<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/02/xJP8Yx72I6BKahWUwJrI2wVNbxL1Ai4U5gxGV5db-1-2240432158.jpg" alt="Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kongres PDIP 2025 belum jelas kapan akan dilaksanakan. Namun, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat memastikan bahwa kongres itu hanya tinggal mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri menjadi ketua umum. Mengingat, arus bawah PDIP masih menghendaki kembali Megawati untuk kembali memimpin PDIP, setidaknya utuk lima tahun ke depan. "Saya sampaikan bahwa arus bawah itu menghendaki ketua umum tetap ibu Megawati Soekarnoputri. Sehingga kongres tinggal mengukuhkan beliau (Megawati) sebagai ketua umum," kata Djarot di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6). dengan menjadi ketua umum, Megawati juga akan diberikan wewenang penuh untuk menyusun kepengurusan DPP periode 2025-2030. Meski demikian, Djarot menyatakan belum mengetahui secara pasti terkait waktu pelaksanaan Kongres DPP PDIP. Menurut dia, hanya Megawati yang bisa menentukan waktu pelaksanaan kongres. "Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita itu menyebutkan bahwa yang menentukan kapan kongres dilaksanakan adalah ketua umum," tegasnya. Karena itu, Djarot meminta publik untuk tidak menafsirkan secara pribadi terkait waktu pelaksanaan kongres. "Info yang beredar bulan Juli, kemarin bulan April, ya kan," ucapnya. Sementara itu, terkait isu pergantian Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP yang sampai saat ini masih dijabat Hasto Kristiyanto, Djarot memastikan&nbsp; itu menjadi hak prerogatif Megawati. Sebab, Megawati mempunyai wewenang penuh untuk menentukan kepengurusan periode 2025-2030. "Di dalam kongres, ketua memilih, mempunyai hak prerogatif untuk menyusun kepengurusan, termasuk Sekretaris Jenderal," jelas mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu. Ia menekankan bahwa Megawati tidak hanya menentukan sosok sekjen, melainkan Ketua DPP PDIP lainnya yang akan menempati pos-pos strategis di partai berlambang banteng tersebut. "Bukan hanya Sekretaris Jenderal, semuanya ya. Sehingga tidak bisa dipisahkan Sekjen atau ketua-ketua yang lain," pungkas mantan Wali Kota Blitar itu. &nbsp; &nbsp;

Kongres PDIP 2025 akan mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum, Hasto Kristiyanto belum jelas nasibnya.

Belum Dimulai, Kongres PDIP Akan Kembali Kukuhkan Megawati jadi Ketua Umum, Nasib Hasto Sebagai Sekjen Tergantung Ketua Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/Deddy-Sitorus-DPR-RIJPG-2709721881.jpg" alt="Deddy Sitorus, anggota DPR RI Fraksi PDIP. (Dok/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Deddy Sitorus, anggota DPR RI Fraksi PDIP. (Dok/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan tidak membantah ada upaya dari Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) mengobok-obok kongres yang akan digelar pada 2025, melalui pergantian Sekretaris Jenderal (Sekjen). Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menanggapi isu Jokowi yang mau mengacak-acak kongres PDIP lewat pergantian Sekjen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya rasa kita tidak berbeda pendapat. Jadi, indikasi yang anda sampaikan itu kami tidak akan membantah," kata Deddy dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deddy meminta awak media untuk memeriksa isu tersebut secara mendalam. Namun, kata Deddy, di internal PDIP isu itu sudah berkembang luas dan sengaja diembuskan oleh berbagai pihak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015441888/kpk-tegaskan-harusnya-yasonna-laoly-bisa-beritahu-keberadaan-harun-masiku">KPK Tegaskan Harusnya Yasonna Laoly Bisa Beritahu Keberadaan Harun Masiku</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tetapi kami tidak akan ingin menyebut nama di sini karena nama itu tidak layak lagi disebut kalau menurut kami," ucap Deddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deddy juga menanggapi merespons terkait pernyataan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang mewanti-wanti kader partai berlambang banteng agar tidak bermain dua kaki. Deddy enggan berbicara banyak mengenai siapa pihak yang bermain dua kaki itu di PDIP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015441843/taman-edukasi-bencana-bpbd-jatim-resmi-dibuka-punya-simulator-gempa-dan-vr">Taman Edukasi Bencana BPBD Jatim Resmi Dibuka, Punya Simulator Gempa dan VR!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau soal dua kaki memang pasti ada di mana-mana dua kaki. Karena bisa semua punya dua kaki untuk berdiri. Kalau satu kaki pasti pegal," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">'Jadi, saya kira saya tidak akan lebih jauh karena Ibu Mega sudah berbicara soal itu. Dan saya tidak perlu merespons lebih jauh," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

DPP PDI Perjuangan tidak membantah ada upaya dari Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) mengobok-obok kongres yang akan digelar pada 2025

