<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Ruby-Kholifah-KUPI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II, akan mengangkat isu kesetaraan antara perempuan dan laki-laki atau lebih populer dikenal kesetaraan gender, sebagai topik dalam kongres yang dijadwalkan berlangsung 23 November 2022 di UIN Walisongo, Semarang, Jawa Tengah.  Menurut Sekretaris Panitia Acara KUPI II Faqihudin Abdul Qodir, isu kesetaraan gender penting diangkat karena masalah itu dialami oleh semua negara dan peradaban di dunia, tidak hanya negara dan peradaban Islam saja.  "Semua negara mengalami ini karena kesetaraan gender adalah problem struktural, problem kultural, bahkan problem cara pandang yang lahir melalui peradaban yang cukup panjang sekali di berbagai tempat, baik itu Arab, Yunani, China, maupun India," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (10/11) dikutip dari Antara.  Fokus pertemuan adalah pertukaran pembelajaran di antara ulama perempuan di seluruh dunia, untuk memperbarui perkembangan positif dan tantangan baru yang dihadapi oleh gerakan perempuan muslim di berbagai benua.  Dalam Konferensi internasional tersebut, para ulama perempuan dari 29 negara bersama para ulama perempuan Indonesia memetakan perjuangan yang dialami para ulama di negaranya masing-masing.  Terdapat 32 orang pembicara dari 18 negara yang akan memperkaya diskusi di konferensi internasional tersebut, di antaranya Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Turki, India, Afrika Selatan, Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Finlandia, Libia, Irak, Burudi, dan Kenya.  Direktur Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia Ruby Kholifah yang juga menjabat selaku anggota Organizing Committee KUPI, menceritakan pengalaman pribadinya bertemu dengan sejumlah komunitas muslim di Vietnam dan Kamboja.  Dalam perjalanan itu, ia menemukan bahwa kekerasan berbasis gender hingga perempuan sulit untuk mendapatkan akses di publik ada di banyak tempat.  "Bicara tentang keadilan ada hal yang penting untuk diperhatikan dari perspektif perempuan adalah pengalaman biologis perempuan, banyak juga pengalaman sosial perempuan," kata Ruby.  "Pengalaman biologis perempuan terkait dengan menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui mempertemukan perhatian yang sangat khusus tidak bisa disamakan dengan laki-laki. Maka, bentuk keadilannya tentu saja sangat diharapkan keluar dari kebutuhan itu," imbuhnya.  Sejak diselenggarakannya Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang pertama di Pesantren Kebon Jambu, Cirebon, Jawa Barat, pada 25-27 April 2017 lalu, wacana gender dan Islam di Indonesia terinstitusionalisasi menjadi gerakan kolektif yang dipimpin oleh para ulama perempuan yang memiliki latar belakang studi keislaman yang kuat dan memiliki basis pendukung komunitas pesantren, institusi keislaman, dan komunitas-komunitas yang bekerja dalam isu kesetaraan gender.  Kongres Ulama Perempuan Indonesia menawarkan standarisasi beragama yang meletakkan perempuan sebagai subyek dalam menafsirkan pandangan keagamaan.  Dalam metodologi KUPI, pengalaman perempuan dan pengetahuan didekati dengan konsep kebaikan (ma’ruf), kesalingan (mubadalah) dan keadilan hakiki yang membasiskan pada pengalaman biologis perempuan (menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui) dan sosial perempuan (ketidakadilan gender).

Kongres Ulama Perempuan Indonesia II Angkat Isu Kesetaraan Gender

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Hidayat-Nur-Wahid-baru.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga ingin adanya Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) terkait anak yang di luar perkawinan untuk tidak dinikahkan.  Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan hukum Islam di Indonesia menerapkan Mazhab Syafi'i yang membolehkan wanita yang hamil di luar nikah bisa untuk dikawinkan.  "Dan itu yang menjadi rujukan kompilasi hukum Islam di Indonesia yang diberlakukan oleh Kementerian Agama," ujar pria yang akrab disapa HNW kepada JawaPos.com, Sabtu (19/2).  Karena itu, HNW menilai Menteri PPPA Bintang Puspayoga sangat tidak tepat mendorong adanya fatwa larangan wanita yang hamil di luar perkawinan untuk bisa dinikahkan.  legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, jika Menteri PPPA melarang adanya pernikahan tersebut, maka sama saja pemerintah tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. "Karena dengan anak yang lahir tanpa adanya status pernikahan akan membuat masalah baru," kata Hidayat kepada JawaPos.com, Sabtu (19/2).  Menurut Hidayat, seharusnya yang menjadi prioritas bagi Menteri PPPA adalah melakukan sosialiasasi untuk penguatan peran keluarga agar bisa mencegah seks bebas. "Semestinya beliau memberikan peran secara preventif agar anak-anak dan keluarga tidak terjerumus kehidupan sex bebas, sex di luar nikah," tuturnya.  Sebelumnya, Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyampaikan keprihatinannya terkait jumlah pelajar hamil di luar nikah yang angkanya bahkan ada yang mencapai ribuan. Hal ini terjadi lantaran faktor ekonomi, sosial, hingga pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih berlangsung.  Diketahui, terdapat tiga kota dengan jumlah pelajar hamil di luar nikah tertinggi adalah Tangerang Selatan, Yogyakarta dan Madiun.  Karena itu, Bintang mengaku pihaknya mendorong agar bisa diterbitkannya Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) terkait anak yang hamil yang tidak diinginkan atau hamil di luar perkawinan untuk tidak dinikahkan.  Menurut Bintang, hal ini juga sejalan dengan proses permohonan dispensasi kawin yang tidak serta merta anak yang hamil akan dikabulkan oleh Pengadilan Agama untuk dapat menikah.  Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PPPA juga telah diberikan amanat untuk menjalankan 5 arahan prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya mencegah perkawinan anak dan itu dijalankan dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

