<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/gubernur_jateng.jpg" alt="PICU KONFLIK: Pembangunan Bendungan Bener di Purworejo masih berjalan. Namun proyek tersebut terhenti di Dusun Kalipancer, Desa Guntur, karena pembayaran ganti rugi belum beres. (GUNTUR AGA/JAWA POS RADAR JOJGA)" width="100%">
<figcaption>PICU KONFLIK: Pembangunan Bendungan Bener di Purworejo masih berjalan. Namun proyek tersebut terhenti di Dusun Kalipancer, Desa Guntur, karena pembayaran ganti rugi belum beres. (GUNTUR AGA/JAWA POS RADAR JOJGA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemantauan Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, pascakisruh Selasa (8/2) lalu masih berlangsung. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang telah mengirim tim ke desa tersebut belum sampai pada rekomendasi. Namun, mereka memastikan telah menyampaikan temuan awal kepada semua pihak. Baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun aparat kepolisian.  Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyampaikan hal itu dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Pemred tadi malam (16/2). ”Kami ingin ada langkah-langkah yang cepat dan nyata dari gubernur (Jawa Tengah) dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah di Wadas,” terang dia.  Berdasar temuan awal Komnas HAM, aksi kekerasan yang dibantah pemerintah dan polisi itu benar-benar terjadi. Karena itu, Komnas HAM menyampaikan temuan tersebut kepada Polda Jawa Tengah. Pihaknya meminta agar langkah-langkah yang dilakukan berikutnya tidak dibarengi pendekatan keamanan serupa. Sebab, hal itu tidak hanya ditolak warga, tapi juga mengakibatkan beberapa warga trauma. Mereka, kata Beka, takut lantaran banyak aparat kepolisian yang masuk Desa Wadas.  Berdasar informasi terakhir yang diterima Beka, kondisi Desa Wadas kemarin mulai membaik. ”Situasi dan kondisi di Wadas mulai kondusif,” imbuhnya. Dia menekankan, Komnas HAM sudah meminta pemerintah mencari alternatif. ”Karena masih ada warga yang menolak,” jelas dia.  Beka mengungkapkan, pihaknya juga sudah meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan perlindungan kepada warga yang terdampak pembangunan Bendungan Bener. ”Dan menghindari cara-cara penggusuran, pengusiran, serta pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik,” imbuhnya.  Komnas HAM juga meminta Ganjar segera membentuk tim terpadu. Tim itu harus melibatkan semua pihak. ”Untuk melakukan evaluasi dan merumuskan ulang konsep perencanaan, penyusunan, program tata kelola strategi penyelesaian atas dampak pembangunan Bendungan Bener,” terang dia.  Mukti, warga Desa Wadas, menyampaikan bahwa pihaknya tidak punya maksud lain di samping menjaga desa yang mereka tinggali. ”Kami hanya ingin mempertahankan, melindungi, dan melestarikan,” ujarnya. Dia menyayangkan pemerintah membantah terjadinya tindak kekerasan aparat kepada warga. ”Kami menyayangkan pernyataan Menko polhukam yang bilang tenang saja di sana (Desa Wadas, Red) tidak ada apa-apa,” tambahnya.  Dia mengakui, masyarakat sempat merasa sangat takut setelah aparat kepolisian datang dengan peralatan lengkap. ”Menangkap warga itu menangkap secara awur-awuran,” sesalnya. Bahkan, sampai Ganjar datang ke Desa Wadas, banyak anak yang tidak datang ke sekolah karena takut. Dia meminta pemerintah bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di Desa Wadas pada 8 Februari lalu itu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/gubernur_jateng_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> PICU KONFLIK: Pembangunan Bendungan Bener di Purworejo masih berjalan. Namun proyek tersebut terhenti di Dusun Kalipancer, Desa Guntur, karena pembayaran ganti rugi belum beres. (HENDRI UTOMO/JAWA POS RADAR PURWOREJO)