Elite PDIP Ungkap Ada Pihak yang Coba Obok-obok Jelang Kongres 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Megawati-antara.jpg" alt="Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menandatangani dokumen penerimaan dana bantuan dari pemerintah, di sela-sela Rakernas PDIP, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022). ANTARA/HO-PDIP" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menandatangani dokumen penerimaan dana bantuan dari pemerintah, di sela-sela Rakernas PDIP, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022). ANTARA/HO-PDIP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani menyampaikan, sampai saat ini partainya belum membicarakan tokoh yang akan diusung sebagai Calon Presiden (Capres) maupun Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk Pemilu 2024. Menurut Puan, saat ini lebih mementingkan jaga kekompakan di internal  "Tapi Ibu Ketua Umum mengatakan sesuai dengan amanat Kongres, Ketua Umum PDI-Perjuangan mempunyai hak prerogatif untuk menentukan siapa Capres dari PDI-Perjuangan," kata Puan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6) malam.  Menurut Puan, pujian Megawati di Rakernas kepada Puan karena berhasil menjabat Ketua International Parliamentary Union (IPU) ditegaskannya bukan sinyal dari Ketua Umum. Dia menegaskan, sampai saat ini belum ada pembicaraan tokoh yang akan diusung pada Pilpres 2024.  "Lho kan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Megawati bahwa ini bukan karena anaknya lho. Oleh karena itu, ini bukan sinyal," ujar Puan.  Meski demikian, Puan meyakinkan bahwa PDIP akan membangun kerja sama politik dalam menghadapi Pemilu 2024. Sebab membangun Indonesia tidak bisa seorang diri.  "Sejak dari sekarang sudah dilakukan komunikasi politik dan di DPR kita selalu membangun komunikasi politik, di partai politik juga membangun komunikasi politik," tegas Puan.  Sementara itu, kata Puan, pada Rakernas Rabu (22/6) akan membahas hal-hal strategis dalam menghadapi Pemilu 2024, khususnya terkait dengan strategi pemenangan pemilu. Bahkan, Rakernas juga akan mengupas tentang pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan elektoral Partai di Pemilu 2024.  Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan, proses Rakernas hari kedua adalah kelanjutan dari proses rakernas hari pertama. Pada hari pertama, isi rakernas adalah laporan dan evaluasi dari semua jajaran pengurus partai.  "Nantinya di hari ketiga akan disimpulkan dan kita menyepakati sejumlah rekomendasi untuk dikerjakan," pungkas Hasto.

Puan Ingatkan, Ketum Punya Hak Prerogatif Pilih Capres Diusung PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Megawati-kepal-raka-denny.jpg" alt="Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat pembukaan Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019).--raka denny/jawapos" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat pembukaan Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019).--raka denny/jawapos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 2019 menjadi tahun politik bagi bangsa Indonesia. Tak hanya ada pilpres dan pemilihan legislatif, tapi juga munas dan kongres sejumlah parpol. Salah satu tujuannya untuk mengganti ketum partai.  Di antaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada 8 Agustus 2019 kemarin, sempat menggelar Kongres V PDIP di Bali. Saat itu Megawati Soekarnoputri dipilih kembali untuk memimpin partai banteng moncong putih.  Pengukuhan berjalan mulus melalui aklamasi peserta kongres dari 514 DPC dan 34 DPD se-Indonesia. Bertempat di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Megawati membacakan sumpah janji jabatan secara tertutup.  Otomatis, Megawati menjadi ketua umum partai terlama di Indonesia. Presiden ke-5 RI itu memimpin PDIP sejak partai tersebut masih bernama PDI tahun 1996. Setelah reformasi, dia terpilih lima kali berturut-turut. Yaitu, kongres I PDIP pada 1999, Kongres II 2005, Kongres III 2010, Kongres IV 2015, dan Kongres V 2019 ini.  Kemudian, ada Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Di hajatan akbar itu ada sembilan nama yang ingin menjadi ketua umum partai berlambang pohon beringin ini. Mereka adalah ‎Bambang Soesatyo (Bamsoet), Airlangga Hartarto, Agun Gunandjar Sudarsa, Ridwan Hisjam, Indra Bambang Utoyo, Ahmad Anama, Maris Mandji, Derek Loupatty, dan Mohamad Ali Yahya‎‎.  Namun pada 3 Desember 2019, tiba-tiba Bam‎soet mengundurkan diri dari pencalonan ketua umum Partai Golkat. Ketua MPR itu menyatakan, mundur ‎usai bertemu dengan politikus Golkar Luhut Binsar Pandjaitan, Aburizal Bakrie (Ical) dan Ketua Umum Golkar petahana Airlangga Hartarto.  "Dengan semangat rekonsiliasi yang telah kita sepakati bersama, maka demi menjaga soliditas dan menjaga keutuhan Partai Golkar, maka saya sore hari ini menyatakan tidak meneruskan pencalonan saya sebagai kandidat Ketum Partai Golkar 2019-2024," katanya dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (3/12).  