<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/18/Screenshot_20230918_184645_Instagram-32041747.jpg" alt="Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia Tindak Lanjuti Konflik Tanah Pulau Rempang." width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia Tindak Lanjuti Konflik Tanah Pulau Rempang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia turut menyoroti soal konflik tanah Pulau Rempang. Sebagai menteri yang memiliki keterkaitan erat dengan konflik tanah Pulau Rempang yang kasusnya cukup mendapat perhatian publik, Bahlil Lahadalia akui salah. Hal ini sejalan dengan apa yang dia katakan saat Bahlil Lahadalia meninjau langsung buntut konflik tanah Pulau Rempang terjadi bentrokan. Seperti dikutip JawaPos.com dari&nbsp;<a href="http://metro.batampos.co.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://metro.batampos.co.id&amp;source=gmail&amp;ust=1695124268584000&amp;usg=AOvVaw0YDVZuaCTAGYMLFriPnz-B">batampos.co.id</a>&nbsp;pada Senin (18/9), Bahlil menyebutkan bahwa apabila penanganan yang selama ini dianggap kurang tepat akan segera diperbaiki. Lebih lanjut lagi, Bahlil juga menegaskan bahwa akan melakukan pendekatan yang lebih lembut lagi ke masyarakat. &ldquo;Kami perbaiki kekeliruan ini untuk hasil yang baik. Kekeliruan selama ini salah kita bersama. Kami perbaiki ini. Pemerintah pusat, daerah dan masyarakat mari pakai hati yang baik," ujar Bahlil saat berkunjung menemui salah satu tokoh masyarakat Rempang, Gerisman Ahmad. Di hadapan tokoh masyarakat Rempang tersebut, Bahlil juga mengemukakan bahwa perihal kampung tua yang dikisruhkan itu pihaknya sangat menghargai. "Nah, terkait kampung tua di sini kami hargai," ungkapnya. Di samping itu, ia juga menegaskan bahwa pemerintah dalam membangun kawasan industri itu tentu tidak boleh ada pemukiman di dalamnya. Menurutnya, hal itu dilakukan demi kenyamanan warga juga. Terlebih lagi, kawasan industri tersebut memiliki skala yang sangat besar. "Tapi perlu diketahui bahwa kalau kami mau bangun kawasan industri, tentu tak boleh ada pemukiman di dalam. Karena demi keamanan dan kenyamanan warga juga. Apalagi kawasan industri yang skalanya besar," tutupnya. Kendati begitu, ia juga turut menawarkan solusi atas permasalahan tersebut. Menurutnya, lokasi kampung tua itu lebih baik dibangun cagar budaya saja sehingga cerita dan sejarahnya tidak akan hilang meski ada pembangunan kawasan industri berskala besar di situ.

Buntut Konflik Tanah Pulau Rempang, Bahlil Lahadalia Akui Ada yang keliru dan ia pun menawarkan solusi terbaik.

Soal Konflik Tanah Pulau Rempang, Bahlil Lahadalia Akui Ada Kekeliruan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Imam-syafii-nasdem1.jpg" alt="Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya Imam Syafi" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya Imam Syafi</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi A DPRD Kota Surabaya menilai kebijakan Menteri ATR/BPN yang pro rakyat menjadi solusi atas konflik tanah di Perak, Kota Pahlawan, Jawa Timur. Tanah tersebut masih terdaftar sebagai aset milik negara, namun ditempati ribuan warga sejak puluhan tahun silam.  Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i mengatakan, mendukung langkah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto untuk tuntaskan polemik kepastian hukum tanah yang ditempati warga di Perak, Surabaya.  ”Konflik panjang warga Perak dengan Pelindo III wajib dituntaskan dengan kepastian hukum yang dikeluarkan Menteri ATR/BPB sesuai undang-undang dan kewenangannya. Jika kemudian Pak Menteri berjanji menyelesaikan konflik tanah antara rakyat dengan negara, saya kira ini langkah yang patut didukung,” kata Imam seperti dilansir dari Antara.  Imam menyebut, perolehan hak atas tanah itu dibagi menjadi tiga hal. Yakni, melalui hibah, jual beli, atau yang ketiga adalah waris.  ”Apalagi saya dengar, di Perak itu perolehan tanahnya ada yang jual beli. Ini Pelindo juga harus membuktikan, sejauh mana kepemilikan atas lahan yang kini di tempati warga. Bahkan ada yang sudah dua puluh tahun lebih menempati lahan tersebut,” ujar Imam Syafi'i.  Kalau memang Pelindo yang memiliki, lanjut dia, harapannya tentu disewakan ke masyarakat dengan harga semurah-murahnya. Hanya saja, dari pihak Pelindo kurang jelas karena ada sebagian tanah yang bisa disertifikatkan sebagian tidak.  Imam menyoroti konflik kepemilikan lahan tersebut menjadikan warga Perak minim mendapatkan akses serapan dana APBD Surabaya untuk infrastruktur. ”Karena polemik itu, Pemkot Surabaya tidak bisa membangun infrastruktur di sana (Perak), seperti saluran air, pavingisasi, jalannya. Padahal masyarakat di sana juga bayar pajak,” tutur Imam.  Untuk itu, Imam berharap, agar rencana Menteri ATR/BPN Hadi Tjanjanto segera dilakukan sebagai kepanjangan tangan dari program Presiden Joko Widodo.  ”Ini ironi, di tengah kota besar Surabaya, masih ada warga yang harus konflik kepemilikan dengan aset negara. Jika menurut program presiden, warga yang menempati lahan milik negara puluhan tahun bisa mengajukan hak kepemilikan. Namun kembali lagi, kementerian harus juga uji klaim kepemilikan dari Pelindo III. Kalau bisa jangan terlalu lama juga,” ucap Imam.

