<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/05/dirut-bpjs-ketenagakerjaan-1961920594.jpg" alt="Pramudya Iriawan Buntoro resmi ditunjuk sebagai Dirut BPJS Ketenagakerjaan. (Dok. Humas BPJS Ketenagakerjaan)" width="100%">
<figcaption>Pramudya Iriawan Buntoro resmi ditunjuk sebagai Dirut BPJS Ketenagakerjaan. (Dok. Humas BPJS Ketenagakerjaan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perlindungan jaminan sosial bagi atlet dan ofisial olahraga masih menghadapi tantangan besar. Dari jutaan pelaku olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), baru sekitar 256 ribu yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. &nbsp; Data itu terungkap dalam penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dan KONI Pusat, di Plaza BPJAMSOSTEK, Senin (2/2). &nbsp; Padahal, risiko cedera menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia olahraga. Baik ketika masa pelatihan hingga pertandingan. &nbsp; Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro mengungkapkan, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan program negara yang juga menjadi hak para pegiat olahraga. Dengan keikutsertaan mereka dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan ini, maka mereka bisa terlindungi dengan maksimal.&nbsp; &nbsp; &ldquo;Sehingga nanti para atlet ini bisa berfokus pada penciptaan prestasi dan juga mereka bisa dengan tenang menyongsong kehidupan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang,&rdquo; paparnya.&nbsp; &nbsp; Saat ini, kata dia, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan lima program jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun untuk atlet dan ofisial, ada dua program utama yang paling didorong. Yakni, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). &nbsp; Dua program ini diyakini bisa menjadi proteksi para atlet dan ofisial dalam menghadapi bayang-bayang risiko cedera baik saat latihan maupun ketika berkompetisi. &nbsp; &ldquo;Untuk yang cedera misalnya, ada salah satu program disebut dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja. Salah satu bentuk perlindungannya adalah dia mendapatkan perawatan pengobatan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Berapapun kebutuhan medisnya, maka kita akan berikan perlindungan. Itu untuk perawatan pengobatan,&rdquo; jelasnya. &nbsp; Lalu, apabila yang bersangkutan dinyatakan cacat, baik total maupun sebagian, BPJS Ketenagakerjaan juga akan memberikan santunan. Santunan untuk penderita cacat total besarannya kurang lebih mencapai 56 juta manfaat yang diberikan.&nbsp; Meski begitu, dua program lain, yakni Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP), turut didorong sebagai opsi lanjutan untuk menjamin masa depan atlet setelah tak lagi aktif bertanding.&nbsp; &nbsp; Disinggung soal iuran, Pramudya menjelaskan, bagi atlet atau ofisial yang mendaftar secara mandiri, besaran minimal iuran untuk JKK dan JKM adalah Rp 16.800 per bulan. Rinciannya, Rp 10.000 untuk JKK dan Rp 6.800 untuk JKM. &nbsp; Namun, besaran iuran ini pun bakal mengalami penurunan dengan adanya diskon iuran untuk sektor informal sesuai PP 50 tahun 2025. Diskon yang diberikan tak main-main, mencapai 50 persen.&nbsp; &nbsp; &ldquo;Kita punya program kebijakan baru dari pemerintah tapi ini kebijakan yang sifatnya sementara. Jadi kalau ini dibayarkan secara mandiri, bagi pekerja, bagi para atlet yang membayarkan secara mandiri, mereka akan punya diskon 50 persen tadi,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; &nbsp; Diskon iuran tersebut akan mulai berlaku April 2026. Yang mana, masa berlakunya hingga satu tahun ke depan. &nbsp; Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menegaskan komitmennya dalam mendorong kepesertaan penuh para atlet dan ofisial di Indonesia. Diakuinya, selama ini kerja sama perlindungan ini hanya diberikan saat menghadapi event-event olahraga besar. &nbsp; Padahal, disadari olehnya, bahwa risiko cedera tak hanya datang saat pertandingan berlangsung tapi juga ketika latihan. &ldquo;Oleh karenanya kita sekarang terus melakukan peningkatan kualitas kerja sama ini sehingga pada saat dia berlatih, dia cedera, dia juga dilindungi,&rdquo; tegasnya.&nbsp; &nbsp; Oleh Sebab itu, ia mengimbau seluruh KONI provinsi, kabupaten/kota, hingga kepengurusan cabang olahraga agar memastikan tidak ada atlet dan ofisial yang absen dari BPJS Ketenagakerjaan. Tercatat, saat ini ada 38 Koni di tingkat provinsi, 514 ditingkat kabupaten/kota, dengan 81 cabang olahraga dan ribuan atlet dan ofisial.

Artikel ini membahas tentang perlindungan jaminan sosial bagi atlet dan ofisial olahraga di Indonesia yang masih rendah, serta langkah BPJS.