Bamsoet mengatakan, pengunduran dirinya ini setelah mendengarkan nasihat dan pendapat dari para seniornya di Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan dan Ical. Termasuk juga Ketua Dewan Pakar Partai Golkar gung Laksono  Bamsoet juga menakutkan adanya perpecahan di internal Partai Golkar jika dia ikut mencalonkan sebagai ketua umum. Sehingga ia menyepakati untuk mundur dari pencalonannya sebagai ketua umum Partai Golkar.  "Biar ke depan tidak ada lagi nanti kubu pro-Bamsoet dan pro-AH (Airlangga Hartarto). Yang ada adalah pro-Golkar dan pro-Indonesia," imbuhnya.  Setelah Ketua MPR itu menyatakan mundur nama-nama kader Partai Golkar mengundurkan diri dari bursa pencalonan. Sehingga pada 5 Desember 2019 Airlangga Hartarto terpilih lagi menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024.  "Menetapkan keputusan Munas X mengangkat dan mengsesahkan Airlangga sebagai ketua umum DPP Partai Golkar," ujar Sekretaris Pimpinan Sidang Sarmuji.  Ketiga, Oesman Sapta Odang (OSO) kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Hanura 2019-2024. OSO terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) Hanura III yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (18/12).  "Munas III Hanura 2019 menetapkan secara aklamasi Bapak Oesman Sapta sebagai Ketua Umum DPP Hanura 2019-2024," kata Ketua DPP Hanura Benny Rhamdani membacakan putusan Munas.  Selanjutnya, Benny menyebut SO diberikan mandat sebagai formatur tunggal untuk menyusun kepengurusan DPP Hanura 2019-2024.  "Memberikan mandat penuh kepada Bapak Oesman Sapta selaku ketua terpilih sebagai formatur tunggal dengan tugas menyusun kepengurusan DPP Hanura 2019-2024," ujar dia.  Penetapan OSO sebagai Ketua Umum Hanura 2019-2024 berdasarkan keputusan yang disahkan 34 DPD dan 514 DPC Hanura seluruh Indonesia.  Namun terpilihnya OSO tidak membuat Partai Hanura kubu Wiranto senang. Karena ‎mantan Ketua Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Chairuddin Ismail menegaskan akan membuat Munaslub tandingan. Sehingga Munas yang digelar OSO adalah ilegal. Ia juga tidak menginginkan OSO menjabat sebagai ketua umum Partai Hanura masa bakti 2019-2024.  Kemudian, Chairuddin mengajak kader dan pengurus Partai Hanura untuk menggelar‎ Munaslub. Hal ini untuk menggantikan OSO dari jabatan ketua umum.  "Jadi nanti setelah terbentuk semua akan kita adakan Munaslub," ujar Chairuddin.  Keempat‎, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Muktamar yang rencananya dilakukan pada 2020 mendatang. Muktamar ini juga mengakihiri dualisme partai berlogo kakbah ini.  Pengurus PPP versi muktamar Jakarta dan Pondok Gede bersepakat menggelar muktamar gabungan. Ketua Umum  PPP versi Muktamar Jakarta, Humprey Djemat, menargetkan muktamar gabungan diadakan sebelum Pilkada 2020.  "Sebelum April Insyallah kami harapkan sudah ada muktamar bersama yang mempersatukan PPP. Sehingga, kami sudah siap menghadapi pilkada nanti bulan September tahun 2020," ujar Humprey usai Mukernas PPP versi Jakarta di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11).  ‎Muktamar ini nantinya juga akan mencari ketua umum yang baru. Sampai saat ini sudah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga ada nama-nama yang dikabarkan menjadi calon ketua umum.  Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi mengatakan sudah ada lima kader yang ingin menjadi ketua umum. Hal itu untuk menggantikan posisi ketua umum sebelumnya Romahurmuziy yang tersandung kasus korupsi. Saat ini posisi ketua umum PPP masih diemban oleh seorang pelaksana tugas (Plt).  Beberapa nama yang disiapkan untuk maju dalam pemilihan ketua umum adalah Suharso Monoarfa, Arsul Sani, Akhmad Muqowam, Amir Uskara dan Margiono.  "(Nama-nama, red) Itu yang disebut punya peluang maju sebagai ketua umum PPP," ujar Awiek saat dikonfirmasi awak media, Rabu (20/11).  Awiek mengatakan, PPP mengedapankan pemilihan ketua umum tersebut lewat musyawarah dan mufakat. Namun apabila itu tidak bisa dilakukan, maka jalan satu-satunya adalah lewat mekanisme voting.  Kelima. Partai Amanat Nasional (PAN) akan menyelenggarakan kongres pada Maret 2020 mendatang. Saat ini sdah ada enam kader PAN yang siap menjadi ketua umum.  Mereka adalah, mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PAN-RB) Asman Abnur, Wakil Ketua Umum PAN Mulfachri Harahap, Wali Kota Bogor Bima Arya, Ketua Fraksi PAN DPR Hanafi Rais, Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajat Wibowo, serta, Ketua Umum PAN saat ini Zulkifli Hasan.‎  Namun sebelum digelar kongres tersebut ada konflik antara calon ketua umum yang didukung oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dengan petahanan Zulkifli Hasan.‎  Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengungkapkan sudah ada nama kader yang didukung oleh ketua dewan kehormatan Amien Rais untuk pemilihan ketua umum.  "Mulfachri Harahab sudah didukung Pak Amien Rais," ujar Viva Yoga saat dikonfirmasi, Jumat (6/12).  Viva Yoga mengatakan, selain ada satu nama yang sudah didukung. Kandidat lain seperti calon ketua umum petahana, Zulkifli Hasan juga sudah mendapatkan dukungan dari para kader PAN.  "Jadi Bang Zul (Zulkifli Hadan) ini didukung 28 DPW," katanya.  Lebih lanjut Viva Yoga mengatakan, dukungan terhadap Zulkifli Hasan hanya baru sebuah deklarasi dari daerah-daerah. Menurut dia, 28 DPW yang mendukung tersebut sudah menunjukan keinginannya Bang Zul memimpin kembali PAN.  "Waktu itu belum secara tertulis tetapi nanti secara tertulis akan dibawa ke Kongres," ucapnya.