Kebijakan Menteri ATR/BPN Solusi Tuntaskan Konflik Tanah di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Penembokan-Batas-tanah.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konflik klaim kepemilikan tanah di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, hingga kini belum menemui titik temu. Meski sudah dimediasi, namun bangunan tembok yang menutup akses rumah Haryono belum juga dibongkar Riyanto.  Hingga kemarin (26/12), tembok setinggi 2,5 meter itu masih berdiri, padahal Riyanto berjanji membongkar.  Keputusan itu diambil Riyanto usai melakukan mediasi dengan Haryono yang dimediasi Kepala Desa Beji dan Polsek Boyolangu, pada 20 Desember lalu. Dengan alasan, Riyanto membutuhkan waktu berembuk dengan keluarganya, terutama istrinya untuk pembongkaran tembok itu. Namun hingga kini, belum ada obrolan dari Riyanto kepada Haryono atau pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Beji.  “Sampai hari ini (kemarin, Red) belum ada obrolan dari keluarga Riyanto atau pemdes, untuk pembongkaran tembok itu. Padahal jika dihitung, sudah seminggu dari mediasi di kantor desa yang dilakukan Selasa minggu lalu,” ujar Haryono ditemui di rumahnya.  Dia menerangkan, dalam mediasi minggu lalu sebenarnya diinstruksikan untuk datang bersama keluarga. Namun, Riyanto ternyata datang hanya seorang diri, sehingga dia beralasan tidak kunjung membongkar tembok karena harus musyawarah dengan keluarga. Haryono juga mengaku selama seminggu tidak pernah dihubungi oleh tetangganya itu.  Ketika melewati rumah Riyanto, kondisinya tertutup semua pintu-pintunya, termasuk jendela dan ditemui anggota keluarganya. Bahkan, tidak ada aktivitas apapun terlihat dari dalam rumah yang berwarna putih dan terkesan masih baru dibangun itu.  “Rumah putih milik Riyanto ini setiap hari memang terlihat tertutup, lantaran memang belum dihuni pemiliknya. Riyanto dan keluarganya masih berada di rumah Desa/Kecamatan Kalidawir dan belum pindah kependudukan,” ungkap Haryono.  Pria 80 tahun ini tentu merasa resah karena tembok yang dibuat Riyanto belum dibongkar sepenuhnya. Apalagi motor milik anaknya tidak bisa keluar dari rumah dan gerobak soto masih dititipkan saudaranya. Maka Haryono masih menunggu niat baik Riyanto untuk membongkar penuh tembok berwarna putih.  “Saya sehari-hari pergi ke sawah, tiap berangkat harus mengangkat sepeda untuk keluar dari tembok itu. Sebelum ada tembok terkadang memakai motor, tapi sekarang masih belum bisa. Apalagi kalau malam, kadang saya kesulitan lewat,” pungkasnya.  Sementara itu, wartawan Jawa Pos Radar Tulungagung berusaha untuk menemui Kepala Desa Beji Khoirudin, untuk menanyakan tindak lanjut konflik tersebut, namun tidak ada di kantornya. Lalu, ketika ditelepon tidak direspons. “Pembokaranya minta tenggang waktu satu minggu,” ujar Khoirudin saat dihubungi melalui WhatsApp