Baru 256 Ribu Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Perlindungan Atlet Digenjot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/13/koni-4292184359.jpg" alt="peserta Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI DKI Jakarta Tahun 2025 melayangkan pengaduan terkait Rakerprov DKI 2025. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>peserta Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI DKI Jakarta Tahun 2025 melayangkan pengaduan terkait Rakerprov DKI 2025. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Sejumlah peserta Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI DKI Jakarta Tahun 2025 melayangkan pengaduan kepada Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta, dan Ketua KONI Pusat terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Rakerprov&nbsp;di Balai Agung, Jakarta Pusat pada 3 Desember 2025, dikutip dari ANTARA. Dalam surat pengaduan yang dilampiri bukti administratif dan dokumentasi visual, para peserta menilai bahwa Rakerprov&nbsp;diduga melanggar AD/ART KONI dan prinsip tata kelola organisasi yang baik. Wakil Ketua KONI Wilayah Jakarta Barat Muhammad Azis, selaku salah satu penandatangan surat pengaduan, menegaskan bahwa langkah tersebut ditempuh demi menjaga integritas organisasi olahraga di ibu kota. Ia menyatakan bahwa proses yang seharusnya berjalan demokratis justru dilakukan secara terburu-buru, tidak transparan, serta tidak memberikan ruang partisipasi yang setara kepada peserta. "Karena persoalan ini bukan terkait kepentingan satu cabang olahraga, melainkan menyangkut martabat dan legitimasi organisasi. Kami juga akan kirim pengaduan ini ke Gubernur dan Ketua DPRD Jakarta," kata Azis&nbsp;dalam keterangan resmi yang diterima media. Azis mengatakan, para peserta menyoroti bahwa Rakerprov hanya berlangsung sekitar tiga jam, jauh lebih singkat dari jadwal enam jam yang tercantum dalam undangan. Selain itu, tidak ada pembahasan Tata Tertib, karena keputusan langsung ditetapkan sepihak oleh pimpinan sidang. Peserta juga merasa tidak diberi kesempatan untuk menanggapi laporan pertanggungjawaban Ketua Umum KONI DKI. Materi-materi penting, termasuk dokumen terkait Tim Penjaringan dan Penyaringan serta daftar calon anggota baru, juga tidak disertakan dalam undangan. Mereka turut menilai adanya dugaan praktik transaksional dalam pengumpulan surat dukungan sebelum tim penjaringan dibentuk secara resmi, di samping penolakan tanpa dasar jelas terhadap usulan syarat dukungan 5&ndash;10 surat yang selama dua Musorprov terakhir telah menjadi yurisprudensi. Melalui tiga surat pengaduan tersebut, lanjutnya, peserta meminta Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan investigasi, menyatakan Rakerprov 2025 tidak sah, dan memanggil pihak terkait; meminta Ketua DPRD DKI menindaklanjuti laporan melalui mekanisme pengawasan serta mendorong Komisi E menggelar klarifikasi resmi; dan meminta Ketua KONI Pusat menyatakan Rakerprov 2025 batal demi hukum organisasi serta memerintahkan penyelenggaraan ulang Rakerprov dengan pengawasan langsung dari KONI Pusat, Gubernur, dan DPRD DKI Jakarta. Nurdin menekankan bahwa langkah hukum bukanlah prioritas utama selama terdapat itikad baik dari pemerintah maupun KONI Pusat untuk melakukan koreksi. Ia menambahkan bahwa peserta tidak berharap persoalan ini harus bergulir hingga Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) selama upaya perbaikan dapat dilakukan secara internal. &ldquo;Kami hanya ingin organisasi ini berjalan sesuai aturan. Semua cabang olahraga punya hak yang sama untuk didengar dan dilibatkan. Inilah perjuangan kami,&rdquo; tutup Azis.

Sejumlah peserta Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI DKI Jakarta Tahun 2025 secara resmi melayangkan pengaduan.

Peserta Rakerprov KONI DKI Jakarta 2025 Layangkan 3 Surat Pengaduan Resmi

<div class="xfluid x8"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/kediri-1752699253.jpg" alt="Kejaksaan Negeri Kota Kediri menyerahkan uang dari pengembalian kasus korupsi KONI Kota Kediri 2023 kepada Pemkot Kediri di Kejaksaan Negeri Kediri, Rabu (10/12/2025). (ANTARA/Pemkot Kediri)" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Negeri Kota Kediri menyerahkan uang dari pengembalian kasus korupsi KONI Kota Kediri 2023 kepada Pemkot Kediri di Kejaksaan Negeri Kediri, Rabu (10/12/2025). (ANTARA/Pemkot Kediri)</figcaption>
</figure> <div class="boxcaption">&nbsp;</div> <div class="boxcaption">JawaPos.com-Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, menerima pengembalian dana kasus korupsi KONI 2023 dari Kejaksaan Negeri Kediri dengan nominal sebesar Rp 700 juta dari total yang dipulihkan Rp 1.019.460.000.</div> <div class="boxcaption"> Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri Sugeng Wahyu Purba Kelana mengemukakan pemerintah daerah setempat mendapatkan penyerahan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi anggaran belanja hibah KONI 2023. &rsquo;&rsquo;Setelah dana sebesar Rp 700 juta masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah), pihak kejaksaan bersurat kepada kami, selanjutnya kami menyampaikan laporan kepada pihak kejaksaan yang menerangkan bahwa dana tersebut telah diterima di RKUD,&rdquo; katanya di Kediri, Jawa Timur, Rabu. Ia menjelaskan, pengembalian itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri dari perkara korupsi yang melibatkan tiga terpidana, yakni Arif Wibowo, Dian Ariani, dan Kwin Atmoko. Dari total dana yang berhasil dipulihkan sebesar Rp1.019.460.000, sebanyak Rp700 juta merupakan uang pengganti atas perkara tindak pidana korupsi anggaran belanja hibah tahun 2023 yang dikembalikan oleh Arif Wibowo dan disetorkan ke RKUD Pemerintah Kota Kediri. Sementara sisanya berupa denda, uang pengganti tambahan, serta biaya perkara dari dua terpidana lainnya, disetorkan ke kas negara. "Selanjutnya, dana ini nantinya akan digunakan untuk mendukung kegiatan Pemerintah Kota Kediri, khususnya program-program pembangunan dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat,&rdquo; ujar Sugeng Pemerintah Kota Kediri, kata dia, memberikan apresiasi kepada kejaksaan setempat atas upaya penyelesaian perkara ini, sekaligus dukungan berkelanjutan dalam memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah itu Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Raden Roro Theresia Tri Widorini menjelaskan selain uang pengganti Rp700 juta dari Arif Wibowo,&nbsp; dari terpidana Dian Ariani, kejaksaan menerima denda Rp50 juta, uang pengganti Rp219.450.000, dan biaya perkara Rp5.000. Untuk Kwin Atmoko, kejaksaan juga menerima denda Rp50 juta dan biaya perkara Rp5.000. Ia menambahkan penyerahan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 dan dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Menurutnya, selain upaya penegakan hukum, pihaknya bersama Pemerintah Kota Kediri terus melakukan edukasi dan sosialisasi antikorupsi di berbagai instansi. "Melalui program Jaksa Masuk Sekolah, kami memberikan pemahaman sejak dini agar budaya antikorupsi tertanam kuat di masyarakat,&rdquo; kata dia. Dirinya berharap sinergi yang terjalin antara Kejaksaan Negeri Kediri, Pemkot Kediri, serta sektor perbankan menjadi bukti kuat bahwa upaya pemberantasan korupsi di wilayah itu berjalan nyata dan terukur. (*) &nbsp; </div> </div>

Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, menerima pengembalian dana kasus korupsi KONI 2023 dari Kejaksaan Negeri Kediri dengan Rp 700 juta

Pemkot Kediri Terima Pengembalian Dana Kasus Korupsi KONI 2023 Rp 700 Juta

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/MRk9ZlY5kKD4dySI6SDjzBfl4zO01F5UwBFFbuND-1766816245.jpg" alt="Menpora RI, Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman untuk membahas perihal sinergitas olahraga nasional ke depan. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menpora RI, Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman untuk membahas perihal sinergitas olahraga nasional ke depan. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir menyambangi Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kamis (4/12). Pertemuan ini membahas sinergitas olahraga nasional, termasuk terkait format baru Pekan Olahraga Nasional dan masalah dualisme cabang olahraga. Kedatangan Erick Thohir disambut langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman. Keduanya membahas terkait olahraga nasional ke depan agar ada program yang sejalan, yang menjadi penting untuk fondasi olahraga nasional yang kuat dan berjenjang. "Tadi kami berdiskusi panjang lebar, yang bagaimana KONI dan pemerintah ini harus bersatu, kita harus punya program bersama," ujar Menpora Erick Thohir dalam keterangan pers usai pertemuan di Kantor KONI Pusat. "Jadi seperti yang disampaikan tadi, ujungnya ini adalah untuk masyarakat olahraga secara menyeluruh, terutama olahraga yang kita siapkan untuk PON, berlanjut SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade," tambahnya. Dalam pertemuan itu, Erick Thohir mengatakan bahwa ia dan KONI Pusat telah bersepakat bahwa PON ke depan akan dipusatkan pada cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Ia pun menegaskan kalau dunia olahraga nasional tidak bisa bekerja dalam sekat lembaga. &ldquo;Tidak mungkin ada pembagian ranah. Kita satu keluarga besar. Cabor tidak bisa hanya berdiri di KOI (Komite Olimpiade Indonesia) atau hanya di KONI sementara Kemenpora dicueki. Pendanaannya dari pemerintah, jadi semuanya harus diselaraskan,&rdquo; kata Erick. "Kalau kita bicara olahraga, enggak bisa punya ranah-ranahan. Kita keluarga besar. Tidak mungkin agenda nasional tidak nyambung dengan internasional. Ya. Tidak mungkin juga cabor hanya berdiri hanya di KOI atau hanya di KONI, terus Kemenpora-nya dicuekin? Enggak bisa, funding-nya dari kita," terang Erick. "Artinya kita tidak bisa bicara ranah-ranahan. Justru kita harus menjadi keluarga besar. Nah ini loh misinya. Kita tadi bicara sama Pak Marciano dan KONI mengenai PON juga. Tapi kembali nanti ada diskusi khusus dengan pemerintah. Karena kita sedang mulai merapikan, apalagi terobosan yang dilakukan KONI luar biasa. Tadi saya disampaikan bahwa ke depan PON hanya Olympic Sport," tambahnya. Erick menegaskan pertemuan dengan KONI Pusat ini adalah langkah awal. Pemerintah, KONI, dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) NOC Indonesia) akan membentuk tim khusus untuk merapikan aturan, mengurai persoalan, dan memastikan seluruh ekosistem olahraga memiliki ruang pembinaan yang jelas. &ldquo;Pertemuan satu jam belum menyelesaikan semua. Kita akan buka semua masalah dan cari solusinya bersama. PON dan ajang pendamping harus bergerak dalam satu pola besar pembinaan olahraga nasional,&rdquo; tutur Erick. Selain itu, Erick juga menyampaikan bahwa pertemuan turut membahas mengenai dualisme federasi di beberapa cabang olahraga. Ia menyatakan bahwa pemerintah telah berkirim surat kepada KOI dan KONI Pusat untuk menyelesaikan masalah itu hingga Desembevr. "Sudah. Jadi, sesuai dengan surat saya ke KOI dan KONI, saya memberikan kesempatan musyawarah dan mufakat. Kan gitu kan bangsa kita kan musyawarah dan mufakat, bukan voting terus," jelasnya.

Menpora Erick Thohir bertemu KONI Pusat, bahas sinergitas olahraga nasional dan dualisme cabang olahraga.