Komnas HAM: Kekerasan Aparat di Wadas Benar-Benar Terjadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Bom-Molotov-ANT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan pemeriksaan kepada JSP, 31, pria yang melakukan pelemparan bom molotov ke pos Polantas di Tol Jatiwarna. Kepada penyidik pelaku membenarkan bahwa aksi ini bentuk protes insiden konflik di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.  "Secara singkatnya komplain terhadap kejadian-kejadian yang dilakukan aparat (di Desa Wadas). Terus seperti selebaran-selebaran protes," kata Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Hengki kepada wartawan, Kamis (17/2).  Saat ini, pelaku telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat pasal 187 KUHP soal pembakaran.  "Iya sudah tersangka," tegas Hengki.  Sebelumnya, aksi pelemparan bom terjadi di Pos Lantas Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku berinisial JSP, 31, berhasil ditangkap oleh warga setempat.  Aksi ini diduga terkait perlawanan atas konflik di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Hal itu dikuatkan dengan foto-foto barang bukti yang diterima awak media. Salah satu itu berupa poster berisi protes atas pertambangan di Wadas.  "STOP PERUSAKAN ALAM ATAS NAMA PEMBANGUNAN dan STOP KEKERASAN APARAT. #WADASMELAWAN #WADASMEMANGGIL," demikian kalimat di poster tersebut.  Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Sutikno membenarkan adanya pelemparan bom molotov ini. Peristiwa terjadi pada Rabu (16/2) pukul 04.30 WIB.  Dia mastikan tidak ada anggota polisi yang terluka dalam penyerangan ini. "(Anggota) aman," kata Sutikno.

Pos Lantas Dilempari Bom Molotov, Polisi: Bentuk Protes Konflik Wadas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/20220207_151607.jpg" alt="Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dan Chairul Anam di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (7/2). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dan Chairul Anam di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (7/2). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konflik yang terjadi di lingkungan warga <a href="https://www.jawapos.com/tag/desa-wadas/">Desa Wadas</a>, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah semakin meluas dan mendapat perhatian publik. Salah satunya terkait relasi sosial yang terpecah belah.  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, relasi soal antara warga yang setuju dan tidak setuju dengan proyek Bendungan Bener, semakin merenggang. Hal ini perlu disikapi secara serius.  “Relasi sosial warga baik pro dan yang kontra semakin merenggang padahal sebelumnya ada informasi yang menyebut suasana relasi sosial warga sudah mulai mencair karena adanya wasiat dari tokoh masyarakat setempat yang meminta warga Desa Wadas kembali bersatu,” kata Komisioner <a href="https://www.jawapos.com/tag/komnas-ham/">Komnas HAM</a> RI Beka Ulung Hapsara dalam keterangannya, Rabu (16/2).  Relasi sosial warga ini, menurut Beka harus segera disikapi. Untuk itu, ia bersama Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid pada saat yang bersamaan juga sedang mengunjungi Desa Wadas pasca kericuhan meminta peran aktif organisasi pemuda kemasyarakatan, yaitu Gerakan Pemuda (GP) Ansor untuk merekatkan kembali relasi sosial warga Desa Wadas yang mayoritas merupakan kaum Nahdliyin.  "Upaya ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengupayakan kembali persaudaraan di Desa Wadas," ucap Beka.  Selain itu, Beka juga sebelumnya menyatakan adanya tindak kekerasan oleh aparat kepolisian dalam pengamanan pengukuran lahan. Terlebih warga merasa ketakutan usai aparat kepolisian mengepung Desa Wadas.  "Dari keterangan yang dihimpun, tercatat beberapa warga yang belum pulang ke rumah karena masih merasa ketakutan. Warga, terutama perempuan dan anak pun mengalami trauma psikis serta krisis relasi sosial antara warga akibat pro dan kontra atas penambangan batuan andesit," ungkap Beka.  Komnas HAM juga meminta Polda Jawa Tengah untuk menindak tegas aparat yang terbukti melakukan kekerasan. Serta dapat mengembalikan barang-barang milik warga yang disita.  Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Alqudusy meminta warga Desa Wadas, Purworejo, agar tidak mudah tersulut provokasi dalam menyikapi <a href="https://www.jawapos.com/tag/konflik-pembangunan-bendungan/">konflik pembangunan Bendungan</a> Bener. Warga diminta mengedepankan musyarawah untuk menyelesaikan masalah tersebut.  Iqbal mengatakan, tujuan pembangunan Bendungan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, dengan tersedianya air dan irigasi teknis yang dibangun menyertai bendungan.  “Melalui bendungan tersebut nantinya lahan daerah sekitar akan menjadi subur karena terairi secara simultan. Bahan pembangunan bendungan tersebut salah satunya diambil dari Wadas yang mengandung andesit,” ucap Iqbal menandaskan.