Parade Munas, Dari Megawati yang Abadi Hingga Bamsoet Undur Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Hasto-Konpers-Kongres-Dery-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah selesai menyelenggarakan Kongres ke-V. Hasil kongres itu Megawati Soekarnoputri kembali terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum.  Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan di kongres tersebut dihasilkan bahwa Pancasila sebagai kekuatan penting dalam 'Tri Karsa' yang sudah dihasilkan oleh partai berlogo banteng ini. Pertama Pancasila sebagai pedoman kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Kedua, Pancasila sebagai pedoman perencanaan pembangunan di segala bidang kehidupan. Baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, maupun bidang lingkungan hidup dalam politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan.  Kemudian ketiga adalah,‎ Pancasila yang hidup dan menghidupi rakyat dalam lima bidang prioritas yakni bidang sandang pangan papan, pendidikan, tenaga kerja dan jaminan sosial, infrastuktur dan lingkungan hidup, agama, kepercayaan, mental spiritual dan kebudayaan.  "Kongres V PDIP menekankan pentingnya Pancasila sebagai kekuatan jiwa bangsa yang dijabarkan dalam Tri Karsa," ujar Hasto kepada wartawan, Senin (12/8).  ‎Menurut Hasto, di kongres tersebut semangat berkebudayaan Indonesia diangkat secara khusus. Sebab kesejatian politik terletak pada wajah kebudayaan. Dalam wajah kebudayaan ini, politik menempatkan perjuangan kemanusiaan sebagai hal yang hakiki. Seperti masyarakat adil dan makmur, bebas dari penjajahan, termasuk di ranah ekonomi, merupakan wujud dari nilai kemanusiaan.  "Demikian halnya hidup rukun, toleran, kedisiplinan, kesetaraan warga negara, merupakan cermin dari penghormatan nilai kemanusiaan," katanya.  Sehingga, PDIP menempatkan kebudayaan sebagai esensi pokok nasionalisme yang berkepribadian Indonesia. Menurutnya, Indonesia harus berbangga dengan warisan kebudayaan nusantara yang begitu berwarna, indah, penuh daya cipta, rasa, dan karsa.  Hasto mengatakan, lihatlah dari aspek yang sederhana, keanekaragaman makanan nusantara dengan bumbu-bumbuan yang beraneka cita rasa, terlengkap di dunia. Ini adalah capaian kebudayaan yang seharusnya diangkat dan menjadi wajah politik Indonesia.  "Maka esensi pokok Kongres V PDIP adalah Pancasila dalam seluruh ruang ekspresi kebudayaan Indonesia," pungkasnya.‎

Hasto: Kongres PDIP Kesejatian Politik pada Wajah Kebudayaan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Megawati-raka-deny.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati, saat Kongres V digelar di Bali, Kamis (8/8). (RAKA DENNY /JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati, saat Kongres V digelar di Bali, Kamis (8/8). (RAKA DENNY /JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri resmi menutup hajatan Kongres V di Bali. Dalam sambutannya, Megawati mengatakan ‎hajatan akbar ini merupakan suatu tonggak sejarah baru PDIP untuk semakin meneguhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara.  "Sekaligus sebagai bintang penuntun bagi seluruh gerak dan langkah kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Megawati dalam pidatonya di Grand Beach, Bali, Sabtu (10/8).  Megawati juga meminta kepada seluruh kader untuk memiliki rasa karsa atau kekuatan jiwa. Hal ini dia sebut dengan Tri Karsa. Pertama adalah berjuang terus untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Kemudian kedua, ‎berjuang untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman perencanaan pembangunan di segala bidang kehidupan. Baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, maupun bidang lingkungan hidup dalam politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan.  Ketiga atau terakhir, para kedernya untuk berjuang menjadikan Pancasila hidup dan menghidupi rakyat dalam lima bidang prioritas. Bidang sandang-pangan-papan, pendidikan, tenaga kerja dan jaminan sosial, infrastuktur, dan lingkungan hidup.  "‎Dan yang paling utama dalam bidang agama, kepercayaan, mental spiritual dan kebudayaan," ungkapnya.  Terpisah, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengemukakan 23 sikap politik partai berlogo kepala banteng ini. 23 sikap politik tersebut memiliki makna besar. "Jadi untuk dua kali kemenangan, dan menuju ke kemenangan ketiga," kata Hasto.  ‎23 Sikap Politik PDIP  1. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia bersifat final dan mengikat.  2. Pancasila sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  3. Pancasila sebagai pedoman dalam merumuskan rencana pembangunan, keputusan kebijakan pembangunan, implementasi kebijakan pembangunan dan dalam pengawasan atas dijalankannya kebijakan pembangunan.  