Menpora Erick Thohir Sambangi KONI Pusat, Bahas Format Baru PON hingga Dualisme Cabor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/13/WhatsApp-Image-2025-11-13-at-201947-1046893697.jpeg" alt="Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia DKI Jakarta (Siwo PWI Jaya) bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta menggelar diskusi bertajuk &ldquo;Evaluasi POPNAS XVII 2025." width="100%">
<figcaption>Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia DKI Jakarta (Siwo PWI Jaya) bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta menggelar diskusi bertajuk &ldquo;Evaluasi POPNAS XVII 2025.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&mdash; Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia DKI Jakarta (Siwo PWI Jaya) bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta menggelar diskusi bertajuk &ldquo;Evaluasi POPNAS XVII 2025: Strategi Pembinaan Atlet Muda DKI Jakarta Secara Menyeluruh&rdquo; di Gedung KONI DKI Jakarta, Tanah Abang, Kamis (13/11/2025). Kegiatan yang dimulai pukul 13.15 WIB ini menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya Ketua Umum KONI DKI Jakarta Prof. Dr. Hidayat Humaid, M.Pd; Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Andri Yansyah; Sekretaris Umum Pengprov Wushu DKI Jakarta Herman Wijaya; serta Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) DKI Jakarta, Rusdiyanto. Diskusi yang juga didukung oleh Djarum Foundation dan Nendia Primarasa ini diinisiasi untuk memperkuat sistem pembinaan atlet muda Ibu Kota, terutama setelah DKI Jakarta menorehkan hasil gemilang di ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XVII, Bela Diri, dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PAPPERNAS) XI. &ldquo;Kami berharap diskusi ini menjadi momentum untuk melahirkan strategi pembinaan yang berkelanjutan, agar atlet muda DKI tak hanya berjaya di level daerah, tapi juga berprestasi di tingkat nasional dan internasional,&rdquo; ujar Ketua Panitia sekaligus Ketua Siwo Jaya, Nonnie Rering. Senada dengan itu, Ketua PWI Jaya Kesit B. Handoyo menegaskan pentingnya menjaga loyalitas dan pembinaan atlet muda agar potensi mereka tidak diambil daerah lain. &ldquo;Atlet muda DKI yang berprestasi jangan sampai &lsquo;diculik&rsquo; atau dimanfaatkan oleh daerah lain,&rdquo; pesannya. Dalam pemaparannya, Ketua Umum KONI DKI Jakarta Prof. Hidayat Humaid menyoroti pentingnya kesinambungan pembinaan olahraga dari tingkat pelajar hingga ke jenjang prestasi internasional. Ia memperkenalkan konsep Piramida Pembinaan Olahraga Prestasi yang melibatkan dua lembaga utama, yakni Dispora DKI Jakarta (untuk pelajar dan mahasiswa) serta KONI DKI Jakarta (untuk tingkat prestasi). Menurutnya, pembinaan dimulai dari tahap pemasalan &mdash; memperkenalkan olahraga secara luas kepada anak-anak dan remaja. Tahap ini menjadi pondasi utama agar minat dan partisipasi tumbuh secara alami. Dari situ, proses berlanjut ke pembibitan, tempat munculnya calon atlet potensial yang siap naik ke jenjang prestasi. &ldquo;Olahraga itu mendewakan proses. Kalau prosesnya bagus, hasilnya pasti bagus,&rdquo; tegas Hidayat. &ldquo;Namun, kita harus mencari solusi agar pembinaan tidak terputus ketika atlet lulus dari PPOP dan masuk ke perguruan tinggi. Justru di usia mahasiswa, performa atlet biasanya mencapai puncaknya.&rdquo; Ia menyoroti tantangan desentralisasi pembinaan pasca-POPNAS, ketika atlet kembali ke rumah dan tak lagi menjalani latihan intensif seperti saat di PPOP. Hidayat mengajak semua pihak untuk membangun sistem pembinaan terintegrasi dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dari sekolah hingga KONI. Sementara itu, Andri Yansyah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, menekankan pentingnya ketegasan dalam manajemen olahraga daerah. Ia menyebut evaluasi POPNAS menjadi tolok ukur bagi pembenahan menyeluruh. &ldquo;Olahraga harus apa adanya. Kalau pengurus atau pelatih tidak berkinerja baik, harus berani diganti. Cabang olahraga yang tidak berprestasi wajib dievaluasi dan diperbaiki,&rdquo; ujarnya tegas. Kepala PPOP DKI Jakarta Rusdiyanto memaparkan skema pembinaan atlet muda yang telah dijalankan pihaknya. Sistem tersebut mencakup tahapan mulai dari identifikasi dan rekrutmen, program latihan terencana, pembinaan karakter dan mental juara, dukungan akademik dan sosial, hingga evaluasi berkala melalui sistem promosi dan degradasi. &ldquo;Kami juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan agar atlet bisa tetap bersekolah tanpa mengganggu kegiatan akademis,&rdquo; terang Rusdiyanto. Ia menegaskan, PPOP berperan penting sebagai penghubung antara pembinaan pelajar menuju jenjang PPLM, Pelatda, hingga Pelatnas. Dari sisi cabang olahraga, Herman Wijaya, Sekum Pengprov Wushu DKI Jakarta, menyampaikan rasa syukurnya atas hasil positif yang diraih tim Wushu di POPNAS XVII. &ldquo;Ini kali kedua Wushu DKI tampil di POPNAS, dan kami berhasil membawa pulang enam emas, dua perak, serta tiga perunggu,&rdquo; ungkapnya. Diskusi Siwo PWI Jaya ini menghasilkan satu kesimpulan penting: pembinaan atlet muda harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan berkesinambungan dari tingkat dasar hingga ke puncak prestasi internasional. Dengan sinergi antara Dispora, KONI, sekolah, dan berbagai pemangku kepentingan, DKI Jakarta diharapkan mampu menjadi barometer nasional dalam sistem pembinaan olahraga modern yang menyeluruh &mdash; melahirkan atlet juara dunia dari Ibu Kota.

Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia DKI Jakarta (Siwo PWI Jaya) bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Evaluasi Prestasi POPNAS XVII, Siwo PWI Jaya Bahas Strategi Pembinaan Atlet Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220517-WA0031.jpg" alt="Daud Yordan intensifkan latihan di kampung halamannya di Kayong Utara sebagai persiapan menjelang pertandingannya melawan petinju asal Thailand yang rencananya akan digelar di Jakarta. (Foto ANTARA/HO-Istinewa)" width="100%">
<figcaption>Daud Yordan intensifkan latihan di kampung halamannya di Kayong Utara sebagai persiapan menjelang pertandingannya melawan petinju asal Thailand yang rencananya akan digelar di Jakarta. (Foto ANTARA/HO-Istinewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Penjaringan calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Barat resmi dibuka sejak 3 November dan akan berakhir pada 24 November mendatang. Hingga pertengahan masa pendaftaran, persaingan memperebutkan kursi tertinggi olahraga Kalbar mengerucut pada dua nama besar: Daud Cino Yordan dan Syarif Melvin Alkadrie. Keduanya sama-sama merupakan Anggota DPD RI asal Kalbar. Berdasarkan informasi dari panitia penjaringan, sejauh ini hanya dua nama tersebut yang telah mengambil berkas pendaftaran sebagai kandidat pengganti Ketua KONI Kalbar, Fachrudin Siregar, yang segera mengakhiri masa jabatannya. Tim dari Daud Cino Yordan lebih dulu mengambil berkas pendaftaran di Kantor KONI Kalbar pada 10 November, disambut langsung oleh Sekretaris Tim Penjaringan dan Penyaringan, Edy Firman. Sementara tim Syarif Melvin Alkadrie menyusul pada 12 November, menandakan keseriusannya untuk maju dalam kontestasi ini. Kedua figur ini dikenal luas di Kalimantan Barat. Daud Cino Yordan, petinju profesional yang masih aktif di ring, memiliki rekam jejak panjang di dunia olahraga. Sementara Syarif Melvin Alkadrie, yang juga Sultan Pontianak, dikenal memiliki pengaruh besar dalam kepemimpinan sosial dan budaya di daerah. Meski kiprahnya di bidang olahraga tidak sebesar Daud, keikutsertaannya memberi warna tersendiri bagi dinamika pemilihan Ketua KONI Kalbar. Ketua Harus Rela Berkorban Persaingan keduanya mendapat perhatian luas dari masyarakat pecinta olahraga. Jepri, salah satu pemerhati olahraga Kalbar, menilai tantangan terbesar bagi Ketua KONI terpilih adalah komitmen berkorban demi kemajuan atlet dan cabang olahraga. &ldquo;Siapapun yang jadi, harus benar-benar jadi wakil suara atlet. Mengurus olahraga itu butuh pengorbanan besar. Waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi,&rdquo; ujarnya, Rabu (12/11). Ia menyoroti kendala klasik yang masih menghantui dunia olahraga Kalbar, terutama soal pendanaan. &ldquo;Setiap kali atlet mau berangkat ke kejuaraan, selalu terkendala biaya. Apalagi untuk olahraga beregu, biayanya besar. Kadang atlet sampai mencari dana sendiri,&rdquo; jelasnya. Karena itu, lanjut Jepri, Ketua KONI ke depan harus siap berkorban, tidak hanya dalam pemikiran tetapi juga finansial. &ldquo;Kalau hanya mengandalkan dana dari Pemprov, tidak akan cukup. Ketua KONI mesti kreatif mencari dukungan dan punya semangat juang,&rdquo; katanya. Ia juga menekankan pentingnya pemimpin cabang olahraga (cabor) yang benar-benar mencintai bidangnya. &ldquo;Kalau ketua cabor tidak punya cinta dan komitmen, cabornya bisa mati suri. Event olahraga itu tidak bisa bergantung pada anggaran KONI semata,&rdquo; tegasnya. Menurutnya, Kalbar perlu belajar dari provinsi lain yang berhasil membangun prestasi, seperti Jawa Barat yang tiga kali berturut-turut menjadi juara umum PON. &ldquo;Mereka bisa sukses karena pembinaannya serius, bahkan atletnya didampingi tim psikologis untuk menjaga mental sebelum bertanding. Kalbar harus belajar dari situ,&rdquo; kata Jepri. Ia berharap Ketua KONI Kalbar yang terpilih nanti mampu membawa perubahan besar. &ldquo;Kalau Ketua KONI benar-benar mau berkorban dan punya visi pembinaan jangka panjang, saya yakin olahraga Kalbar bisa lebih maju dan berprestasi,&rdquo; tutupnya. (iza)

Penjaringan calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Barat resmi dibuka sejak 3 November dan akan berakhir.