Komnas HAM Segera Sikapi Kerenggangan Antar Warga di Wadas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pks-ingin-modertaor-debat-bisa-telanjangi-capres-dan-cawapres_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera mengkritik kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait debat Pilpres." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera mengkritik kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait debat Pilpres.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengunggah sebuah foto yang menyebutkan 10 kesamaan antara Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden RI ke-2 Soeharto.  Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, tentunya YLBHI memiliki data-data sehingga bisa menyamakan antara Jokowi dengan Presiden Soeharto dalam kepemimpinannya.  "YLBHI punya data. Jadi penyamaan itu wajar dan boleh," ujar Mardani, Rabu (16/2).  Anggota Komisi II DPR ini menilai, adanya kesamaan Jokowi dengan era Orde Baru adalah di kasus proyek Bendungan Bener di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah yang tanpa adanya perencanaan. Pasalnya masyarakat yang menolak pembangunan bendungan tersebut malah menjadi korban.  Termasuk juga dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Padahal sudah terjadi penolakan yang luar biasa oleh publik. Namun pemerintah dan DPR tetap saja memaksa untuk membuat UU tersebut.  "Sekilas saya baca 10 kesamaan itu punya dasar. Kasus Wadas bisa menjadi bukti perencanaan risiko jadi catatan. Poin lima, orientasi legal tapi banyak ditolak publik seperti UU Cipta Kerja contohnya," katanya.  Sementara terpisah, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menegaskan agar YLBHI untuk tidak asal bicara dengan menyamakan Jokowi dengan Presiden Soeharto.  "Yayasan itu jangan asbun," ujar Ngabalin.  Karena itu, politikus Partai Golkar ini menegaskan, sangat tidak pas jika Jokowi disamakan dengan Presiden Soeharto hanya karena kasus warga Wadas yang menolak adanya bendungan.  "Kalau kasus Wadas dia sejajarkan Jokowi dengan Soeharto, dua hal boleh jadi mereka tidak tahu dan tidak sampai ke lapangan. Karena per hari ini KSP itu tim yang dibentuk Pak Moeldoko itu masih ada di lapangan. Sehingga dia mesti tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Agar Yayasan ini jangan sampai menjadi sumber fitnah," katanya.  Sebelumnya, YLBHI melihat adanya kesamaan antara pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi dengan pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto atau masa Orde Baru. Setidaknya YLBHI melihat ada 10 kesamaan di sektor pembangunan.  "Pemerintahan Jokowi serupa dengan Orde Baru dalam pembangunanisme. Mereka mengingkari mandat konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab!," tulis YLBHI melalui akun Instagramnya @yayasanlbhindonesia.  Berikut 10 poin kesamaan pemerintahan Jokowi dan Orde Baru.  1. Mengutamakan pembangunan fisik dan serba dari atas ke bawah untuk kejar target politik minus demokrasi.  2. Pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis  3. Tidak ada perencanaan risiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural  4. Pembangunan tidak berizin atau dengan izin yang bermasalah  5. Legal (UU dan Kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat  6. Melayani kehendak kekuasaan dan elit oligarki dengan cara perampasan dan perusakan lingkungan  7. Menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko  8. Menangkap, mengkriminalisasi, bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh  9. Pendamping dan warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap  10. Mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta

PKS Anggap Wajar YLBHI Samakan Jokowi dengan Soeharto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/wadas1.jpg" alt="Tangkapan layar saat polisi mengeepung Warga di Masjid Desa Wadas. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar saat polisi mengeepung Warga di Masjid Desa Wadas. (Istimewa).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Alqudusy meminta warga Desa Wadas, Purworejo, agar tidak mudah tersulut provokasi dalam menyikapi konflik pembangunan Waduk Bener. Warga diminta mengedepankan musyarawah untuk menyelesaikan masalah tersebut.  Iqbal mengatakan, tujuan pembangunan Bendungan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, dengan tersedianya air dan irigasi teknis yang dibangun menyertai bendungan. "Melalui bendungan tersebut nantinya lahan daerah sekitar akan menjadi subur karena terairi secara simultan. Bahan pembangunan bendungan tersebut salah satunya diambil dari Wadas yang mengandung andesit," kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Kamis (10/2).  Iqbal menjelaskan, ada 617 warga yang memilki tanah di daerah Wadas akan dibeli pemerintah dengan harga yang menguntungkan. BPN Jawa Tengah telah menetapkan harga atas tanah sesuai standar. Hasilnya ada 317 warga di daerah Wadas yang setuju tanahnya dibeli dan dibebaskan untuk pembangunan bendungan.  "Namun masih ada warga lainnya yang belum setuju atas rencana pemerintah tersebut. Mereka pun telah diajak dialog oleh Pemprov Jawa Tengah. Bahkan Pemprov Jateng telah meminta Komnas HAM sebagai mediator atas warga yang masih pro kontra," imbuhnya.  Masyarakat yang menolak pun telah menempuh jalur hukum melalui PTUN hingga kasasi seluruhnya ditolak. "Peristiwa bentrokan di Desa Wadas, Purworejo dipicu pro-kontra sesama warga sendiri atas rencana pembangunan Bendungan Bener oleh pemerintah," pungkas Iqbal.  Diketahui, Polda Jawa Tengah menjaga ketat area konflik pembangunan Waduk Bener, di Desa Wadas, Purworejo. Hal ini menyusul masih adanya penolakan dari sejumlah warga terhadap upaya ganti rugi atas pembebasan lahan.  Kabid Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Alqudusy mengatakan, pihaknya mengerahkan ratusan personel gabungan untuk menjaga lokasi. "Kalau gabungan ada sekitar 300an personel," ucapnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (8/2).  Pengamanan dilakukan atas permintaan Badan Pertahanan Nasional (BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebab, Waduk Bener sudah masuk dalam program pembangunan strategis nasional.  Sejauh ini ada 70 petugas BPN yang bekerja melakukan pengukuran tanah di Desa Wadas. Namun, masih ada sekelompok warga yang menolak pembebasan lahan. Pada Selasa (8/2) bahkan 23 orang telah diamankan karena diduga membawa senjata tajam dan menjadi provokator.

Soal Konflik di Wadas, Polisi Minta Warga Tidak Terprovokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tahanan-cirebon-meninggal-ombudsman-temukan-7-malaadministrasi_m_188399.jpeg" alt="Ilustrasi borgol" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi borgol</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Jawa Tengah membantah ada satu warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo berinisial MS hilang. Kabar ini disebar oleh akun Facebook @wadas_melawan.  Dalam unggahannya, memuat foto MS. Kemudian dibubuhi keterangan jika MS ditangkap paksa oleh aparat tanpa kesalahan yang jelas. Dia dicokok saat makan di warung lalu dibawa ke Polsek Bener.  Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy memastikan jika MS tidak hilang. Melainkan MS diamankan untuk dimintai keterangan di Polsek Bener.  "Orang tersebut berinisial MS dan yang bersangkutan sehari sebelumnya terdeteksi memposting kegiatan kepolisian yang ada di Purworejo. Termasuk memposting di akun sipil dan Wadas serta memberi caption provokatif," kata Iqbal kepada wartawan, Rabu (9/2).  Iqbal menjelaskan, pada Selasa (8/2) kemarin sekitar pukul 07.00 WIB, MS terlihat tengah membonceng istrinya menggunakan sepeda. Mereka lalu dihentikan petugas.  "Hasil introgasi yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Yang bersangkutan mengaku memiliki tanah tetapi belum bersertifikat," jelasnya.  Di sisi lain, Iqbal mengatakan, pada saat pengukuran ada 23 orang yang diamankan. Saat itu yang bersangkutan membawa sajam dan memprovokasi.  "Serta membuat friksi dengan pihak yang pro pembangunan. Saat ini, 23 orang tesebut diperiksa di Polsek Bener," pungkasnya.