HNW Kritisi Usulan Fatwa Anak Hamil di Luar Nikah Tidak Dikawinkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/nih-3-rekomendasi-hasil-kongres-ulama-perempuan-indonesia_m_126666.jpeg" alt="Kongres Ulama Perempuan Indonesia digelar di Ponpes Kebon Jambu Al Islamy, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon," width="100%">
<figcaption>Kongres Ulama Perempuan Indonesia digelar di Ponpes Kebon Jambu Al Islamy, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) melahirkan tiga rekomendasi. Hasil rekomendasi itu disampaikan ke pemerintah melalui Menteri Agama, Lukman Hakim. Kongres tersebut digelar di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islamy, Babakan, Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Rekomendasi dihasilkan berdasarkan pemikiran dan musyawarah panjang ulama perempuan selama kongres. Sementara tiga rekomendasi itu meliputi masalah pernikahan usia anak, kekerasan seksual, serta kerusakan alam dalam konteks ketimpangan sosial. &ldquo;Kita menghasilkan beberapa keputusan dalam musyawarah keagamaan, khususnya tentang kekerasan seksual. Di mana dinyatakan bahwa kekerasan seksual baik di dalam maupun di luar perkawinan hukumnya haram,&rdquo; tegas Nyai Hj Badriyah Fayumi, pengarah KUPI. Kemudian tentang perkawinan usia anak. Pencegahan perkawinan usia anak di bawah umur yang menimbulkan kerusakan hukumnya wajib. Semua pihak wajib meminimalisasi kerusakan tersebut. Ketiga tentang kerusakan alam dalam konteks penyimpangan sosial. Menurut Badriyah, ulama perempuan mendesak negara untuk menghentikan segala praktik pemanfaatan sumber daya alam atas nama pembangunan sekalipun. &ldquo;Ketika itu merusak, mengganggu ekosistem dan kehidupan manusia khususnya perempuan, berikan sanksi yang tegas,&rdquo; tandas Badriyah. (cecep/yuz/JPG)

Nih 3 Rekomendasi Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/ulama-perempuan-sepakat-syarat-usia-minimal-menikah-direvisi_m_126359.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Salah satu fatwa yang dihasilkan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang menarik dikaji adalah ihwal pernikahan. KUPI mendorong agar pemerintah merevisi aturan tersebut.&nbsp; Yakni adanya adendum tentang syarat usia minimal menikah untuk perempuan, dari usia 16 menjadi 18 tahun.&nbsp; Ketua Panitia Kongers Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Hj Badriyah Fayumi menjelaskan, permasalahan mengenai syarat pernikahan tersebut dipandang dari berbagai faktor. Yakni, faktor pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan. "Jadi, ini bukan semata-mata soal pandangan keagamaan saja. Ini merupakan upaya yang mendukung pencegahan pernikahan anak yang banyak menimbulkan kemudaratan," ujar dia di Jakarta, kemarin (27/4).&nbsp; Mantan Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu berharap, fatwa soal usia ideal untuk perempuan yang menikah dapat menjadi pertimbangan pemerintah. "Pencegahan perkawinan anak yang menimbulkan kemudharat. Kami nyatakan hukumnya wajib dan semua pihak wajib melakukan segala hal yang mengarah kepada upaya minimalisasi kemudharatan tersebut," ujarnya. Badriyah juga mengatakan, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan pernikahan anak, yakni orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, aparat, dan negara. KUPI juga mendorong agar negara membuat regulasi yang memikat terkait pencegahan pernikahan anak. "Negara dan pemerintah harus mampu memastikan tak ada oknum pejabat atau aparat yang mendukung pemalsuan identitas, dengan tujuan memuluskan prakter pernikahan anak," pungkas dia.(bon/rmol/mam/JPG)

Ulama Perempuan Sepakat Syarat Usia Minimal Menikah Direvisi 