<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Xi-Jinping-PressWire18.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kongres Partai Komunis Tiongkok yang dibuka pada Minggu (16/10) memproyeksikan bakal memberikan Xi Jinping masa jabatan periode ketiga. Pertanyaannya, andai skenario itu batal, siapa sosok pengganti Xi Jinping?  Xi Jinping, pemimpin tertinggi Tiongkok, diperkirakan bakal mengamankan masa jabatan lima tahun lagi sebagai bos partai dan panglima militer. Kongres partai adalah badan pimpinan tertinggi Partai Komunis Tiongkok dan menurut konstitusi digelar setiap lima tahun sekali.  Kongres terdiri dari delegasi sekitar 2.300 anggota partai dan biasanya berlangsung sekitar enam hari. Berbagai macam kelompok dari semua lapisan masyarakat, berbagai profesi, dan etnis diakomodir. Ini dirancang untuk memberikan legitimasi pada hasil kongres.  Rundown Kongres  Pada awal kongres, Xi akan menyampaikan pidato panjang yang mirip dengan pidato kenegaraan di Amerika Serikat. Ini akan memberikan ringkasan resmi tentang bagaimana kepemimpinan partai dan yang telah dilakukan untuk Tiongkok selama lima tahun terakhir. Selain itu, menetapkan prioritas kebijakan untuk masa depan. Para analis mengatakan kemungkinan akan ada panduan tentang arah reformasi ekonomi. Banyak juga yang berharap petunjuk tentang berapa lama lagi kebijakan nol Covid-19, termasuk penguncian dan pengujian agresif.  Kemudian, jelang akhir acara, kongres akan memilih Komite Sentral baru, yang terdiri dari sekitar 200 anggota penuh dan 180 pengganti. Ini adalah pejabat tinggi negara seperti kepala provinsi, perusahaan milik negara, dan kementerian pemerintah.  Tak lama setelah kongres partai berakhir, Komite Sentral akan mengadakan pleno pertamanya untuk memilih Politbiro (20-25 pejabat tertinggi), Komite Tetap Politbiro (tujuh hingga sembilan pemimpin teratas), dan sekretaris jenderal (bos).  Analis mengatakan Xi diperkirakan akan diusung untuk masa jabatan ketiga sebagai sekretaris jenderal. Tidak ada batasan masa jabatan untuk sekretaris jenderal, tetapi dalam beberapa dekade terakhir, norma bagi para pemimpin untuk mengundurkan diri setelah dua masa jabatan lima tahun dan menyerahkan kendali kepada generasi yang lebih muda.  Jika bukan Xi, Siapa yang akan menggantikannya? "Tanda tanya utama yang menggantung di kongres adalah suksesi. Dia akan menjalani masa jabatan ketiga, bagaimana dengan lima dan sepuluh tahun dari sekarang? Apakah akan ada rencana untuk memiliki penerus Xi Jinping?" kata pakar politik dan keuangan Tiongkok di University of California, San Diego, Victor Shih.  Secara konvensi, kata dia, calon penerus seharusnya dipromosikan menjadi Komite Tetap Politbiro, atau setidaknya Politbiro, pada kongres partai terakhir, lima tahun lalu. Akan tetapi, sejauh ini tidak ada. Pejabat muda akan berhasil masuk ke Komite Pusat, dan berpotensi menjadi Politbiro, kali ini.  "Tetapi tidak jelas apakah ada yang akan diangkat ke posisi yang dianggap sebagai penerus Xi," pungkasnya.

Menerka Posisi Xi Jinping, Presiden Tiongkok 3 Periode atau Diganti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/antarafoto-sidang-mpr-cppcc-china-040321-irf-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komite Sentral ke-19 Partai Komunis Tiongkok (CPC) mengesahkan tiga agenda Kongres Nasional ke-20 partai berkuasa di negara berpenduduk terbanyak di dunia itu. Pengesahan ketiga agenda kongres tersebut diputuskan dalam sidang pleno Komite Sentral ke-19 CPC di Beijing yang berakhir pada Rabu (12/10) dan menghasilkan tujuh butir komunike.  Ketiga agenda Kongres Nasional ke-20 CPC tersebut adalah penyampaian laporan Komite Sentral ke-19 CPC, laporan kinerja Komisi Pusat Inspeksi Disiplin Partai atau CCDI yang berfungsi sebagai lembaga antirasuah, dan amandemen Konstitusi CPC.  Rapat pleno Komite Sentral juga memutuskan Kongres Nasional ke-20 CPC dibuka di Beijing pada 16 Oktober 2022.  Presiden Tiongkok Xi Jinping selaku Sekretaris Jenderal CPC mendapat kepercayaan dari Biro Politik Komite Sentral CPC untuk membacakan laporan kinerja Komite Sentral ke-19 CPC dalam Kongres Nasional ke-20 CPC.  Anggota Komite Tetap Biro Politik CPC Wang Huning akan memberikan penjelasan tentang draf amandemen Konstitusi CPC. Kongres Nasional CPC digelar setiap lima tahun sekali untuk mengamandemen konstitusi partai, memilih anggota Komite Sentral CPC, dan memilih anggota CCDI.  Sebanyak 2.296 orang telah ditetapkan sebagai anggota delegasi yang berhak menghadiri Kongres Nasional ke-20 CPC tersebut.