Viral Warga Wadas Hilang, Polisi: Hanya Diamankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/waduk-bener.jpg" alt="Lokasi pembangunan Waduk Bener di Kabupaten Purworejo. Polda Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Lokasi pembangunan Waduk Bener di Kabupaten Purworejo. Polda Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengawasan publik terhadap kondisi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah dikabarkan sangat terbatas. Bahkan, aparat kepolisian dikabarkan melakukan sweping terhadap warga maupun media massa yang mendokumentasikan area di Desa Wadas.  "Situasi di Wadas sendiri masih belum tahu bagaimana, pengawasan publik sangat terbatas sekali. Bahkan media pun dilarang untuk mendokumentasikan, itu terjadi juga terhadap warga yang ditangkap," kata pengacara publik dari LBH Jogjakarta, Julian Dwi Prasetya dalam konferensi pers, Rabu (9/2).  Julian mengungkapkan, saat ini kondisi warga di Desa Wadas sangat ketakutan. Terlebih, banyak dari warga desa turut diamankan aparat kepolisian.  "Kondisinya warga masih banyak yang ketakutan di dalam rumah," ucap Julian.  Menurut Julian, tindakan warga yang menolak proyek penambangan quarry untuk Bendungan Bener bukan hanya sebatas pro dan kontra. Tetapi tanah tersebut dinilai memiliki manfaat bagi warga desa, untuk keberlangsungan hidup mereka.  "Tanah tersebut memiliki manfaat bagi anak cucu, dan pekerja yang ikut menanam. Sehingga kalau ada penyempitan persoalan, itu nggak paham," cetus Julian.  Terpisah, Polda Jawa Tengah tak menampik melakukan penangkapan terhadap sejumlah warga di Desa Wadas. Polisi beralasan, mereka yang ditangkap karena membawa senjata tajam dan memprovokasi hingga terjadinya kerusuhan.  "Jadi kebetulan pas pengukuran terlihat membawa senjata tajam, kemudian mereka ada yang memprovokasi makanya diamankan dan sekarang baru diinterogasi di Polsek Bener,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Iqbal Alqudusy, Selasa (8/2).  Kendati demikian, Iqbal belum bisa mengkonfirmasi jika pihak-pihak yang diamankan ini seluruhnya warga Wadas atau ada dari pihak luar. Saat ini proses pemeriksaan masih berjalan.  "Yang pasti tadi yang diamankan adalah orang yang berkerumun di sana karena sempat mau bertemu dengan massa yang pro, tapi semuanya lancar,” ucap Iqbal menandaskan.

Pengawasan Publik di Wadas Terbatas, Aparat Sweping HP Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/ARSUL-SANI-JAWA-POS.jpg" alt="Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, mempertanyakan pengerahan ratusan anggota polisi dari Polda Jawa Tengah di Desa Wadas, Purworejo. Terlebih sampai puluhan warga setempat yang ditangkap oleh aparat polisi.  Adapun penangkapan terhadap puluhan warga Desa Wadas, Puworejo oleh polisi lantaran menolak pembangunan proyek Waduk Bener.  "Memangnya ada ancaman terorisme atau kerusuhan sosial di Desa Wadas itu, sehingga sampai perlu dikerahkan ratusan aparatur?," ujar Arsul kepada wartawan, Rabu (9/2).  Menurut Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan, pengerahan aparat polisi dalam jumlah yang besar seperti itu seperti jaman Orde Baru silam. Karena konflik sosial tanpa adanya ancaman kerusuhan harus diselesaikan dengan cara polisi masuk ke perkampungan warga dengan membawa persenjataan lengkap.  "Ini kok kayak mengulang cara-cara aparatur keamanan dalam menangani pembangunan Waduk Kedungombo jaman Orde Baru dulu," tegasnya.  Arsul menuturkan, seharusnya dalam mengawal pembangunan itu dilakukan aparatur bukan dengan pengerahan ratusan anggota Polri. Namun lebih mengedepankan pendekatan-pendakatan informal dengan masyarakat.  "Apalagi dengan semangat mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, maka penindakan aparatur dan upaya paksa mestinya dihindarkan," ungkapnya.  Karena itu, sebaiknya yang dilakukan oleh pihak kepolisian bisa berdialog dengan Warga Desa Wadas, Purworejo. Bukan malah mendatangi mereka dengan persenjataan lengkap.  "Warga diajak berdialog dari hati ke hati, setelah mereka bisa menerima, maka pengukuran pun dilakukan tanpa perlu pengerahan," tuturnya.  Sebelumnya, Staf Divisi Kampanye dan Jaringan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Dhanil Al Ghifary mengatakan, ratusan aparat kepolisian menyerbu Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo pada Selasa (8/1).  