<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/13/koni-4292184359.jpg" alt="peserta Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI DKI Jakarta Tahun 2025 melayangkan pengaduan terkait Rakerprov DKI 2025. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>peserta Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI DKI Jakarta Tahun 2025 melayangkan pengaduan terkait Rakerprov DKI 2025. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Sejumlah peserta Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI DKI Jakarta Tahun 2025 melayangkan pengaduan kepada Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta, dan Ketua KONI Pusat terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Rakerprov&nbsp;di Balai Agung, Jakarta Pusat pada 3 Desember 2025, dikutip dari ANTARA. Dalam surat pengaduan yang dilampiri bukti administratif dan dokumentasi visual, para peserta menilai bahwa Rakerprov&nbsp;diduga melanggar AD/ART KONI dan prinsip tata kelola organisasi yang baik. Wakil Ketua KONI Wilayah Jakarta Barat Muhammad Azis, selaku salah satu penandatangan surat pengaduan, menegaskan bahwa langkah tersebut ditempuh demi menjaga integritas organisasi olahraga di ibu kota. Ia menyatakan bahwa proses yang seharusnya berjalan demokratis justru dilakukan secara terburu-buru, tidak transparan, serta tidak memberikan ruang partisipasi yang setara kepada peserta. "Karena persoalan ini bukan terkait kepentingan satu cabang olahraga, melainkan menyangkut martabat dan legitimasi organisasi. Kami juga akan kirim pengaduan ini ke Gubernur dan Ketua DPRD Jakarta," kata Azis&nbsp;dalam keterangan resmi yang diterima media. Azis mengatakan, para peserta menyoroti bahwa Rakerprov hanya berlangsung sekitar tiga jam, jauh lebih singkat dari jadwal enam jam yang tercantum dalam undangan. Selain itu, tidak ada pembahasan Tata Tertib, karena keputusan langsung ditetapkan sepihak oleh pimpinan sidang. Peserta juga merasa tidak diberi kesempatan untuk menanggapi laporan pertanggungjawaban Ketua Umum KONI DKI. Materi-materi penting, termasuk dokumen terkait Tim Penjaringan dan Penyaringan serta daftar calon anggota baru, juga tidak disertakan dalam undangan. Mereka turut menilai adanya dugaan praktik transaksional dalam pengumpulan surat dukungan sebelum tim penjaringan dibentuk secara resmi, di samping penolakan tanpa dasar jelas terhadap usulan syarat dukungan 5&ndash;10 surat yang selama dua Musorprov terakhir telah menjadi yurisprudensi. Melalui tiga surat pengaduan tersebut, lanjutnya, peserta meminta Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan investigasi, menyatakan Rakerprov 2025 tidak sah, dan memanggil pihak terkait; meminta Ketua DPRD DKI menindaklanjuti laporan melalui mekanisme pengawasan serta mendorong Komisi E menggelar klarifikasi resmi; dan meminta Ketua KONI Pusat menyatakan Rakerprov 2025 batal demi hukum organisasi serta memerintahkan penyelenggaraan ulang Rakerprov dengan pengawasan langsung dari KONI Pusat, Gubernur, dan DPRD DKI Jakarta. Nurdin menekankan bahwa langkah hukum bukanlah prioritas utama selama terdapat itikad baik dari pemerintah maupun KONI Pusat untuk melakukan koreksi. Ia menambahkan bahwa peserta tidak berharap persoalan ini harus bergulir hingga Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) selama upaya perbaikan dapat dilakukan secara internal. &ldquo;Kami hanya ingin organisasi ini berjalan sesuai aturan. Semua cabang olahraga punya hak yang sama untuk didengar dan dilibatkan. Inilah perjuangan kami,&rdquo; tutup Azis.

Sejumlah peserta Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI DKI Jakarta Tahun 2025 secara resmi melayangkan pengaduan.