Dua Senator Berebut Kursi Ketua KONI, Daud Yordan dan Syarif Melvin Diharapkan Siap Berkorban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/Konfrensi-Pers-PSSI-1-974334080.jpg" alt="Ketua Umum PSSI, Erick Thohir (tengah), didampingi oleh DIrektur Teknik Alexander Zwiers (kiri) dan Sekjen PSSI Yunus Nusi (kanan) memberikan keterangan pada konferensi pers di SUGBK, Jakarta, pada Jumat (24/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PSSI, Erick Thohir (tengah), didampingi oleh DIrektur Teknik Alexander Zwiers (kiri) dan Sekjen PSSI Yunus Nusi (kanan) memberikan keterangan pada konferensi pers di SUGBK, Jakarta, pada Jumat (24/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir kembali memberikan ultimatum kepada Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat terkait dualisme sejumlah federasi cabang olah raga. Erick ingin persoalan tersebut rampung sebelum tahun berganti. Saat ini ada sejumlah federasi cabor yang mengalami dualisme kepengurusan. Setidaknya ada empat yang bermasalah, yakni cabor tenis meja, anggar, tinju, dan sepak takraw.&nbsp; Dualisme kepengurusan itu diketahui sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan khusus tenis meja saat ini ada tiga kepengurusan. Akibatnya, para atlet jadi korban permasalahan federasi kepengurusan karena tidak bisa membawa nama bangsa bertanding di berbagai ajang internasional. Erick Thohir sebagai Menpora RI, menyoroti persoalan dualisme kepengurusan. Hal itu pun jadi fokus dan prioritas pemerintah untuk segera diselesaikan, demi terwujudnya kedigdayaan Indonesia di pentas olahraga dunia sesuai Asta Cita Presiden Prabowo. "Masalah dualisme ini harus segera diselesaikan. Setelah itu baru kita bisa konsolidasi Desain Besar Olahraga Nasional. Selanjutnya kita bisa bicara mengenai PON, SEA Games, Asian Games dan Olimpiade akan seperti apa," ujar Menpora Erick dalam keterangan resminya, Selasa (4/11). Menpora Erick pun mengimbau agar KOI dan KONI mengambil peran strategis untuk bisa berembuk dan mendorong penyelesaian sengketa kepengurusan pada empat cabor tersebut, secara musyawarah dan mufakat sesuai Undang-Undang Keolahragaan. Hal itu tertuang dalam surat yang dikirimkan Menpora kepada Ketua Umum KOI dan KONI pada 1 Oktober lalu. Erick juga memberikan batas waktu penyelesaian sengketa paling lambat tiga bulan sejak surat dikirimkan, yaitu sampai akhir Desember 2025. Jika tidak juga beres, maka Kemenpora yang akan mengambil alih dan menyelesaikannya. "Kami di Kemenpora telah melakukan introspeksi dengan perbaikan tata kelola internal, maka kami ingin KOI, KONI dan para pengurus federasi olah raga juga bisa melakukan introspeksi masing-masing," katanya. "Dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena musyawarah adalah landasan membangun bangsa dan negara," tambah Erick. Nah kini sebulan berlalu dan KOI, KONI serta para pengurus cabor hanya memiliki sisa waktu dua bulan untuk menindaklanjuti tugas menyelesaikan dualisme di tubuh federasi empat cabang olah raga tersebut. Erick dengan tegas tak akan memberikan kelonggaran untuk mengatasi masalah tersebut. "Tiga bulan adalah waktu yang cukup untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan cabang olahraga ini. Jika sampai akhir tahun tidak kunjung tuntas, maka kami Kemenpora akan mengambil alih dan membuat keputusan untuk menyelamatkan para atlet kita, menyelamatkan prestasi olah raga kita," jelas Erick. "Sudah terlalu lama para atlet menjadi korban. Maka saya ingatkan kembali kepada para pihak untuk melepaskan kepentingan pribadi dan ego masing-masing demi kejayaan olah raga kita," tutup Menpora.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan pentingnya menyelesaikan dualisme federasi cabor sebelum akhir tahun.

Batas Akhir Desember 2025, Menpora Desak KOI dan KONI Akhiri Dualisme 4 Cabor!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/vAqGDuuqv11thwRp6KbEUGj4hoa3k5Spw1nU3PV6-37920166.jpg" alt="Ketua Umum IMI yang baru, Moreno Soeprapto. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum IMI yang baru, Moreno Soeprapto. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ikatan Motor Indonesia (IMI) resmi mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat untuk masa kepengurusan 2025&ndash;2030 di bawah Ketua Umum Moreno Soeprapto. Legitimasi ini menandai berakhirnya periode ketidakpastian organisasi yang sempat menghambat koordinasi program otomotif nasional, mulai dari pembinaan atlet hingga penyelenggaraan event motorsport. Bagi dunia otomotif, pengesahan ini penting karena menjadi landasan hukum bagi IMI untuk kembali menjalankan fungsinya sebagai regulator olahraga otomotif dan motorisasi nasional.&nbsp; Selama beberapa tahun terakhir, sejumlah agenda strategis, seperti pembinaan pembalap muda, pengembangan sirkuit daerah, dan advokasi keselamatan berkendara, sempat terhambat akibat belum adanya kejelasan kepengurusan. &ldquo;Dengan diterimanya SK dari KONI, kami kini memiliki dasar legal untuk bergerak lebih cepat. Fokus kami bukan hanya pada balap, tapi juga membangun budaya mobilitas yang aman dan modern,&rdquo; ujar Ketua Umum IMI Moreno Soeprapto di Jakarta, Selasa (28/10). Moreno menegaskan, arah kebijakan IMI ke depan akan bertumpu pada tiga pilar: pembinaan prestasi atlet, pengembangan sport tourism, dan advokasi keselamatan jalan (road safety). Ia menilai, Indonesia memiliki potensi besar di sektor motorsport, namun belum diimbangi dengan sistem pembinaan dan infrastruktur yang terintegrasi. Dalam bidang pembinaan, IMI akan menata ulang sistem pelatihan dan kompetisi agar sesuai dengan standar Federasi Otomotif Internasional (FIA) dan Federasi Motor Internasional (FIM). Targetnya, pembalap Indonesia mampu menembus ajang internasional seperti MotoGP, WRC, dan kejuaraan Formula regional. Sementara dalam sektor sport tourism, IMI akan mendorong penyelenggaraan ajang balap berskala dunia seperti MXGP dan WRC di berbagai daerah. Event semacam itu, kata Moreno, tak hanya meningkatkan prestasi atlet, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi otomotif global. Di luar lintasan, IMI juga berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat advokasi keselamatan jalan. Upaya ini mencakup edukasi bagi komunitas pengendara, peningkatan standar pelatihan berkendara, hingga usulan regulasi infrastruktur yang lebih ramah mobilitas.&nbsp; &ldquo;Kami ingin IMI hadir bukan hanya di arena balap, tapi juga di jalanan, memperjuangkan keselamatan dan tata kelola mobilitas yang lebih baik,&rdquo; tegas Moreno. Setelah legalitas diterima, IMI akan segera melakukan konsolidasi dengan seluruh pengurus provinsi untuk menyatukan regulasi, memperbaiki sistem layanan perizinan, dan memperkuat sinergi dengan komunitas otomotif di daerah. &ldquo;Legalitas ini bukan sekadar simbol. Ini mandat untuk bekerja lebih profesional dan transparan. Kami ingin menjadikan IMI rumah besar bagi seluruh pelaku otomotif Indonesia,&rdquo; ujar Moreno menutup pernyataannya.

Ikatan Motor Indonesia (IMI) resmi mendapatkan SK dari KONI untuk periode 2025-2030, fokus pada pembinaan atlet dan keselamatan berkendara.