4. Pancasila harus dapat diwujudkan dalam bentuk tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dicapai melalui kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada  penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terencana, terarah, dan terukur.  5. Pancasila diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan, sebagai upaya membumikan Pancasila untuk mencapai Indonesia yang ber-Trisakti, yaitu berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.  6. Negara wajib memantapkan Politik Hukum nasional untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dengan menjadikan norma dasar (grundnorm) Pancasila sebagai parameter pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  7. Demi menjamin kesinambungan pembangunan nasional perlu dilakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.  8. Negara wajib membentuk sistem pertahanan nasional yang kuat dalam menghadapi ancaman infiltrasi paham, ideologi, kekuatan global sehingga keamanan nasional, ketenangan Rakyat dan keutuhan Negara dapat terukur dan terwujud, serta membangun sistem keamanan nasional yang mampu mengatur kerjasama semua kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman keamanan nasional yang bersifat luar biasa seperti serangan terorisme, kerusuhan, dan bencana alam.  9. Negara wajib mendukung pemberantasan tindakan kriminal yang menjadikan anak dan perempuan sebagai objek eksploitasi di dunia kerja, dan objek transaksi dalam masalah kejahatan perdagangan manusia (human trafficking), baik di dalam negeri maupun lintas negara.  10. Negara wajib menegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada para pelaku korupsi, sehingga menimbulkan efek jera bukan hanya bagi pelaku korupsi tetapi juga potensi-potensi calon-calon koruptor yang ada di semua jajaran dan semua tingkatan penyelenggara Negara.  11. Negara wajib menyusun rencana pembangunan nasional dengan semangat Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan landasan ideologi Pancasila dan landasan konstitutional UUD NRI 1945, serta melakukan koreksi terhadap kebijakan dan ketentuan peraturan-perundangan yang tidak sesuai, dan perlu menyusun konsepsi  Sistem Ekonomi Gotong-Royong yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan cita-cita kemerdekaan (kedaulatan).  12. Negara wajib terus mengembangkan perekonomian nasional yang mewujudkan kedaulatan ekonomi dan menghindari terjadinya berbagai ketimpangan struktural yang menjadi sumber ketidakadilan sosial-ekonomi dengan mengembangkan program untuk meningkatkan penguasaan dan pemilikan aset ekonomi, dan akses modal serta pasar kepada pelaku ekonomi kerakyatan.  13. Negara wajib mengelola keuangan negara untuk pemenuhan hak-hak dasar Rakyat, dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk belanja publik lebih besar daripada belanja aparatur.  14. Negara wajib memberikan jaminan sosial bagi seluruh warga negara, sesuai perintah UU SJSN dan UU BPJS, serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.  15. Negara wajib menjamin kelestarian lingkungan dengan memastikan pembangunan yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung serta baku mutu lingkungan hidup, serta memenuhi  komitmennya terhadap mitigasi perubahan iklim dengan mencegah degradasi hutan, restorasi lahan gambut dan pengembangan energi baru dan terbarukan.  16. Negara wajib menjadi pelopor gerakan Revolusi Mental dan menjadikannya sebagai “Gerakan Hidup Baru” melalui perubahan cara berfikir, cara kerja, dan cara berperilaku yang memperkuat kedaulatan, meningkatkan kemandirian dan meneguhkan kepribadian dalam kebudayaan nasional, serta menjadi pelopor dan pendorong perubahan pikiran, sikap, dan perilaku masyarakat agar berorientasi pada kemajuan dan pengayaan keanekaragaman budaya dalam bingkai persatuan nasional.  17. Negara wajib mendorong revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 untuk meningkatkan kualitas pendidikan keilmuan dan karakter yang dilandaskan kepada nilai-nilai Pancasila.  18. Negara wajib memfasilitasi Perguruan Tinggi sebagai pusat keunggulan (centre of excellence) di setiap wilayah dengan mengembangkan potensi lokal dan kekhasan budaya, inovasi sains dan teknologi untuk memecahkan berbagai persoalan masyarakat.  19. Negara wajib menjaga persatuan nasional yang dibangun atas dasar keanekaragaman ekspresi kebudayaaan nasional dan diperkaya oleh interaksi inklusif antarbudaya yang ada di Indonesia, serta mengintensifkan interaksi dan gotong-royong antarkelompok budaya di masyarakat agar menghadirkan pengalaman konkrit atas keanekaragaman budaya dalam bingkai persatuan nasional.  20. Melakukan penguatan advokasi, preventif, promotif dan langkah aksi nyata untuk menekan gizi buruk dan gizi kurang pada balita serta menekan status gizi pendek (stunting), proporsi berat badan lebih balita maupun obesitas pada masyarakat dewasa, serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya imunisasi secara lengkap dengan melibatkan tokoh masyarakat (termasuk agama) dan institusi pendidikan.  