Peserta Rakerprov KONI DKI Jakarta 2025 Layangkan 3 Surat Pengaduan Resmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/forum-cabor-desak-koni-pusat-segera-terbitkan-sk-karteker-koni-dki_m_168997.jpeg" alt="Alex asmasoebrata (dua dari kiri) menunjukkan 43 cabor yang mendukung karteker Ketua KONI DKI" width="100%">
<figcaption>Alex asmasoebrata (dua dari kiri) menunjukkan 43 cabor yang mendukung karteker Ketua KONI DKI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pencairan gaji atlet dan pelatih tim pelatihan daerah (Pelatda) DKI Jakarta terus mengalami tarik ulur. Belum bisa dicairkannya gaji tersebut diketahui lantaran masih ada kekisruhan dalam internal KONI DKI. Perlu diketahui, konflik bermula ketika Dody Rahmadi Amar terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KONI DKI periode 2017-2022. Hal itu setelah melalui Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) yang dilakukan di Hotel Grand Whiz, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (29/4). Namun, kepemimpinan Dody itu sempat mengalami pertentangan dari kubu Yudi Suyoto. Mantan Kadispora DKI itu menggelar musorprov tandingan pada 11 Mei di Balaikota. Hal tersebut membuat polemik kepemimpinan kian merambat. Perseteruan dua kubu itu mengalami imbas yang negatif. Yakni, gaji atlet dan pelatih mandek selama tujuh bulan. Belum cairnya gaji itu juga memengaruhi operasional cabor. Sementara, mediasi dengan Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) sudah dilakukan yang hasilnya kemungkinan besar pada pekan depan. Ketua Forum Cabor, Alex Asmasoebrata menyatakan, perkembangan saat ini menunjukkan kalau sudah terdapat 43 cabor yang bergabung dalam pihaknya. Semua cabor itu disebutnya sudah mengajukan permintaan karteker untuk pengganti Dody Rahmadi Amar. Sebab, sepanjang kepemimpinannya sejak dilantik belum mampu memberikan kontribusi seperti pencairan gaji dan lainnya. "Itu sesuai dengan apa yang disampaikan Ketua DPRD DKI (Prasetio Edi Marsudi, Red) waktu rapat dengan Pemprov DKI pada 29 September," paparnya kepada Jawa Pos. Sedangkan, untuk posisi karteker, pihaknya sudah menentukan sosok M Taufiq, yang merupakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. "Kami sepakat semua," ujar Alex. Oleh sebab itu, rencananya hari ini, Jumat (17/11) pihaknya menyampaikan ke Ketua KONI Pusat, Tono Suratman untuk pengguguran surat keputusan (SK) pengangkatan Dody Rahmadi Amar sebagai Ketua KONI DKI. Alex menjelaskan, dalam tugasnya nanti, kareteker memiliki tiga tugas. Yakni, mencairkan dana hibah sebanyak Rp 82 Milliar. "Meskipun cairnya tidak semuanya di 2017," paparnya. Kedua, sambungnya, tugas karteker menyusun anggaran untuk setiap cabor pada 2018. "Pengajuan anggaran itu ditujukan langsung ke Gubernur," tuturnya. Sementara tugas ketiga untuk menyelenggarakan Musorprovlub KONI DKI dalam waktu secepatnya. "Paling lama karteker ini tugasnya enam bulan. Lebih cepat tentunya lebih baik," ucapnya.

Forum Cabor Desak KONI Pusat Segera Terbitkan SK Karteker KONI DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/mantan-pembalap-ikut-bursa-calon-ketua-koni-dki_m_120323.jpeg" alt="Alex Asmasoebrata (tengah) bersama pendukungnya mendeklarasikan diri maju sebagai Ketua KONI DKI" width="100%">
<figcaption>Alex Asmasoebrata (tengah) bersama pendukungnya mendeklarasikan diri maju sebagai Ketua KONI DKI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon ketua KONI DKI bermunculan jelang Musorprov. Setelah Yudi Sutoto, kali ini&nbsp; mantan pembalap Alex Asmasoebrata siap&nbsp; menjadi&nbsp; calon Ketua KONI DKI Jaya periode 2017-2021. Namun, dirinya&nbsp; akan resmi mencalonkan diri apabila petahana Raja Sapta Ervian alias Eyi tidak mencalonkan diri lagi. "Saya siap untuk maju dalam bursa kandidat caketum KONI DKI Jaya, andai Eyi tidak mencalonkan diri. Kenapa? Meski saya banyak mendapat dukungan tapi saya tetap menghormati Eyi karena sebelumnya dia&nbsp; yang saya dorong untuk menjadi ketua dan akhirnya terpilih," ujar Alex Asmasoebrata seperti dilansir Indopos (Jawa Pos Group). Menurutnya, untuk maju sebagai salah satu calon, dia mendapat dukungan penuh dari seluruh stakeholder olahraga di DKI Jaya dari mulai legislatif maupun eksekutif. Dukungan ini, kata dia, karena dirinya&nbsp; ikut memperjuangkan masalah bonus atlet DKI Jaya usai PON 2016 di Bandung. "Saya memang diminta oleh Eyi untuk ikut memperjuangkan nasib atlet-atlet DKI Jaya. Alhamdullilah, perjuangan saya membuahkan hasil," tandasnya. Menurutnya, sebagai Ketua KONI DKI Jaya, Eyi telah meletakan landasan yang baik. "Tentunya yang bangga saya, karena saya yang mendorongnya untuk menjadi Keua KONI DKI," tandas Alex. Sebelumnya, mantan Kadisorda Yudi Sutoto juga mencalonkan diiri maju sebagai calon ketua KONI DKI Jaya. Dia mengklaim dukungan dari 35 suara untuk memimpin KONI DKI 4 tahun mendatang. Selain itu,&nbsp; Eyi yang kini memimpin KONI DKI juga diperkirakan akan maju kembali, hanya saja dia terkesan malu-malu dan menunggu ada cabor yang mendukungnya. (bam/epr/JPG)

Mantan Pembalap Ikut Bursa Calon Ketua KONI DKI

koni dki

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#koni dki

Berita Terkini

Peserta Rakerprov KONI DKI Jakarta 2025 Layangkan 3 Surat Pengaduan Resmi

Forum Cabor Desak KONI Pusat Segera Terbitkan SK Karteker KONI DKI

Mantan Pembalap Ikut Bursa Calon Ketua KONI DKI

Download Aplikasi JawaPos.com