Resmi Terima SK KONI, IMI di Bawah Moreno Soeprapto Fokus Benahi Road Safety dan Pembinaan Atlet Balap Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/22/WhatsApp-Image-2025-10-22-at-081244-3203307800.jpg" alt="Salah satu pertandingan pada event PON Bela Diri 2025 di Kudus. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Salah satu pertandingan pada event PON Bela Diri 2025 di Kudus. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman menyambangi dan meninjau pelaksanaan multievent PON Bela Diri Kudus 2025, di Djarum Arena, Kaliputu, Kudus, pada Selasa (21/10). Marciano mengapresiasi positif pelaksanaan perdana PON Bela Diri di Kudus yang telah dimulai sejak Sabtu (11/10) dan direncanakan akan tuntas pada Minggu (26/11). Dia mengatakan, seluruh rangkaian pertandingan hingga saat ini berjalan dengan lancar berkat dukungan dan antusiasme yang sangat besar dari segenap masyarakat Kudus. Marciano juga menyebut kolaborasi bersama Bakti Olahraga Djarum Foundation menjadi fondasi yang kuat di balik kesuksesan penyelenggaraan multievent perdana bagi cabor bela diri tersebut. &rdquo;Dukungan masyarakat Kudus itu luar biasa! Kita bisa lihat sejak saat seremoni pembukaan, ada kirab menuju ke Alun-alun Kota Kudus yang langsung dipimpin oleh Bapak Bupati. Respons dari seluruh masyarakat Kudus luar biasa," ujar Marciano Norman. Marciano menegaskan, KONI berencana untuk terus melanjutkan penyelenggaraan PON Bela Diri pada tahun-tahun mendatang. Penyelenggaraan perdana ajang ini di Kudus, diharapkan menjadi momentum penting untuk terus memperkuat kolaborasi KONI dan pihak swasta dalam pembinaan prestasi atlet bela diri nasional. &rdquo;Insya Allah PON Bela Diri akan kita gelar dua tahun sekali dan wujudnya adalah kolaborasi dengan Djarum Foundation,&rdquo; sebut Marciano Norman. Dia menambahkan, KONI Pusat juga berencana melakukan evaluasi untuk menyusun formula yang lebih baik ke depan. Ajang multievent ini diharapkan dapat menjadi bagian dari agenda kejuaraan nasional cabang olahraga bela diri, sekaligus berpotensi dijadikan babak kualifikasi menuju Pekan Olahraga Nasional (PON). Langkah ini dinilai penting untuk memperbanyak event kompetitif yang mendorong peningkatan prestasi atlet. &rdquo;Dengan semakin banyaknya event seperti ini, saya rasa levelnya nanti tidak 30 persen dari cabang olahraga bela diri sebagai penyumbang medali di SEA Games, tetapi mungkin bisa ke Asian Games dan satu hari nanti kita juga ingin melihat ada atlet-atlet Indonesia dari cabang olahraga bela diri yang juga lolos kualifikasi Olimpiade, dan menjadi kebanggaan kita karena prestasinya di pesta olahraga dunia itu,&rdquo; tandas Marciano. <h3>Tujuh dari Sepuluh Cabor telah Rampung, Sambo dan Pencak Silat Dikuasai Jateng</h3> Sebanyak tujuh dari total sepuluh cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan di PON Bela Diri Kudus 2025 telah rampung digelar. Tahap pertama berlangsung pada Minggu (12/10) hingga Kamis (16/10), dengan mempertandingkan empat cabor, yaitu gulat, judo, tarung derajat, dan taekwondo. Kemudian tahap kedua digelar pada Jumat (17/10) hingga Selasa (21/10), mempertandingkan tiga cabor yaitu pencak silat, sambo, dan shorinji kempo. Kini PON Bela Diri Kudus 2025 menyisakan tiga cabor lagi, yaitu ju-jitsu, karate, serta wushu, yang dipertandingkan mulai Kamis (23/10) hingga berakhir pada Minggu (26/10). Marciano berharap penyelenggaraan tiga cabor terakhir dapat berlangsung sukses sebagai penutup rangkaian PON Bela Diri Kudus 2025. Pencak Silat Pada Selasa (21/10), cabor pencak silat memasuki partai puncak dengan mempertandingkan 15 laga dari berbagai kelas. Salah satu sorotan datang dari Fitri Mawarni, wakil tunggal Kalimantan Timur yang sukses mempersembahkan medali emas pencak silat bagi kontingennya. Fitri tampil impresif di nomor tanding B putri dengan mengalahkan Shelena Cantika Ridwan dari DKI Jakarta. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/016731348/pelatih-puji-debut-2-atlet-putri-di-kejuaraan-dunia-senam-artistik-2025-bekal-awal-menuju-olimpiade-2028">Pelatih Puji Debut 2 Atlet Putri di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025, Bekal Awal Menuju Olimpiade 2028</a> "Alhamdulillah dikasih ketenangan dan kemenangan sama Allah. Kemenangan ini untuk orang tua, keluarga, pelatih, serta teman-teman satu kontingen dari Kaltim," ungkap Fitri. Jawa Tengah menempati posisi teratas dalam daftar tabel medali pencak silat dengan total tujuh medali yang terdiri atas enam medali emas serta satu perunggu. Peringkat kedua ditempati DKI Jakarta dengan delapan medali (tiga emas, dua perak, dan tiga perunggu), lalu Lampung melengkapi tiga teratas dengan catatan lima medali (dua emas, dua perak, dan satu perunggu). Shorinji Kempo Atlet shorinji kempo asal Papua Barat Kelvin Saweri sukses menutup perjalanan gemilangnya di PON Bela Diri Kudus 2025 dengan medali emas di nomor randori perorangan kelas 75 kg putra. Pada awalnya dia sempat diliputi kecemasan jelang bertanding. Atmosfer pertandingan dengan hadirnya atlet-atlet terbaik dari seantero negeri membuatnya tertekan. Di babak final, Kelvin menghadapi atlet Nusa Tenggara Timur, Donatus Fios. Berbekal kepercayaan diri dan penguasaan teknik yang solid, Kelvin mampu mengatasi tekanan dan menutup laga dengan kemenangan. &rdquo;Lawan saya cukup bagus dan keras. Tapi di atas matras, semua kembali ke penguasaan teknik. Siapa yang lebih tenang, dia yang jadi pemenang,&rdquo; kata Kelvin. DKI Jakarta keluar sebagai juara umum cabor shorinji kempo dengan raihan 11 medali (7 emas, 2 perak, 2 perunggu). Jawa Barat menyusul di posisi kedua dengan lima medali (3 emas dan 2 perak), disusul Maluku di peringkat ketiga dengan empat medali (3 emas dan 1 perunggu). Nusa Tenggara Timur menempati posisi keempat dengan torehan 12 medali (2 emas, 3 perak, dan 7 perunggu), sementara Kalimantan Timur melengkapi lima besar melalui koleksi 10 medali (2 emas, 3 perak, 5 perunggu). Jawa Tengah menegaskan dominasinya di cabor sambo dengan torehan lima medali emas, empat perak, dan tujuh perunggu, sekaligus menambah daftar panjang prestasi mereka pada PON Bela Diri 2025. Peringkat kedua pada cabor ini ditempati oleh Kalimantan Timur (4 emas, 3 perak, dan 7 perunggu), lalu DKI Jakarta di peringkat ketiga (4 emas, 1 perak, dan 3 perunggu). Target Jateng berhasil tercapai pada ajang multi-event ini, meski kehilangan peluang medali emas di kelas -88 kg putra. Technical Delegate Sambo, Budi Setianto menilai, pelaksanaan pertandingan berjalan dengan baik dan lancar hingga hari terakhir. Ia memuji sinergi kuat antara panitia pelaksana, KONI, dan tim teknis dari berbagai cabang olahraga, yang menurutnya menjadi fondasi utama kesuksesan terselenggaranya ajang PON Bela Diri Kudus 2025. &rdquo;Pertandingan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kalender tetap dan dipersiapkan lebih baik ke depannya," ucap Budi. Selain sambo, cabor pencak silat juga menjadi lumbung medali bagi kontingen Jawa Tengah dengan perolehan setengah lusin keping emas serta satu perunggu. Manajer Tim Pencak Silat Jawa Tengah, Sigit Infantoro, mengakui bahwa capaian tersebut melampaui ekspektasi, mengingat masa persiapan yang relatif singkat sebelum beradu jurus pada PON Bela Diri Kudus 2025. "Jadi memang masa persiapan semua kontingen hampir sama, waktunya yang pendek. Tapi memang secara hasil ini di luar target, karena target kita tiga medali emas. Alhamdulillah, kita bisa meraih enam medali emas dan satu medali perunggu," tutur Sigit.