Kakek Haryono Tunggu Niat Baik Riyanto untuk Bongkar Tembok Pembatas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Menteri-ATRKepala-BPN-Hadi-Tjahjanto-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto" width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga Wonorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mengadukan nasib mereka kepada Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto. Mereka mengadukan status tanah yang ditempati selama 60 tahun penuh dengan ketidakpastian.  "Kami menempati tanah ini sudah 60 tahun Pak. Berbagai masalah dan klaim silih berganti membuat warga selalu hidup dalam ketidakpastian hukum. Selalu merasa resah suatu saat bisa digusur," ujar perwakilan warga di sela-sela kedatangan Hadi Tjahjanto bersama rombongan di halaman Pondok Pesantren Al Muhammad Cepu, Kabupaten Blora, Sabtu (8/10).  "Kami mohon sekali kepada Pak Menteri untuk segera memberikan kepastian hukum untuk lebih dari 1.000 kepala keluarga di sini, Pak," sambung perwakilan warga tersebut.  Teriakan warga itu langsung mendapat respon dari mantan panglima TNI tersebut. Hadi mengatakan bahwa dia datang ke Blora untuk menyelesaikan konflik agraria di daerah tersebut.  "Saya datang ke sini membawa solusi. Saya sudah minta kepada Pak Bupati (Arief Rohman) untuk ikut membantu BPN menyelesaikan konflik ini," tegas purnawirawan TNI-AU itu. Pernyataan Hadi disambut gemuruh sorakan dan tepuk tangan ribuan warga yang mengeliling halaman Pondok Pesantren Al Muhammad, Cepu.  Menteri ATR menegaskan bahwa dia membentuk gugus tugas untuk menyelesaian kasus agraria di Cepu. Pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) bersama Forkompimda dan Pemkab Blora siap bekerja sama dalam menyelesaikan pertanahan tersebut.  Sementara itu, dikutip dari laman blorakab.go.id, tanah di Wonorejo, Cepu itu ditempati oleh 1.320 kepala keluarga (KK). Mereka ditargetkan bakal mendapat sertipikat tanah pada 2023.  Bupati Blora Arief Rohman sangat terima kasih atas atensi besar dari Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto yang mengawal proses sertipikasi tanah di Wonorejo. "Pada prinsipnya Pemkab siap untuk menindaklanjuti arahan Pak Menteri," ujar Arief Rohman.

Warga Cepu Keluhkan Status Tanah Penuh Ketidakpastian Selama 60 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Menkopolhukam-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-2-5.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai saat ini banyak kabar tidak benar terkait konflik di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Menurutnya belakangan banyak narasi tentang penangkapan paksa aparat kepada warga.  "Sekarang ini banyak sekali medsos yang seakan-akan ada orang diangkut dari rumahnya. itu sudah kita cek semua, tidak ada," kata Mahfud, Kamis (10/2).  "Kenapa ada seperti itu? ada orang ribut di lapangan ketika mau diamankan agar tidak ribut lari ke rumah penduduk, ya diangkut dari rumah penduduk itu bukan dipaksa pergi dari rumahnya tapi diangkut karena dia lari ke rumah penduduk," imbuhnya.  Kendati demikian, Mahfud tak menampik jika sempat terjadi ketegangan antara warga dan aparat. Namun, pada akhirnya warga yang diamankan telah dibebaskan seluruhnya.  "Bahwa di dalam kerumunan seperti itu mungkin saja terpaksa ada tindakan-tindakan yang agak tegas, itu mungkin tidak bisa dihindarkan. Tapi tidak ada satupun letusan senjata, tidak ada satupun orang menjadi korban. silakan cek ke kantor polisi, cek ke desa Dadas, cek Rumah Sakit, silakan," pungkasnya.  Diketahui, Polda Jawa Tengah menjaga ketat area konflik pembangunan Waduk Bener, di Desa Wadas, Purworejo. Hal ini menyusul masih adanya penolakan dari sejumlah warga terhadap upaya ganti rugi atas pembebasan lahan.  Kabid Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Alqudusy mengatakan, pihaknya mengerahkan ratusan personel gabungan untuk menjaga lokasi. "Kalau gabungan ada sekitar 300an personel," ucapnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (8/2).  Pengamanan dilakukan atas permintaan Badan Pertahanan Nasional (BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebab, Waduk Bener sudah masuk dalam program pembangunan strategis nasional.  Sejauh ini ada 70 petugas BPN yang bekerja melakukan pengukuran tanah di Desa Wadas. Namun, masih ada sekelompok warga yang menolak pembebasan lahan. Pada Selasa (8/2) bahkan 23 orang telah diamankan karena diduga membawa senjata tajam dan menjadi provokator.