21. Melakukan pencegahan, penanganan dan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku peredaran narkotika tanpa pandang bulu, pencegahan terhadap HIV-AIDS, penanganan dan perlindungan terhadap Orang Dengan HIV-AIDS serta melakukan pemerataan sosialisasi terapi ARV (terapi bagi ODHA).  22. Negara wajib mengembangkan sistem pemilu dan kepartaian yang sejalan dengan terwujudnya sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Oleh karena itu upaya menciptakan sistem pemilu dan kepartaian yang sederhana melalui pengaturan secara demokratik, efisien, dan efektif mutlak diperlukan.  23. Negara wajib memberikan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual termasuk keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya, serta mendorong hasil penelitian dan inovasi oleh warga negara Indonesia untuk mendapatkan Hak Paten dengan prosedur yang mudah, cepat dan murah.‎

PDIP Gelorakan Semangat Tri Karsa dan Serukan 23 Sikap Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Megawati-raka-deny.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati, saat Kongres V digelar di Bali, Kamis (8/8). (RAKA DENNY /JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati, saat Kongres V digelar di Bali, Kamis (8/8). (RAKA DENNY /JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri melantik 26 kadernya yang bakal membantunya di kepengurusan selama periode 2019-2024. Dalam pengumuman tersebut ada nama-nama baru yang dipercaya putri dari Presiden Indonesia pertama ini untuk membantinya di PDIP. Salah satunya adalah Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharni.  Risma sapaan akrab -Tri Rismaharini- ditunjuk oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan. Risma terbilang baru di struktur kepengurusan ini.  Saat pelantikan tersebut, Risma tidak hadir. Menurut Megawati, Risma sedang ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga meminta izin tidak menghadiri acara pelantikan tersebut.  "Hari ini mohon maaf, karena (Risma) lagi bongkar-bongkar sekolah katanya‎," ujar Megawati di Grand Inna Beach Hotel, Bali, Sabtu (10/8).  ‎Adapun jabatan Risma Ketua DPP Bidang Kebudayaan ini sebelumnya dipegang oleh keder PDIP lainnya, I Made Urip. Pengurus DPP PDIP ini terdiri dari 27 orang. Megawati berada di pucuk pimpinan tertinggi sebagai Ketua Umum, sementara tangan kanannya, selaku Sekretaris Jenderal adalah Hasto Kristiyanto.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Risma-Puguh.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)  Risma sendiri lahir di Kediri, Jawa Timur, 20 November 1961adalah Wali Kota Surabaya yang menjabat sejak 17 Februari 2016. Risma juga sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada 28 September 2010 hingga 28 September 2015.  Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah. Risma juga tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi, dan merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia.  Berikut ini adalah susunannya organisasi PDIP periode 2019-2024.  1. Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri 2. Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto 3. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal, Utut Adianto 4. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Program dan Kerakyatan, Sadar Restuwati 5. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Program Pemerintahan, Arief Wibowo ‎6. Ketua DPP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun. 7. Ketua DPP Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto 8. Ketua DPP Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat 9. Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Sukur Nababan 10. Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani 11. Ketua DPP Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan, Yasonna H. Laoly 12. Ketua DPP Bidang Perekonomian, Said Abdullah 13. Ketua DPP Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup: I Made Urip 14. Ketua DPP Bidang Kelautan, Perikanan dan Nelayan, Rohkmin Dahuri 15. Ketua DPP Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah 16. Ketua DPP Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Ribka Tjiptaning 17. Ketua DPP Bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial, Nusyirwan Soejono 18. Ketua DPP Bidang Kesehatan dan Anak, Sri Rahayu. 19. Ketua DPP Bidang Kebudayaan, Tri Rismaharini 20. Ketua DPP Bidang Koperasi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Mindo Sianipar 21. Ketua DPP Bidang Pariwisata, Wiranti Sukamdani 22. Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga. Eriko Sotarduga 23. Ketua DPP Bidang Keagamaan dan Kepercayaan, Hamka Haq 24. Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital, Muhammad Prananda Prabowo ‎25. Bendahara Umum, Olly Dondokambey 26. Wakil Bendahara Umum Bidang Internal, Rudiyanto Tjen 27. Wakil Bendahara Umum Bidang Program, Yuliari Peter Batubara.