Dhanil Al Ghifary menyebut ratusan aparat masuk ke Desa Wadas dengan membawa senjata lengkap.  Dhanil mengatakan ratusan aparat itu melakukan penyisiran desa dan menurunkan banner protes penolakan tambang batu andesit. Selain itu, aparat juga mengejar beberapa warga Wadas.  Dhanil mengungkapkan, aparat kepolisian secara massif masuk ke Desa Wadas dan melakukan penangkapan terhadap masyarakat setempat.  Warga Desa Wadas kemudian meneriakkan 'Alerta' atau alarm genting usai diserbu polisi. Alarm genting tersebut disuarakan lewat media sosial sejak Selasa (8/2).  Adapun, warga Wadas sudah melakukan penolakan terhadap penambangan batu andesit untuk proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener sejak 2016. Penolakan tersebut kerap mendapat tekanan dari aparat kepolisian. Pada September 2019 misalnya, LBH Yogyakarta mengatakan saat itu warga juga dikepung oleh polisi dan 11 warga sempat ditangkap.

Arsul Sani: Pengerahan Ratusan Polisi ke Desa Wadas Seperti Orde Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/waduk-bener.jpg" alt="Lokasi pembangunan Waduk Bener di Kabupaten Purworejo. Polda Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Lokasi pembangunan Waduk Bener di Kabupaten Purworejo. Polda Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut, sebanyak 60 warga di desa Wadas, Jawa Tengah diduga ditangkap oleh aparat kepolisian. Padahal, para warga sedang melakukan doa bersama.  "Penangkapan terhadap sekitar 60 warga dilakukan oleh kepolisian pada saat warga sedang melakukan istighosah (doa bersama). Warga yang sedang melakukan istighosah tiba-tiba dikepung dan ditangkap," kata Ketua YLBHI Bidang Advokasi dan Jaringan, Zainal Arifin dalam keterangannya, Rabu (9/2).  YLBHI juga menyesalkan, tindakan kesewenangan aparat kepolisian yang melakukan sweping terhadap warga. Mereka tak luput dilakukan penangkapan.  "Kepolisan juga melakukan sweeping dan penangkapan di rumah-rumah warga," ucap Zainal.  Zainal menyesalkan narasi Polda Jawa Tengah yang menangkan warga dengan alasan provokasi dan membawa senjata tajam. Tapi pada faktanya, informasi dari warga, polisi mengambil alat-alat tajam seperti arit, serta mengambil pisau yang sedang digunakan oleh ibu-ibu untuk membuat besek (anyaman bambu).  "Berdasarkan pernyataan Kabid Humas Polda Jateng yang menyatakan alasan penangkapan warga karena membawa sajam dan parang adalah penyesatan informasi," tegas Zainal.  Zainal juga menyesalkan, tindakan aparat yang melakukan intimidasi dan menghalang-halangi tugas Pengacara Publik LBH Jogjakarta yang akan memberikan bantuan hukum terhadap warga yang ditangkap. Pihak kepolisian beralasan, pendampingan hukum tidak bisa dilakukan, karena sedang dilakukan proses interogasi dan berdalih ada satu orang terpapar covid-19.  "Namun ketika ditanya terkait informasi lebih lanjut, Kepolisian justru melakukan intimidasi dan pengusiran terhadap Pengacara Publik LBH Jogjakarta. Selain itu di lapangan juga didapati kekerasan secara fisik yang dialami oleh pengacara LBH Jogjakarta yang mendapatkan penganiayaan berupa pukulan beberapa kali. Tindakan tersebut jelas melanggar Pasal 28 d ayat 1 UUD 1945, Undang-undang Bantuan Hukum, Undang-undang Advokat, dan KUHAP," cetus Zainal.  Polda Jawa Tengah mengkonfirmasi telah mengamankan sejumlah orang dari lokasi pengukuran tanah untuk proyek Waduk Bener di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Mereka diamankan karena membawa senjata tajam dan memprovokasi terjadinya kerusuhan.  “Ada 23 orang yang sudah diamankan, jadi kebetulan pas pengukuran terlihat membawa senjata tajam, kemudian mereka ada yang memprovokasi makanya diamankan dan sekarang baru diinterogasi di Polsek Bener,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Iqbal Alqudusy saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (8/2).  Kendati demikian, Iqbal belum bisa mengkonfirmasi jika pihak-pihak yang diamankan ini seluruhnya warga Wadas atau ada dari pihak luar. Saat ini proses pemeriksaan masih berjalan.  "Yang pasti tadi yang diamankan adalah orang yang berkerumun di sana karena sempat mau bertemu dengan massa yang pro, tapi semuanya lancar,” jelasnya.