Soal Isu Warga Wadas Ditangkap Di Rumah, Ini Kata Mahfud MD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/BESIPAE.jpg" alt="Sejumlah aparat keamanan berada di lokasi penggusuran warga. Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah aparat keamanan berada di lokasi penggusuran warga. Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Beredar video tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga Pubabu. Dalam video yang beredar luas di sosial media tersebut, aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah tanah. Tangisan warga meledak meminta tolong dan menyebut aparat tidak ada hati.  Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Ana Waha Kolin meminta pemerintah segera menarik aparat keamanan dari Pubabu, Timor Tengah Selatan (TTS). ”Saya menghimbau kepada Pemerintah Provinsi NTT agar untuk sementara menarik dulu aparat keamanan dari Pubabu, Besipae, dan menciptakan kondisi yang aman serta kondusif sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya,” kata Ana Waha Kolin seperti dilansir dari Antara di Kupang, Rabu (19/8).  Ana Waha Kolin mengharapkan adanya perlakuan yang adil dari pemerintah terhadap masyarakat yang selama ini mendiami kawasan yang akan dijadikan sebagai lokasi pertanian itu.  ”Saya sepakat bahwa aturan hukum harus ditegakkan tetapi pemerintah harus bisa menjamin kehidupan yang kondusif bagi keluarga-keluarga di lokasi itu. Apalagi bagi perempuan, anak, dan bayi yang baru lahir yang tentu dan pasti sangat membutuhkan ruang yang aman untuk tumbuh dan berkembang,” ujar Ana Waha Kolin.  Sementara itu, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengecam tindakan kekerasan dan ancaman yang dilakukan aparat TNI dan Polri terhadap warga Pubabu, Timor Tengah Selatan (TTS). Padahal, warga hanya berusaha mempertahankan hak milik atas tanah adat.  ”Kami mengecam tindakan yang mengutamakan kekerasan dan ancaman. Mari kita gunakan hati untuk selesaikan konflik,” kata Ketua LPA NTT Tory Ata di Kupang.  Konflik masyarakat adat Pubabu-Besipae-Kabupaten TTS tentang hak milik atas tanah adat dengan hak pakai oleh Pemprov NTT. Konflik itu belum terselesaikan dan berujung pada penggusuran masyarakat pada 4 dan 13 Agustus.  Tory Ata juga menayangkan video yang menggambarkan bagaimana tindakan kekerasan dan ancaman yang dilakukan aparat keamanan di Pubabu. Dalam video berdurasi 3,42 detik tersebut, tampak sejumlah aparat mengancam warga dan beberapa kali terdengar suara tembakan disertai suara tangis anak-anak.  ”Aparat seharusnya melindungi warga negara terutama anak, perempuan, lansia, dan kelompok rentan yang terabaikan. Sangat ironis dan menyedihkan karena pada hari kemerdekaan, sesama anak bangsa mengalami penderitaan, tekanan, ketakutan, yang dilakukan oleh aparat sendiri,” kata Tory Ata.  Sebanyak 29 kepala keluarga (KK) warga Pubabu, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), menjadi korban penggusuran oleh Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT), saat ini tinggal di bawah pohon. Sebagian di antara mereka tidur beralas tanah. Di lokasi, terdapat satu periuk besar, beberapa alat makan, gelas plastik, dan beberapa jerigen air. Makanan, pakaian, dan barang-barang ditumpuk di sebuah rumah.  Warga terdiri atas laki-laki 34 orang, ibu-ibu 50 orang, lansia 6 orang, dan pemuda 5 orang. Sementara itu, anak-anak berjumlah 48 orang (SMA 8 orang, SMP 7 orang, SD 17 orang, PAUD 15 orang). Terdapat bayi 6 orang dan 6 ibu menyusui, ibu hamil 2 orang (5 dan 6 bulan). ”Ada seorang ibu yang sedang hamil 7 bulan, memiliki 3 anak yang lain berumur 3 tahun, kelas 1 dan 2 SD,” kata Tory Ata.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Wg6wyFWOYx0