Megawati Tunjuk Risma Jadi Ketua DPP Bidang Kebudayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Megawati-raka.jpg" alt="Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat pembukaan Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019).--raka denny/jawapos" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat pembukaan Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019).--raka denny/jawapos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melantik 27 kepengurusan yang bakal membantunya di partai berlogo banteng ini.  Pada kepengurusan baru ini, Hasto Kristiyanto rupanya terpilih kembali sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP.  Megawati di atas mimbar mengatakan,  sebanyak 27 kepengurusan ini masih seperti sebelumnya, tidak yang bertambah dan berkurang. "Di sebuah penghunjung kita, ketum terpilih harus melantik di dalam kongres demikian dalam AD/ART PDIP," ujar Megawati saat pelantikan kepengurusan PDIP periode 2019-2024 di Grand Inna Beach, Bali, Sabtu (10/8).  Meenurut dia, kepengurusan yang dibentuk ini hanya berlaku lima tahun, yakni 2019-2024. Mereka pun disumpah untuk berusaha menyelesaikan partai dengan asas kekeluargaan. "Mereka kan bekerja dengan jujur untuk kepentingan partai bangsa dan negara," kata Megawati.  Berikut susunan organisasi PDIP periode 2019-2024.  1. Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri 2. Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto 3. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal, Utut Adianto 4. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Program dan Kerakyatan, Sadar Restuwati 5. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Program Pemerintahan, Arief Wibowo ‎6. Ketua DPP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun. 7. Ketua DPP Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto 8. Ketua DPP Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat 9. Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Sukur Nababan 10. Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani 11. Ketua DPP Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan, Yasonna H. Laoly 12. Ketua DPP Bidang Perekonomian, Said Abdullah 13. Ketua DPP Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup: I Made Urip 14. Ketua DPP Bidang Kelautan, Perikanan dan Nelayan, Rohkmin Dahuri. 15. Ketua DPP Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah 16. Ketua DPP Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Ribka Tjiptaning. 17. Ketua DPP Bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial, Nusyirwan Soejono 18. Ketua DPP Bidang Kesehatan dan Anak, Sri Rahayu. 19. Ketua DPP Bidang Kebudayaan, Tri Rismaharini 20. Ketua DPP Bidang Koperasi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Mindo Sianipar 21. Ketua DPP Bidang Pariwisata:,Wiranti Sukamdani 22. Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga. Eriko Sotarduga 23. Ketua DPP Bidang Keagamaan dan Kepercayaan, Hamka Haq 24. Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital, Prananda Prabowo. ‎25. Bendahara Umum, Olly Dondokambey. 26. Wakil Bendahara Umum Bidang Internal, Rudiyanto Tjen. 27. Wakil Bendahara Umum Bidang Program: Yuliari Peter Batubara.