KONI berencana melanjutkan penyelenggaraan PON Bela Diri untuk memperkuat pembinaan prestasi atlet bela diri nasional

Ketua KONI Pusat Sebut Dukungan Warga Kudus Bikin PON Bela Diri Berjalan Lancar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/17/Konferensi-Pers-Menpora-Jelang-Sea-Games-2025-Dery-Ridwansah-6JPG-1520321346.jpg" alt="Menpora Erick Thohir memberikan keterangan saat konferensi pers persiapan SEA Games 2025 di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (16/10/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menpora Erick Thohir memberikan keterangan saat konferensi pers persiapan SEA Games 2025 di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (16/10/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir memberikan ultimatum kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) terkait dualisme pengurus di beberapa cabang olahraga. Ia meminta persoalan tersebut harus rampung dalam waktu 3 bulan. Ultimatum itu diberikan Erick Thohir menyikapi banyaknya cabor yang di Indonesia susunan pengurusnya lebih dari satu. Ia menyatakan bahwa Kemenpora akan turun tangan bila KONI dan KOI tak mampu menyelesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan. "Saya juga sudah ketemu KONI sama KOI ya, sudah kirim surat. Saya minta dalam waktu 3 bulan isu dualisme sudah tidak ada lagi," kata Erick Thohir dalam jumpa pers di Jakarta, dipetik Sabtu (18/10). "Sehingga Januari kalau masih ada, mohon maaf musyawarah dan mufakatnya sudah diberikan, sekarang kita nanti Januari ambil posisi," tambahnya. Saat ini ada beberapa induk cabor yang terlibat dualisme. Yakni tenis meja, berkuda, sepak takraw, hingga tinju. Cabor pertama bahkan sudah bermasalah sejak lama, tepatnya dari 2013, di mana ada dua kubu yang mengaku sebagai federasi resmi tenis meja di Indonesia. Yakni PP PTMSI dan PB PTMSI. Bahkan tenis meja kini jadi tiga federasi setelah muncul Indonesia Pingpong League (IPL) sebagai federasi cabor tenis meja, yang diterima sebagai anggota resmi KOI pada 2025. Kemudian tinju saat ini ada Perbati yang diakui oleh NOC dan Pertina yang telah diakui KONI sejak lama. Begitu pula dengan sepak takraw, ada PB Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) pimpinan Asnawi Abdul Rahman dan Syafrizal Bachtiar dengan Forum Olahraga Sepak Takrawi Indonesia (Fostina). Serta berkuda yang berdualisme karena ada dua induk atau federasi dengan nama serupa Pordasi. Kubu yang terlibat adalah pimpinan Triwatty Marciano dan Aryo Djojohadikusumo sejak 2024. "Suratnya sudah diterima ya KOI dan KONI. Nah karena kalau dengan sudah tadi kita konsolidasi secara keluarga besar olahraga, baru kita bisa ngomong tadi roadmap olahraganya," jelas Erick Thohir.

Erick Thohir memberikan ultimatum kepada KONI dan KOI terkait dualisme pengurus di beberapa cabang olahraga.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#koni

Berita Terkini