60 Warga Desa Wadas Diduga Ditangkap Aparat Saat Istighosah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Ketua-Umum-PKB-Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat silaturahmi kebangsaan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (16/3/2023). Pertemuan ini bertujuan untuk menjajaki wacana koalisi kedua partai politik dalam Pemilu 2024. Foto: Dery Ridwansah/ Ja" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat silaturahmi kebangsaan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (16/3/2023). Pertemuan ini bertujuan untuk menjajaki wacana koalisi kedua partai politik dalam Pemilu 2024. Foto: Dery Ridwansah/ Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengecam ketegangan yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo Jawa Tengah. Dia meminta agar konflik diselesaikan secara musyawarah.  "Prihatin dan harus ada solusi. Musyawarah, tolong," kata Cak Imin kepada wartawan, Selasa (08/02).  Cak Imin menentang cara-cara refresif yang dilakukan aparat terkait pembebasan lahan di kawasan Wadas. Ia mendorong stake holder, pemerintah dan aparat keamanan setempat mencari jalan keluar yang lebih manusiawi.  Di sisi lain, masyarakat juga diminta mau menempuh jalur dialogis. Sehingga kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.  "Kekerasan seperti di Wadas harus dihindari. Apapun alasan yang digunakan aparat, tindakan refresif tidak bisa dibenarkan. Harus ada pihak penengah (mediator) agar peristiwa semacam ini tidak terjadi," imbuhnya.  Diketahui, PTUN Semarang telah menolak gugatan warga Wadas terhadap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo terkait Izin Penetapan Lokasi (IPL) atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo. Pemprov Jawa Tengah menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, yang menolak gugatan warga tersebut.  Penolakan gugatan tersebut berdasar putusan hakim PTUN Semarang Nomor 68/G/PU/2021/PTUN.SMG tanggal 30 Agustus 2021. Ditanya mengenai langkah lanjutan atas putusan tersebut, Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar menyatakan, saat ini pemprov masih menunggu sikap penggugat.  Menurut Iwanuddin, persoalan ini bukan tentang kalah atau menang. Tetapi mencari kebenaran terkait terbitnya keputusan gubernur Jateng tentang izin penetapan lokasi tersebut. Bendungan Bener sendiri adalah salah satu proyek strategis nasional (PSN). Tujuannya, untuk mengairi lahan pertanian, penyedia air baku untuk keperluan rumah tangga, dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).  “Prinsipnya kami tunggu kasasi. Kalau tidak, kami juga hormati yang disampaikan penggugat. Karena dalam konstitusi ketentuannya (tenggat) enam hari untuk mengajukan kasasi,” ujar Iwanuddin, Kamis (2/9) sore.  Sembari menunggu langkah selanjutnya penggugat, menurut dia, saat ini merupakan waktu untuk berkonsolidasi. Dia mengajak semua pihak dari tingkat desa hingga pemerintah pusat merangkul warga. Termasuk mengajak Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO), sebagai pihak yang nantinya berwenang dalam proses pembangunan Bendungan Bener.  Nantinya setelah putusan hukum sudah final, BBWS-SO diminta segera memenuhi hak warga yang sudah merelakan tanahnya sebagai material pembangunan Bendungan Bener. Termasuk jika masih ada warga yang menolak, harus dilakukan pendekatan.

Konflik Wadas, Cak Imin Minta Diselesaikan dengan Musyawarah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Konflik Wadas

Berita Terkini