Kepengurusan Lengkap PDIP 2019-2024, Hasto Terpilih Jadi Sekjen Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Megawati-raka.jpg" alt="Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat pembukaan Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019).--raka denny/jawapos" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat pembukaan Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019).--raka denny/jawapos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Megawati kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara aklamasi periode 2019-2024. Semua kader masih mempercayakan Megawati bisa memimpin partai tersebut.  Saat menggelar konferensi pers, Ketua Umum ‎PDIP Megawati menjawab mengenai adanya usulan mengenai jabatan ketua harian dan wakil ketua umum di struktur kepengurusan yang baru.  Megawati mengatakan, dua jabatan tersebut tidak akan ada di kepemimpinannya selama 2019-2024. Sebab ‎sehingga wacana itu tidak perlu lagi dipertanyakan.  "‎Sekarang kan sudah kelihatan. Semua itu tidak ada. Saya tetap ketua umum," ujar Megawati di Gran Inna Beach Hotel, Bali, Kamis (8/8) malam.  Megawati mengatakan dirinya juga diberikan hak prerogatif untuk menentukan struktur organiasai partai berlogo kepala banteng ini selama lima tahun ke depan. Sehingga diberikan hak prerogatif tersebut dirinya menyatakan ketua harian atau wakil ketua umum tidak pernah ada.  ‎"Saya telah diangkat kembali. Saya mendapatkan hak prerogatif menentukan DPP partai," katanya.  Adapun wacana ketua harian itu pernah dimunculkan oleh mantan Sekretaris Jenderal PDIP, Pramono Anung. Bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada penambahkan struktur ketua harian, sehingga bisa membantu tugas-tugas Megawati Soekarnoputri keb depannya.  Sebelumnya, Megawati secara aklamasi terpilih menjadi ketua umum PDIP. Semua kader yakni 34 DPD dan 514 DPC semuanya kompak menginginkan kembali putri dari proklamator Bung Karno ini mempimpin partai bernuansa merah ini.  Sekadar informasi, Megawati Soekarnoputri sudah 25 tahun menjadi Ketua Umum PDIP. Awal mula dia menjadi ketua umum di tahun Maret 1999. Kala itu Megawati membentuk partai dengan nama PDIP.  Dengan demikian terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri menjadi ketua umum PDIP. Maka dia itu adalah prestasi tertinggi bagi dia. Karena ketua umum partai politik terlama di Indonesia.‎

Megawati: Tidak Ada Struktur Ketua Harian di PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Megawati-raka.jpg" alt="Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat pembukaan Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019).--raka denny/jawapos" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat pembukaan Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019).--raka denny/jawapos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Megawati Soekarnoputri resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2019-2024.  Ketua DPD Kepuluan Riau (Kepri), Soerya Respantino mengatakan, dalam rapat tertutup tersebut dikukuhkan Megawati Soekarnoputri secara aklamasi. Hal itu karena mayoritas kader PDIP mulai dari 114 DPC, 34 DPD dan perwakilan dari luar negeri menginginkan supaya Megawati mempin lagi partai berlogo banteng ini.  "Kesemuanya aklamasi memohon sedianya Megawati memimpin PDIP periode 2019-2024," ujar Surya Respantino di Grand Inna Beach Hotel, Bali, Kamis (8/8) malam.  Oleh sebab itu, secara aklamasi Megawati dalam rapat internal tertutup langsung dikukuhkan menjadi pucuk pimpinan kembali di partai bernuansa merah ini.  "Jadi itu secara umum hasil keputusan sidang kita," katanya.  Terpisah, Megawati Soekarnoputri dalam konferensi persnya mengatakan ‎seharusnya ada laporan pertanggung jawaban dari pengurus DPP mengenai kepemimpinannya menjadi ketua umum selama lima tahun kemarin. Namun kader menganggap tidak perlu adanya laporan pertanggung jawaban.  Menurut Megawati‎, semua kader telah puas dengan kinerjanya sebagai ketua umum PDIP. Sehingga tidak dibutuhkan lagi laporan tersebut dibacakan.  "Sebelum demisoner seharusnya dibacakan pertanggung jawaban. Tapi ternyata tidak perlu karena utusan menyatakan dapat diterima aklamasi," ‎kata Megawati.  Sehingga Megawati berujar, kesemua DPD yang terdiri dari 34 wilayah menginginkan dirinya menjadi ketua umum. Sehingga Megawati bisa bersyukur bisa dipercaya oleh kader menjadi ketua umum selama lima tahun mendatang.  "Semua menghendaki secara aklamasi, saya diangkat lagi sebagai ketum PDIP periode 2019-2024," pungkasnya.  Berikut ini adalah sumpah jabatan Megawati yang diangkat menjadi Ketua Umum PDIP periode 2019-2024.  Janji jabatan Pertama‎, bahwa saya untuk diangkat sebagai Ketua Umum DPP PDIP masa bakti 2019-2024 akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945, AD/ART PDIP, piagam dan program perjuangan PDIP dan segala ketentuan partai yang berlaku.  Kedua, bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat dan disiplin partai, serta akan senantiasa mengutamakan keutuhan partai, keberhasilan program perjuangan partai daripada kepentingan pribadi.  Ketiga, bahwa saya akan memegang rahasia partai yang menurut sifatnya, harus saya rahasiakan.  Keempat, bahwa saya akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan partai dengan asas kekeluargaan.  Kelima, bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, adil, rajin dan bersemangat dan mengutamakan untuk kepentingan partai, negara dan bangsa.

Megawati Resmi Jadi Ketum PDIP Periode 2019-2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kongres PDIP

Berita Terkini