Anggota DPRD NTT Imbau Pemprov Tarik Aparat Keamanan dari Pubabu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penahanan-jen-hariono-pasaribu-cs-jadi-polemik_m_.jpg" alt="Ilustrasi penangkapan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penangkapan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut melakukan penahanan terhadap Jen Hariono Pasaribu Cs yang merupakan warga Simalungun. Penahanan dilakukan karena, yang bersangkutan disangkakan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik perihal penerbitan 23 buah sertifikat tanah. Menurut Harlianda Saputra yang merupakan Kuasa Hukum Jen Hariono, penahanan atas kliennya tersebut cacat hukum. Ia menyatakan bahwa, permohonan sertifikat pengganti oleh kleinnya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. "Permohonan sertifikat pengganti yang dimohonkan klien kami Jen Hariono Pasaribu Cs dan penerbitan sebanyak 23 buah sertifikat pengganti oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Simalungun, tanggal 18 Maret 2017 untuk dan atas nama Jen Hariono Pasaribu dan kawan-kawan telah dilakukan secara benar dan sesuai dengan ketentuan paraturan perundang- undangan yang berlaku," ujar Harlianda Saputra di Medan, Jumat (25/1). Ia menyebut, tidak ada hubungan hukum antara penetapan Nomor : 02/Pdt.P/ 2016/ Pn-SIM tanggal 15 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Simalungun, dengan akta-akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT Rahmat RPL Tobing SH tanggal 28 Desember 2001 terhadap serti&ntilde;kat-serti&ntilde;kat hak milik terbitan pertama oleh BPN Simalungun tanggal 7 Oktober 2000. Yang mana sertifikat itu atas nama Jen Hariono Pasaribu Cs. Diungkapkan Harlianda, penyidik melakukan penahanan terhadap kliennya Jen Hariono pada Selasa (22/1) malam. Penahanan dilakukan atas tuduhan dugaan keterangan palsu ke dalam akta autentik miliknya dengan ketentuan perundangan-undangan. "Padahal, dua puluh tiga Sertifikat Hak Milik (SHM) penerbitan pertama oleh BPN Simalungun pada tanggal 7 Oktober 2000 atas nama Jen Hariono Pasaribu dan kawan-kawan, telah di coret dan tidak berlaku lagi," paparnya. Penetapan Nomor : 02/PdtP/2016/Pn-SIM, tanggal 15 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Simalungun katanya, tidak dapat digunakan atau berlaku, dan tidak dapat dijadikan dasar/legalitas bagi lrianto Rusmin; Irvandri Rusmin; dan Irwansyah Rusmin untuk menandatangani akta-akta jual beli yang diperbuat oleh Notaris/PPAT Rahmat RPL Tobing SH tanggal 28 Desember 2001 sebagai pihak kedua atau pembeli. Menurut Harlianda, dengan adanya permohonan sertifikat pengganti oleh kliennya, makana akta jual beli yang diperbuat oleh Notaris/PPAT Rahmat RPL Tobing SH tanggal 28 Desember 2001 atas tanah Serti&ntilde;kat Hak Milik (SHM) terbitan pertama oleh BPN Simalungun tanggal 7 Oktober 2000 atas nama Jen Hariono Pasaribu dan kawan-kawan di perbuat tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak sah secara hukum, cacat administrasi dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Disebutkannya, Lindawaty; Irianto Rusmin; Irvandri Rusmin; dan Irwansyah Rusmin tidak ada memilki hubungan hukum, serta tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas 23&nbsp;sertifikat terbitan pertama tanggal 7 Oktober 2000 yang di terbitkan BPN Simalungun atas nama Jen Hariono Pasaribu dan kawan-kawan. "Lindawaty tidak memilki dasar dan alasan serta wewenang dan legalitas hukum melaporkan di Polda Sumut, atas dugaan tindak Pidana mengunakan surat palsu dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta autentik terhadap Jen Hariono Pasaribu dan kawan-kawan. Pembuatan akta-akta jual beli tanggal 28 Desember 2001, dapat dikwali&ntilde;kasikan sebagai perbuatan pidana membuat surat paslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 dan atau Pasal 364 dari KUHPidana," terangnya. Lebih lanjutn Harlianda menyebutkan, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/01/I/2019/Reskrim Polres Simalungun tanggal 4 Januari 2019 menyatakan, dari hasil penelitian Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Simalungun bahwa penyidikan atas perkara Laporan Polisi Nomor Polisi : LP/129/V/2016/SU/Simal tanggal 14 Mei 2016 dengan tersangka Lindawati alias Juiling sudah dinyatakan lengkap (P21). "Ini sesuai dengan surat Kajari Simalungun Nomor : B-3211/N.2.24/Epp.1/12/2018 tanggal 18 Desember 2018. Namun sampai saat ini, tersangka (Lindawati) dan barang bukti belum di limpahkan ke JPU," paparnya. Sementara itu, Kasubbid Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan menegaskan, apabila ada pihak yang keberatan dengan kinerja kepolisian, bisa melakukan gugatan pra peradilan. "Suruh aja di praperadilkan untuk menguji kinerja kami (kepolisian)," ujarnya singkat.

Penahanan Jen Hariono Pasaribu Cs Jadi Polemik

konflik tanah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#konflik tanah

Berita Terkini