Komite Partai Komunis Tiongkok Sahkan Tiga Agenda Kongres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Kim-Jong-Un-KCNA-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, secara tegas mengakui kegagalannya dalam memperbaiki ekonomi negara tersebut dalam lima tahun terakhir. Kim mengungkapkan itu saat membuka kongres Partai Buruh. Menurutnya rencana ekonomi lima tahunan yang dia canangkan telah gagal mencapai target di hampir setiap sektor.  "Strategi ini ditargetkan untuk tahun lalu, tetapi telah gagal mencapai tujuan di hampir semua sektor," kata Kim dikutip dari KCNA dan dilansir Reuters, Rabu (6/1).  Pertemuan politik itu yang terakhir digelar oleh Kim pada 2016 lalu, menarik perhatian masyarakat internasional. Tentunya ingin menyaksikan Kim membuka rencana ekonomi lima tahunan baru serta memaparkan kebijakan luar negeri Korut terhadap Korea Selatan.  Kongres Partai Buruh kali ini dihadiri oleh 4.570 delegasi dan 2.000 pengamat. Menariknya digelar hanya dua pekan sebelum pelantikan presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden pada 20 Januari mendatang.  Dalam pidato pembukaan, Kim menyebut bahwa negaranya telah mencapai kemenangan yang menakjubkan dengan meningkatkan kekuasaan dan martabat global sejak pertemuan terakhir partai empat tahun silam. Kim merujuk keberhasilan itu pada kemajuan militer yang puncaknya pada 2017 berupa kesuksesan uji coba rudal balistik antarbenua serta serangkaian pertemuan Kim dengan Presiden AS Donald Trump.  Hanya saja, strategi ekonomi lima tahunan yang dirancang pada 2016 telah gagal dilaksanakan menurut Kim. Kim meminta warganya lebih mengandalkan negeri sendiri. Di bawah rencana tersebut, Kim menyerukan agar pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas sumber daya energi dalam negeri, termasuk energi nuklir untuk menambah pasokan listrik.  Kim juga menggarisbawahi kebijakan Byungjin untuk pengembangan senjata nuklir dan peningkatan ekonomi secara paralel.  Selagi melakukan konsolidasi kekuatan dengan serangkaian provokasi militer dan penghilangan orang, Kim juga berupaya untuk membangun persona pemimpin rakyat dengan secara terbuka mengakui beberapa kegagalannya. Kim bahkan terlihat menangis ketika mengungkapkan rasa terima kasih kepada rakyat atas pengorbanan mereka dalam parade militer Oktober 2020.  "Dia (Kim) tampaknya telah mengambil keputusan strategis untuk mengakui kegagalan ekonomi sebagaimana dirinya juga dapat menyalahkan pada pandemi virus Korona," kata Shin Beom-chul, pengamat senior dari Korea Research Institute for National Strategy di Seoul.  "Dengan melakukan hal tersebut, Kim akan juga mengukuhkan sosoknya sebagai pemimpin yang dicintai rakyat," pungkas Shin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/zR6kuCYnsJE

Di Kongres Partai, Kim Jong Un Akui Gagal Perbaiki Ekonomi Korea Utara

kongres partai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kongres partai

Berita Terkini

Menerka Posisi Xi Jinping, Presiden Tiongkok 3 Periode atau Diganti

Komite Partai Komunis Tiongkok Sahkan Tiga Agenda Kongres

Di Kongres Partai, Kim Jong Un Akui Gagal Perbaiki Ekonomi Korea Utara

Download Aplikasi JawaPos.com