak, dan tiga lembar somasi. &nbsp;

Fransiska Dwi Melani ditangkap terkait dugaan penggelapan dana konser TWICE sebesar Rp 10 miliar, penahanan akan berakhir pada 7 November.

Berkas Tak Kunjung Lengkap, Penahanan Direktur Mecimapro akan Ditangguhkan di Kasus Penggelapan Dana Konser TWICE Rp 10 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/09/IMG_20251009_055538-4058876677.jpg" alt="Girlgrup TWICE. Sumber foto: Soompi" width="100%">
<figcaption>Girlgrup TWICE. Sumber foto: Soompi</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Kasus dugaan penggelapan dana konser girlband asal Korea Selatan, TWICE, kini memasuki babak baru. Direktur PT Melani Citra Permata atau Mecimapro, Fransiska Dwi Melani, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. Kasubdit Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak menuturkan, berkas perkara sudah dilimpahkan ke jaksa untuk diteliti. "Perkara tersebut sudah di tahap 1 oleh penyidik, sudah kirim berkas sedang diteliti oleh jaksa mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah P21. Kalau masih ada kekurangan P19 lagi, mudah mudahan P21," ujar Reonald, Kamis (30/10). <h2>Tersangka Sudah Ditahan, Berkas Tunggu P21</h2> Reonald menjelaskan, pihaknya telah memeriksa sembilan saksi dan satu ahli terkait perkara tersebut. Fransiska, yang dikenal sebagai promotor sejumlah konser besar K-Pop di Indonesia, kini telah resmi ditahan. "Untuk yang bersangkutan sudah ditahan, berarti sudah tersangka," terangnya. Jika berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), tersangka bersama barang bukti akan segera diserahkan ke kejaksaan untuk proses pelimpahan tahap II. "Saya belum ini, tapi perkaranya khusus penyidikan sudah tahap 1, kalau lengkap P21, kalau belum kita lengkapi lagi," ucap Reonald. <h2>Kronologi Kasus Dana Konser TWICE di Jakarta</h2> Kasus ini bermula dari kerja sama antara Mecimapro dan PT Media Inspirasi Bangsa (MIB) dalam penyelenggaraan konser TWICE di Jakarta pada 23 Desember 2023. PT MIB disebut telah mengucurkan dana besar untuk pembiayaan konser, namun dana itu diduga dialihkan untuk kepentingan lain oleh pihak promotor. Awalnya, kedua pihak mencoba menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. PT MIB bahkan melayangkan surat somasi agar dana dikembalikan dan perjanjian pembiayaan dibatalkan. Namun, tidak ada itikad baik dari pihak promotor hingga akhirnya kasus dibawa ke jalur hukum. Laporan polisi pun dibuat di Polda Metro Jaya pada 10 Januari 2025, dengan nomor laporan LP/B/187/I/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA. "Pihak pelapor kemudian mengirimkan surat somasi pengembalian dana dan pembatalan perjanjian pembiayaan, namun upaya yang telah dilakukan PT MIB tidak mendapat respona baik dari terlapor," ujar Kuasa hukum PT MIB, Aldi Rizki dalam keterangannya. Menurutnya, akibat perbuatan tersebut, kliennya mengalami kerugian finansial hingga puluhan miliar rupiah. Setelah melalui serangkaian penyelidikan, pada September 2025, penyidik akhirnya menetapkan Fransiska Dwi Melani sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan. "Kami mengapresiasi langkah cepat dan responsif dari penyidik dalam menangani perkara ini," kata Aldi. Ia menegaskan, proses hukum terhadap kliennya harus berjalan profesional, transparan, dan sesuai koridor hukum. Aldi juga mengingatkan agar publik tidak menyebarkan opini yang menyesatkan. "Perkara ini akan terus dikawal secara aktif dan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian demi memastikan hak-hak hukum PT MIB tetap terlindungi," ujarnya. (*)

Fransiska Dwi Melani resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggelapan dana konser  grup asal Korsel, TWICE

Promotor Konser TWICE Melani Mecimapro yang Diduga Gelapkan Dana Puluhan Miliar Rupiah Resmi Ditahan 

Konser Twice

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Konser Twice

Berita Terkini

Fransiska Melani Nyaris Bebas, Terjerat Kasus Penggelapan Dana Konser TWICE

Berkas Tak Kunjung Lengkap, Penahanan Direktur Mecimapro akan Ditangguhkan di Kasus Penggelapan Dana Konser TWICE Rp 10 Miliar

Promotor Konser TWICE Melani Mecimapro yang Diduga Gelapkan Dana Puluhan Miliar Rupiah Resmi Ditahan

Download Aplikasi JawaPos.com